Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.259
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL HERITAGE Journal of Research in Social Science and Humanities Jurnal Kolaboratif Sains Innovative: Journal Of Social Science Research Rechtsvinding Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum
Ayu Citra Santyaningtyas
Universitas Jember
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
Partisipasi Publik Dalam Penyusunan Amdal Pasca UU Cipta Kerja Ayu Citra Santyaningtyas; Warah Atikah
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 2 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research (Special Issue)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v3i2.2095

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja memuat pasal-pasal yang sangat pro-investasi dan sebaliknya, kontraproduktif dalam mendorong demokratisasi tata kelola SDA. Pasal-pasal kontroversial bermunculan, termasuk isu lingkungan hidup. UU Cipta Kerja mengubah UU No. 32 Tahun 2009 yang dinilainya sangat membatasi atau mempersempit partisipasi atau keterlibatan masyarakat dalam rangka perlindungan lingkungan hidup secara optimal. UU Cipta Kerja menghapus keberadaan Komisi Penilai Amdal. Penelitian ini menggunakan yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Penelitian ini bertujuan untuk melihat perubahan konsep peran serta masyarakat didalam penyusunan Amdal pasca UU Cipta Kerja dengan menyandingkannya dengan UU No. 32 Tahun 2009. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa UU Cipta Kerja mendegradasi peran serta masyarakat khususnya dalam penyusunan dokumen AMDAL. Degradasi tersebut terlihat dalam peraturan turunan dari UU Cipta Kerja, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Melindungi Hak Masyarakat Adat di Indonesia Pada Penyalahgunaan Ekspresi Budaya Tradisional di Indonesia Ayu Citra Santyaningtyas; Rahmadi Indra Tektona

Publisher : Program Studi Ilmu Komunikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35891/heritage.v7i1.1571

Abstract

Bangsa yang besar adalah bangsa dengan kebanggaan bagi warisan budayanya. ekspresi budaya tradisional adalah yang paling penting atau paling diakui dasar untuk identitas budaya dan masyarakat. Negara sebagai manajer ekspresi budaya tradisional harus melindungi keberadaan ekspresi budaya tradisional dengan mempertimbangkan sebagai warisan budaya yang sangat berharga. Menghormati hak-hak masyarakat adat dan kepentingan sebagai pemilik ekspresi budaya tradisional dapat mendukung ekonomi nasional. Sebuah isu yang menarik terkait dengan peningkatan adalah ekonomi berbasis pengetahuan ekonomi nasional yang menyangkut dengan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya warisan budaya intelektualitas oleh masyarakat adat sebagai penjaga sumber daya ini. Dalam dekade terakhir, ada kecenderungan memanfaatkan sumber daya ini tidak adil oleh negara-negara maju. masyarakat adat sebagai pemilik ekspresi budaya tradisional, oleh karena itu, harus dihargai dan bersyukur ketika ekspresi budaya tradisional mereka disalahgunakan oleh negara-negara lain.
Legal Protection for the Recipient of the Franchise of "MAKJON" Pioneer of Martabak Japan" Ayu Citra Santyaningtyas; Kukuh Budi Mulya; Gemilang Kirana
Rechtsvinding Vol. 4 No. 1 (2026)
Publisher : Civiliza Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59525/rechtsvinding.1676

Abstract

The franchise agreement raises a problem, this is a default committed by the franchisor due to the change of employees at the head office, the central franchisor begins to give a slow response until finally ignoring the message of the franchisee. This action hinders the sales process, due to the depletion of raw material inventory. The research method used is normative juridical research using legislative and conceptual approaches. The results of this research are a form of legal protection for franchisees when there is a default in Government Regulation number 42 of 2007 and Regulation of the Minister of Trade number 71 of 2019, namely there is a clause regarding the rights and obligations of the parties to settlement efforts that can be carried out by the franchisee, namely using the principle of out-of-court dispute resolution or non-litigation settlement. By way of deliberation to reach consensus or mediate. If the dispute resolution outside the court cannot be successful, then the parties can carry out the dispute resolution process through the court.
Perlindungan Terhadap Konsumen Air Galon Isi Ulang Akibat Cacat Produksi Oleh PT. Tirta Investama: Criminal Law Approach to Absentee Land Ownership as a Form of Legal Protection by the State Ayu Citra Santyaningtyas; Warah Atikah; Kukuh Budi Mulya; Dewi Tiara Fatimah
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 5: Mei 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i5.7456

Abstract

Konsumen memiliki hak untuk mendapatkan barang yang aman dan berkualitas dalam pemenuhan kebutuhannya. Pada prakteknya tidak jarang konsumen menemukan produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha mengalami kecacatan sehingga menimbulkan suatu kerugian. Apabila konsumen mengalami kerugian atas produk maka konsumen memerlukan perhatian karena konsumen berada pada posisi lemah dibandingkan pelaku usaha. Lemahnya posisi konsumen mengakibatkan diperlukannya perlindungan hukum untuk melindungi konsumen. Salah satu contoh kerugian konsumen adalah ditemukannya produk cacat produksi air minum dalam kemasan yang di keluarkan oleh PT. Tirta Investama. Cacat produksi ini dibuktikan dengan ditemukannya butiran butiran hijau dalam air kemasan tersebut. Dampak dari konsumsi air mineral ini menimbulkan gangguan kesehatan pada diri konsumen dan keluarganya. Perlindungan konsumen atas kasus tersebut dikaji menggunakan metode penelitian hukum normatif yang mengkaji permasalahan tersebut dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Perlindungan hukum atas konsumen yang menderita kerugian gangguan kesehatan setelah mengkonsumsi barang rusak menyatakan bahwa cacat produksi yang terjadi pada air minum dalam kemasan PT. Tirta Investama menimbulkan kerugian bagi konsumen baik secara materil mau pun non materil yang berupa gangguan kesehatan. perlindungan konsumen diatur secara tegas dalam Undang – undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Konsumen sebagai pihak yang dilindungi, diberikan suatu hak-hak yang tidak dapat dilanggar oleh para pelaku usaha. PT. Tirta Investama, telah melanggar ketentuan perundang – undangan yang berlaku di Indonesia
Protecting Intellectual Property In The Digital Age With A Law Irsan Rahman; Sinintha Yuliansih Sibarani; Sandi Aprianto; Arman Paramansyah; Ayu Citra Santyaningtyas
Journal of Research in Social Science and Humanities Vol 4, No 1 (2024)
Publisher : Utan Kayu Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47679/jrssh.v4i2.85

Abstract

Life has changed with the development of science and technology. One technology that has a significant impact is the technology of the Internet world, the Internet introduces people to the digital world. Of course, this development also affects the law, especially copyright law. Copyrighted works that were still in a traditional form can now be converted to a digital form or digital copyrighted works can be created. In this case, copyright law, which previously protected traditional forms of copyrighted works, must evolve to include the protection of digital copyrighted works, one of which is through cooperation with technology. This research is a normative study with a focus on how copyright law, which previously protected traditional forms of copyright, must evolve to include protection of digital copyrights, one of which is through cooperation with technology. This research is a normative research with a qualitative approach that is descriptive. As technology allows the conversion of copyrighted works into digital forms, there are advantages such as the easy distribution/notification of copyrighted works, but also the ease of infringement. In view of these developments, the WIPO has issued two international treaties known as the WIPO Internet Treaties. These treaties have been adopted by several countries. Indonesia in its positive copyright law has implemented the protection of digital copyrighted works in its articles. Our copyright law needs to be further enriched to protect digital copyrighted works as suggested by the author in this study
Orisinalitas Karya Cipta Lagu dan/atau Musik yang Dihasilkan Artificial Intelligence Nuzulia Kumala sari; Ayu Citra Santyaningtyas; Anisah anisah
Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Vol 17 No 3 (2023): Edisi November
Publisher : Badan Strategi Kebijakan Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30641/kebijakan.2023.V17.365-384

Abstract

Algoritma pembelajaran mesin dalam menciptakan karya menjadi permasalahan dalam menilai orisinalitas terhadap karya lagu dan/atau musik yang dihasilkan artificial intelligence dalam lingkup hak cipta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang pengaturan terkait orisinalitas lagu dan/atau musik yang ada dalam ketentuan nasional maupun internasioal terhadap pemanfaatan artificial intelligence dalam lingkup hak cipta. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan terkait pengaturan hak cipta, Pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ditemukan batasan orisinalitas yang pasti dalam ketentuan hukum internasional terkait hak cipta, sedangkan Indonesia memuat batasan orisinalitas terhadap lagu dan/atau musik yang termuat dalam undang-undang No.28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Adapun ketentuan yang ada belum memadai dalam memberikan perlindungan lagu dan/atau musik yang dihasilkan artificial intelligence layaknya beberapa negara yang telah membentuk konsepsi perlindungan dalam menilai permasalahan terkait orisinalitas. Pembentukan peraturan dan pertegasan batas orisinalitas menjadi hal yang perlu untuk dimuat dalam peraturan di Indonesia guna mendukung perkembangan teknologi artificial intelligence.
Co-Authors Anisah anisah Arman Paramansyah Atikah, Warah Dewi Tiara Fatimah Emi Zulaikha Fendi Setyawan Gemilang Kirana Irsan Rahman, Irsan Komang Dendi Tri Karinda Kukuh Budi Mulya Nuzulia Kumala Sari Rahmadi Indra Tektona Sandi Aprianto Sinintha Yuliansih Sibarani