Garuda - Garba Rujukan Digital

Hannah Arendt dan Etika Keduniawian Yosef Keladu Koten
DISKURSUS - JURNAL FILSAFAT DAN TEOLOGI STF DRIYARKARA Vol. 15 No. 2 (2016): Diskursus - Jurnal Filsafat dan Teologi STF Driyarkara
Publisher : STF Driyarkara - Diskursus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (121.32 KB)

Abstrak: Etika keduniawian Hannah Arendt muncul dari cara khasnya memikirkan dunia dan tindakan-tindakan manusia di dalamnya. Bagi Arendt, lewat berpikir, manusia mengungkapkan opini dan perhatiannya pada dunianya, apa yang terjadi di dunia. Lewat berpikir, manusia menunjukkan sebentuk tanggung jawabnya terhadap dunia dimana ia terlempar. Dengan menilai sebuah tindakan politik, manusia disetir oleh nilai-nilai moral yang berasal dari dunia itu sendiri. Penilaian yang ia berikan, pada gilirannya ada di bawah putusan orang-orang lain yang mengkonfrontasinya. Artinya, saat kita berpikir dan menilai, kita mesti sadar akan makna tindakan politis bagi dunia pada umumnya, dan kita juga mesti menyadari apa yang akan dikatakan orang lain tentangnya. Kata-kata Kunci: Etika, keduniawian, berpikir, menilai, tanggungjawab. Abstract: This paper aims at reconstructing Arendts ethics of worldliness from her specific way of thinking about the world and how to judge an action takes place in it. For Arendt, in thinking, we express our concern and opinion about the world and what is going on in it. It is one way of showing our responsibility for the world into which we are thrown. In judging a political action we are directed by ethical constraints to come from the world itself and the verdict of spectators. That means, when we judge we should be aware of the things that an action could bring to the public realm and what others might say about it. Keywords: Ethics, worldliness, thinking, judging, responsibility.

KONSEP HANNAH ARENDT TENTANG POLITIK SEBAGAI PEMBICARAAN DAN KONTRIBUSINYA DALAM MENYIKAPI PLURALITAS PANDANGAN Yosef Keladu Koten
Jurnal Ledalero Vol 18, No 1 (2019)
Publisher : Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero

Abstract: Differences in views in a plural community cannot beavoided because each view or philosophy of life is formulated byreasonable people. It is generally accepted that the plurality oflife views must be addressed in the spirit of democracy that relieson the use of reason, where each person or group is given theopportunity to convey their perspectives. But the fact shows thatthe role of reason is getting weaker in deliberation, especially incountries that implement a system of representative democracy.Then, do we thus abandon democracy as an approach in addressingdifferences of opinion? Using a qualitative approach, the authorargues that democracy remains the best choice in addressingdifferences of views. However, based on Arendt’s concept ofpolitics as a speech, the ideal democratic approach should bedeliberative rather than liberal because deliberative democracyaims to transform the perspective of each person or grouhlm.Keywords: politics, pluralism, common sense, agonistic, liberaldemocracy, deliberative democracy, political speech.

KAMPANYE STRATEGIS MELAWAN RADIKALISME: MERANCANG MODEL PENDIDIKAN MULTIKULTURAL | A STRATEGIC CAMPAIGN AGAINST RADICALISM: A PLANNING MODEL FOR MULTICULTURAL EDUCATION Yosef Keladu Koten
Jurnal Ledalero Vol 17, No 1 (2018): RADIKALISME
Publisher : Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero

Abstract: Radicalism seriously threatens modern pluralistic communities. In recent times, many national states have put in place strategic plans to fight against radicalism, or to lessen the impact of radical ideas or behaviour. This is known as the process of de-radicalisation. This isn’t an easy process there are many reasons behind the growth of radicalism. One of these is the simple acceptance of differences without trying to understand those differences and the similarities of the people of a country. This can be signified by, and caused by a process of uniformity, which can be seen in the system of education. With this in mind, this article proposes a strategic, effective campaign against radicalism, beginning with a model of multicultural education. Multicultural education promotes the principle of inclusiveness, diversity, democracy and critical thinking which is appropriate for a pluralistic country which enables the education of people to live in a multicultural community. Keywords: Radicalism, inability to think, diversity, ideology, multiculturalism, multicultural education. Abstrak: Radikalisme menyebarkan ancaman serius terhadap komunitas pluralistis modern. Selama beberapa dekade terakhir, banyak negara di dunia menetapkan rencana-rencana strategis untuk berperang melawan radikalisme atau untuk mengurangi ide-ide atau perilaku radikal. Yang terakhir ini disebut dengan proses de-radikalisasi. Proses seperti ini tidak gampang karena banyaknya alasan di balik munculnya radikalisme dan salah satunya ialah karena adanya perilaku menerima begitu saja perbedaan tanpa ada upaya untuk memahami perbedaan dan kesamaan semua anggota dari sebuah negara. Hal ini ditengarai, disebabkan salah satunya oleh proses penyeragaman, termasuk dalam sistem pendidikan. Oleh karena itu, artikel ini menganjurkan sebuah kampanye strategis yang efektik untuk melawan radikalisme yaitu dimulai dengan merancang sebuah model pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural mempromosikan prinsip inklusi, diversitas, demokrasi, dan pemikiran kritis yang cocok untuk sebuah negara plural yang memampukan peserta didik untuk hidup dalam sebuah komunitas multikultural. Kata-kata Kunci: radikalisme, ketidakmampuan berpikir, kebhinekaan, ideologi, multikulturalisme, pendidikan multikultural

Peranan Gereja Katolik Dalam Penanganan Masalah Kekerasan Terhadap Perempuan Di Keuskupan Maumere Dan Larantuka, Flores, NTT Robert Mirsel; Yosef keladu Koten; Ignasius Ledot
Jurnal Ledalero Vol 21, No 2 (2022): Jurnal Ledalero
Publisher : Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero

ABSTRACT:This article talks about the problem of violence against women in the Maumere and Larantuka dioceses, Flores, NTT and how religion (Catholic Church) functions in dealing with it. The aim is to identify the forms of violence, their causes and effects in both dioceses and what the function of religion (Catholic Church) is to prevent and deal with these problems. Interview methods, focused group discussions (FGD) and document studies were used to collect data, while descriptive qualitative analysis was used for data analysis. The results show that violence against women is found in both areas of the diocese with physical, psychological, verbal, economic, cultural-based and online violence. The Catholic Church through the Diocesan Commission on Gender and Women's Empowerment carries out educational, control, fraternal, and transformative functions. This is done in direct collaboration and through networks with multi-stakeholders, although this is not sufficient. This study recommends the importance of strengthening institutional capacity and increasing network collaboration. KEYWORDS: Commission on Gender and Women's Empowerment, institutional capacity, network collaboration, violence against women, women empowerment.

HANNAH ARENDT ON “WORLDLESSNESS” AND CRIMES AGAINST HUMANITY Yosef Keladu Koten
Jurnal Ledalero Vol 14, No 1 (2015): Tolak Tipu, Lawan Lupa
Publisher : Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero

Tulisan ini bertujuan menganalisis ide Hannah Arendt, seorang filsuf politik keturunan Yahudi, bahwa kejahatan kemanusiaan tidak terpisahkan dari situasi dunia atau politik yang tidak manusiawi. Arendt menyebut situasi ini dengan istilah worldlessness, kondisi di mana warga negara dirampas hak-hak asasi mereka untuk memperoleh tempat tinggal yang layak, untuk dilindungi oleh negara serta untuk bertindak dan berbicara secara bebas. Menurut Arendt, situasi worldlessness ini berefek ganda karena dalam situasi seperti ini warga negara digiring, di satu pihak, untuk menjadi pelaku kejahatan; dan di lain pihak, menjadi sasaran kejahatan. Contoh konkretnya adalah peristiwa pembataian massal di Auschwitz, di mana Nazi sebagai pelaku dan orang-orang Yahudi sebagai korban. Mereka semua adalah korban dari kebijakan politik tidak manusiawi yang diterapkan oleh Adolf Hitler. Ide Arendt sesungguhnya menantang pemerintah untuk merancang strategi yang menyeluruh dalam mencegah dan mengatasi kejahatan kemanusiaan. Keywords: “Worldlessness”, crimes against humanity, anti-Semitism, imperialism, “rightlessness”.

BANALITAS KEJAHATAN KORUPSI DAN AKTIVITAS BERPIKIR Yosef Keladu Koten
Jurnal Ledalero Vol 15, No 1 (2016): Korupsi
Publisher : Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero

Corruption, understood as the misuse of entrusted power for private gain, has spread to every corner of Indonesia and become engrained in our daily lives. This is partly caused by the failure to think critically and the fear of judging representatively. It seems that members of our society have become thoughtless and are enslaved by human-made systems or rules. They blindly and uncritically follow the rules to the point where stealing money from those who really need it is considered perfectly normal. Here, corruption is an evil that is called banal. Therefore, following Arendt’s way of thinking, this article suggests the enhancement of critical thinking accompanied by an ability of judging representatively in the midst of the homogenization of the process of thinking as a way of reducing or even eradicating corruption.

Oscar Romero dan John Prior: Model Imam Terlibat Yosef Keladu Koten; Ignas Ledot; Kris Ibu
JURNAL LEDALERO Vol 22, No 2 (2023): Jurnal Ledalero Edisi Desember 2023
Publisher : Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31385/jl.v22i2.372.200-219

This article aims to introduce two inspiring figures or models of involved priests, namely Oscar Romero and John Prior. Through comparative analysis of qualitative data, it is discovered that there are differences between Romero and John in terms of historical background, context, and methods or forms of involvement. Romero was a priest who later became a bishop and faced the authoritarian government in El Salvador, while Prior was a priest and intellectual who was concerned with the internal realities of the Church in Indonesia. Romero used the method of preaching and prophetic discourse, while John’s method is sharing the Scriptures. Despite these differences, both are two inspirational figures who contextualize their faith in God by being in solidarity with and living with the poor. The suffering experienced by the marginalized has honed the sensitivity to act and the ability to go beyond the boundaries of social partition. They do not confine themselves to a sacred space and stay away from the profane world, but instead merge themselves into the midst of people who are marginalized either by an oppressive regime or by stigmatization. Romero and John are models of involved priests because for them involvement with the marginalized is a form of priestly accountability before God and the people they serve.Key words : involved priest, profile, method, Oscar Romero, John Prior

Oscar Romero dan John Prior: Model Imam Terlibat Yosef Keladu Koten; Ignas Ledot; Kris Ibu
JURNAL LEDALERO Vol 22, No 2 (2023): Jurnal Ledalero Edisi Desember 2023
Publisher : Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31385/jl.v22i2.372.200-219

This article aims to introduce two inspiring figures or models of involved priests, namely Oscar Romero and John Prior. Through comparative analysis of qualitative data, it is discovered that there are differences between Romero and John in terms of historical background, context, and methods or forms of involvement. Romero was a priest who later became a bishop and faced the authoritarian government in El Salvador, while Prior was a priest and intellectual who was concerned with the internal realities of the Church in Indonesia. Romero used the method of preaching and prophetic discourse, while John’s method is sharing the Scriptures. Despite these differences, both are two inspirational figures who contextualize their faith in God by being in solidarity with and living with the poor. The suffering experienced by the marginalized has honed the sensitivity to act and the ability to go beyond the boundaries of social partition. They do not confine themselves to a sacred space and stay away from the profane world, but instead merge themselves into the midst of people who are marginalized either by an oppressive regime or by stigmatization. Romero and John are models of involved priests because for them involvement with the marginalized is a form of priestly accountability before God and the people they serve.Key words : involved priest, profile, method, Oscar Romero, John Prior

Hannah Arendt dan Konsep Politik Sebagai Ruang ‘Di-Antara’ Manusia: Refleksi untuk Konteks Indonesia Koten, Yosef Keladu
Politika: Jurnal Ilmu Politik Vol. 14, No 2 (2023)
Publisher : Magister Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/politika.14.2.2023.235-252

Artikel ini bertujuan untuk mengelaborasi pemahaman Hannah Arendt tentang politik sebagai ruang ‘di-antara’ manusia dan pengaruhnya pada upaya menciptakan model politik bermartabat. Lewat analisis kualitatif ditemukan bahwa bagi Arendt, politik bukanlah realisasi kodrat bawaan manusia, tetapi sesuatu yang diciptakan oleh manusia dan karena itu dia berada di luar atau ‘di-antara’ manusia. Ketika pluralitas manusia melakukan sesuatu atau bertindak secara bersama-sama, tercipta sebuah ruang publik politis di antara mereka dan ketika orang berkomunikasi satu sama lain sebagai pribadi yang bebas dan setara, tercipta sebuah jaringan relasi. Itu berarti, inti politik adalah tindakan dan pembicaraan. Kedua elemen ini, penulis beragumen, merupakan persyarat utama untuk sebuah politik bermartabat, yang dari perspektif Arendt, dapat diciptakan kalau ada pengakuan akan perbedaan di antara warga negara atau kelompok masyarakat dan adanya komunikasi konstan di antara warga negara. Terkait dengan pentingnya komunikasi, pada bagian akhir, akan ditunjukkan relevansi pemikiran Arendt dalam membaca fenomena oligarki, buzzer politik, dan pembungkaman suara-suara kritis lewat penerapan UU ITE di Indonesia.

Title

Found 9 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 9 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 9 Documents
Search