Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

ANALISIS DISPARITAS DISTRIBUSI PENDAPATAN DI SUMATERA BARAT TAHUN 2011-2020 DALAM PRESPEKTIF MAQASHID SYARIAH Faisal Hidayat; Miftahurrahmah Miftahurrahmah; Muhamad Rais; Ainul Mardhiah
Jurnal Menara Ekonomi : Penelitian dan Kajian Ilmiah Bidang Ekonomi Vol 9, No 2 (2023): VOLUME IX NO 2 APRIL 2023
Publisher : Jurnal Menara Ekonomi : Pelatihan dan Kajian Ilmiah Bidang Ekonomi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/me.v9i2.4246

Abstract

Penelitan ini bertujuan melihat dan menganalisis maqashid syariah melalui  PDRB  perkapita (Hifzul Maal), tingkatan kemiskinan (Hifzud Din), jumlah penduduk (Hifzun Nafs), tingkatan pengangguran terbuka /TPT (Hifzun Nasb), tingkatan Pendidikan (Hifzul Aql) yang memperangaruhi ketimpangan distribusi pendapatan) di Provinsi Sumatera Barat selama tahun 2011 sampai tahun 2020. Penelitian ini memakai pendekatan penelitian kuantitatif menggunakan data sekunder dengan pendekatan efek tetap (fixed effect/FEM) dalam penganalisisan regresi data panel.Setelah model FE di tranformasi kedalam bentuk logaritma, sehingga mendapatkan hasil dengan pengujian variabel bebas secara bersama yaitu PDRB perkapita, tingkatan kemiskinan, jumlah penduduk serta tingkatan pengangguran terbuka (TPT) memiliki pengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan (gini rasio) di Sumatera Barat pada rentang waktu tahun 2011 hingga tahun 2020. Pada uji parsial  PDRB perkapita, jumlah penduduk dan tingkatan pengangguran terbuka berkorelasi negatif (berbanding terbalik) serta tidak signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Akan tetapi tingkatan kemiskinan memiliki hubungan positif (berbanding lurus) serta tidak signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan
Strategi Marketing Keripik Balado Ane dalam Mendukung Wisata Halal Kota Pariaman Ainul Mardhiah; Hanifa Hasna
Krigan: Journal of Management and Sharia Business Vol 1, No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30983/krigan.v1i1.6724

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) bagaimana bauran pemasaran (produk, harga, lokasi, promosi, orang, proses, dan bukti fisik) menggunakan Keripik Balado ANE; dan (2) bagaimana bauran pemasaran ini mempengaruhi bisnis Keripik Balado ANE. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi bauran pemasaran Keripik Balado ANE cukup baik. seperti kue, keripik, kacang, dan snack lainnya. Keripik Balado ANE memiliki harga yang relatif murah. Metode distribusi tempat menggunakan saluran eksklusif Strategi promosi yang diterapkan memberikan dukungan yang cukup. Sumber daya manusia yang memiliki keahlian. Klien dilayani dengan baik. Tampilan fisik bisnis menarik, tetapi tidak efektif dalam praktiknya. Ini termasuk masalah pengemasan, label harga, pengembangan saluran distribusi, penyediaan sumber daya manusia, dan layanan media sosial seperti Instagram dan feed yang tidak up-to-date.
Constitutional Analysis of the Indonesian Ulema Council Role in Political Mass Gatherings Minangkabau Region Ainul Mardhiah; Ahmad Suryadi
Tanfizi : Journal of Islamic Constitutional and Political Law Vol. 1 No. 2 (2025): December 2025
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30983/tanfizi.v1i2.10418

Abstract

The controversy surrounding the refusal of the Majelis Ulama Indonesia (MUI) of Payakumbuh City to issue a recommendation for a *tabligh akbar* led by Ustadz Abdul Somad (UAS) during the local election period highlights a persistent tension between the protection of constitutional rights and efforts to maintain the political neutrality of places of worship. MUI Payakumbuh asserted that the decision did not target religious preaching per se, but rather aimed to prevent indications of covert political campaigning conducted under the guise of religious gatherings in mosques. This study examines the legal basis and constitutional legitimacy of MUI’s action, maps the local political dynamics of Minangkabau society that shape the controversy, and assesses its implications for freedom of religion, expression, and the regulation of religious spaces in electoral contexts. The study employs a qualitative normative-empirical approach. Primary data were collected through in-depth interviews with MUI officials and mosque administrators in Payakumbuh, while secondary data consist of MUI fatwas and recommendations, electoral regulations (Law No. 7 of 2017, KPU and Bawaslu regulations), and national and local media reports. Data were analysed using statutory analysis, case study methods, and critical discourse analysis. The findings indicate that the prohibition of political campaigning in places of worship has a strong normative foundation in electoral law. However, from a constitutional perspective, MUI’s intervention risks regulatory overreach when the notion of practical politics is applied without clear, objective criteria and accountable procedures.