Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.286
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Pembaharuan Hukum Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Jurnal Onoma: Pendidikan, Bahasa, dan Sastra Abdimas UNWAHAS : Jurnal Pengabdian Masyarakat UNWAHAS Jurnal hukum IUS PUBLICUM Archipel: Journal of Indonesian Interdisciplinary Studies
Roida Hutabalian
Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Social Sciences Other

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
Pembegalan Ditinjau Dari Perspektif Kriminologis Di Wilayah Hukum Polres Jayapura Yohanis Sudiman Bahkti; Roida Hutabalian
Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 2 No 1 (2021): Jurnal Hukum Ius Publicum
Publisher : LPPM Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55551/jip.v3i3.20

Abstract

Penelitian dengan judul Pembegalan yang ditinjau dari perspektif kriminologis diwilayah Hukum Polres Jayapura dengan menggunakan metode deskriptif analitis yakniberusaha mendeskripsikan dan menganalisis mengenai pelaksanaan Undang-Undang Nomor2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia oleh aparat kepolisian di daerah.Atas permasalahan yang terjadi terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinyakejahatan begal di Polres Jayapura dalam perspektif kriminologi adalah fakor ekonomi,lingkungan sosial pelaku, tempat kejadian perkara yang memungkinkan, peniruan kejahatanbegal di wilayah lain (termasuk peran media), dan masih adanya penadah. Adapun dalamperspektif viktimologi adalah faktor perilaku korban, kelemahan biologis dan psikologiskorban, dan situasi. Adapun Penanggulangan kejahatan begal yang telah dilakukan di PolresJayapura cukup komprehensif yakni penanggulangan secara preemtif, preventif dan repersif.Namun demkian, masih belum efektif di mana terdapat beberapa hambatan dalampelaksanaannya, antara lain wilayah luas, pelaku lintas daerah, korban tidak melapor ataukurang cepat melapor, masyarakat kurang responsif dan kooperatif dalam memberikanketerangan, tidak memberikan keterangan seutuhnya dan takut dijadikan saksi, kurang saranaIT, personil di Polsek kurang; instansi lain kurang kooperatif. Kata kunci: Pembegalan, Kriminologis, Hukum
Pengaruh Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Keerom Roida Hutabalian
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 4 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelilitan ini adalah untuk mengetahui pengaruh retribusi IMB terhadap pedapatan asli daerah di Kabupaten Keerom ditinjau dari Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum dan sinkronisasi hukum yang digunakan untuk mendapatkan data sekunder dan pendekatan yuridis empris yaitu penelitian yang melihat pada kenyataan-kenyataan yang ada dalam masyarakat guna memperoleh data primer. Hasil penelitan mengungkapkan bahwa Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Keerom belum dapat berkontribusi secara signifikan terhadap PAD karena realiasi penerimaan IMB di Kabupaten Keerom belum sesuai dengan yang diharapkan. Secara kuantitas, memang setiap tahunnya realisasi penerimaan retribusi IMB meningkat dan dua tahun terakhir mencapai target yang telah ditetapkan. Namun secara kualitas, banyak bangunan yang didirikan tapi belum dipungut retribusinya karena tidak memiliki IMB. Penerimaan retribusi IMB di Kabupaten Keerom belum maksimal karena pemerintah Kabupaten Keerom belum memiliki Peraturan Daerah tentang IMB.
SOSIALISASI KEPADA MASYARAKAT TERKAIT TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN KAMPUNG DI KAMPUNG TOBATI DISTRIK JAYAPURA SELATAN KOTA JAYAPURA Eren Arif Budiman; Roida Hutabalian; Fitriyah Ingratubun; Arman Koedoeboen
ABDIMAS UNWAHAS Vol 8, No 1 (2023)
Publisher : Universitas Wahid Hasyim Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/abd.v8i1.8585

Abstract

Beberapa produk hukum di Kampung terdiri atas Peraturan Kampung, Peraturan Bersama Kepala Kampung, dan Peraturan Kepala Kampung. Peraturan tertinggi yang ada di kampung yang dibuat secara bersama-sama oleh Kepala Kampung, aparat kampung dan Badan Musyawarah Kampung yang mendasarkan diri pada partisipasi masyarakat adalah Peraturan Kampung. Peraturan dibuat untuk mengatur urusan rumah tangga di Kampung. Ruang lingkup berlakunya hanya pada Kampung dimana peraturan Kampung itu dibuat. Peraturan Kepala Kampung ini merupakan peraturan yang materi muatan merupakan penjabaran dari Peraturan Kampun atau peraturan yang materi muatannya berdasarkan aspirasi masyarakat. Peraturan Bersama Kepala Kampung Peraturan ini merupakan peraturan yang materi muatan merupakan kesepakatan bersama antara dua Kampung atau lebih. Pengabdian masyarakat dalam bentuk KKN ini bertujuan untuk mengedukasi aparat kampung agar pemahaman terhadap penyusunan peraturan kampung dapat bertambah. Dengan adanya pemahaman yang bertambah maka akan ada koordinasi yang lebih antara masyarakat dan aparat kampung dalam penyusunan suatu pearturan kampung yang ada di kampung tobati. Sebab peratura kampung yang baik adalah peraturan kampung yang disusun atas aspirasi yang diterima oleh masyarakat dan disampaikan melalui Bamuskam yang ada di kampung tersebut. Hasil Pengabdian ini adalah masyarakat sangat antusias dalam mendengarkan penyampaian materi oleh narasuber dalam hal teknik penyusunan peraturan kampung.Kata kunci: Bamuskam, Penyusunan, Peraturan Kampung
Investigating Factors Affecting English Language Engagement among the Law Department Learners in Papua: An Empirical Analysis” Roida Hutabalian; Tenri Ugi Irianto; Markus Deli Girik Allo
Jurnal Onoma: Pendidikan, Bahasa, dan Sastra Vol. 9 No. 2 (2023)
Publisher : Universitas Cokroaminoto Palopo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30605/onoma.v9i2.2992

Abstract

The objective of the study is to investigate the factors affecting English Language Engagement among the Law Department Learners in Papua. This study is qualitative by implementing a cross-sectional design to capture a snapshot of English language engagement among the Law Department Learners in Papua. A diverse sample of the Law Department Learners in Papua from multiple schools had been selected. The sample included learners from different grades, socio-economic backgrounds, and language proficiency levels in the Law Department Learners in Papua. Qualitative data from open-ended questions were subjected to thematic analysis to identify recurring patterns and themes related to intrinsic and extrinsic factors. This study confirms that conventional monotony in instructional materials and insufficient reading practice are the main factors that make the Law Department Learners in Papua lazy to learn English in the classroom. It is recommended to delve deeper into the identified factors of conventional monotony in instructional materials and insufficient reading practice as contributors to students' lack of motivation in learning English in the classroom.
Analysis Of The Planning And Control Functions On Regional Development In Sarmi Regency Province of Papua Roida Hutabalian
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 19 No. 1 (2020): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v19i1.3608

Abstract

This study aims to determine and analyze the Development Planning System on the supervision of development implementation  and what influences the implementation of development in Sarmi Regency, Province of Papua. This research method uses empirical juridical, as an attempt to approach the problem under study with a real legal nature or in accordance with the reality that lives in society. Empirical legal research is research in the form of empirical studies to find theories regarding the process of occurrence and about the working process of law in society. By examining the nature of the law that actually occurs or applies in the field in relation to the analysis of the application of the regional development planning system as a function of supervision of the Implementation of Regional Development in Sarmi Regency Province of Papua.The results obtained show that the function of planning and supervising regional development in Sarmi Regency is so that regions can monitor, measure performance targets, results, and impacts of development programs in a clear and focused manner based on the vision and mission set by the Sarmi Regency Government. The factors that influence development in Sarmi Regency is that there must be mutual coordination between each SKPD in order to be able to develop a development plan program. In addition, there are also various obstacles in development, namely the low quality of Human Resources at the Regency/City level, weak community participation, the tendency of Regency/City governments to close access to information, as well as the struggle for customary rights with customary land owners.
The Effectiveness of Implementing the Restorative Justice Model in Handling Domestic Violence (KDRT) Cases in the Papua Regional Police Abdul Hatta; Yohanis Sudiman Bakti; Roida Hutabalian
Archipel: Journal of Indonesian Interdisciplinary Studies Vol. 1 No. 11 (2026): Archipel - July
Publisher : PT. AVID MEDIA INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65739/archipel.v1i11.75

Abstract

This study aims to analyze the effectiveness of the implementation of the restorative justice model in handling Domestic Violence (DV) cases in the Papua Regional Police and identify factors that influence its effectiveness. Domestic violence is a form of crime that not only causes physical harm, but also profound psychological and social impacts on victims and all family members. In its development, the restorative justice approach has become an alternative case resolution that prioritizes restoring relationships between victims, perpetrators, and the community through deliberation and agreements oriented towards restoring the original state. This study uses an empirical legal research method with a qualitative approach, where data is obtained through in-depth interviews, field observations, and documentation studies with police officers, victims, perpetrators, community leaders, and related parties within the Papua Regional Police. The results of the study indicate that the implementation of the restorative justice model has been quite effective, especially in cases that meet the requirements for a peaceful resolution. This approach is able to provide faster resolutions, reduce the burden of the criminal justice process, and encourage the creation of peace and restoration of social relations between the parties. The effectiveness of its implementation is influenced by factors of law enforcement officers, factors of victims and perpetrators, factors of culture and social conditions of the community, as well as factors of availability of supporting facilities and infrastructure.
The Constitution as the Foundation of the State Administration of the Republic of Indonesia Roida Hutabalian
Jurnal Pembaharuan Hukum Vol 12, No 3 (2025): Jurnal Pembaharuan Hukum
Publisher : UNISSULA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/jph.v12i3.48741

Abstract

This study explores the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia as the fundamental basis for state administration, focusing on its historical evolution, constitutional principles, and the challenges faced in its implementation. Using a qualitative approach through literature study and library research, this research analyzes key amendments made to the Constitution, particularly those introduced during the Reformasi period, which aimed at decentralizing power and enhancing democratic governance. The findings indicate that, even after these reforms, problems such as concentrated executive power, uneven enforcement of the rule of law, corruption, and low levels of political participation continue to persist, obstructing the full fulfillment of constitutional guarantees for justice, equality, and democratic involvement. The study concludes that further institutional reforms, strengthening judicial independence, improving public political literacy, and refining the balance of centralization and regional autonomy are essential for improving the governance system. This research contributes to understanding the practical challenges in implementing Indonesia’s constitutional framework and provides recommendations for future legal and institutional reforms.
Co-Authors Abdul Hatta Arman Koedoeboen Budiman, Eren Arif Fitriyah Ingratubun Markus Deli Girik Allo Yohanis Sudiman Bahkti Yohanis Sudiman Bakti