Hafsah Hafsah
State Islamic University of North Sumatra

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Method Fatwa Assembly of Indonesian Ulama About Covid-19 Vaccination Law: A Maqashid Sharia Analysis Muhammad Ilyas Sembiring; Hafsah Hafsah; Ramadhan Syahmedi Siregar
JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan Vol 9, No 1 (2022)
Publisher : Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/mzn.v9i1.10161

Abstract

This study aims to find out the ijtihad procedure carried out by the MUI in producing fatwa Number 14 of 2021 concerning the covid-19 vaccination law, to find out the legal basis used in establishing the MUI fatwa on the covid-19 vaccination law, and to find out the MUI review in the use of Maqosyid Syariah in producing fatwa Number 14 of 2021 concerning covid-19 vaccination. This type of research is library research using secondary data sources in Fatwa document Number 14 of 2021 related to Covid-19 Vaccination. This research uses content analysis techniques (content analysis) to explore the contents or meanings contained in the documents for the ijtihad procedure carried out by the Indonesian Ulema Council in issuing legal products in the form of fatwas. From the results of this study, it can be concluded that the foundation of the Indonesian Ulema Council in issuing fatwas related to covid-19 vaccination is to use the term method (benefit analysis), or it can be called Maslahah al-Mursala. The legal basis used by the Indonesian Ulema Council in Fatwa Number 14 of 2021 is the Al-Quran, hadith, ijma, fiqh principles, and the opinions of salaf scholars. Maqasyid Syariah, one of the approach instruments used by MUI, is to adhere to Dharuriyat Hifz al-din (safeguarding religion) principles and Hifz al-nafs (safeguarding the soul).Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur ijtihad yang dilakukan MUI dalam menghasilkan fatwa Nomor 14 Tahun 2021 tentang hukum vaksinasi covid-19, Untuk mengetahui dasar hukum yang digunakan dalam menetapkan fatwa MUI tentang  hukum vaksinasi covid-19 dan untuk mengetahui tinjauan MUI dalam penggunaan Maqosyid Syariah dalam menghasilkan fatwa Nomor 14 Tahun 2021 tentang vaksinasi covid-19. Jenis penelitian ini adalah keputakaan (library reasearch) dengan menggunakan sumber data sekunder berupa dokumen Fatwa Nomor 14 Tahun 2021 terkait dengan Vaksinasi Covid-19. Penelitian ini menggunakan teknik analisis isi (content abalysis) dengan tujuan menggali isi atau makna yang terdapat pada dokumen atas prosedur ijtihad yang dilakukan Majelis Ulama Indonesia dalam mengeluarkan produk hukum berupa fatwa. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa  landasan Majelis Ulama Indonesia dalam mengeluarkan fatwa terkait vaksinasi covid-19 ialah menggunakan metode istilahi (analisis kemaslahatan) atau dapat disebut Maslahah al-Mursala. Jika melihat dasar hukum yang digunakan oleh Mejelis Ulama Indonesia dalam mengeluarkan Fatwa Nomor 14 Tahun 2021 yakni merujuk pada Alquran sebagai sumber hukum pokok, kemudian hadis, ijma, kaidah-kaidah fiqh dan pendapat-pendapat para ulama yang muktabarah, tinjauan MUI terhadap penggunaan Maqoasyid Syariah sebagai salah satu  instrumen pendekatan yang digunakan ialah dengan memegang prinsip Dharuriyat Hifz al-din (menjaga agama), Hifz al-nafs (menjaga jiwa).
Religious Protection of Children in Polygamic Families in Langkat Regency Based on Law Number 35 of 2014 Concerning Child Protection Titi Susanti; Ramadhan Syahmedi; Hafsah Hafsah
JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan Vol 9, No 2 (2022)
Publisher : Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/mzn.v9i2.11412

Abstract

There are the forms of attention to children's religious values that cannot be implemented properly in polygamous families in Langkat Regency. Responding to the polygamy cases in Langkat Regency, this is an interesting phenomenon to study regarding the protection of the child's religion in the family. This study was field research, with its approach normative. religious protection for children based on Law number 35 of 2014 in several articles, namely articles 6, 25, 26, 39 and 43. The impact on child victims of polygamy who do not receive religious protection in Langkat Regency is that the child is psychologically disturbed. Never again did he hear calls or invitations to pray in congregation, recite the Koran or the advice he had received from his parents. Plus, friends who lack good morals. So that children often find their solutions to all the problems they face. Children become misdirected due to promiscuity and experience depression, so few are trapped in the diseased environment of society. So that children often find their solutions to all the problems they face. Children become misdirected due to promiscuity and experience depression, so few are trapped in the diseased environment of society. However, not all children who are victims of polygamy at this level become wrong associations. There are also those whose personality is getting better. Because attention from his father is still given, although not like before, his mother at home is also protective of his association. The surrounding community and religious leaders also play a role in embracing him so that he remains in an association that brings terdapat bentuk-bentuk perhatian terhadap nilai-nilai agama anak yang belum dapat dilaksanakan dengan baik pada keluarga poligami di Kabupaten Langkat. Menanggapi kasus poligami di Kabupaten Langkat, hal ini menjadi fenomena yang menarik untuk dikaji terkait perlindungan agama anak dalam keluarga. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan normatif. perlindungan agama bagi anak berdasarkan Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 pada beberapa pasal yaitu pasal 6, 25, 26, 39 dan 43. Dampak terhadap anak korban poligami yang tidak mendapatkan perlindungan agama di Kabupaten Langkat adalah anak terganggu secara psikologis . Tidak pernah lagi dia mendengar panggilan atau ajakan untuk sholat berjamaah, mengaji atau nasehat yang dia terima dari orang tuanya. Ditambah lagi teman-teman yang akhlaknya kurang baik. Sehingga anak sering menemukan solusinya atas segala permasalahan yang dihadapinya. Anak-anak menjadi salah arah akibat pergaulan bebas dan mengalami depresi, sehingga sedikit yang terjebak dalam lingkungan masyarakat yang sakit. Sehingga anak sering menemukan solusinya atas segala permasalahan yang dihadapinya. Anak-anak menjadi salah arah akibat pergaulan bebas dan mengalami depresi, sehingga sedikit yang terjebak dalam lingkungan masyarakat yang sakit. Namun tidak semua anak yang menjadi korban poligami pada tataran ini menjadi pergaulan yang salah. Ada juga yang kepribadiannya semakin membaik. Karena perhatian dari ayahnya tetap diberikan, meski tidak seperti dulu, ibunya di rumah juga protektif terhadap pergaulannya. Masyarakat sekitar dan tokoh agama juga berperan untuk merangkulnya agar tetap dalam pergaulan yang membawa kemaslahatan
Legal Protection of Students Who Are Victims of Abuse of Educators in Asahan District in Terms of Law No. 35 of 2014 Concerning Child Protection Yani Zandroto; Hafsah Hafsah; Hasan Matsum
JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan Vol 7, No 1 (2020)
Publisher : Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/mzn.v7i1.11421

Abstract

This study examines the violence of educators against their students that occurred in the Asahan District. This case is interesting to study because educators should not perpetrate violence against their students, and students should receive guaranteed protection from such acts of violence. The focus of the problems studied is: 1) forms of legal protection provided by Law No. 35 of 2014 for students, and 2) the role of the government, school supervisors and education staff in providing legal protection for students who experience acts of abuse by educators in the school environment. This type of research is qualitative with a juridical and normative approach. This study found that the role of the Asahan District Government in efforts to prevent acts of abuse and violence against students/children both within the school environment and outside the school environment is by establishing a Child-Friendly District (LKA) as a form of concern for child growth and development and safe and comfortable life For children. The role of the Asahan Regency Government in efforts to prevent acts of abuse and violence against students/children both within the school environment and outside the school environment is by establishing a Child-Friendly District (LKA) as a form of concern for child growth and development and safe and comfortable life for children. Legal protection for children that has been carried out, if based on Law No. 35 of 2014, more serious efforts are needed so that the realization of the values of the law can be realized properly.Penelitian ini mengkaji kekerasan para pendidik terhadap para siswanya yang terjadi di Kabupaten Asahan. Kasus ini menarik diteliti karena kekerasan tidak seharusnya dilakukan oleh pendidik terhadap peserta didiknya, dan peserta didik seharusnya mendapat jaminan perlindungan dari tindak kekerasan tersebut. Fokus permasalahan yang dikaji adalah: 1) bentuk-bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang No 35 Tahun 2014 bagi peserta didik, dan 2) peran pemerintah, pengawas sekolah dan tenaga kependidikan dalam memberikan perlindungan hukum bagi peserta didik yang mengalami tindak penganiayaan oleh tenaga pendidik dilingkungan sekolah. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis dan normatif. Penelitian ini menemukan bahwa peranan Pemerintah Kabupaten Asahan dalam upaya pencegahan tindakan penganiayaan maupun kekerasan terhadap peserta didik/anak baik dilingkungan sekolah maupun diluar lingkungan sekolah yaitu dengan membentuk Kabupaten Layak Anak (LKA) sebagai wujud kepedulian terhadap tumbuh kembang anak dan keberlangsungan hidup yang aman dan nyaman bagi anak. Peranan Pemerintah Kabupaten Asahan dalam upaya pencegahan tindakan penganiayaan maupun kekerasan terhadap peserta didik/anak baik dilingkungan sekolah maupun diluar lingkungan sekolah yaitu dengan membentuk Kabupaten Layak Anak (LKA) sebagai wujud kepedulian terhadap tumbuh kembang anak dan keberlangsungan hidup yang aman dan nyaman bagi anak. Perlindungan hukum terhadap anak yang sudah dilakukan, jika berdasarkan UU No 35 tahun 2014, perlu upaya lebih serius agar perwujudan dari nilai-nilai UU tersebut dapat terealisasikan dengan baik.