Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.319
P-Index
This Author published in this journals
All Journal DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum JURNAL ILMIAH ADVOKASI Buana Ilmu JHR (Jurnal Hukum Replik) Jurnal Hukum Lex Generalis Justisi : Jurnal Ilmu Hukum JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Ilmu Pendidikan dan Sains Islam Interdisipliner Jurnal Hukum Indonesia
Deny Guntara
Universitas Buana Perjuangan Karawang
Religion Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences

Published : 15 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

 1   2 
ASURANSI LINGKUNGAN SEBAGAI SALAH SATU UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP YANG DISEBABKAN OLEH KEGIATAN INDUSTRI TEKSTIL Yuniar Rahmatiar; Deny Guntara
Justisi: Jurnal Ilmu Hukum Vol 6 No 1 (2021): Justisi: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36805/jjih.v6i1.1421

Abstract

Perkembangan bidang industri meningkat dengan pesat. Akibat peningkatan industri yang pesat adalah timbulnya pencemaran dan atau perusakan terhadap lingkungan hidup yang akhirnya sangat merugikan bagi lingkungan dan masyarakat. Sejalan dengan itu terpeliharanya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup memerlukan biaya atau dana pemulihan yang cukub besar, terkadang pihak pelaku usaha tidak mencadangkannya. Adanya dana tetap atau taktis yang tersedia untuk hal pencemaran dan/aau perusakan lingkungan hidup sangatlah diperlukan. Hal ini untuk mempermudah dalam hal memperbaiki atau memulihkan lingkungan hidup yang tercemar. Mengingat hal tersebut dan risiko dari suatu kegiatan industri maka diperlukan adanya jaminan asuransi. Salah satunya dalam konteks tulisan ini adalah asuransi lingkungan. Asuransi lingkungan sebagai instrument ekonomi akan berfungsi membantu pihak pelaku usaha di dalam mencadangkan dana tetap atau taktis apabila terjadi pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Hal tersebut sejalan dengan Pasal 35 ayat (1) UUPLH yang mengharuskan pihak pelaku usaha bertanggung jawab secara langsung dan seketika atas kegiatan industrinya apabila terjadi pencemaran. Kata Kunci : Lingkungan, Limbah, Asuransi lingkungan
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI BERDASARKAN ASAS STRICT LIABILITY TERHADAP PRAKTIK ILLEGAL LOGGING DI INDONESIA Astri Safitri Nurdin; Muhamad Abas; Deny Guntara
Justisi: Jurnal Ilmu Hukum Vol 7 No 2 (2022): Justisi: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36805/jjih.v7i2.3052

Abstract

Kawasan hutan merupakan sumberdaya alam yang terbuka, Kondisi tersebut memacu permasalahan dalam pengelolaan hutan. Seiring dengan semangat reformasi kegiatan illegal logging menjadi semakin marak apabila hal ini dibiarkan berlangsung secara terus menerus kerusakan hutan Indonesia serta dari sisi pendapatan Negara pemerintah Indonesia mengalami kerugian. Illegal logging merupakan penebangan kayu secara tidak sah dan melanggar peraturan perundang-undangan berupa pencurian kayu didalam kawasan hutan Negara dan pemegang ijin melakukan penebangan lebih dari jatah yang telah ditetapkan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah metode pendekatan Yuridis Normatif, yaitu suatu metode hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Kedudukan korporasi sebagai subjek hukum dalam praktik illegal logging dapat dipertanggungjawabkan secara pidana pada tindak pidana lingkungan hidup ditegaskan dalam Pasal 1 angka 32 UU Nomor 32 Tahun 2009 dan UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, subyek tindak pidana pembalakan liar atau illegal logging tidak hanya orang perseorangan, tetapi juga korporasi. Pertanggungjawaban pidana korporasi berdasarkan asas strict liability terhadap praktik illegal logging perlu diterapkan sehingga pertanggungjawaban mutlak (strict liability) ini diperluas penerapannya bukan hanya terhadap gugatan ganti rugi secara keperdataan saja. Sanksi pidana diatur dalam Pasal 109 UU Nomor 18 Tahun 2013 yang terkait tentang tindak pidana illegal logging.
AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA PENIPUAN IDENTITAS SUAMI (Putusan Pengadilan Agama Nomor 4302/Pdt.G/2021/PA.JS) Farhan Asyhadi; Deny Guntara
Justisi: Jurnal Ilmu Hukum Vol 7 No 2 (2022): Justisi: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36805/jjih.v7i2.3056

Abstract

Artikel ini membahas perihal proses penyelesaian sengketa pembatalan perkawinan karena adanya penipuan mengenai identitas suami. Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif dengan mendiskripsikan proses penyelesaian sengketa pembatalan perkawinan karena adanya penipuan mengenai identitas suami. Data primer dalam penelitian ini adalah putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 4302/Pdt.G/2021/PA.Js. Data sekunder merupakan bahan yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, pandangant pakar hukum, dan jurnal-jurnal ilmiah yang ada kaitannya dengan perkara gugatan pembatalan perkawinan karena adanya penipuan mengenai identitas suami. Hasil pengamatan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 4302/Pdt.G/2021/PA.Js. adalah dalam menentukan pembuktian hakim mempertimbangkan alat bukti yang Penggugat ajukan di persidangan. Sedangkan dalam menentukan putusan hakim menjatuhkan putusan verstek dengan mengabulkan gugatan Penggugat. Dan sebagai akibat hukum karena pembatalan perkawinan adalah perkawinan antara Penggugat dan almarhum Hady Setiawan dianggap tidak pernah ada, dan putusan pembatalan perkawinan tersebut berlaku surut terhadap anak luar kawin.
LEGAL PROTECTION OF THE RIGHTS OF REFUND OF CONCURRENT CREDITORS IN THE BANKRUPTCY CASE OF PT. BANGUN INVESTA GRAHA (DEBTOR) IS CONNECTED WITH LAW NUMBER 37 OF 2004 CONCERNING BANKRUPTCY AND DELAY OF DEBT PAYMENT OBLIGATIONS. (Decision Study: Number 879 K/Pdt.Sus-Pailit/2020) Wike Nopianti; Deny Guntara; Muhamad Abas; Adyan Lubis
Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 11, No 2 (2023): Jurnal Ilmiah Advokasi
Publisher : Universitas Labuhanbatu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36987/jiad.v11i2.4004

Abstract

Law 37 of 2004 states that the debt to the creditor PT has been determined. Bangun Investa Graha can be billed on time, but PT. PPJB is terminated unilaterally and in bad faith by Bangun Investa Graha, which frequently ignores calls from creditors. In accordance with normative legal principles, this study employs qualitative research methods. In this approach, the author employs a normative juridical strategy. It is possible to draw the conclusion based on the findings of the research that has been discussed that Law Number 37 of 2004 Concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations (PKPU) does not have any legal function against concurrent creditors who are not guaranteed. When a debtor has debts that are greater than his assets, the responsibilities of the debtor and his directors are not taken into account in the Panel of Judges' decision in this case. Due to the fact that the debtor's assets will not be distributed appropriately if the debtor is declared bankrupt by the court, concurrent creditors will suffer greater losses. The Panel of Judges considered the decision in Renvoi's cassation without understanding why the cassation was rejected—whether the debtor's condition was insufficient to pay creditors or the debtor did not want to pay concurrent creditors.Keywords: Debts, Debtors, Creditors, Losses
Menakar Keadilan dalam Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak: Perlindungan Hukum Bagi Buruh dalam Perspektif Undang-Undang Cipta Kerja Ahlan Sihabillah; Deny Guntara; Muhamad Abas
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 6 No 5 (2025): Tema Hukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v6i5.846

Abstract

In everyday life, economic activities often involve legal agreements between parties regarding an agreed-upon object. In Indonesia's Civil Law system, various types of contracts are regulated, including employment relationships. This study aims to identify the factors leading to termination of employment (PHK) based on the Job Creation Law and to explore legal protection for workers who experience unilateral termination. The focus of this research includes the analysis of employment termination mechanisms under the Job Creation Law, and the legal efforts available to workers against unilateral termination carried out by companies. This research is normative in nature, employing a qualitative method and a normative juridical approach. This approach involves examining rules, norms, and regulations relevant to unilateral termination through a literature study, which includes reading, quoting, copying, and analyzing related theories. The primary data used are secondary data, while primary data serve as supporting data. The findings indicate that there are cases of unilateral termination that violate the Job Creation Law. The ambiguity of sanctions in the law creates loopholes for companies to carry out unilateral terminations. Workers affected by unilateral termination are entitled to legal protection as stipulated in the Job Creation Law, which is part of the commitment to improving economic quality. Companies that conduct unilateral termination must also face sanctions in accordance with violations of the law and the uncertainty of citizens' constitutional rights.
HAKIKAT MANUSIA DALAM FILSAFAT HUMANISME: KAJIAN KRITIS TERHADAP PEMIKIRAN ERICH FROMM Deny Guntara
BUANA ILMU Vol. 10 No. 1 (2025): Buana Ilmu
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Universitas Buana Perjuangan Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36805/87ph4w23

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam dan kritis pemikiran Erich Fromm mengenai hakikat manusia dalam kerangka filsafat humanisme. Erich Fromm dikenal sebagai salah satu tokoh utama dalam humanisme radikal yang menggabungkan pendekatan filsafat, psikoanalisis, dan kritik sosial dalam memahami eksistensi manusia. Dalam pandangannya, manusia bukan hanya makhluk biologis atau sosial, melainkan makhluk yang sadar, bebas, dan memiliki potensi untuk mencinta dan bertanggung jawab. Namun, dalam masyarakat modern yang sarat dengan konsumerisme, individualisme, dan tekanan struktural, manusia kerap mengalami keterasingan dari dirinya sendiri, sesama, dan dunia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan filosofis hermeneutis. Data dikumpulkan melalui studi pustaka terhadap karya- karya utama Fromm seperti Escape from Freedom, Man for Himself, dan The Art of Loving. Analisis dilakukan dengan menafsirkan konsep-konsep kunci, mengkritisi argumentasi filosofisnya, serta mengevaluasi relevansi pemikirannya dalam konteks krisis kemanusiaan modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemikiran Fromm tetap relevan sebagai refleksi filosofis terhadap tantangan eksistensial manusia masa kini, khususnya terkait kebebasan, cinta, dan tanggung jawab. Namun, terdapat pula keterbatasan dalam pendekatannya yang dinilai kurang menjangkau realitas struktural dan politik secara menyeluruh. Dengan demikian, pemikiran Fromm dapat menjadi landasan penting bagi pengembangan filsafat humanisme yang lebih kontekstual dan kritis terhadap dinamika zaman
Analisis Yuridis Tindak Pidana Penipuan Berkedok Investasi Aset Kripto Oleh Financial Influencer Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Muhammad Hafidh Al Amien; Deny Guntara; Muhamad Abas
Jurnal Ilmu Pendidikan dan Sains Islam Interdisipliner Vol. 5 No. 1 Februari 2026: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Sains Islam Interdisipliner
Publisher : Yayasan Azhar Amanaa Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59944/jipsi.v5i1.820

Abstract

Perkembangan teknologi finansial membuat investasi aset kripto semakin populer di Indonesia. Namun, hal ini juga diiringi maraknya penipuan berkedok investasi yang dilakukan financial influencer di media sosial. Modusnya menawarkan investasi kripto dengan janji keuntungan tetap, tanpa risiko, dan hasil pasti yang menyesatkan, sehingga merugikan masyarakat. Terdapat diskrepansi yang nyata antara realitas di lapangan dengan kerangka regulasi yang berlaku saat ini. Atas dasar tersebut, studi ini diarahkan untuk membedah kualifikasi delik serta mekanisme pertanggungjawaban hukum bagi financial influencer yang terlibat dalam praktik penipuan aset kripto di Indonesia. Dengan mengadopsi metode yuridis normatif, penelitian ini menitikberatkan pada analisis literatur dan penelaahan mendalam terhadap berbagai instrumen perundang-undangan yang relevan. Hasilnya menunjukkan perbuatan influencer yang menawarkan investasi kripto dengan tipu muslihat dan kebohongan memenuhi unsur tindak pidana penipuan Pasal 378 KUHP, Pasal 492 UU No. 1 Tahun 2023, serta Pasal 28 ayat (1) jo. Pasal 45A ayat (1) UU ITE. Tindakan tersebut juga melanggar UU Perdagangan Berjangka Komoditi karena menjanjikan keuntungan pasti tanpa izin Bappebti. Pelaku dapat dipidana jika terbukti ada kesalahan dan sifat melawan hukum.Karena itu, diperlukan penegakan hukum yang konsisten dan penguatan regulasi khusus terkait promosi investasi digital oleh influencer untuk melindungi masyarakat. Penelitian ini juga menemukan kekosongan hukum mengenai aturan spesifik bagi influencer yang mempromosikan komoditas berjangka
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Petugas Penyelenggara Program Makan Bergizi Gratis Yang Menyebabkan Keracunan Asep Rahmat Hidayatulloh; Deny Guntara; Muhamad Abas; Raka Indra Pratama
Jurnal Ilmu Hukum Vol. 15 No. 2 (2026): Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30652/7rr45k13

Abstract

This study aims to analyze the legal framework and criminal liability for crimes of negligence committed by officials of the Free Nutritious Meals Program (MBG) that result in food poisoning. The method used is a normative legal approach based on legislation, through a review of the old Criminal Code, Law No. 1 of 2023, and Presidential Regulation No. 115 of 2025. The novelty of this study lies in the analysis of the criminal liability of MBG officers as legal subjects in cases of food poisoning resulting from negligence through a comparison of provisions in the old Criminal Code, the 2023 Criminal Code, and Presidential Regulation No. 115 of 2025, as well as the identification of a legal gap regarding specific regulations for MBG officers. The research findings indicate that poisoning is the result of negligent conduct (culpa), with the level of criminal liability depending on the resulting harm, such as minor injury, serious injury, or death. In the old Criminal Code, Articles 359 and 360 served as the basis, whereas the 2023 Criminal Code regulates this more systematically in Articles 474 and 475, including aggravated penalties for certain professions. The principles of legality and “no punishment without guilt” (geen straf zonder schuld) serve as the primary foundations. This study also identified a regulatory gap regarding specific provisions for MBG officers, highlighting the need for strengthened regulations and oversight.
IMPLEMENTASI DAN TANTANGAN PEMENUHAN HAK KHUSUS NARAPIDANA LANJUT USIA BERDASARKAN UU NO. 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN Adi Firman Sahala Maringan Siregar; Deny Guntara; Muhamad Abas; Tatang Targana
Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 14, No 2 (2026): Jurnal Ilmiah Advokasi
Publisher : Universitas Labuhanbatu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36987/jiad.v14i2.8419

Abstract

In the midst of limited resources and infrastructure, the existence of regulations such as the Minister of Law and Human Rights Regulation No. 32 of 2018, which mandates special treatment for elderly inmates, raises a critical question: can this policy truly be implemented effectively within an already overloaded correctional system? This study employs a normative legal research method with a multidimensional approach to comprehensively examine the issue of elderly inmate treatment in Indonesia’s correctional system. An analysis of the implementation gap reveals three interrelated layers of problems. The first layer concerns regulatory weaknesses, as Regulation No. 32 of 2018 despite its progressive substance lacks an adequate enforcement mechanism, sufficient budget allocation, and clear, measurable standard operating procedures. Ideally, geriatric health services should include systematic care, routine monitoring, health education, palliative treatment, and the involvement of medical professionals who understand the needs of the elderly. The issuance of this regulation demonstrates the government’s commitment to fulfilling its duties, with the expectation that all stakeholders will provide support as motivation to improve and develop strategies for delivering human rights based services to elderly inmates and detainees. However, the implementation of this special treatment remains suboptimal due to several obstacles, including the low level of interest among elderly inmates in participating in available correctional programs..Keywords: Inmates, Special Rights, Elderly
From Legal Certainty to Procedural Justice: Reconstructing The Philosophy of Indonesian Procedural Law Deny Guntara; Muhamad Abas
Jurnal Hukum Replik Vol 14 No 02 (2026): Jurnal Hukum Replik
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31000/5j9y1n24

Abstract

Procedural law plays a crucial role in ensuring that law enforcement is not only conducted in an orderly and legally certain manner but also operates fairly for all parties involved. Indonesian procedural law has long demonstrated a strong orientation toward legal certainty, reflected in its emphasis on jurisdiction, procedural requirements, limitation periods, evidentiary rules, legal remedies, and the finality of judicial decisions. Such certainty remains indispensable; however, compliance with procedural rules does not necessarily correspond to fairness in the legal process. This study aims to analyze the dominance of the legal certainty paradigm in the construction of Indonesian procedural law and to reconstruct its underlying philosophy toward a stronger orientation to procedural justice. The study employs a normative-doctrinal legal research method using statutory, philosophical, conceptual, case, and comparative approaches. The analysis examines developments in Indonesian criminal and civil procedural law, relevant judicial decisions, Gustav Radbruch’s conception of legal certainty, justice, and utility, Tom R. Tyler’s theory of procedural justice, and the concept of justice as fairness. The findings demonstrate that legal certainty remains an essential foundation for limiting the exercise of power and preserving procedural order, but it is insufficient unless accompanied by a meaningful opportunity to be heard, neutrality of decision-makers, a balanced position between the parties, and access to effective remedies. The novelty of this study lies in the construction of a procedural justice-oriented model of procedural law, built upon four elements: procedural clarity, meaningful participation, procedural impartiality, and effective remedy. This reconstruction positions legal certainty not as the ultimate objective of procedural law, but as a foundation for a judicial process that is more just, participatory, impartial, and effective.  Keywords legal certainty; procedural justice; procedural law; procedural fairness; legal philosophy; effective remedy
Co-Authors Adi Firman Sahala Maringan Siregar Adyan Lubis Ahlan Sihabillah Anindya Arumdani Asep Rahmat Hidayatulloh Astri Safitri Nurdin Farhan Asyhadi Fitria Aidina Fuad Hasan Muhamad Abas Muhammad Hafidh Al Amien Rahel Riviena Putri Utami Sitohang Raka Indra Pratama Tatang Targana Wike Nopianti Yuniar Rahmatiar