Hermansyah Hermansyah
Department of Public Administration, STIA Bala Putra Dewa

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN NO 11 TAHUN 2016 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN Sisca Nopralia; Hermansyah Hermansyah; Isma Nirmala; Siti Waliah
Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK) مجلد 3 عدد 1 (2020): Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK) (September 2020)
Publisher : MAP Program Pascasarjana Universitas Sjakhyakirti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.48093/jiask.v3i1.31

Abstract

The research was carried out at the Musi Banyuasin district health office which is located at Jalan Kol. Wahid Udin No. 230 Kelurahan Kayuara, Sekayu District, Postal Code 30711, Sekayu, South Sumatra. The research used a descriptive approach, namely solving problems investigated by describing, describing the condition of the subject / object of the study (a person, institution, community, etc.) based on the facts and then described descriptively. The formulation of the problem examined in the study was How to Implement Regional Regulation number 11 of 2016 regarding smoking-free areas at the Musi Banyuasin District Health Office. Data collection techniques used are interviews, observation and documentation. The implementation model used is the implementation model according to George C. Edward III which includes four elements, namely communication measured through indicators of clarity and consistency, resource elements measured through staff indicators, information, authority, and facilities, disposition elements measured by appointment. employees and incentives, as well as elements of bureaucratic structure as measured by indicators of standard operating procedures (SOPs) and fragmentation. The results of the research that have been concluded are the implementation of Regional Regulation number 11 of 2016 concerning smoking-free areas at the Musi Banyuasin District Health Office which analyzed with the four elements above that have been communicated actively and clearly, including both vertical (superior to subordinate) and horizontal (among staff) directly or indirectly, have the resources to support it. The resources in question include competent and capable human resources (HR) as well as budgetary resources (SDA) originating from APBD funds, the disposition (attitude and willingness) of implementers who are involved in implementing the regional regulations without smoking are those who work. based on their capabilities and expertise, according to standard operating procedures (SOPs) and fragmentation (coordination of tasks) internally and externally.
ANALISIS PENGARUH KOMITMEN ORGANISASIONAL TERHADAP KINERJA PEGAWAI DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI SUMATERA SELATAN hendra hendra; Hermansyah Hermansyah; Meri Miardi; Kristina Susanty
Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK) مجلد 5 عدد 1 (2020): Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK) (September 2022)
Publisher : MAP Program Pascasarjana Universitas Sjakhyakirti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.48093/jiask.v5i1.109

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh komitmen organisasional terhadap kinerja. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari kuesioner dan beberapa observasi serta wawancara langsung dengan pihak terkait dengan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel affective commitment, continuance commitment, dan normative commitment secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja. Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda, affective commitment, continuance commitment, dan normative commitment berpengaruh positif terhadap kinerja. Normative commitment mempunyai pengaruh paling besar. Dari penelitian ini diperoleh nilai R2 sebesar 0,230, hal tersebut berarti bahwa 23% variable kinerja dapat dijelaskan oleh variabel independennya. Sisanya yaitu sebesar 77% dijelaskan oleh variabel-variabel yang lain diluar persamaan.
PENGARUH KEPEMIMPINAN TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PENGUNJUNG OBJEK WISATA TAMAN PURBAKALA KERAJAAN SRIWIJAYA OLEH DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA DAERAH PROPINSI SUMATERA SELATAN Hermansyah Hermansyah; Siti Waliah; Yuliana Yuliana
Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK) مجلد 5 عدد 2 (2023): Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK) (Maret 2023)
Publisher : MAP Program Pascasarjana Universitas Sjakhyakirti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.48093/jiask.v5i2.137

Abstract

Kepariwisataan merupakan salah satu urusan pilihan pemerintah Sumatera Selatan dalam Pelaksanaan Otonomi daerah. Dimana Kepariwisataan diharapkan dapat menambah pendapatan asli daerah Sumatera Selatan, khususnya kota Palembang, yang dikenal dengan julukan Tanah Sriwijaya. Untuk mensukseskan program tersebut perlu ditunjang dengan kesiapan objek-objek wisata. Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya, merupakan salah satu objek wisata yang penting mengenai Kerajaan Sriwijaya. Keberadaannya membutuhkan Pengelola yang baik dimana pemimpinnya harus mampu meningkatkan kualitas pelayanan pengujung. Untuk itu perlu dilakukan penelitian guna melihat seberapa besar pengaruh kepemimpinan terhadap kualitas pelayanan pengunjung, objek wisata budaya dan sejarah Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Daerah Sumatera Selatan. Dari hasil uji hipotesis dari responden berjumlah 70 orang, adalah t hitung sebesar 3,893>t tabel 1,671, dengan tingkat kepercayaan 95%, dengan demikian bahwa kepemimpinan memiliki pengaruh signifikan/nyata terhadap kualitas pelayanan pengunjung objek wisata budaya dan sejarah Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya. Dari uji persamaan regresi linier di simpulkan bahwa kepemimpinan membawa kontribusi positif sebesar 0,638% apabila terjadi peningkatan pada satu satuan unit kualitas pelayanan pengunjung objek wisata budaya dan sejarah Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya. Untuk hasil pengujian analisis F dimana F hitung sebesar 28,869.> F tabel sebesar 3,14. maka disimpulkan H0 ditolak H1 diterima.
Dampak Pemberdayaan Masyarakat terhadap Partisipasi Pembangunan Infrastruktur Pedesaan di Pedamaran Timur, Ogan Komering Ilir Zubaidah, Siti; Hermansyah, Hermansyah; Indah, Vera Finindia; Laili, Rusdi; Yuniarti, Yuniarti; Saleh, Hatta. M.
Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK) مجلد 7 عدد 1 (2024): Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK) (September 2024)
Publisher : MAP Program Pascasarjana Universitas Sjakhyakirti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.48093/jiask.v7i1.252

Abstract

Penelitian ini mengkaji pengaruh pemberdayaan masyarakat terhadap partisipasi dalam pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pedesaan di Kecamatan Pedamaran Timur, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Pemberdayaan masyarakat sangat penting dalam meningkatkan keterlibatan aktif dalam program pembangunan lokal, yang pada gilirannya meningkatkan kualitas dan keberlanjutan infrastruktur. Penelitian ini berfokus pada mengidentifikasi sejauh mana upaya pemberdayaan, seperti peningkatan kapasitas, akses sumber daya, dan keterlibatan pengambilan keputusan, memengaruhi partisipasi masyarakat. Data dikumpulkan melalui survei dan wawancara dengan anggota masyarakat dan otoritas setempat. Hasil penelitian menunjukkan hubungan positif yang signifikan antara inisiatif pemberdayaan dan peningkatan partisipasi dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur. Partisipasi aktif tidak hanya mempercepat pembangunan infrastruktur tetapi juga memastikan pemeliharaan jangka panjang melalui rasa kepemilikan dan tanggung jawab. Studi ini menyoroti pentingnya keterlibatan masyarakat yang berkelanjutan dan strategi pemberdayaan yang disesuaikan untuk mendorong pembangunan pedesaan yang berkelanjutan.
Strengthening Collaborative Governance in the Department of Transportation: Implementation and Enforcement Levies Hermansyah Hermansyah; Siti Zubaidah; Jumroh Jumroh; Zahra Ahmadi
Journal of Contemporary Governance and Public Policy Vol. 5 No. 2 (2024): (October 2024)
Publisher : Pusat Penelitian Ilmu Sosial dan Humaniora Kontemporer, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46507/jcgpp.v5i2.640

Abstract

This article explores the strengthening of collaborative governance within Indonesia's Department of Transportation, focusing on the implementation and enforcement of levies. It highlights the integration of diverse stakeholders, including government bodies, private sector entities, and civil society, to create a more effective levy management system. However, a lack of collaboration between the Palembang city government and the local community has hindered the effectiveness of levies. Key strategies for improvement include promoting transparency, shared decision-making, and the use of innovative technologies. The study underscores the importance of trust and accountability among stakeholders to enhance compliance and enforcement. In Palembang, the capital of South Sumatra Province, transportation and traffic management challenges necessitate the effective implementation of levies. Employing a qualitative approach through in-depth interviews, observations, and documentation, the research reveals that collaborative efforts between local governments, the private sector, and the community are essential, despite challenges such as limited resources and community resistance. The findings suggest that while collaborative governance can improve the effectiveness of levy enforcement, it requires commitment and active participation from all parties. Recommendations include enhancing human resource capacity, strengthening regulatory frameworks, and raising public awareness of the importance of levies for regional revenue. This study also aligns with the Sustainable Development Goals (SDGs), particularly in improving infrastructure, fostering sustainable cities (SDG 11), and promoting effective partnerships (SDG 17).