Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.92
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Unes Law Review Jurnal Hukum Lex Generalis Jurnal Multidisiplin Teknologi dan Arsitektur
Anastasia Regita Rintan Sahara
Universitas Tarumanagara
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing Physics Public Health Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Analisis Efektivitas Pengenaan Pajak Penghasilan Terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah Rasji Rasji; Anastasia Regita Rintan Sahara; Nabila Tiara Deviana
MOTEKAR: Jurnal Multidisiplin Teknologi dan Arsitektur Vol 1, No 2 (2023): November 2023
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/motekar.v1i2.1217

Abstract

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mengambil sebuah peran yang sangat penting dalam menunjang ekonomi suatu negara. UMKM mencakup berbagai bisnis yang memiliki dimensi dan kemampuan yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan bisnis yang lebih besar. Metodologi yang digunakan ialah Pendekatan Yuridis, yang melibatkan penelitian hukum dengan mempelajari bahan pustaka atau data sekunder sebagai sumber primer. Pendekatan penelitian ini memerlukan pencarian yang komprehensif terhadap peraturan dan literatur yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Efektivitas pengenaan PPh pada UMKM diukur dari sejauh mana kontribusi pajak terhadap pendapatan negara tanpa merusak pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM. Kebijakan perpajakan yang sesuai dengan kebutuhan UMKM dan karakteristik bisnis mereka menjadi kunci efektivitas tersebut. Diperlukan upaya pemerintah dalam menyediakan fasilitas, informasi, dan pelatihan perpajakan yang dapat meningkatkan pemahaman dan kepatuhan UMKM.
Eksistensi Hukum Adat Dalam Mempertahankan Kearifan Lokal di Era Modern Anastasia Regita Rintan Sahara; Clarissa Aurelia Susanto
MOTEKAR: Jurnal Multidisiplin Teknologi dan Arsitektur Vol 1, No 2 (2023): November 2023
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/motekar.v1i2.1308

Abstract

Masyarakat adalah suatu bentuk kehidupan kolektif, yang warganya hidup bersama dalam jangka waktu yang lama, sehingga menimbulkan suatu kebudayaan. Masyarakat warga diartikan sebagai suatu badan hukum, hak-hak yang bersatu dalam suatu kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak kolektif atas tanah dan air bagi seluruh warganya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode penelitian kepustakaan (library research). Eksistensi masyarakat hukum adat sangat penting dalam menjaga keragaman budaya dan kearifan lokal. Masyarakat hukum adat memiliki tradisi, norma, dan sistem hukum yang telah berlangsung turun-temurun. Peran penting dalam mempertahankan keberlanjutan lingkungan alam, menjaga hubungan sosial, dan memelihara nilai-nilai adat yang khas. Dalam menghadapi tantangan ini, penting untuk mengambil langkah-langkah yang memadai untuk memperkuat dan melindungi eksistensi hukum adat. Perubahan sosial, teknologi, dan globalisasi dapat memiliki dampak signifikan terhadap eksistensi masyarakat hukum adat, termasuk perubahan dalam pola hidup, kehilangan kearifan lokal, konflik dengan hukum formal, dan ketidaksetaraan di hadapan hukum. Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah memiliki peran penting dalam mengakui hukum adat sebagai sistem hukum yang sah, memastikan partisipasi aktif masyarakat hukum adat dalam pengambilan keputusan tentang kearifan lokal
Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja di Bawah Umur Rasji Rasji; Anastasia Regita Rintan Sahara; Nabila Tiara Deviana
MOTEKAR: Jurnal Multidisiplin Teknologi dan Arsitektur Vol 1, No 2 (2023): November 2023
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/motekar.v1i2.1219

Abstract

Dalam masyarakat saat ini, anak-anak dianggap sebagai anugerah yang berharga, yang dipercayakan kepada kita oleh kekuatan yang lebih tinggi. Tugas kita sebagai orang tua, keluarga, masyarakat, dan pemerintah untuk melindungi dan memelihara hak-hak mereka. Perlindungan hukum bagi pekerja di bawah umur merupakan aspek penting untuk memastikan bahwa martabat, harga diri, dan hak-hak setiap anak sebagai manusia ditegakkan.Dalam penelitian ini, digunakan metode pendekatan yuridis normatif yang melibatkan pendekatan perundang-undangan (The Statue Approach), analisis konsep hukum (Analytical and Conceptual Approach), serta penafsiran hukum.Untuk menjamin perlindungan anak sebagai pekerja, Konvensi ILO memuat sejumlah prinsip antara lain, Prinsip penghapusan pekerja anak yang tercantum dalam Pasal 1 mengharuskan setiap anggota untuk mengadopsi kebijakan nasional untuk memastikan penghapusan pekerja anak secara efektif. Setiap anggota juga wajib menambah batas usia minimal. Setiap anggota juga wajib menambah usia kerja minimum berdasarkan kebutuhan perkembangan fisik dan mental generasi muda. Perlunya penegasan perlindungan hukum seperti Konvensi Organisasi Buruh Internasional (ILO) Nomor 182 dan Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang berisi pembatasan usia minimum untuk bekerja, jam kerja yang sesuai, upah yang adil, dan kondisi kerja yang aman.
Penerapan Asas Keseimbangan dalam Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Anastasia Regita Rintan Sahara; Imelda Martinelli
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 6 No 8 (2025): Tema Hukum Pemerintahan
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v6i4.1158

Abstract

This article discusses the application of the principle of balance in public procurement agreements, which is a basic principle in ensuring equal rights and obligations between the parties involved. The principle of balance is particularly important in the context of public procurement, given the potential imbalances that can arise due to differences in bargaining power and interests between the government and the goods/services provider. This research explains how this principle should be implemented in every stage of the agreement, from negotiation, formation, to contract execution. In addition, this article also highlights the importance of written agreements in providing legal certainty and reducing potential disputes. This research uses a qualitative approach and library research method. The application of this principle not only strengthens trust between the parties involved, but also encourages more efficient and responsible procurement practices. As well as designing more balanced and equitable agreements.
Penerapan Asas Keseimbangan Dalam Suatu Perjanjian Anastasia Regita Rintan Sahara; Imelda Martinelli
UNES Law Review Vol. 8 No. 1 (2025)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/6xfccc06

Abstract

Artikel ini membahas tentang pentingnya penerapan asas keseimbangan dalam hukum perjanjian sebagai upaya menciptakan hubungan hukum yang adil dan tidak merugikan salah satu pihak. Objek penelitian ini adalah konsep asas keseimbangan dalam kontrak perdata di Indonesia. Latar belakang penelitian ini muncul dari kenyataan bahwa dalam praktiknya, banyak perjanjian yang secara formil tampak sah namun secara materiil mengandung ketimpangan akibat dominasi salah satu pihak, terutama dalam perjanjian baku, hubungan konsumen, dan ketenagakerjaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana asas keseimbangan diterapkan menurut hukum positif Indonesia serta memahami sejauh mana asas ini memengaruhi keabsahan perjanjian dan perlindungan terhadap pihak yang lemah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas keseimbangan meskipun tidak secara eksplisit diatur dalam hukum tertulis, telah diterima sebagai prinsip substantif yang memengaruhi validitas dan pelaksanaan perjanjian. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa asas keseimbangan berperan penting dalam menilai kelayakan isi perjanjian dan memberikan perlindungan hukum yang adil bagi pihak-pihak yang memiliki kedudukan tidak seimbang dalam kontrak.
Co-Authors Clarissa Aurelia Susanto Imelda Martinelli Nabila Tiara Deviana Rasji