Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Abdimas UNWAHAS : Jurnal Pengabdian Masyarakat UNWAHAS Jurnal hukum IUS PUBLICUM
Fitriyah Ingratubun
Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Analisis Yuridis Pengedaran Narkoba Jenis Ganja Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kota Jayapura Sri Iin Hartini; Fitriyah Ingratubun
Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 2 No 1 (2021): Jurnal Hukum Ius Publicum
Publisher : LPPM Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55551/jip.v3i3.21

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengedaran narkoba jenis ganja yang dilakukan oleh anak di Kota Jayapura, serta menganalisis penegakan hukumterhadap anak yang menjadi pengedar narkoba jenis ganja di Kota Jayapura, dansekaligus. untuk menganalisis hambatan dalam proses penyidikan, penuntutan, danperadilan terhadap kasus pengedar narkoba Jenis ganja oleh anak di Kota Jayapura.Dalam penelitian ini, merupakan penelitian hukum menggunakan pendekatan NormatifEmpiris.Dimanapendekatannormatifyangmeletakkanhukumsebagaisebuahbangunansistem norma yang mengatur tentang pengedaran narkoba yang dilakukan oleh anak diKota Jayapura selain itu secara empiris mengkaji perilaku masyarakat terutama yangdikaji adalah perilaku yang timbul akibat berinteraksi dengan sistem norma yang ada. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa peredaran narkoba jenis ganja oleh anak diKota Jayapura, ternyata semakin marak. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11Tahun 2012 dinyatakan bahwa ‘’Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnyadisebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belumberumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. sesuai laporan Badan Narkotika Nasional Provinsi Papua dan Satuan Reserse Narkoba Polres JayapuraKota. Narkoba jenis Ganja yang diedarkan oleh anak di Kota Jayapura berasal dariNegara Papua New Guinea yang diselundupkan ke Wilayah Republik Indonesia melaluipintu lintas perbatasan di Skouw atau melalui jalan setapak yang tidak dijaga olehSatuan Tugas Penjaga Keamanan Perbatasan. Selain itu hasil penelitian menunjukkanbahwa terhadap anak yang malakukan penyalagunaan Narkotika jenis ganja parapenyidik belum menerapkan hak Diskresi yang dimiliki untuk menghasilkan prosedurDiversi, yang merupakan Restorative Justice dalam usaha memberi perlindungankepada Anak yang berkonflik hukum. Selanjutnya kendala yang dihadapi penegak hukumberupa: keterbatasan sumber daya personil penyidik; Terbatasnya anggaran operasionalpenyidik; Sarana dan prasarana yang tidak memadai; Sistem penanganan kasus tindakpidana yang tidak pasti dan kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah.
Penegakan Hukum dan Pencegahan Curanmor di Wilayah Hukum Polres Jayapura Fitriyah Ingratubun
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 4 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan Penelitian adalah Untuk mengetahui dan mengidetifikasi proses penegakan hukum dan pencegahanCuranmor Di Wilayah Hukum Polres Jayapura dan Untuk mengetahui faktor apakah yang menghambat prosespenegakan hukum dan pencegahan Curanmor Di Wilayah Hukum Polres Jayapura. Metode pendekatan yangdigunakan adalah metode normatif dan empiris. Data yang diperoleh melalui penelitian keputakaan dan penelitianlapangan yang dilakukan melalui observasi dan wawancara. Data primer dan data sekunder yang diperoleh dianalisis. Hasil penelitian bahwa Upaya yang harus dilakukan dalam menanggulanginya adalah memberikan skalaprioritas terhadap upaya preventif yaitu suatu upaya untuk mengadakan hubungan yang bersifat negatif menjadisifat positif agar usaha-usaha tersebut tidaklah lagi menjadi gangguan dalam masyarakat. Selain itu, hal ini jugasekiranya tidak terlepas dari upaya represif karena upaya ini bertujuan untuk mengembalikan keresahan yangpernah terganggu, dengan kata lain usaha ini berwujud peningkatan terhadap pelaku pencurian kendaraanbermotor atau warga masyarakat yang melanggar hukum dan dilakukan pembinaan terhadap pelakunya secarakonsisten agar tidak melakukan kejahatan lagi dan kalau perlu hendaknya diberikan sanksi. faktor penyebabterjadinya pencurian kendaraan bermotor khususnya di jayapura adalah faktor ekonomi, lingkungan, lemahnyapenegakan hukum dan juga tak lepas dari kelalaian para pemilik kendaraan bermotor tersebut hukum yang beratagar pelaku pencurian kendaraan bermotor tersebut tidak mengulangi lagi perbuatannya.
SOSIALISASI KEPADA MASYARAKAT TERKAIT TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN KAMPUNG DI KAMPUNG TOBATI DISTRIK JAYAPURA SELATAN KOTA JAYAPURA Eren Arif Budiman; Roida Hutabalian; Fitriyah Ingratubun; Arman Koedoeboen
ABDIMAS UNWAHAS Vol 8, No 1 (2023)
Publisher : Universitas Wahid Hasyim Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/abd.v8i1.8585

Abstract

Beberapa produk hukum di Kampung terdiri atas Peraturan Kampung, Peraturan Bersama Kepala Kampung, dan Peraturan Kepala Kampung. Peraturan tertinggi yang ada di kampung yang dibuat secara bersama-sama oleh Kepala Kampung, aparat kampung dan Badan Musyawarah Kampung yang mendasarkan diri pada partisipasi masyarakat adalah Peraturan Kampung. Peraturan dibuat untuk mengatur urusan rumah tangga di Kampung. Ruang lingkup berlakunya hanya pada Kampung dimana peraturan Kampung itu dibuat. Peraturan Kepala Kampung ini merupakan peraturan yang materi muatan merupakan penjabaran dari Peraturan Kampun atau peraturan yang materi muatannya berdasarkan aspirasi masyarakat. Peraturan Bersama Kepala Kampung Peraturan ini merupakan peraturan yang materi muatan merupakan kesepakatan bersama antara dua Kampung atau lebih. Pengabdian masyarakat dalam bentuk KKN ini bertujuan untuk mengedukasi aparat kampung agar pemahaman terhadap penyusunan peraturan kampung dapat bertambah. Dengan adanya pemahaman yang bertambah maka akan ada koordinasi yang lebih antara masyarakat dan aparat kampung dalam penyusunan suatu pearturan kampung yang ada di kampung tobati. Sebab peratura kampung yang baik adalah peraturan kampung yang disusun atas aspirasi yang diterima oleh masyarakat dan disampaikan melalui Bamuskam yang ada di kampung tersebut. Hasil Pengabdian ini adalah masyarakat sangat antusias dalam mendengarkan penyampaian materi oleh narasuber dalam hal teknik penyusunan peraturan kampung.Kata kunci: Bamuskam, Penyusunan, Peraturan Kampung
Co-Authors Arman Koedoeboen Eren Arif Budiman Roida Hutabalian Sri Iin Hartini