Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.325
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum JURNAL ILMIAH ADVOKASI Jurnal Hukum Lex Generalis Justisi : Jurnal Ilmu Hukum
Deny Guntara
Universitas Buana Perjuangan Karawang
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
ASURANSI LINGKUNGAN SEBAGAI SALAH SATU UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP YANG DISEBABKAN OLEH KEGIATAN INDUSTRI TEKSTIL Yuniar Rahmatiar; Deny Guntara
Justisi: Jurnal Ilmu Hukum Vol 6 No 1 (2021): Justisi: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36805/jjih.v6i1.1421

Abstract

Perkembangan bidang industri meningkat dengan pesat. Akibat peningkatan industri yang pesat adalah timbulnya pencemaran dan atau perusakan terhadap lingkungan hidup yang akhirnya sangat merugikan bagi lingkungan dan masyarakat. Sejalan dengan itu terpeliharanya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup memerlukan biaya atau dana pemulihan yang cukub besar, terkadang pihak pelaku usaha tidak mencadangkannya. Adanya dana tetap atau taktis yang tersedia untuk hal pencemaran dan/aau perusakan lingkungan hidup sangatlah diperlukan. Hal ini untuk mempermudah dalam hal memperbaiki atau memulihkan lingkungan hidup yang tercemar. Mengingat hal tersebut dan risiko dari suatu kegiatan industri maka diperlukan adanya jaminan asuransi. Salah satunya dalam konteks tulisan ini adalah asuransi lingkungan. Asuransi lingkungan sebagai instrument ekonomi akan berfungsi membantu pihak pelaku usaha di dalam mencadangkan dana tetap atau taktis apabila terjadi pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Hal tersebut sejalan dengan Pasal 35 ayat (1) UUPLH yang mengharuskan pihak pelaku usaha bertanggung jawab secara langsung dan seketika atas kegiatan industrinya apabila terjadi pencemaran. Kata Kunci : Lingkungan, Limbah, Asuransi lingkungan
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI BERDASARKAN ASAS STRICT LIABILITY TERHADAP PRAKTIK ILLEGAL LOGGING DI INDONESIA Astri Safitri Nurdin; Muhamad Abas; Deny Guntara
Justisi: Jurnal Ilmu Hukum Vol 7 No 2 (2022): Justisi: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36805/jjih.v7i2.3052

Abstract

Kawasan hutan merupakan sumberdaya alam yang terbuka, Kondisi tersebut memacu permasalahan dalam pengelolaan hutan. Seiring dengan semangat reformasi kegiatan illegal logging menjadi semakin marak apabila hal ini dibiarkan berlangsung secara terus menerus kerusakan hutan Indonesia serta dari sisi pendapatan Negara pemerintah Indonesia mengalami kerugian. Illegal logging merupakan penebangan kayu secara tidak sah dan melanggar peraturan perundang-undangan berupa pencurian kayu didalam kawasan hutan Negara dan pemegang ijin melakukan penebangan lebih dari jatah yang telah ditetapkan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah metode pendekatan Yuridis Normatif, yaitu suatu metode hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Kedudukan korporasi sebagai subjek hukum dalam praktik illegal logging dapat dipertanggungjawabkan secara pidana pada tindak pidana lingkungan hidup ditegaskan dalam Pasal 1 angka 32 UU Nomor 32 Tahun 2009 dan UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, subyek tindak pidana pembalakan liar atau illegal logging tidak hanya orang perseorangan, tetapi juga korporasi. Pertanggungjawaban pidana korporasi berdasarkan asas strict liability terhadap praktik illegal logging perlu diterapkan sehingga pertanggungjawaban mutlak (strict liability) ini diperluas penerapannya bukan hanya terhadap gugatan ganti rugi secara keperdataan saja. Sanksi pidana diatur dalam Pasal 109 UU Nomor 18 Tahun 2013 yang terkait tentang tindak pidana illegal logging.
AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA PENIPUAN IDENTITAS SUAMI (Putusan Pengadilan Agama Nomor 4302/Pdt.G/2021/PA.JS) Farhan Asyhadi; Deny Guntara
Justisi: Jurnal Ilmu Hukum Vol 7 No 2 (2022): Justisi: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36805/jjih.v7i2.3056

Abstract

Artikel ini membahas perihal proses penyelesaian sengketa pembatalan perkawinan karena adanya penipuan mengenai identitas suami. Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif dengan mendiskripsikan proses penyelesaian sengketa pembatalan perkawinan karena adanya penipuan mengenai identitas suami. Data primer dalam penelitian ini adalah putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 4302/Pdt.G/2021/PA.Js. Data sekunder merupakan bahan yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, pandangant pakar hukum, dan jurnal-jurnal ilmiah yang ada kaitannya dengan perkara gugatan pembatalan perkawinan karena adanya penipuan mengenai identitas suami. Hasil pengamatan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 4302/Pdt.G/2021/PA.Js. adalah dalam menentukan pembuktian hakim mempertimbangkan alat bukti yang Penggugat ajukan di persidangan. Sedangkan dalam menentukan putusan hakim menjatuhkan putusan verstek dengan mengabulkan gugatan Penggugat. Dan sebagai akibat hukum karena pembatalan perkawinan adalah perkawinan antara Penggugat dan almarhum Hady Setiawan dianggap tidak pernah ada, dan putusan pembatalan perkawinan tersebut berlaku surut terhadap anak luar kawin.
LEGAL PROTECTION OF THE RIGHTS OF REFUND OF CONCURRENT CREDITORS IN THE BANKRUPTCY CASE OF PT. BANGUN INVESTA GRAHA (DEBTOR) IS CONNECTED WITH LAW NUMBER 37 OF 2004 CONCERNING BANKRUPTCY AND DELAY OF DEBT PAYMENT OBLIGATIONS. (Decision Study: Number 879 K/Pdt.Sus-Pailit/2020) Wike Nopianti; Deny Guntara; Muhamad Abas; Adyan Lubis
Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 11, No 2 (2023): Jurnal Ilmiah Advokasi
Publisher : Universitas Labuhanbatu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36987/jiad.v11i2.4004

Abstract

Law 37 of 2004 states that the debt to the creditor PT has been determined. Bangun Investa Graha can be billed on time, but PT. PPJB is terminated unilaterally and in bad faith by Bangun Investa Graha, which frequently ignores calls from creditors. In accordance with normative legal principles, this study employs qualitative research methods. In this approach, the author employs a normative juridical strategy. It is possible to draw the conclusion based on the findings of the research that has been discussed that Law Number 37 of 2004 Concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations (PKPU) does not have any legal function against concurrent creditors who are not guaranteed. When a debtor has debts that are greater than his assets, the responsibilities of the debtor and his directors are not taken into account in the Panel of Judges' decision in this case. Due to the fact that the debtor's assets will not be distributed appropriately if the debtor is declared bankrupt by the court, concurrent creditors will suffer greater losses. The Panel of Judges considered the decision in Renvoi's cassation without understanding why the cassation was rejected—whether the debtor's condition was insufficient to pay creditors or the debtor did not want to pay concurrent creditors.Keywords: Debts, Debtors, Creditors, Losses
PROBLEMATIKA UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK TERHADAP TINDAK PIDANA MENYERANG KEHORMATAN DAN NAMA BAIK DIKAITKAN DENGAN KEPASTIAN HUKUM Devi Arviani Arinta; Deny Guntara; Muhamad Abas; Arisa Wongchai
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 24 No. 2 (2025): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v24i2.6305

Abstract

Defamation through electronic media has become an increasingly complex issue amid the rapid development of information technology. Social media facilitates information dissemination but also opens opportunities for the misuse of freedom of expression that may harm others. Article 27A of Law Number 1 of 2024 on Electronic Information and Transactions (EIT Law) has sparked debate due to its ambiguous wording and potential misuse to suppress legitimate criticism. This research employs a normative juridical method by analyzing relevant legislation, legal doctrines, and court decisions. Secondary data were obtained through literature studies and qualitatively analyzed to assess the legal certainty and compatibility of Article 27A with human rights principles, particularly freedom of expression. The findings indicate that Article 27A of the EIT Law remains weak both in its drafting and implementation, especially regarding the phrase "another person," which creates ambiguity and may criminalize public criticism. Such provisions risk being used as a tool of criminalization, contradicting the principle of legal certainty and democratic values guaranteed by the 1945 Constitution. Therefore, a more precise interpretation and revision of Article 27A are necessary to ensure consistency with the principles of legality, legal certainty, and the protection of freedom of expression. .
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENJUALAN OBAT KERAS TANPA RESEP DOKTER DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN (Studi Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2023/PN Cjr) Dwiana Prilly Larasati; Deny Guntara; Muhamad Abas; Mohamad ArdinSuwandi
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 24 No. 2 (2025): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v24i2.6626

Abstract

This study examines law enforcement mechanisms against the illegal distribution of drug solvents without medical prescription under Law No. 17 of 2023 concerning Health, analyzing the legal framework, enforcement challenges, and policy implications through Decision No. 302/Pid.Sus/2023/PN Cjr. The proliferation of illegal drug sales without medical prescription remains a persistent challenge in Indonesia, driven by factors including public demand for convenient access, cost considerations, and systemic weaknesses in pharmaceutical oversight, creating a critical gap between regulatory provisions and effective law enforcement implementation. Employing a normative legal research approach, this study analyzes positive law provisions, particularly Law No. 17 of 2023 concerning Health and relevant criminal law provisions, to evaluate the legal basis and enforcement mechanisms against unauthorized pharmaceutical distribution. Article 435 of Law No. 17 of 2023 provides a robust legal foundation for prosecuting both individual perpetrators and corporate entities involved in producing or distributing drug solvents without compliance with regulatory requirements. This study finds that Decision No. 302/Pid.Sus/2023/PN Cjr demonstrates the application of the ne bis in idem principle, ensuring defendants are not tried twice for the same criminal act. However, the case reveals significant structural weaknesses in the pharmaceutical regulatory and supervisory systems that continue to undermine effective enforcement. While law enforcement efforts against unauthorized drug distribution have commenced, current mechanisms remain insufficient without comprehensive systemic reform. The judiciary has correctly applied fundamental criminal law principles, yet enforcement success depends on strengthening digital oversight systems, harmonizing cross-sector regulations, and enhancing law enforcement capacity and digital forensics capabilities. This study contributes to legal scholarship by demonstrating the need for an integrated approach combining criminal prosecution, regulatory reform, and institutional capacity building, recommending that policymakers and law enforcement agencies prioritize modernizing pharmaceutical surveillance through digital systems, harmonizing regulations across relevant agencies, and developing specialized law enforcement units equipped with advanced forensic capabilities to effectively combat pharmaceutical crimes.
Menakar Keadilan dalam Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak: Perlindungan Hukum Bagi Buruh dalam Perspektif Undang-Undang Cipta Kerja Ahlan Sihabillah; Deny Guntara; Muhamad Abas
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 6 No 5 (2025): Tema Hukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v6i5.846

Abstract

In everyday life, economic activities often involve legal agreements between parties regarding an agreed-upon object. In Indonesia's Civil Law system, various types of contracts are regulated, including employment relationships. This study aims to identify the factors leading to termination of employment (PHK) based on the Job Creation Law and to explore legal protection for workers who experience unilateral termination. The focus of this research includes the analysis of employment termination mechanisms under the Job Creation Law, and the legal efforts available to workers against unilateral termination carried out by companies. This research is normative in nature, employing a qualitative method and a normative juridical approach. This approach involves examining rules, norms, and regulations relevant to unilateral termination through a literature study, which includes reading, quoting, copying, and analyzing related theories. The primary data used are secondary data, while primary data serve as supporting data. The findings indicate that there are cases of unilateral termination that violate the Job Creation Law. The ambiguity of sanctions in the law creates loopholes for companies to carry out unilateral terminations. Workers affected by unilateral termination are entitled to legal protection as stipulated in the Job Creation Law, which is part of the commitment to improving economic quality. Companies that conduct unilateral termination must also face sanctions in accordance with violations of the law and the uncertainty of citizens' constitutional rights.
Co-Authors Adyan Lubis Ahlan Sihabillah Arisa Wongchai Astri Safitri Nurdin Devi Arviani Arinta Dwiana Prilly Larasati Farhan Asyhadi Mohamad ArdinSuwandi Muhamad Abas Wike Nopianti Yuniar Rahmatiar