Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Abdimas UNWAHAS : Jurnal Pengabdian Masyarakat UNWAHAS
Arman Koedoeboen
Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
SOSIALISASI KEPADA MASYARAKAT TERKAIT TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN KAMPUNG DI KAMPUNG TOBATI DISTRIK JAYAPURA SELATAN KOTA JAYAPURA Eren Arif Budiman; Roida Hutabalian; Fitriyah Ingratubun; Arman Koedoeboen
ABDIMAS UNWAHAS Vol 8, No 1 (2023)
Publisher : Universitas Wahid Hasyim Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/abd.v8i1.8585

Abstract

Beberapa produk hukum di Kampung terdiri atas Peraturan Kampung, Peraturan Bersama Kepala Kampung, dan Peraturan Kepala Kampung. Peraturan tertinggi yang ada di kampung yang dibuat secara bersama-sama oleh Kepala Kampung, aparat kampung dan Badan Musyawarah Kampung yang mendasarkan diri pada partisipasi masyarakat adalah Peraturan Kampung. Peraturan dibuat untuk mengatur urusan rumah tangga di Kampung. Ruang lingkup berlakunya hanya pada Kampung dimana peraturan Kampung itu dibuat. Peraturan Kepala Kampung ini merupakan peraturan yang materi muatan merupakan penjabaran dari Peraturan Kampun atau peraturan yang materi muatannya berdasarkan aspirasi masyarakat. Peraturan Bersama Kepala Kampung Peraturan ini merupakan peraturan yang materi muatan merupakan kesepakatan bersama antara dua Kampung atau lebih. Pengabdian masyarakat dalam bentuk KKN ini bertujuan untuk mengedukasi aparat kampung agar pemahaman terhadap penyusunan peraturan kampung dapat bertambah. Dengan adanya pemahaman yang bertambah maka akan ada koordinasi yang lebih antara masyarakat dan aparat kampung dalam penyusunan suatu pearturan kampung yang ada di kampung tobati. Sebab peratura kampung yang baik adalah peraturan kampung yang disusun atas aspirasi yang diterima oleh masyarakat dan disampaikan melalui Bamuskam yang ada di kampung tersebut. Hasil Pengabdian ini adalah masyarakat sangat antusias dalam mendengarkan penyampaian materi oleh narasuber dalam hal teknik penyusunan peraturan kampung.Kata kunci: Bamuskam, Penyusunan, Peraturan Kampung
DISHARMORNISATION OF CRIMINAL LIABILITY RELATED TO LAND FIRE DUE TO CLEARING PLANTATION LAND Arman Koedoeboen
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 19 No. 1 (2020): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v19i1.3607

Abstract

Burning forests or land is a crime that must be combated comprehensively by every party. One effort to punish perpetrators of forest or land burning is to impose a prison sentence and the maximum possible fine, to act as a deterrent and serve as a lesson to those who commit this act. The emergence of disharmonization between Law No. 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management and Law No. 39 of 2014 concerning Plantations regarding criminal sanctions against perpetrators of land burning is studied with the assumption that what is happening is the result of a malfunction of the law and related law enforcement. with land fires as expected. The type of research used is normative juridical legal research, namely research that focuses on examining the application of rules or norms in positive law. The existence of multiple interpretation articles has hampered the achievement of legal objectives, namely providing a sense of justice, legal certainty and legal benefits. This multi-interpretation article creates legal uncertainty due to the variety of judges' decisions on the same case. Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management and Law Number 39 of 2014 concerning Plantations are also less useful because they cause fear in the community, thereby triggering unrest in society. Commission I DPR RI needs to immediately revise or harmonize Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management and Law Number 39 of 2014 concerning Plantations, especially regarding restrictions or benchmarks for offenses and the application of criminal sanctions.
Co-Authors Eren Arif Budiman Fitriyah Ingratubun Roida Hutabalian