Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Pembegalan Ditinjau Dari Perspektif Kriminologis Di Wilayah Hukum Polres Jayapura Yohanis Sudiman Bahkti; Roida Hutabalian
Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 2 No 1 (2021): Jurnal Hukum Ius Publicum
Publisher : LPPM Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55551/jip.v3i3.20

Abstract

Penelitian dengan judul Pembegalan yang ditinjau dari perspektif kriminologis diwilayah Hukum Polres Jayapura dengan menggunakan metode deskriptif analitis yakniberusaha mendeskripsikan dan menganalisis mengenai pelaksanaan Undang-Undang Nomor2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia oleh aparat kepolisian di daerah.Atas permasalahan yang terjadi terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinyakejahatan begal di Polres Jayapura dalam perspektif kriminologi adalah fakor ekonomi,lingkungan sosial pelaku, tempat kejadian perkara yang memungkinkan, peniruan kejahatanbegal di wilayah lain (termasuk peran media), dan masih adanya penadah. Adapun dalamperspektif viktimologi adalah faktor perilaku korban, kelemahan biologis dan psikologiskorban, dan situasi. Adapun Penanggulangan kejahatan begal yang telah dilakukan di PolresJayapura cukup komprehensif yakni penanggulangan secara preemtif, preventif dan repersif.Namun demkian, masih belum efektif di mana terdapat beberapa hambatan dalampelaksanaannya, antara lain wilayah luas, pelaku lintas daerah, korban tidak melapor ataukurang cepat melapor, masyarakat kurang responsif dan kooperatif dalam memberikanketerangan, tidak memberikan keterangan seutuhnya dan takut dijadikan saksi, kurang saranaIT, personil di Polsek kurang; instansi lain kurang kooperatif. Kata kunci: Pembegalan, Kriminologis, Hukum
Pengaruh Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Keerom Roida Hutabalian
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 4 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelilitan ini adalah untuk mengetahui pengaruh retribusi IMB terhadap pedapatan asli daerah di Kabupaten Keerom ditinjau dari Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum dan sinkronisasi hukum yang digunakan untuk mendapatkan data sekunder dan pendekatan yuridis empris yaitu penelitian yang melihat pada kenyataan-kenyataan yang ada dalam masyarakat guna memperoleh data primer. Hasil penelitan mengungkapkan bahwa Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Keerom belum dapat berkontribusi secara signifikan terhadap PAD karena realiasi penerimaan IMB di Kabupaten Keerom belum sesuai dengan yang diharapkan. Secara kuantitas, memang setiap tahunnya realisasi penerimaan retribusi IMB meningkat dan dua tahun terakhir mencapai target yang telah ditetapkan. Namun secara kualitas, banyak bangunan yang didirikan tapi belum dipungut retribusinya karena tidak memiliki IMB. Penerimaan retribusi IMB di Kabupaten Keerom belum maksimal karena pemerintah Kabupaten Keerom belum memiliki Peraturan Daerah tentang IMB.
SOSIALISASI KEPADA MASYARAKAT TERKAIT TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN KAMPUNG DI KAMPUNG TOBATI DISTRIK JAYAPURA SELATAN KOTA JAYAPURA Eren Arif Budiman; Roida Hutabalian; Fitriyah Ingratubun; Arman Koedoeboen
ABDIMAS UNWAHAS Vol 8, No 1 (2023)
Publisher : Universitas Wahid Hasyim Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/abd.v8i1.8585

Abstract

Beberapa produk hukum di Kampung terdiri atas Peraturan Kampung, Peraturan Bersama Kepala Kampung, dan Peraturan Kepala Kampung. Peraturan tertinggi yang ada di kampung yang dibuat secara bersama-sama oleh Kepala Kampung, aparat kampung dan Badan Musyawarah Kampung yang mendasarkan diri pada partisipasi masyarakat adalah Peraturan Kampung. Peraturan dibuat untuk mengatur urusan rumah tangga di Kampung. Ruang lingkup berlakunya hanya pada Kampung dimana peraturan Kampung itu dibuat. Peraturan Kepala Kampung ini merupakan peraturan yang materi muatan merupakan penjabaran dari Peraturan Kampun atau peraturan yang materi muatannya berdasarkan aspirasi masyarakat. Peraturan Bersama Kepala Kampung Peraturan ini merupakan peraturan yang materi muatan merupakan kesepakatan bersama antara dua Kampung atau lebih. Pengabdian masyarakat dalam bentuk KKN ini bertujuan untuk mengedukasi aparat kampung agar pemahaman terhadap penyusunan peraturan kampung dapat bertambah. Dengan adanya pemahaman yang bertambah maka akan ada koordinasi yang lebih antara masyarakat dan aparat kampung dalam penyusunan suatu pearturan kampung yang ada di kampung tobati. Sebab peratura kampung yang baik adalah peraturan kampung yang disusun atas aspirasi yang diterima oleh masyarakat dan disampaikan melalui Bamuskam yang ada di kampung tersebut. Hasil Pengabdian ini adalah masyarakat sangat antusias dalam mendengarkan penyampaian materi oleh narasuber dalam hal teknik penyusunan peraturan kampung.Kata kunci: Bamuskam, Penyusunan, Peraturan Kampung
Investigating Factors Affecting English Language Engagement among the Law Department Learners in Papua: An Empirical Analysis” Roida Hutabalian; Tenri Ugi Irianto; Markus Deli Girik Allo
Jurnal Onoma: Pendidikan, Bahasa, dan Sastra Vol. 9 No. 2 (2023)
Publisher : Universitas Cokroaminoto Palopo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30605/onoma.v9i2.2992

Abstract

The objective of the study is to investigate the factors affecting English Language Engagement among the Law Department Learners in Papua. This study is qualitative by implementing a cross-sectional design to capture a snapshot of English language engagement among the Law Department Learners in Papua. A diverse sample of the Law Department Learners in Papua from multiple schools had been selected. The sample included learners from different grades, socio-economic backgrounds, and language proficiency levels in the Law Department Learners in Papua. Qualitative data from open-ended questions were subjected to thematic analysis to identify recurring patterns and themes related to intrinsic and extrinsic factors. This study confirms that conventional monotony in instructional materials and insufficient reading practice are the main factors that make the Law Department Learners in Papua lazy to learn English in the classroom. It is recommended to delve deeper into the identified factors of conventional monotony in instructional materials and insufficient reading practice as contributors to students' lack of motivation in learning English in the classroom.