Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Qistie: Jurnal Ilmu Hukum Kajian Hasil Penelitian Hukum Kajian Hukum
Takariadinda Diana Ethika
Unknown Affiliation
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI KOMISI INFORMASI DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK Warsono Warsono; Francisca Romana Harjiyatni; Takariadinda Diana Ethika
Kajian Hasil Penelitian Hukum Vol 2, No 1 (2018): Mei
Publisher : Universitas Janabadra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (544.559 KB) | DOI: 10.37159/jmih.v2i1.575

Abstract

PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI KOMISI INFORMASI DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
Penegakan Hukum Terhadap Pencoretan/Vandalisme Pada Fasilitas Umum Di Yogyakarta Hartanti; Takariadinda Diana Ethika; M Rigam Hamid; Paryadi
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 17 No 2 (2024): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadapa pelaku corat-core/vandalis pada fasilitas umum di Yogyakarta dan bagaimana upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya perbuatan corat-coret pada fasilitas umum. Penelitian ini jenisnya termasuk penelitian hukum normatif, obyek yang dikaji adalah kaedah atau aturan hukum, dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis dan pendekatan kasus, data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Adapun Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan studi kepustakaan, Analisa data diskriptif kualitatif. Penegakan hukum terhadap pelaku corat-coret terlebih dahulu dilakukan verifikasi dari objek dan substansi aksi corat-coret tersebut, apakah objek tersebut dimiliki oleh perorangan/pribadi atau merupakan fasilitas umum Selanjutnya, apakah objek tersebut dari sisi substansi nya menimbulkan efek keindahan atau malah pengrusakan yang dapat dilakukan penindakan sesuai pasal 200 KUHPidana atau Peraturan Daerah nomer 2 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2018. Kalau pelaku masih sekolah maka dilaporkan kepada kepala sekolah, juga orang tua dipanggil diminta untuk mengawasi anak-anaknya. Pelaku juga diminta untuk membuat surat pernyataan tidak akan mengulangi perbuatannya, pelaku diminta untuk menghapus/membersihkan corat-coret yang sudah dilakukan. Kalau pelaku ada unsur pidana seperti dalam contoh kasus mereka membawa senjata tajam maka diserahkan pada kepolisian untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
IMPLEMENTASI IZIN PEMANFAATAN TANAH KAS DESA BERDASARKAN PERATURAN DESA NOMOR 4 TAHUN 2019 KALURAHAN SARIHARJO NGAGLIK Galih Wicaksana; Ishviati Joenaini Koenti; Takariadinda Diana Ethika
Kajian Hukum Vol. 7 No. 2 (2022): November
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Janabadra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37159/2022kh.v7.i2.17

Abstract

Sariharjo Village is a village located in the Special Region of Yogyakarta Province, which is in Sleman Regency and is included in the Kapanewon Ngaglik region, which is geographically located between urban and rural areas, which is very supportive in the trade and other business sectors, besides that there are hotels and other businesses. Existing businesses make the village develop quickly, one of which is the Village Treasury Land as the location that business actors are aiming for because they do not own land in the area. This study aims to analyze the implementation of legal products, namely the Implementation of Village Regulation Number 4 of 2019. Implementation of Village Regulation No. 4 of 2019 concerning Utilization of Sariharjo Village Land, the Village Treasury Land utilization permit has been implemented but implementation in the field is still not optimal. Meanwhile, the role of the Village Government in the Permit Process for Utilization of Village Treasury Land is as a verifier, determining the amount of rent, and as a supervisor.
IMPLEMENTASI IZIN PEMANFAATAN TANAH KAS DESA BERDASARKAN PERATURAN DESA NOMOR 4 TAHUN 2019 KALURAHAN SARIHARJO NGAGLIK Galih Wicaksono; Ishviati Joenaini Koenti; Takariadinda Diana Ethika
Kajian Hukum Vol. 8 No. 1 (2023): Mei
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Janabadra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37159/2023kh.v8.i1.37

Abstract

Kalurahan Sariharjo adalah kalurahan yang terletak di wilayah Provinsi Derah Istimewa Yogyakarta yang tepatnya di Kabupaten Sleman dan masuk dalam wilayah Kapanewon Ngaglik yang lokasinya secara geografis di antara perkotaan dan pedesaan sangat mendukung sekali di sektor perdagangan dan usaha lainnya, disamping itu juga adanya perhotelan dan usaha-usaha yang ada membuat desa tersebut cepat dalam perkembangannya, salah satunya Tanah Kas Desa sebagai lokasi yang di tuju oleh para pelaku usaha karena tidak memiliki lahan di wilayah tersebut. Tanah Kas Desa khususnya di Kalurahan Sariharjo dalam pengelolaannya termuat di dalam Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Tanah Desa Sariharjo. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan produk hukum, yaitu Implementasi Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2019. Sehingga mengetahui bagaimana penerapan pelaksanaan dilapangan dengan aturan yang ada. Penelitian ini mendasarkan pada penelitian Hukum Normatif. Pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah Pendekatan perundang-undangan (statute approach) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Berdasarkan data, sumber hukum, dan analisa serta pembahasan temuan hasil penelitian yang mengacu pada tujuan penelitian di Pemerintah Desa/kalurahan Sariharjo, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut : Implementasi Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Tanah Desa Sariharjo, dalam izin pemanfaatan Tanah Kas Desa sudah di laksanakan namun penerapan di lapangan masih kurang maksimal. Sedangkan peran Pemerintah Kalurahan dalam Proses izin Pemanfaatan Tanah Kas Desa sebagai verifikator, menentukan besarnya sewa, dan sebagai pengawas. Peran Pemerintah Kalurahan dalam setelah mendapatkan izin Pemanfaatan Tanah Kas Desa Sebagai Regulator, Sebagai eksekutor Sebagai fasilitator yaitu dalam bentuk pengawasan, dalam pengawasan dalam penggunaan dan/atau pemanfaatan Tanah Kas Desa dan harus melaksanakan pencatatan berkala terhadap penggunaan atau pemanfaatan tanah kas kalurahan, serta, melaporkan apabila terjadi ketidaksesuaian izin penggunaannya. Kata Kunci: Implementasi, Izin Pemanfaatan Tanah Kalurahan.
Co-Authors Francisca Romana Harjiyatni Galih Wicaksana Galih Wicaksono Hartanti Ishviati Joenaini Koenti M Rigam Hamid Paryadi Warsono Warsono