Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Unes Law Review JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)
Dewi, Citra Candra
Unknown Affiliation
Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Kajian Hukuman Bagi Pelaku dan Perlindungan Hukum Bagi Korban dalam Tindak Pidana Bullying dan Cyber Bullying Nooryanto, Fista Herry; Prihatin, Lilik; Dewi, Citra Candra
JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan Vol. 6 No. 1 (2023): JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)
Publisher : STKIP Yapis Dompu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (219.61 KB) | DOI: 10.54371/jiip.v6i1.1363

Abstract

Sikap atau perbuatan yang didasari pada perilaku negatif dalam perbuatan saling menghina, mengejek, mencemarkan nama baik sampai pada menjatuhkan mental bahkan sampai pada kekerasan fisik tentunya persoalan yang tidak bisa dianulir lagi karena perbuatan itu merupakan tindakan kejahatan bullying. Bullying maupun cyber bullying mempunyai pengaruh negatif yang sangat besar apalagi sudah masuk kedalam dunia pendidikan atau sekolahan yang mana sesuai dengan Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagian besar adalah anak-anak yang sudah menginjak remaja yang membawa dampak terhadap korban sakit lahir maupun batin, atas perbuatan pelaku maka diberikan sanksi-sanksi atas perbuatannya yang tertuang dalam KUHP dan UU ITE. Korban sebagai tindak pidana yang masuk dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban berhak memperoleh restitusi atau ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan atau penggantian perawatan medis dan/atau psikologis yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban. Jenis penelitian hukum yang digunakan, yaitu penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dengan menggunakan jenis data sekunder untuk memperoleh data yang sesuai dengan topik yang diteliti.
KAJIAN YURIDIS REGULASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN DATA PRIVASI DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI Prihatin, Lilik; Achwan, Muhammad; Dewi, Citra Candra
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.731

Abstract

Identical personal information, often referred to as personal data, is information that must be kept confidential to avoid the risk of misuse by irresponsible parties or the interests of other people. The study discussed is a juridical study on legal protection against misuse of privacy data in the Personal Data Protection Act No. 27 of 2022. This type of research is normative legal research which adopts a legal approach that uses secondary data types, to obtain information that is appropriate to the research topic. Data leak cases experienced by Indihome, PLN, users of the Ministry of Health and Health's e-HAC application related to cases of data leaks for BPJS, BRI Life customers, KPU final voter lists, Tokopedia users, pre-employment cards requiring KTP selfies, are an illustration where personal data information is the privacy of every individual whose data must be protected. So that legal protection can be accommodated in regulations or regulations in the Banking Law, Telecommunications Law, Consumer Protection Law, Human Rights Law, Public Information Disclosure Act, Health Law, Population Control Law , Electronic Information and Electronic Transaction Law. Privacy protection is also regulated in Law no. 27/2022 concerning personal data protection, which regulates the prohibition of using personal data that harms other people so that they can be subject to sanctions. Because the protection of individual statistics are a human right related to the protection of individuals, it is necessary to establish a legal basis for the protection of personal statistics based on the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (UUD 1945).
Co-Authors Achwan, Muhammad Nooryanto, Fista Herry Prihatin, Lilik