Articles
<![CDATA[JUDICIAL CONTROL OF FOREIGN ARBITRAL AWARDS IN INDONESIA ]]>
<![CDATA[Sitorus, Winner]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of International Law ]]>
Publisher : <![CDATA[UI Scholars Hub ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (369.961 KB)
<![CDATA[The enforcement of foreign arbitral awards has been recognized and accepted internationally through the New York Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards. However, the Convention also allows the court where the enforcement is sought to refuse the enforcement of an award. This kind of judicial control is very important. However, it should be conducted in accordance with the refusal grounds stipulated in the Convention. The refusal grounds are restrictive and should be interpreted narrowly. The use of other grounds other than and/or overly broad interpretation of the refusal grounds provided by the Convention will make it inefficient, which is from the outset the aim was to ease the recognition and enforcement of a foreign arbitral award in Contracting Parties of the Convention. This paper discusses the implementation of judicial control of foreign arbitral awards in Indonesia. It seeks to find out whether the judicial control of foreign arbitral awards in Indonesia has been in line with the requirements of the New York Convention. It finds that judicial control of foreign arbitral awards made by Indonesia's judiciary sometimes could be considered not in line with the requirements of the New York Convention.]]>
<![CDATA[Akibat Hukum Akta Wasiat Yang Tidak Dilaporkan Kepada Daftar Pusat Wasiat Oleh Notaris ]]>
<![CDATA[Al mulia, Mudzakirah]]>;
<![CDATA[Borahima, Anwar]]>;
<![CDATA[Sitorus, Winner]]>
<![CDATA[ JUSTISI Vol 8, No 1 (2022): Januari 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sorong ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33506/js.v8i1.1481
<![CDATA[Abstrak:Penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis tanggung jawab terhadap akta wasiat yang tidak dilaporkan kepada daftar pusat wasiat oleh notaris dan (2) menganalisis akibat hukum akta wasiat yang tidak dilaporkan kepada daftar pusat wasiat oleh notaris.Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Studi Kepustakaan, kemudian dianalisa secara kualitatif.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Notaris yang tidak mendaftarkan dan melaporkan akta wasiat yang telah dibuatnya ke Daftar Pusat Wasiat, Notaris mendapat tanggung jawab secara perdata dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara. (2) Akta wasiat yang tidak didaftarkan dan dilaporkan secara online kepada Daftar Pusat Wasiat oleh Notaris adalah tetap sebagai akta otentik dan tidak memiliki akibat hukum yang dapat membatalkan akta tersebut, hanya saja akta tersebut tidak memenuhi asas publitasKeywords: Akta Wasiat, Tanggung Jawab Notaris, Akibat Hukum.]]>
<![CDATA[The analysis of Business Competition Law Against the Abuse of Trademark Holders Exclusive Rights ]]>
<![CDATA[Syarifaini, Indah Utami]]>;
<![CDATA[Deviany, Oky]]>;
<![CDATA[Sitorus, Winner]]>
<![CDATA[ Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Vol 5, No 1 (2022): Budapest International Research and Critics Institute February ]]>
Publisher : <![CDATA[Budapest International Research and Critics University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33258/birci.v5i1.3683
<![CDATA[This study aims to find and describe the criteria for abuse of the exclusive rights of brand holders. This research was conducted in Makassar using normative research methods by referring to the applicable legal rules and principles. In addition, it uses a comparative approach to find out the laws in force in other countries related to IPR and Business Competition Law. It provides an overview by presenting case illustrations to harmonize with applicable regulations in Indonesia. The collected material is then described to obtain a clear picture and answer the problems studied. The results obtained indicate that brand holders can abuse the exclusive rights of brand holders by looking at the criteria based on the IPR rules and the Business Competition Law and the illustrations of the cases described in this paper.]]>
<![CDATA[Perlukah Akta Notaris Ditanda Tangani Bersamaan? ]]>
<![CDATA[Tandiari, Samuel]]>;
<![CDATA[Sitorus, Winner]]>;
<![CDATA[Aswan, Muhammad]]>
<![CDATA[ Widya Yuridika Vol 7, No 1 (2024): Widya Yuridika: Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Widya Gama Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31328/wy.v7i1.4702
<![CDATA[This study aims to evaluate and The notary public are forbidden to sign consecutively and to evaluate and analyze the legality and legal certainty of the date of notarial deed signed not simultaneously by the appearers. This research is a type of empirical research, the location of this research was conducted in Makassar City and North Toraja Regency, South Sulawesi Province. The research results show that. The legal implication of signing a notary deed that is not carried out simultaneously by the appearers before a Notary is that it can degrade the authentic deed made by the Notary into an underhanded deed as referred to in Article 16 paragraph (1) letter m, paragraph 9 jounto Article 44 UUJN. Because the signing of the deed simultaneously by the parties, witnesses, and the Notary is an obligation required by UUJN. So that if this is not done, it will result in an authentic deed made by the Notary being defective from the way the deed is made and becomes a deed under the hand. And the legality and legal certainty regarding the date of notarial deed that was not signed simultaneously by the appearers is that a notary should also be aware that the product of the deed is interpreted as an effort by the state to create legal certainty and protection for the general public. So that the negligence and mistakes made by the Notary will result in the degradation of the authentic deed he made into a private deed so that he can be subject to civil liability, where the party who suffers a loss can demand reimbursement of costs, compensation and interest from the Notary concerned.]]>
<![CDATA[Legal Protection for Domestic Airlines Consumers Related with Ticket Purchasing ]]>
<![CDATA[Susanto, Thomas Heru]]>;
<![CDATA[Miru, Ahmadi]]>;
<![CDATA[Sitorus, Winner]]>
<![CDATA[ Jurnal Mulawarman Law Review Vol 4 No 1: Mulawarman Law Review - June 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Mulawarman University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30872/mulrev.v4i1.40
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen terhadap Penerapan Batas Atas dan Batas Bawah Pembelian Tiket Pesawat berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 14 Tahun 2016. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan kasus (case approach) dalam bentuk penelitian lapangan (field research). Hasil penelitian menunjukkan perlindungan hukum bagi konsumen terhadap Penerapan Batas Atas dan Batas Bawah Pembelian Tiket Pesawat pada dasarnya telah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 78 Tahun 2017, bahwa maskapai yang melakukan pelanggaran terhadap ketetapan batas atas tarif maskapai penerbangan dapat dijatuhi sanksi. Namun dalam implementasinya, belum ada yang diberikan sanksi, meskipun telah ditemukan adanya pelanggaran terhadap aturan tentang batas atas tarif jasa penerbangan di Manokwari. Upaya hukum bagi konsumen dalam hal terdapat harga tiket pesawat yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 14 Tahun 2016 yakni dapat memberikan informasi atau laporan pengaduan dari masyarakat kepada dinas perindustrian dan perdagangan atau lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dibidang perlindungan konsumen. Ganti kerugian yang berhak diterima apabila terbukti terdapat maskapai jasa penerbangan yang menetapkan tarif di luar ketentuan batas atas taris jasa penerbangan adalah ganti kerugian materil berupa selisih harga yang seharusnya dan kerugian imateril berupa bunga atas jumlah kerugian materil yang diderita konsumen.]]>
<![CDATA[Legal Protection for Domestic Airlines Consumers Related with Ticket Purchasing ]]>
<![CDATA[Susanto, Thomas Heru]]>;
<![CDATA[Miru, Ahmadi]]>;
<![CDATA[Sitorus, Winner]]>
<![CDATA[ Jurnal Mulawarman Law Review Vol 4 No 1: Mulawarman Law Review - June 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Mulawarman University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1241.01 KB)
|
DOI: 10.30872/mulrev.v4i1.40
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen terhadap Penerapan Batas Atas dan Batas Bawah Pembelian Tiket Pesawat berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 14 Tahun 2016. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan kasus (case approach) dalam bentuk penelitian lapangan (field research). Hasil penelitian menunjukkan perlindungan hukum bagi konsumen terhadap Penerapan Batas Atas dan Batas Bawah Pembelian Tiket Pesawat pada dasarnya telah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 78 Tahun 2017, bahwa maskapai yang melakukan pelanggaran terhadap ketetapan batas atas tarif maskapai penerbangan dapat dijatuhi sanksi. Namun dalam implementasinya, belum ada yang diberikan sanksi, meskipun telah ditemukan adanya pelanggaran terhadap aturan tentang batas atas tarif jasa penerbangan di Manokwari. Upaya hukum bagi konsumen dalam hal terdapat harga tiket pesawat yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 14 Tahun 2016 yakni dapat memberikan informasi atau laporan pengaduan dari masyarakat kepada dinas perindustrian dan perdagangan atau lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dibidang perlindungan konsumen. Ganti kerugian yang berhak diterima apabila terbukti terdapat maskapai jasa penerbangan yang menetapkan tarif di luar ketentuan batas atas taris jasa penerbangan adalah ganti kerugian materil berupa selisih harga yang seharusnya dan kerugian imateril berupa bunga atas jumlah kerugian materil yang diderita konsumen.]]>
<![CDATA[Akibat Hukum Akta Wasiat Yang Tidak Dilaporkan Kepada Daftar Pusat Wasiat Oleh Notaris ]]>
<![CDATA[Al mulia, Mudzakirah]]>;
<![CDATA[Borahima, Anwar]]>;
<![CDATA[Sitorus, Winner]]>
<![CDATA[ JUSTISI Vol. 8 No. 1 (2022): JUSTISI ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33506/js.v8i1.1481
<![CDATA[Abstrak:Penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis tanggung jawab terhadap akta wasiat yang tidak dilaporkan kepada daftar pusat wasiat oleh notaris dan (2) menganalisis akibat hukum akta wasiat yang tidak dilaporkan kepada daftar pusat wasiat oleh notaris.Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Studi Kepustakaan, kemudian dianalisa secara kualitatif.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Notaris yang tidak mendaftarkan dan melaporkan akta wasiat yang telah dibuatnya ke Daftar Pusat Wasiat, Notaris mendapat tanggung jawab secara perdata dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara. (2) Akta wasiat yang tidak didaftarkan dan dilaporkan secara online kepada Daftar Pusat Wasiat oleh Notaris adalah tetap sebagai akta otentik dan tidak memiliki akibat hukum yang dapat membatalkan akta tersebut, hanya saja akta tersebut tidak memenuhi asas publitasKeywords: Akta Wasiat, Tanggung Jawab Notaris, Akibat Hukum.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN KREDITOR ATAS KEWENANGAN MUTLAK OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT PERUSAHAAN PERBANKAN ]]>
<![CDATA[Khardin, Khardin]]>;
<![CDATA[Borahima, Anwar]]>;
<![CDATA[Sitorus, Winner]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.760
<![CDATA[The revocation of a bank's business license by OJK does not eliminate its status as a bank. Therefore, there is no opportunity for Creditors to apply bankruptcy statements for a bank because this authority absolutely rests with the OJK. Legal protection for Creditors can be pursued by the OJK by immediately resolving the bank through bankruptcy proceedings if the liquidation process is problematic, or the liquidation team formed by LPS gives advice to the OJK to make bankruptcy efforts if liquidation process it is found that the amount of debt is higher than the bank's assets, or the Creditor may take other legal remedies by filing a civil lawsuit on the basis of default. This research is a normative legal research. The type of it uses is a statute and conceptual approaches. The types and sources of legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials related to the object of research. Literature research used to collect legal materials. This research uses a qualitative analysis which is prescriptive.]]>
