Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.77
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Bina Hukum Lingkungan Audito Comparative Law Journal (ACLJ) Bina Hukum Lingkungan Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum Jurnal Hukum Prioris Reformasi Hukum Trisakti Amicus Curiae
Intan Nevia Cahyana
Fakultas Hukum Universitas Trisakti
Religion Humanities Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 22 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 22 Documents
Search

 1   2   3 
Optimalisasi Perlindungan Ekspresi Budaya Masyarakat Adat di Indonesia Cahyana, Intan Nevia; Sabirin, Ahmad
Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Vol 17, No 2 (2023): July Edition
Publisher : Law and Human Rights Research and Development Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30641/kebijakan.2023.V17.209-220

Abstract

There are approximately 33 types of Indonesian culture that have been claimed as belonging to other countries. Among others, there are Reog Ponorogo and Kuda Lumping Dance; both are from East Java. This proves that the regulation of protection related to TCSe in Indonesia has not provided satisfaction to this nation. Based on this phenomenon, the authors are interested in providing solutions through this research. The type of research is juridical-normative. Furthermore, this research intends to define the TCSe protection mechanisms to assist the Indonesian economy given that legal efforts in developing the “expressions of folklore” will benefit the regional economy. After conducting the research, the authors concluded two major findings. First, so far, the protection of TCSe has not been regulated specifically. As a result, TCSe does not have a strong position concerning its legality. Therefore, it becomes vulnerable and blemishes the occurrence of recognition by othercountries which results in losses to the state economy. Second, specific regulations and anti-theft task forces or advocacy groups are urgently needed to help the indigenous people protect the rights of their distinctive intellectual property. Thus, specialized institutions, which control access and benefit-sharing arrangements with foreign users, are required.
PERENCANAAN DAN PENGURUSAN HUTAN KOTA DALAM RANGKA PEMBANGUNAN KOTA BERKELANJUTAN DI DKI JAKARTA Cahyana, Intan Nevia; Syam, Radian; Saputro, Suryo Admojo
Bina Hukum Lingkungan Vol. 7 No. 2 (2023): Bina Hukum Lingkungan, Volume 7, Nomor 2, Februari 2023
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perencanaan kehutanan merupakan salah satu kegiatan dalam bidang kehutanan yang memegang peranan penting, karena kegagalan melakukan perencanaan akan berdampak negatif terhadap kelangsungan hutan, oleh karena dalam perencanaan kehutanan akan berkaitan pula dengan pengurusan kehutanan. Hal ini menjadi penting untuk melihat bagaimana peranan dan fungsi hutan kota, karena kenyataannya kota-kota yang terdapat di Kabupaten/Kota cenderung mengabaikan ruang hutan yang ada di kotanya. Regulasi tentang Perencanaan dan pengurusan hutan kota di DKI Jakarta menuju penyelenggaraan kehutanan yang bermanfaat dan lestari menjadi penting untuk dilihat bagaimana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan perencanaan dan pengurusan hutan kotanya serta bagaimana upaya Pemprov DKI Jakarta mewujudkan peran hutan kota dalam pembangunan kota berkelanjutan yang berwawasan ekologi. Jenis penelitian yang digunakan adalah normatif empiris, paradigma konstruktivisme, pendekatan socio-legal research. Pengaturan hutan kota sifatnya himbauan dan tidak mewajibkan pemerintah kota untuk melakukan pembangunan dan pengembangan hutan kota. Pengaturan yang tidak tegas ini berimplikasi pada keseriusan pemerintah kota untuk membangun hutan kota, sehingga mengakibatkan pembangunan hutan kota bukan merupakan kebutuhan yang mendesak karena pemkot berprinsip mampu mengatasi permasalahan lingkungan dan hutan kota dinilai belum terlalu mendesak dibandingkan pembangunan lainnya yang bersifat pelayanan publik dan menyentuh masyarakat banyak. Namun demikian, upaya Pemprov DKI Jakarta telah berhasil melaksanakan amanat PP 63 Tahun 2002 untuk mewujudkan 10% dari luas kota DKI Jakarta untuk menyediakan hutan kota sebagai bagian dari RTH selama kurun waktu 4 tahun terakhir sejak 2015-2019.
Co-Authors Affandi, Fiorello Ghali ANNISA DIAH PERTIWI Azzahra Sahda Devi Trihandani Dini Lindawati Wahyuni GHINA ANGGA LUQYANA Nadya Wardah Mudrikah Nofera Chairunisah Radian Syam Radian Syam, Radian Rizky Adi Nugraha Sabirin, Ahmad Salsabila Ghina Luthfiyah Saputro, Suryo Admojo Suryo Admojo Saputro ZEIRA NABILLA