Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

p-Index From 2020 - 2025

0.408

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Kajian Hasil Penelitian Hukum

Hartanti Hartanti

Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Janabadra

Author-ID : 5981364

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

Tinjauan kriminologis terhadap kejahatan penganiayaan yang dilakukan oleh anak klithih di Daerah Istimewa Yogyakarta Zainuri Zainuri; Yanto Yanto; Hartanti Hartanti
Kajian Hasil Penelitian Hukum Vol 3, No 2 (2019): November
Publisher : Universitas Janabadra

This study aims to examine and analyze: the factors that led to the occurrence of crimes in the form of persecution Klithih in the Special Region of Yogyakarta and the efforts made by the Police to prevent and overcome the crimes committed by Pelaku Klithih in the Special Region of Yogyakarta. This study uses library research library research and field research. The nature of this research is descriptive. This study uses primary data and secondary data. Data collection is done by interview. Data analysis in this study used qualitative analysis. Based on the results of the study it was concluded that, the factors that caused the crime of abuse with random victims of persecution, among others, were family factors that were not harmonious for the perpetrators, because parents were divorced. Most children are raised by one of the parents only or taken care of by their grandparents, then the freedom or control of parents is lacking, especially in association after the learning process in the school, the influence of technology in the form of vehicles that are capable and easy to get, poorly controlled and negatively impacted communication tools, juvenile psychologists in the transitional period both biologically and socially, legal sanctions that do not cause a deterrent shock therapy effect for child offenders, as well as Polri efforts in overcoming this crime, including involving persuasive, pre emptive efforts preventive and repressive form of punishment for cases of severe children. Forms of guidance to school schools in Yogyakarta, joining Ceremonial training every Monday, other counseling efforts, patrolling during school hours by targeting school children who are playing truant, hanging out during school hours, and investigating and investigating events that occur involving both child perpetrators and victims, with existing techniques and Standard Operating Procedure.

Penanganan anak berhadapan dengan hukum akibat perbedaan pandangangan politik pada pemilu 2019 di Kota Yogyakarta Hani Kuswanto; Francisca Romana Harjiyatni; Hartanti Hartanti
Kajian Hasil Penelitian Hukum Vol 3, No 2 (2019): November
Publisher : Universitas Janabadra

Penelitian ini bertujuan mengetahui proses hukum yang dilalui oleh anak ketika berhadapan dengan hukum akibat perbedaan pandangan politik pada pemilu 2019 di Kota Yogyakarta, sehingga dari proses hukum yang dijalani oleh anak dapat mewujudkan keadilan restoratif, serta mengetahui upaya yang dilakukan para penegak hukum dalam memenuhi hak-hak anak ketika menghadapi proses hukum. Pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan yuridis normatif. Penelitian normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau sekunder. Hasil Penelitian menunjukan penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum akibat perbedaan pandangan politik dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu dalam proses persidangannya tetap berpedoman dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, namun terkait dengan upaya-upaya non ajudikasi tidak dilakukan sesuai dengan prosedur dikarenakan akibat tindak pidana yang dilakukan oleh anak mengaibatkan luka berat hal ini diperkuat dengan Visum Et Repertum Nomor: 015 II 2019 RSDS tanggal 8 Februari 2019.

Peran advokat dalam mediasi guna menyelesaikan perkara pidana anak melalui diversi di Wilayah Hukum Polresta Kota Yogyakarta Karimin Karimin; Suryawan Raharjo; Hartanti Hartanti
Kajian Hasil Penelitian Hukum Vol 4, No 1 (2020): Mei
Publisher : Universitas Janabadra

Diversi adalah penyelesaian perkara pidana anak pada tingkat penyidikan sebagai upaya perlindungan terhadap anak yang melakukan Tindak Pidana. Penyelenggaran sistem Peradilan Pidana anak di Indonesia bertumpu pada ketentuan Undang-Undang no 11 Tahun 2012. Dari beberapa penelitian tentang pelaksanaan peradilan anak terhadap beberapa fakta yang menimbulkan dampak negatif pada anak. Jenis penelitian ini adalah normatif. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan wawancara. Analisis data dalam penelitian ini mengguakan analisa induksi, analisa deduksi, dan verifikasi. Peran advokat dalam melaksanakan diversi yaitu untuk memastikan bahwa proses penyelesaian perkara pidana anak melalui diversi di tingkat penyidikan berjalan dengan baik tanpa ada intimidasai, diskriminasi dan tekanan dari pihak manapun Kendala-kendala yang dihadapi advokat dalam melaksanakan diversi dapat dibedakan menjadi kendala yang berasal dari penegak hukum kendala dari para pihak dan kendala dari masyarakat. Cara advokat dalam mengatasi kendala dalam melaksanakan diversi adalah berkoordinasi dari pihak-pihak terkait Undang-Undang No.11 Tahun 20012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak untuk menyelenggarakan musyawarah diversi; dan melakukan sosialisasi mengenai diversi sehingga pelaksanaan diversi bisa berjalan efektif, serta memberikan penyuluhan masyarakat tentang diversi.

Kebijakan penyidik terhadap tindak pidana dalam pengungkapan kejahatan informasi dan transaksi elektronik di Polda DIY Joko Hamintoyo; Yanto Yanto; Hartanti Hartanti
Kajian Hasil Penelitian Hukum Vol 3, No 2 (2019): November
Publisher : Universitas Janabadra

Penelitian ini bertujuan menganalisis proses pengambilan kebijakan yang dilakukan oleh penyidik Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pengungkapan tindak kejahatan transaksi elektronik, selain bertujuan mengatahui hambatan dalam mengambilan kebijakan. Jenis penelitian yang dipakai oleh penulis adalah penulisan normatif. Penelitian normatif ini dilakukan penulis untuk menganalisis terkait pengambilan kebijakan penyidikan dalam pengungkapan tindak kejahatan informasi dan transaksi elektronik. Hasil penelitian menunjukan bahwa kebijakan hukum yang diambil oleh penyidik dalam pengungkapan tindak pidana kejahatan informasi dan transaksi elektronik disebabkan adanya identitas pelaku yang dipalsukan, sehingga menyulitkan prosedur penangkapan. Berdasarkan mekanisme ini penyidik melakukan pengambilan kebijakan dengan merubah identitas pelaku pada saat penangkapan, hal ini di dasarkan dalam Pasal 6 dan 7 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang kemudian juga dikuatkan dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara. Hambatan dalam pengambilan kebijakan hukum pengungkapan kejahatan eletronik dan informatika karena membutuhkan biaya, keberadaan pelaku di tempat yang jauh dari wilayah hukum kejadian dari tempat pelaporan korban.

Kekuatan hukum surat keterangan pemerikasaan urine bidang kedokteran dan kesehatan kepolisian daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai alat bukti tindak pidana penyalahgunaan narkotika Kurniawan Sigit Purwanto; Yanto Yanto; Hartanti Hartanti
Kajian Hasil Penelitian Hukum Vol 4, No 1 (2020): Mei
Publisher : Universitas Janabadra

Penelitian ini bertjuan untuk mengetahui legalitas kekuatan hukum surat keterangan pemeriksaan urine dari Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda DIY pada saat proses pembuktian penyalahgunaan narkotika dalam sistem peradilan pidana di Indonesia serta mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala bagi penyidik Polri dalam melakukan pemeriksaan urine. Pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan yuridis normatif. Metode pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji atau menganalisis data sekunder. Hasil penelitian ini adalah Kekuatan hukum Surat Keterangan Pemeriksaan Urine yang berasal dari Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polri secara materil dalam proses pembuktian dianggap sah berdasarkan KUHAP. Kekuatan hukum Surat Keterangan Pemeriksaan Urine menjadi sah karena dasar landasan bukti Surat Keterangan Urine disamakan dengan bukti otentik yang dalam KUHPerdata diatur dalam Pasal 1868, sedangkan terkait dengan hambatan dalam pemeriksaan urine terhadap pelaku yang dianggap meyalahgunakan narkotika yaitu munculnya narkotika jenis baru yang semakin masif, kurangnya aturan yang mengatur terhadap narkotika jenis baru.

Co-Authors Francisca Romana Harjiyatni Hani Kuswanto Joko Hamintoyo Karimin Karimin Kurniawan Sigit Purwanto Suryawan Raharjo Yanto Yanto Zainuri Zainuri

Title

Found 5 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 5 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 5 Documents
Search