Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kajian Hasil Penelitian Hukum
Suryawan Raharjo
Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Janabadra
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Peran advokat dalam mediasi guna menyelesaikan perkara pidana anak melalui diversi di Wilayah Hukum Polresta Kota Yogyakarta Karimin Karimin; Suryawan Raharjo; Hartanti Hartanti
Kajian Hasil Penelitian Hukum Vol 4, No 1 (2020): Mei
Publisher : Universitas Janabadra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (720.814 KB) | DOI: 10.37159/jmih.v4i1.1223

Abstract

Diversi adalah penyelesaian perkara pidana anak pada tingkat penyidikan sebagai upaya perlindungan terhadap anak yang melakukan Tindak Pidana. Penyelenggaran sistem Peradilan Pidana anak di Indonesia bertumpu pada ketentuan Undang-Undang no 11 Tahun 2012. Dari beberapa penelitian tentang pelaksanaan peradilan anak terhadap beberapa fakta yang menimbulkan dampak negatif pada anak. Jenis penelitian ini adalah normatif. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan wawancara. Analisis data dalam penelitian ini mengguakan analisa induksi, analisa deduksi, dan verifikasi. Peran advokat dalam melaksanakan diversi yaitu untuk memastikan bahwa proses penyelesaian perkara pidana anak melalui diversi di tingkat penyidikan berjalan dengan baik tanpa ada intimidasai, diskriminasi dan tekanan dari pihak manapun Kendala-kendala yang dihadapi advokat dalam melaksanakan diversi dapat dibedakan menjadi kendala yang berasal dari penegak hukum kendala dari para pihak dan kendala dari masyarakat. Cara advokat dalam mengatasi kendala dalam melaksanakan diversi adalah berkoordinasi dari pihak-pihak terkait Undang-Undang No.11 Tahun 20012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak untuk menyelenggarakan musyawarah diversi; dan melakukan sosialisasi mengenai diversi sehingga pelaksanaan diversi bisa berjalan efektif, serta memberikan penyuluhan masyarakat tentang diversi.
Tinjauan yuridis konsekuensi pidana pada pelanggaran informed consent sebagai dasar transaksi terapeutik penyelenggaraan praktek kedokteran Sherliana Hana Purwanti; Suryawan Raharjo; J S Murdomo
Kajian Hasil Penelitian Hukum Vol 3, No 2 (2019): November
Publisher : Universitas Janabadra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (730.972 KB) | DOI: 10.37159/jmih.v3i2.1204

Abstract

The medical treatment, however low or high risk treatment is, it must always contain risks. An agreement on medical treatment will arise after the patient is given an adequate explanation of the disease, consequences, and side effects or risks that can occur from a medical treatment during the treatment process or the healing process of the disease. This study discusses juridical review of criminal consequences on violations of informed consent as the basis for therapeutic transactions in the implementaion of medical practice and how to prevent infringement of informed consent resulting in criminal consequences. Informed consent plays an important role in therapeutic transactions that lead to a medical treatment, that is as a form of patient approval after adequate information is given for medical treatment. This thesis study uses a normative juridical research method with a sociological juridical approach, namely research conducted by examining library materials or secondary data and also supported by field research to examine how the law works in the community. The research location is at Rumah Sakit Gigi dan Mulut Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Jember and Sekretariat Persatuan Dokter Gigi Indonesia Cabang Kota Yogyakarta. Legal patient approval through informed consent can not be ignored by doctor at his own discretion. Although a certain medical treatment is needed, but the opinion of the doctor can not replace the patient’s consent. Doctors as health workers who have the authority to carry out informed consent are expected to realize the importance of the existence of informed consent and violations that result in criminal consequences. Patient should also be aware of the existence of informed consent as an inherent autonomous right. 
Co-Authors Hartanti Hartanti J S Murdomo Karimin Karimin Sherliana Hana Purwanti