p-Index From 2020 - 2025
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Sains Riset
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadi Retur Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan Prosedur Penanganan Retur SP2D di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Meulaboh Warfi Irma Nina; Chairiyaton Chairiyaton; Daniel Sianturi
Jurnal Sains Riset Vol 13, No 1 (2023): April 2023
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Jabal Ghafur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47647/jsr.v13i1.1001

Abstract

Pengembalian Surat Perintah Pencairan Dana  berdampak pada dana pemerintah atau disebut kas negara. Pengembalian SP2D menyebabkan dana semestinya sudah diterima menjadi terhalang dengan adanya penolakan atau pengembalian dari bank mitra kerja KPPN. Penanganan pengembalian SP2D telah disusun oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan tahun 2018 nomor 9. Penelitian memakai metode deskriptif kualitatif, untuk menguraikan serta mendeskripsikan secara mendalam terkait penyebab terjadinya pengembalian SP2D. Sumber data yang digunakan berupa dokumen dan wawancara dengan pegawai KPPN Meulaboh.  Informan dalam penelitian ini adalah pegawai Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Meulaboh dibagian Seksi Bank. Berdasarkan hasil penelitian penyebab retur SP2D di KPPN  Meulaboh yakni rekening supplier tidak aktif/salah atau tidak ditemukan, Kesalahan dan perbedaan nomor serta nama rekening pada SP2D dengan data perbankan, Belum dikonfirmasi bank. Tujuan penelitian ini  untuk memahami penyebab yang mempengaruhi retur Surat Perintah Pencairan Dana dan bagaimana prosedur penanganan retur di KPPN Meulaboh.
Proses Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) Di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Meulaboh Menggunakan Tindak Lanjut Pemindahtanganan Nadia Suci Hasri; Amsal Irmalis; Daniel Sianturi
Jurnal Sains Riset Vol 13, No 1 (2023): April 2023
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Jabal Ghafur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47647/jsr.v13i1.1000

Abstract

Pemindahtanganan merupakan salah satu metode dalam melaksanakan penghapusan Barang Milik Negara (BMN) dari daftar pembukuan aset negara. Kementerian Keuangan Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 165 pada tahun 2021 atas perubahan peraturan sebelumnya tentang prosedur pelaksanaan pemindahtanganan BMN. Tujuan penelitian yakni dapat mengetahui  bagaimana prosedur penghapusan BMN di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Meulaboh dengan tindak lanjut  pemindahtanganan. Agar mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang topik yang dikaji, peneliti memanfaatkan jenis metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil analisis data mengungkapkan pelaksanaan pemindahtanganan di KPPN Meulaboh dalam rangka kegiatan penghapusan BMN, telah mengikuti prosedur pemindahtanganan yang tertera dalam peraturan yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan Nomor 165 Tahun 2021.