Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Aurelia: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Jurnal Multidisiplin Teknologi dan Arsitektur
Nabila Tiara Deviana
Universitas Tarumanagara
Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Menantea Franchise Agreement Case Analysis Reviewed from the KUHPer Nabila Tiara Deviana; Urbaniasi Urbaniasi
AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol 2, No 2 (2023): July 2023
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/aurelia.v2i2.762

Abstract

The development of the Indonesian economy was followed by the development of legal forms of agreements. Nowadays many people start a business by buying a business system or what is known as a franchise which in Indonesian is called a franchise. Franchising comes from the word Wara which means more and Profit which means profit. Literally franchising means that franchising is a business that provides more profits. In addition, according to the Indonesian Franchise Association (AFI), what is meant by franchising is a system of distributing goods or services to end customers, where the owner (franchisor) gives rights to individuals or companies (franchisees) to carry out business with a brand, name, system, procedure and ways that have been determined beforehand in a certain period of time covering a certain area. Menantea is a tea beverage product that was founded in 2021. Menantea does not only sell tea drinks but also food in the form of chicken and potatoes. Menantea officially opened on April 10 2021. However, only 11 days later, alias on August 21 2021, they are reported to have offered a franchise. In fact, this is something that is not fair. Because, a business that can be offered as a franchise must have an STPW (Franchise Registration Certificate), one of the conditions is to fulfill the profit offering prospectus. In this case the author will discuss legal protection and legal remedies that can be taken by the Franchisee in the Menantea franchise agreement.
Analisis Efektivitas Pengenaan Pajak Penghasilan Terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah Rasji Rasji; Anastasia Regita Rintan Sahara; Nabila Tiara Deviana
MOTEKAR: Jurnal Multidisiplin Teknologi dan Arsitektur Vol 1, No 2 (2023): November 2023
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/motekar.v1i2.1217

Abstract

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mengambil sebuah peran yang sangat penting dalam menunjang ekonomi suatu negara. UMKM mencakup berbagai bisnis yang memiliki dimensi dan kemampuan yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan bisnis yang lebih besar. Metodologi yang digunakan ialah Pendekatan Yuridis, yang melibatkan penelitian hukum dengan mempelajari bahan pustaka atau data sekunder sebagai sumber primer. Pendekatan penelitian ini memerlukan pencarian yang komprehensif terhadap peraturan dan literatur yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Efektivitas pengenaan PPh pada UMKM diukur dari sejauh mana kontribusi pajak terhadap pendapatan negara tanpa merusak pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM. Kebijakan perpajakan yang sesuai dengan kebutuhan UMKM dan karakteristik bisnis mereka menjadi kunci efektivitas tersebut. Diperlukan upaya pemerintah dalam menyediakan fasilitas, informasi, dan pelatihan perpajakan yang dapat meningkatkan pemahaman dan kepatuhan UMKM.
Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja di Bawah Umur Rasji Rasji; Anastasia Regita Rintan Sahara; Nabila Tiara Deviana
MOTEKAR: Jurnal Multidisiplin Teknologi dan Arsitektur Vol 1, No 2 (2023): November 2023
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/motekar.v1i2.1219

Abstract

Dalam masyarakat saat ini, anak-anak dianggap sebagai anugerah yang berharga, yang dipercayakan kepada kita oleh kekuatan yang lebih tinggi. Tugas kita sebagai orang tua, keluarga, masyarakat, dan pemerintah untuk melindungi dan memelihara hak-hak mereka. Perlindungan hukum bagi pekerja di bawah umur merupakan aspek penting untuk memastikan bahwa martabat, harga diri, dan hak-hak setiap anak sebagai manusia ditegakkan.Dalam penelitian ini, digunakan metode pendekatan yuridis normatif yang melibatkan pendekatan perundang-undangan (The Statue Approach), analisis konsep hukum (Analytical and Conceptual Approach), serta penafsiran hukum.Untuk menjamin perlindungan anak sebagai pekerja, Konvensi ILO memuat sejumlah prinsip antara lain, Prinsip penghapusan pekerja anak yang tercantum dalam Pasal 1 mengharuskan setiap anggota untuk mengadopsi kebijakan nasional untuk memastikan penghapusan pekerja anak secara efektif. Setiap anggota juga wajib menambah batas usia minimal. Setiap anggota juga wajib menambah usia kerja minimum berdasarkan kebutuhan perkembangan fisik dan mental generasi muda. Perlunya penegasan perlindungan hukum seperti Konvensi Organisasi Buruh Internasional (ILO) Nomor 182 dan Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang berisi pembatasan usia minimum untuk bekerja, jam kerja yang sesuai, upah yang adil, dan kondisi kerja yang aman.
Co-Authors Anastasia Regita Rintan Sahara Rasji Urbaniasi Urbaniasi