Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Sosialisasi Model Kabupaten Daulat Pangan Berbasis Hukum Responsif di Kabupaten Lampung Selatan Ade Arif Firmansyah; Yulia Neta; Yhannu Setyawan
Jurnal Pengabdian Dharma Wacana Vol 3, No 4 (2023): Jurnal Pengabdian Dharma Wacana
Publisher : Yayasan Pendidikan dan Kebudayaan Dharma Wacana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37295/jpdw.v3i4.337

Abstract

Tujuan yang ingin dicapai dalam pengabdian kepada masyarakat ini adalah untukĀ  mensosialisasikan model kabupaten daulat pangan berbasis hukum responsif di Kabupaten Lampung Selatan yang merupakan hasil penelitian tim pengusul pada hibah penelitian BLU Unila Tahun 2020. Target khusus yang ingin dicapai dalam kegiatan ini adalah tersosialisasikannya model kabupaten daulat pangan berbasis hukum responsif di Kabupaten Lampung Selatan. Metode yang dipakai dalam pencapaian tujuan tersebut adalah dengan melakukan ceramah dan focus group discussion (FGD). Dari hasil pengabdian didapati bahwa pemahaman peserta sosialisasi model kabupaten daulat pangan berbasis hukum responsif di Kabupaten Lampung Selatan telah meningkat hingga 85% dari sebelumnya 55%. Hal ini ditunjukkan dengan beberapa indikator diantaranya: Peningkatan pemahaman dan pengetahuan peraturan daerah, kedaulatan pangan, peranan desa dalam kabupaten daulat pangan dan kondisi kedaulatan pangan penting untuk diwujudkan. Selain itu, kegiatan ini dapat berhasil dengan baik dikarenakan adanya dukungan dari Universitas Lampung, dan pimpinan Pemerintah Desa Fajar Baru.
Reorientasi Fungsi Kelurahan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Rohmatul Karimah; Muhtadi Muhtadi; Yulia Neta
JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 11, No 1 (2026): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jcs.v11i1.5223

Abstract

Urban villages (kelurahan) are regional administrative units that play a strategic role as the frontline of government services to the community. However, in practice, the function of kelurahan has narrowed into merely administrative tasks without adequate authority in development and community empowerment. This study aims to analyze the reorientation of kelurahan functions within the regional government system based on the principles of regional autonomy and public service effectiveness. The research method used is a normative juridical approach utilizing secondary data from laws and regulations, legal literature, and relevant scientific journals. The results indicate that the position of kelurahan after decentralization has significantly changed because kelurahan are no longer autonomous administrative regions but rather sub-district apparatuses with administrative characteristics. This condition limits the authority of village heads (lurah) in local policymaking. Therefore, reorientation of kelurahan functions is necessary through strengthening public service authority, increasing community participation, and optimizing coordination and community empowerment functions to create effective, responsive, and community-oriented regional governance.