Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.024
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum JHR (Jurnal Hukum Replik) Jurnal Hukum Lex Generalis Justisi : Jurnal Ilmu Hukum
Yuniar Rahmatiar
Universitas Buana Perjuangan Karawang
Humanities Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences Other

Published : 12 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

 1   2 
PEREMPUAN DAN KEKUASAAN DIHUBUNGKAN DENGAN FEMINIST LEGAL THEORY Indah Dwiprigitaningtias; Yuniar Rahmatiar
Justisi: Jurnal Ilmu Hukum Vol 5 No 1 (2020): Justisi: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36805/jjih.v5i1.1270

Abstract

Kaum feminis berpendapat bahwa sejarah ditulis dari sudut pandang laki-laki dan bukan dari peran perempuan dalam membuat sejarah dan membentuk struktur masyarakat. Kaum feminis menantang dan membongkar keyakinan atau mitos bahwa laki-laki dan perepuan sangat berbeda, sehingga perilaku tertentu dapat dibedakan atas dasar perbedaan gender. Kaum perempuan tidak mendapat tempat yang berarti, bahkan termaginalkan. Diakui atau tidak, domain yang disediakan oleh fiqh politik, misalnya tentang lembaga-lembaga pemerintahan, seperti Imamah, perwakilan, kementerian dan sebagainya. Tampaknya lebih akrab dengan aktivitas laki-laki dibandingkan dengan aktivitas perempuan. Persoalannya tidak sekedar mempertanyakan kembali boleh dan tidaknya perempuan menjadi imam (pemimpin) atau berkuasa, tetapi bagaimana konsepsi Feminis legal theory mengatur nya. Perjuangan feminis harus terus didengungkan terutama agar perempuan bisa ikut terlibat dalam bidang politik dan hukum. Karena perempuan juga mampu terjun dalam kehidupan publik layaknya laki-laki, seperti berkontribusi dalam bidang politik dan sosial. Kata kunci: Jenis kelamin, Feminist Legal Theory, Kekuasaan Feminist argue thet history is writte from the point of view of men and not from the role of woman in making history and shaping the structure of society. Feminist challenge and dismantle the belief or myth that men and woman are very different, sp certain behaviors can be distinguished on the basis of gender differences. Woman have no meaningful place, even marginalized. Recognized or not, the domain provided by political fiqh, for example regarding government institutions, such as Imamat, representatives, ministries and so on. It seems more familiar with men’s activities than with women’s activities. The problem is noy=t just questioning whether women are allowed to be leades or power, but how the concept of feminist legal theory regulates it. Feminist struggle must continue to be echoed, especially so that woman can get involved in politics and law. Because woman are also able to engage in public lime a men, such as contributing in the political and social fields. Keyword: Gender, Feminist Legal Theory, Power
ASURANSI LINGKUNGAN SEBAGAI SALAH SATU UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP YANG DISEBABKAN OLEH KEGIATAN INDUSTRI TEKSTIL Yuniar Rahmatiar; Deny Guntara
Justisi: Jurnal Ilmu Hukum Vol 6 No 1 (2021): Justisi: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36805/jjih.v6i1.1421

Abstract

Perkembangan bidang industri meningkat dengan pesat. Akibat peningkatan industri yang pesat adalah timbulnya pencemaran dan atau perusakan terhadap lingkungan hidup yang akhirnya sangat merugikan bagi lingkungan dan masyarakat. Sejalan dengan itu terpeliharanya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup memerlukan biaya atau dana pemulihan yang cukub besar, terkadang pihak pelaku usaha tidak mencadangkannya. Adanya dana tetap atau taktis yang tersedia untuk hal pencemaran dan/aau perusakan lingkungan hidup sangatlah diperlukan. Hal ini untuk mempermudah dalam hal memperbaiki atau memulihkan lingkungan hidup yang tercemar. Mengingat hal tersebut dan risiko dari suatu kegiatan industri maka diperlukan adanya jaminan asuransi. Salah satunya dalam konteks tulisan ini adalah asuransi lingkungan. Asuransi lingkungan sebagai instrument ekonomi akan berfungsi membantu pihak pelaku usaha di dalam mencadangkan dana tetap atau taktis apabila terjadi pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Hal tersebut sejalan dengan Pasal 35 ayat (1) UUPLH yang mengharuskan pihak pelaku usaha bertanggung jawab secara langsung dan seketika atas kegiatan industrinya apabila terjadi pencemaran. Kata Kunci : Lingkungan, Limbah, Asuransi lingkungan
AKIBAT HUKUM ATAS KETERLAMBATAN MEMBERIKAN NOTIFIKASI AKUISISI DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT (Studi Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 20/KPPU-M/2020) Muhammad Gary Gagarin Akbar; Yuniar Rahmatiar; Rizki Amanda
Justisi: Jurnal Ilmu Hukum Vol 7 No 2 (2022): Justisi: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36805/jjih.v7i2.3054

Abstract

Akuisisi merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh PT. Dharma Satya Nusantara Tbk melalui keterlambatan memberikan notifikasi kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam putusan KPPU Nomor 20/KPPU-M/2020 yang menyatakan PT. Dharma Satya Nusantara Tbk, terbukti telah terlambat memberitahukan notifikasi kepada KPPU. Setiap keterlambatan untuk pemberitahuan akuisisi kepada KPPU akan dikenakan denda administratif sebesar Rp. 1 miliar untuk setiap hari keterlambatan dan maksimal dendanya sebesar Rp. 25 miliar. Yang menjadi identifikasi masalah adalah Bagaimana pengaturan mengenai notifikasi akuisisi di Indonesia dan Bagaimana pertimbangan komisi dalam menjatuhkan hukuman denda kepada PT. Dharma Satya Nusantara Tbk. Tujuan penelitian ini Untuk mengetahui pengaturan mengenai notifikasi akuisisi di Indonesia dan untuk mengetahui pertimbangan komisi dalam menjatuhkan hukuman denda kepada PT. Dharma Satya Nusantara Tbk. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Adapun kesimpulan penulis berdasarkan Pasal 29 UU Persaingan Usaha Tidak Sehat, dimana perusahaan yang telah melakukan akuisisi harus memberitahukan notifikasi kepada KPPU yaitu 30 hari sejak dilakukannya akuisisi, sedangkan PT. Dharma Satya Nusantara Tbk, terlambat memberitahukan terkait akuisisi kepada KPPU selama 1.854 hari. Maka PT. Dharma Satya Nusantara Tbk bisa dikenakan denda lebih dari pada sanksi yang dikenakan sebesar Rp. 1,1 Miliar.
ANALISIS RISALAH PERUNDINGAN TERHADAP PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) AKIBAT MOGOK KERJA TIDAK SAH DI PT ADYAWINSA STAMPING INDUSTRIES (STUDI PUTUSAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL NOMOR 96/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Bdg jo. PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 740K/P Muhamad Abas; Yuniar Rahmatiar; Wahyu Mulyandaru
Justisi: Jurnal Ilmu Hukum Vol 7 No 2 (2022): Justisi: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36805/jjih.v7i2.3055

Abstract

Mogok kerja adalah tindakan pekerja yang direncanakan dan dilaksanakan secara bersama-sama dan/atau oleh serikat pekerja untuk menghentikan atau memperlambat pekerjaan. Mogok kerja merupakan hak dasar yang dimiliki oleh pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh. Mogok kerja tidak dapat dilakukan secara bebas, ada batas dan ketentuan yang mengaturnya, yaitu dilakukan secara sah, tertib, dan damai sebagai akibat gagalnya perundingan. Adapun permasalahan yang diangkat di dalam penelitian ini adalah risalah perundingan yang menjadi dasar mogok kerja di PT Adyawinsa Stamping Industries, dan akibat hukum mogok kerja tidak sah yang dilakukan pekerja. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu metode yang menitik beratkan kepada data kepustakaan. Hasil penelitian penulis adalah putusan Pengadilan Hubungan Industrial nomor 96/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Bdg jo. Mahkamah Agung nomor 740K/Pdt.Sus-PHI/2015, memutuskan para pekerja/buruh PT. Adyawinsa Stamping Industries yang melakukan mogok kerja tidak sah karena bukan akibat gagalnya perundingan yang dinyatakan bersama dalam risalah perundingan sehingga berakibat dilakukan pemutusan hubungan kerja karena dikualifikasikan mengundurkan diri. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut mempertimbangkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 232 tahun 2003 Tentang Akibat Hukum Mogok Kerja Tidak Sah.
CONSUMER PROTECTION AGAINST WITHDRAWAL OF MOTOR VEHICLES BASED ON FIDUCIAN COLLATERAL Jannus Manurung; Yuniar Rahmatiar; Muhamad Abas
JHR (Jurnal Hukum Replik) Vol 11, No 1 (2023): JURNAL HUKUM REPLIK
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31000/jhr.v11i1.8147

Abstract

In the current era, all people can own a motorized vehicle in an easy and fast way. This is triggered by the way to buy a motorized car with credit. In terms of withdrawing vehicles, finance companies use the role of a third party (a debt collector) to carry out their actions in collecting creditors and also carrying out forced withdrawals of collateral objects, where the financing company feels that the actions taken are safe. A debt collector is a third party who assists a finance company in resolving a credit problem that the finance company cannot determine. The problem is how the collector department's implementation of the motorized vehicle withdrawal process is linked to law number 42 of 1999 concerning fiduciary guarantees and how consumer protection for motorized vehicle withdrawals by the collector department is linked to law number 42 of 1999 concerning fiduciary contracts. The research method is qualitative, with the approach used in this research being normative juridical. The results of his study show that Consumer Protection Against Motor Vehicle Withdrawal has not gone well because when a consumer's motorized vehicle has been withdrawn, there is no further information on the vehicle's whereabouts, whether it is being sold or auctioned. So that when the car is going to be auctioned or sold, the consumer needs to know that the result is more than or sufficient to pay off the consumer's debt. Many unscrupulous debt collectors do not have a clear professional status and sometimes threaten consumers, which causes harm to consumers and the most crucial factor they register. A fiduciary Guarantee is the registration of a motorized vehicle as a fiduciary guarantee to have legal certainty for both the party providing the financing and the party receiving the funding. No legal counseling is carried out to the Financing Company related to fiduciary guarantees, especially in registering fiduciary collateral goods, where registration of fiduciary warranties is basically to obtain legal certainty over the object's position fiduciary as well as confidence for the parties agreeing within it.Keywords: Legal Protection, Consumers, Debt Collector
PERTANGGUNGJAWABAN KODE ETIK PERS TERHADAP PENYIMPANGAN PADA PROFESI JURNALIS BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS Indra Sibagariang; Yuniar Rahmatiar; Muhammad Abas
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 6, No 2 (2023): 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v6i2.389-401

Abstract

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (“Undang-Undang Pers”) terbaru disebutkan bahwasannya seorang yang bertanggung jawab atas pemberitaan tersebut dapat dikenakan sanksi etik Pasal 12 Undang-Undang Pers. Dan peraturan Undang-Undang Pers ini bukanlah merupakan pengecualian dalam hal pertanggungjawaban kode etik terhadap pers dalam aktivitas jurnalistik. Metode penelitian yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah metode pendekatan Yuridis Normatif atau metode penelitian Hukum Normatif (penelitian hukum kepustakaan) yang dilakukan dengan cara terlebih dahulu meneliti bahan-bahan kepustakaan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti dan mengacu kepada peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, dan pendapat ahli hukum maupun praktisi hukum mengenai pertanggung jawaban kode etik pers atas penyimpangan profesi jurnalis berdasarkan Undang-Undang Pers. Penerapan pertanggung jawaban kode etik pers yang di lakukan oleh jurnalis itu, yang dimana pada senyatanya tidak berjalan sesuai dengan ekpektasi mengenai pertanggung jawaban yang diharapkan, karena masih banyak terdapat pelagaran atau penyimpangan mengenai kode etik profesi yang dilakukan oleh jurnalis di ini. 
IMPLIKASI PUTUSAN MK NOMOR 168 TAHUN 2023 TENTANG PERLINDUNGAN HAK-HAK BURUH PADA UU CIPTAKER TERKAIT PELAKSANAAN UPAH MINIMUMDI KABUPATEN KARAWANG Muhamad Abas; Primawan Yunior Sanu; Yuniar Rahmatiar
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 24 No. 1 (2025): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v24i1.6171

Abstract

The protection of workers' rights, particularly concerning minimum wage (UM), has become a central issue in the evolving landscape of Indonesian labor law. This study is motivated by the elimination of sectoral minimum wages through Government Regulation No. 36/2021 and the enactment of the Omnibus Law (UU Ciptaker), which sparked widespread controversy, especially regarding the protection of workers' rights and the transparency of the legislative process. Grounded in the theories of the rule of law, human rights protection, and the principles of good governance, this research employs normative legal methods using a statute approach and literature study. Data collection was conducted through the examination of primary legal materials such as laws and Constitutional Court decisions, as well as secondary legal sources including academic journals, legal books, and relevant scholarly articles. The data was analyzed qualitatively using a descriptive-analytical technique to interpret the legal implications of Constitutional Court Decision No. 168/PUU-XXI/2023. The findings reveal a misalignment between the objectives of the Omnibus Law and the implementation of workers' rights protections. Meanwhile, the Constitutional Court's decision offers a new perspective on the limitations of legislative authority, encouraging the separation of labor regulations from the Omnibus Law, and reinforcing constitutional guarantees for workers' rights. This decision has had a significant impact on wage policy, particularly in Karawang Regency, where the determination of minimum wage must now adhere to the principles of social justice, transparency, and respect for fundamental workers' rights, as subsequently implemented through the issuance of Minister of Manpower Regulation No. 16/2024 on the Determination of Minimum Wage for 2025. Overall, the Constitutional Court's decision strengthens the legal structure of Indonesian labor law, underscores the importance of the rule of law in protecting workers' rights, and marks a pivotal moment in the reform of labor regulations in line with social justice and human rights values.
THE ROLE OF APPRENTICESHIP JOB TRAINING INSTITUTIONS IN THE COUNTRY ACCORDING TO PERMENAKER NO. 6 OF 2020 IN KARAWANG REGENCY Muhamad Abas; Paisal Taofik Rohman; Yuniar Rahmatiar
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 24 No. 1 (2025): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v24i2.6173

Abstract

Amid the rapidly evolving economic landscape, challenges in the labor market are becoming increasingly apparent. One major issue faced by many graduates of vocational high schools (SLTA/SMK) and universities is the difficulty in obtaining employment that aligns with their skills and expectations. This study aims to examine the role of Job Training Institutes (LPK) in implementing domestic internship programs in accordance with Minister of Manpower Regulation No. 6 of 2020, with a focus on Karawang Regency. Internships are viewed as a strategic solution to enhance workforce competence and competitiveness while simultaneously reducing unemployment rates. This research employs a qualitative approach designed to understand phenomena within their social context, emphasizing in-depth interaction and communication between the researcher and the subjects studied. The method is structured to collect, analyze, and interpret qualitative data. The findings indicate that internship programs contribute significantly to improving participants' skills, expanding professional networks, and creating employment opportunities. However, implementation challenges remain, including limited human resources, weak regulatory oversight, and the prevalence of illegal brokerage practices. Therefore, strong collaboration among the government, training institutions, and industry stakeholders is essential to building a sustainable and regulation-compliant internship ecosystem.
Legal Analysis Related To The Implementation Of Government Regulation Number 22 Of 2021 Concerning The Implementation Of Environmental Protection And Management For The B3 Waste Management Company Pt Dame Alam Sejahtera Holmen Siahaan; Yuniar Rahmatiar; Muhamad Abas; Ethan Lim kong
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 24 No. 2 (2025): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v24i2.7051

Abstract

Article 28H paragraph 1 of the Constitution contains the right of everyone to live with happiness in birth and mind and to get a good and healthy environment which means free from pollution, safe from the dangers of hazardous waste. The presence of derivative regulations of Government Regulation No. 22 of 2021, which regulates the Implementation of Environmental Protection and Management (P3LH) creates even clearer rules, especially related to B3 Waste management The presence of the B3 Waste management industry is needed as a party that manages B3 Waste from waste producers, especially when these producers do not have the ability or facilities to manage it themselves. One of the industries managing B3 Waste, PT Dame Alam Sejahtera, has implemented Government Regulation No. 22 of 2021 concerning P3LH that has environmental approval that has been determined by the Central Government, in this writing using an empirical legal research method. The conclusion in this study is that the implementation of Government Regulation No. 22 of 2021 concerning P3LH is considered more complex than previous regulations, especially related to the change of management permits to technical approvals according to B3 Waste management activities, and administrative sanctions as per article 508 paragraph 1.Government Regulation No. 22 of 2021 concerning PP3LH, such as written reprimands to revocation of permits, is a strategic step to uphold environmental justice and responsibility in a preventive and persuasive manner, without directly applying criminal sanctions.
PERLINDUNGAN MEREK LAVERANA DAN HAK KONSUMEN DALAM KASUS PEMBATALAN MEREK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS Muhammad Ryo Agustian; Yuniar Rahmatiar; Muhamad Abas
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 5 No 4 (2024): Tema Hukum Perdata
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v5i4.549

Abstract

Ada peluang bagi produsen yang tidak jujur ​​untuk memanfaatkan merek-merek terkenal karena meningkatnya permintaan barang-barang bermerek internasional di Indonesia. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dagang dan Indikasi Geografis, penelitian ini mengkaji perlindungan merek terkenal dan hak-hak konsumen terkait pencabutan merek karena itikad buruk. Berdasarkan Putusan 557 K/Pdt.Sus-HKI/2016 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dagang dan Indikasi Geografis, penelitian ini mempertanyakan bagaimana pengadilan menilai perlindungan merek dan hak-hak konsumen terhadap pencabutan merek dagang. Studi kasus berpusat pada sengketa merek dagang yang melibatkan Irawan Gunawan dan Laverana GmbH & Co.KG. Penelitian ini menggunakan pendekatan yudisial kualitatif dan normatif.untuk mengevaluasi konsekuensi hukum dari pendaftaran merek dengan itikad buruk dan dampaknya terhadap konsumen serta pemilik merek. Hasil Kesimpulan menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap merek terkenal esensial untuk mencegah kerugian yang diakibatkan oleh praktik bisnis yang tidak etis. Putusan Nomor 557 K/Pdt.Sus-HKI/2016 menegaskan pentingnya pertimbangan hakim dalam menegakkan keadilan serta melindungi hak kekayaan intelektual, dengan memutuskan pembatalan merek tergugat yang terbukti mendaftarkan merek secara curang. Penelitian ini menggaris bawahi pentingnya tanggung jawab sosial dan etika dalam dunia usaha untuk menciptakan persaingan yang sehat dan berkeadilan.
Co-Authors Deny Guntara Ethan Lim kong Holmen Siahaan Indah Dwiprigitaningtias Indah Rahmalia Indra Sibagariang Jannus Manurung Merliana Dewi Muhamad Abas Muhamad Abas Muhammad Gary Gagarin Akbar Muhammad Ryo Agustian Paisal Taofik Rohman Primawan Yunior Sanu Rizki Amanda Wahyu Mulyandaru