Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.983
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Judiciary (Jurnal Hukum Dan Keadilan) West Science Interdisciplinary Studies West Science Social and Humanities Studies
Sinarianda Kurnia Hartantien
Universitas Bhayangkara Surabaya
Humanities Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA YANG TERIKAT DENGAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA Charicia Nanda Maziza; Sinarianda Kurnia Hartantien
Jurnal Hukum Dan Keadilan Vol. 11 Issue. 1 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (171.292 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih jelas mengenai bagaimana perlindungan hukum yang dimiliki oleh pekerja atau buruh yang terikat dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu berdasarkan Pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja yaitu Undang-Undang yang mengubah dan memperbarui Undang-Undang Ketenagakerjaan Sebelumya, penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji hukum positif dengan menggunakan Metode Pendekatan Masalah Statue Approach dan Comparative Approach karena dalam penelitian ini penulis melakukan perbandingan Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Cipta Kerja, dengan menggunakan Pendekatan Masalah tersebut didapatkan bahwa pekerja yang terikat dengan PKWT Pasca Undang-Undang Cipta Kerja mendapatakan perlindungan hukum melalui Uang Kompensasi yang diberikan oleh perusahaan apabila PWKT yang dilakukan oleh pekerja tersebut telah usai.
HAK-HAK MASYARAKAT DALAM MENYAMPAIKAN PENDAPAT DAN BEREKSPRESI DI MUKA UMUM TERLINDUNGI OLEH HUKUM Ida Bagus Gede Adyaguhyaka; Sinarianda Kurnia Hartantien
Jurnal Hukum Dan Keadilan Vol. 11 Issue. 2 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (165.547 KB)

Abstract

Kebebasan berekspresi dan berpendapat dalam penggunaannya telah merugikan atau menjatuhkan orang lain, maka bisa dibilang itu adalah perbuatan ujaran kebencian. Ujaran kebencian merupakan suatu perbuatan yang termasuk ke dalam tindak pidana. Negara Indonesia telah mengatur hukuman bagi yang melakukan perbuatan ujaran kebencian di media sosial yaitu Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hak-hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat dan berekspresi di muka umum terlindungi oleh hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan penelitian normatif yaitu dengan cara studi kepustakaan. Sumber data yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah kepustakaan. Tipe penelitian dalam penulisan ini menggunakan penelitian yuridis normatif. Mengacu pada penggunaan pasal-pasal, serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tindak pidana ujaran kebancian. Sumber-sumber yang digunakan dalam penelitian ini meliputi sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Kebebasan berekspresi dan berpendapat di Indonesia sudah dijamin oleh konstitusi dan aturan perundang-undangan, namun perlunya pembatasan yang ditetapkan oleh peraturan untuk menghormati hak dan reputasi orang lain agar kasus tindak pidana ujaran kebencian dapat ditekan seminimal mungkin.
TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR (NOMOR 116/PID.SUS/2020/PT JMB) Alvi Rahmawati; Sinarianda Kurnia Hartantien
Jurnal Hukum Dan Keadilan Vol. 12 Issue 1. (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56943/judiciary.v12i1.151

Abstract

Anak adalah bagian dari generasi cita-cita penerus bangsa pada waktu yang akan datang.Saat ini maraknya kejahatan yang terjadi terhadap anak, salah satunya yakni pemaksaanpersetubuhan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak dibawah umur. Pelakupemerkosaan harus dijatuhi dengan hukuman yang berat dengan tujuan memberikan efekjera agar tidak mengulangi tindaknnya kembali. Adapun tujuan yang dibahas dalampenelitian ini ialah pengaturan delik pemerkosaan korban anak dibawah umur yangdilakukan oleh pelaku orang lanjut usia dan perlindungan anak sebagai korban diluarperadilan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yaitu, dalampengkajiannya berdasarkan bahan-bahan hukum dari literatur yang merupakan sebagai suatuprosedur untuk mendapatkan sebuah pengaturan hukum berdasarkan prinsip serta doktrinuntuk menggapi isu hukum yang sedang dikaji. Serta menggunakan pendekatan Perundang-Undangan serta pendekatan Konseptual. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pengaturandelik pemerkosaan anak dibawah umur sebagai korban telah tercantum dalam Undang-Undang perlindungan anak nomor 35 Tahun 2014 serta perlindungan anak diluar peradilanmeliputi memperoleh hak atas penanganan,perlindungan dan pemulihan.
Environmental Law and Policy in BRICS Countries: Legal Analyses of Sustainable Development Goals and Enforcement Strategies’ ’Human Rights in BRICS: A Comparative Approach to International Standards and Domestic Legal Systems Diah Ayu Rahmawati; Haryono Haryono; Woro Utari; Yoga Adi Prayogi; Sinarianda Kurnia Hartantien
West Science Social and Humanities Studies Vol. 2 No. 12 (2024): West Science Social and Humanities Studies
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/wsshs.v2i12.1560

Abstract

This paper examines the legal frameworks and enforcement strategies related to environmental governance and human rights in BRICS countries-Brazil, Russia, India, China, and South Africa. Through normative analysis, the study explores the alignment of national laws with Sustainable Development Goals (SDGs) and international human rights standards. The findings reveal significant variations in legislative approaches and enforcement mechanisms across BRICS nations, influenced by socio-economic priorities and institutional capacities. The analysis highlights the challenges of balancing economic growth with sustainability and social equity while identifying best practices and opportunities for regional collaboration. This study contributes to the discourse on sustainable development by emphasizing the need for integrated legal approaches to environmental governance and human rights protection in BRICS countries.
BRICS and International Law: A Critical Comparative Analysis of Sovereignty and Non-Intervention Policy Diah Ayu Rahmawati; Haryono Haryono; Woro Utari; Sinarianda Kurnia Hartantien; Joice Soraya
West Science Interdisciplinary Studies Vol. 2 No. 12 (2024): West Science Interdisciplinary Studies
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/wsis.v2i12.1549

Abstract

The BRICS group, made up of Brazil, Russia, India, China, and South Africa, has become an influential instrument of international law, especially with respect to its promotion of sovereignty and the policy of non-intervention. The paper discusses both the collective and individual contribution of BRICS countries toward the interpretation and implementation of these principles through a normative juridical perspective. The findings reveal that while BRICS upholds state sovereignty and is against unilateral interventions, huge variations between member states remain because of the diverse historical, cultural, and strategic contexts in which they are situated. Case studies, including Russia's actions in Crimea and China's South China Sea policies, highlight both alignment and contradictions within the bloc. While BRICS contributes to the positive promotion of sovereignty and the espousal of multilateralism in global governance, challenges in terms of incoherent practices and lack of cohesion remain. The present research underlines BRICS' potential to lead a multipolar international legal system in striking a balance between state autonomy and collective responsibility.
Co-Authors Alvi Rahmawati Charicia Nanda Maziza Diah Ayu Rahmawati Haryono Haryono Ida Bagus Gede Adyaguhyaka Joice Soraya Woro Utari Yoga Adi Prayogi