Tatang Targana
Universitas Buana Perjuangan Karawang

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI KABUPATEN KARAWANG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK Wahyu Hidayat; Muhamad Abas; Tatang Targana
Justisi: Jurnal Ilmu Hukum Vol 8 No 1 (2023): Justisi: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36805/jjih.v8i1.4880

Abstract

Pengertian Anak menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak- hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Metode yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, artinya hanya dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang bersifat hukum. Oleh karena itu data yang dipergunakan adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian dan kajian bahan-bahan pustaka. Pendekatan dalam penelitian ini dimaksudkan agar bahan hukum yang ada menjadi dasar sudut pandang dan kerangka berpikir peneliti untuk melakukan analisis. Pemerintah daerah Kabupaten Karawang wajib menyelenggarakan pemeliharaan, perawatan dan rehabilitasi sosial anak korban kekerasan seksual, baik didalam lembaga maupun diluar lembaga. Kabupaten Karawang yaitu memahami masalah anak secara umum atau secara khusus korban kekerasan seksual. Merencanakan langkah-langkah pencegahan melalui sosialisasi kepada masyarakat umum serta memberikan bantuan dalam menyelesaikan masalah anak yang telah menjadi korban kekerasan seksual, memberikan bantuan hukum, perlindungan dan membangun kerjasama dengan pihak terkait yang berkompeten untuk menyelesaikan masalah anak, serta memantau perkembangan anak setelah penyelesaian masalah.
LEGAL PROTECTION FOR FOREIGN WORKERS IN THE CASE OF UNILATERAL TERMINATION OF EMPLOYMENT BEFORE THE END OF THE EMPLOYMENT PERIOD Desi Lestari Lubis; Muhamad Abas; Yuniar Rahmatiar; Tatang Targana
Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 12, No 4 (2024): Jurnal Ilmiah Advokasi
Publisher : Universitas Labuhanbatu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36987/jiad.v12i4.5691

Abstract

The state holds constitutional responsibility in the field of labor by providing legal protection to ensure legal certainty for individuals involved, particularly in the context of employing foreign labor. However, such protection applies only to foreign workers who meet the legal standing requirements in Indonesia. This research addresses the case of unilateral termination of employment against Stephane Baudoin by PT Origin Resort Lombok. Utilizing a normative juridical method, the findings indicate Baudoin's entitlement to legal recourse due to fulfilling the criteria of legal standing in labor matters. The appellate decision of the Supreme Court confirms PT Origin Resort Lombok's violation of the Job Creation Law. This study aims to contribute to the literature on the protection of foreign workers, focusing on industrial relations disputes and legal safeguards. Keywords: Foreign Workers, Industrial Relations Disputes, Legal Protection
IMPLEMENTASI DAN TANTANGAN PEMENUHAN HAK KHUSUS NARAPIDANA LANJUT USIA BERDASARKAN UU NO. 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN Adi Firman Sahala Maringan Siregar; Deny Guntara; Muhamad Abas; Tatang Targana
Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 14, No 2 (2026): Jurnal Ilmiah Advokasi
Publisher : Universitas Labuhanbatu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36987/jiad.v14i2.8419

Abstract

In the midst of limited resources and infrastructure, the existence of regulations such as the Minister of Law and Human Rights Regulation No. 32 of 2018, which mandates special treatment for elderly inmates, raises a critical question: can this policy truly be implemented effectively within an already overloaded correctional system? This study employs a normative legal research method with a multidimensional approach to comprehensively examine the issue of elderly inmate treatment in Indonesia’s correctional system. An analysis of the implementation gap reveals three interrelated layers of problems. The first layer concerns regulatory weaknesses, as Regulation No. 32 of 2018 despite its progressive substance lacks an adequate enforcement mechanism, sufficient budget allocation, and clear, measurable standard operating procedures. Ideally, geriatric health services should include systematic care, routine monitoring, health education, palliative treatment, and the involvement of medical professionals who understand the needs of the elderly. The issuance of this regulation demonstrates the government’s commitment to fulfilling its duties, with the expectation that all stakeholders will provide support as motivation to improve and develop strategies for delivering human rights based services to elderly inmates and detainees. However, the implementation of this special treatment remains suboptimal due to several obstacles, including the low level of interest among elderly inmates in participating in available correctional programs..Keywords: Inmates, Special Rights, Elderly