M Arief Kurniawan
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Analisis Politik dalam Persaingan Perguruan Tinggi Swasta di Sumatera Utara Tahun 2020-2024 M Arief Kurniawan; Pratiwi Irsan; Habibi Irsan
Stigma Jurnal Ilmu Sosial Politik dan Humaniora Vol. 4 No. 2 (2025): Juli 2025
Publisher : Lembaga Riset Ilmiah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59086/stigma.v4i2.1578

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dinamika sosial-politik terhadap peta persaingan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Provinsi Sumatera Utara. Di tengah saturasi lembaga pendidikan tinggi, strategi kompetisi tidak lagi terbatas pada aspek akademik, melainkan bergeser pada penguatan modal sosial dan jaringan politik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus pada beberapa PTS di wilayah Medan dan sekitarnya. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen kebijakan lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PTS yang berafiliasi kuat dengan organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan besar dan aktor politik lokal memiliki daya tahan serta tingkat pertumbuhan jumlah mahasiswa yang lebih stabil dibandingkan PTS independen. Hal ini disebabkan oleh kemampuan lembaga dalam mengonversi identitas primordial dan akses birokrasi menjadi legitimasi sosial di mata masyarakat. Namun, ketergantungan pada patronase politik berisiko memicu komodifikasi pendidikan yang mengabaikan peningkatan kualitas riset dan inovasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun faktor sosial-politik menjadi variabel penentu keunggulan kompetitif di Sumatera Utara, keberlanjutan institusi dalam jangka panjang tetap memerlukan integrasi antara kekuatan jaringan dengan tata kelola akademik yang transparan. Rekomendasi penelitian diarahkan pada pentingnya kemitraan strategis lintas sektor untuk mengurangi ketergantungan pada politik praktis. This study aims to analyze the influence of socio-political dynamics on the competitive landscape of Private Higher Education Institutions (PTS) in North Sumatra Province. Amidst the saturation of higher education institutions, competitive strategies are no longer limited to academic aspects, but have shifted to strengthening social capital and political networks. This study uses a descriptive qualitative method with a case study approach at several private higher education institutions in Medan and its surrounding areas. Data collection was conducted through in-depth interviews, observations, and analysis of local policy documents. The results show that private higher education institutions strongly affiliated with large religious community organizations (ormas) and local political actors have more resilience and a more stable student growth rate than independent private higher education institutions. This is due to the institution's ability to convert primordial identity and bureaucratic access into social legitimacy in the eyes of the community. However, dependence on political patronage risks triggering the commodification of education that neglects improving the quality of research and innovation. This study concludes that although socio-political factors are determining variables for competitive advantage in North Sumatra, long-term institutional sustainability still requires integration between network strength and transparent academic governance. Research recommendations are directed at the importance of strategic cross-sector partnerships to reduce dependence on practical politics.
Hubungan Kebijakan Kriminal dengan Kebijakan Hukum Pidana: Transformasi Penanggulangan Kejahatan di Era Modern M Arief Kurniawan
Stigma Jurnal Ilmu Sosial Politik dan Humaniora Vol. 5 No. 1 (2026): Maret 2026
Publisher : Lembaga Riset Ilmiah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59086/stigma.v5i1.1642

Abstract

Masalah penanggulangan kejahatan di masyarakat tidak dapat dipisahkan dari kebijakan kriminal (criminal policy) yang dijalankan melalui upaya penal (hukum pidana) dan non-penal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan fungsional antara kebijakan kriminal dengan kebijakan hukum pidana serta tantangan implementasinya dalam sistem peradilan pidana modern. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kepustakaan. Hasil analisis menunjukkan bahwa penanggulangan kejahatan dengan sarana penal (hukum pidana) harus melewati tiga tahap strategis: Tahap Formulasi (Kebijakan Legislatif), Tahap Aplikasi (Kebijakan Yudisial), dan Tahap Eksekusi (Kebijakan Eksekutif). Di era kontemporer, kebijakan hukum pidana Indonesia dituntut untuk tidak hanya berorientasi pada retributif (pembalasan), melainkan bertransformasi menuju keadilan restoratif (restorative justice) dan adaptif terhadap kejahatan berbasis siber. Integrasi antara kebijakan penal dan non-penal menjadi pilar utama demi mencapai kesejahteraan sosial (social welfare) dan perlindungan masyarakat (social defence).   The problem of crime prevention in society cannot be separated from criminal policy implemented through penal (criminal law) and non-penal efforts. This study aims to analyze the functional relationship between criminal policy and criminal law policy and the challenges of its implementation in the modern criminal justice system. The research method used is normative juridical with a library approach. The results of the analysis indicate that crime prevention with penal (criminal law) means must go through three strategic stages: the Formulation Stage (Legislative Policy), the Application Stage (Judicial Policy), and the Execution Stage (Executive Policy). In the contemporary era, Indonesian criminal law policy is required to not only be retributive (revenge) oriented, but also transform towards restorative justice and be adaptive to cyber-based crimes. The integration of penal and non-penal policies is a key pillar for achieving social welfare and community protection (social defense).