Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.888
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Ahkam: Jurnal Hukum Islam MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah Jurnal Rechts Vinding : Media Pembinaan Hukum Nasional Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-undangan
Darin Arif Mu'alifin
UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
Religion Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
PROBLEMATIKA DAN PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA Muallifin, M. Darin Arif
Ahkam: Jurnal Hukum Islam Vol 3, No 2 (2015)
Publisher : IAIN Tulungagung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (331.413 KB) | DOI: 10.21274/ahkam.2015.3.2.311-325

Abstract

This article discusses various issues related to the practices ofcorruption. Corruption is nothing new and nothing to do with thelaw of halal and haram. It exists long time ago and make adjustmentsuccessfully to any changes of the rule in the country. In short,corruption is part of the country’s culture. In this case, corruptionincludes the practices of bribery, manipulation, and any practicesharmful to the country. Corruption is categorized as systemic crimewhich must be eradicated systematically. In the field of Law there is atheory of Legal System by Lawrence M. Friedman proposed to solvethe problem of corruption including legal substance, legal structure,and legal culture.Kata kunci: Problematika Korupsi, Pemberantasan, Peran KPK,Peran Masyarakat
PROBLEMATIKA DAN PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA Muallifin, M. Darin Arif
Ahkam: Jurnal Hukum Islam Vol 3 No 2 (2015)
Publisher : IAIN Tulungagung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21274/ahkam.2015.3.2.311-325

Abstract

This article discusses various issues related to the practices ofcorruption. Corruption is nothing new and nothing to do with thelaw of halal and haram. It exists long time ago and make adjustmentsuccessfully to any changes of the rule in the country. In short,corruption is part of the country’s culture. In this case, corruptionincludes the practices of bribery, manipulation, and any practicesharmful to the country. Corruption is categorized as systemic crimewhich must be eradicated systematically. In the field of Law there is atheory of Legal System by Lawrence M. Friedman proposed to solvethe problem of corruption including legal substance, legal structure,and legal culture.Kata kunci: Problematika Korupsi, Pemberantasan, Peran KPK,Peran Masyarakat
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN Darin Arif Mu'alifin; Dwianto Jati Sumirat
MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 8 No 1 (2019): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Islam Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/mizan.v8i1.493

Abstract

Tindak pidana pencabulan terhadap anak merupakan kejahatan yang melanggar moral, susila dan agama. Dampak tindak pidana ini terhadap anak adalah menimbulkan trauma fisik dan psikis terhadap korban terutama yang berusia anak-anak sehingga bisa berpengaruh pada perkembangan diri korban ketika dewasa nanti. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Faktor-faktor apa yang mempengaruhi terjadinga tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur?, (2) Bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur? (3) Bagaimana perlindungan hukum bagi anak sebagai korban kejahatan tindak pidana pencabulan. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan: Faktor-faktor yang dapat meningkatkan dan mempengaruhiterjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur yaitu: faktor rendahnya pendidikan dan ekonomi, faktorlingkungan atau tempat tinggal, faktor minuman (berakohol), faktorteknologi dan faktor peranan korban dalam ranah etiologi kriminologidapat di dikategorikan pada teori yang tidak berorientasi pada kelas sosial.Upaya untuk menanggulangi tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur dapat dilakukan dengan dua cara yaitu pencegahan dan penanggulangan jika tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur terlanjur terjadi. Dalam konteks perlindungan terhadap korban kejahatan, adanya upaya preventif maupun revresif yang dilakukan, baik oleh masyarakat maupun pemerintah (melalui aparat penegak hukumnya), seperti pemberian perlindungan/pengawasan dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan nyawa korban, pemberian bantuan medis, maupun hukum secara memadai, proses pemeriksaan dan peradilan yang fair terhadap pelaku kejahatan, pada dasarnya merupakan salah satu perwujudan dan perlindungan hak asasi manusia serta instrument penyeimbang. Dari sinilah dasar filosofis dibalik pentingnya korban kejahatan (keluarganya) memperoleh perlindungan.
TANGGUNGJAWAB NEGARA DALAM MENANGANI PENANKGAPAN IKAN SECARA ILEGAL DI INDONESIA Hakim, Abdurrahman; Arif Mu'allifin, M Darin
Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional Vol 12, No 3 (2023): Pengaturan dan Penataan Kelembagaan Bidang Kelautan dan Kemaritiman
Publisher : Badan Pembinaan Hukum Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33331/rechtsvinding.v12i3.1344

Abstract

This paper aims to describe the responsibility of the country of illegal fishing cases in Indonesian waters. The impact of Illegal fishing is hight state losses, rising unemployment, and reduced income for fishermen. The worst thing that is caused by this case is the way of other crimes such as human trafficking, the smuggling of illegal drugs, and slavery. Illegal fishing is included in transnational crime cases that often violate a country's maritime boundaries. The majority of illegal fishing violations in Indonesia are foreign-flagged fishing boats, while in some cases handled by the authorities are confirmed as Indonesian citizens. The research method used is qualitative-descriptive with library research design. This type of research includes empirical-normative research with data in the field in the form of news, journals, and books and then analyzed using the theory and rules of legislation. The results of the study indicate that there are several state responsibilities in the handle of illegal fishing is enact administrative requirements for ships and ship's crew, monitoring fishing activities, criminal sanctions and fines for illegal fishermen, diplomacy, and disputes to the International Court of Justice. From these efforts that need to be improved is a surveillance patrol following the extent of the Indonesian sea, the impositions of criminal sanctions for perpetrators and the authority to take legal actions for supervisors, and use military power for countries that don't acknowledge UNCLOS 1982.
POLITIK HUKUM LARANGAN JOKI SKRIPSI SEBAGAI BENTUK PELANGGARAN INTEGRITAS AKADEMIK GUNA MENGATASI MARAKNYA FENOMENA TINDAKAN JOKI SKRIPSI Oktasari, Frenty; Muallifin, M. Darin Arif
Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan Vol 4 No 2 (2024): Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-undangan Volume 4 Nomor 2 Tahun 2024
Publisher : Departement of Constitutional Law UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini secara mendalam mengkaji maraknya fenomena joki skripsi di lingkungan perguruan tinggi. Melalui pendekatan normatif dengan fokus pada kajian hukum, penelitian ini mengungkap bahwa tindakan joki skripsi merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip-psinrip integritas akademik. Kurangnya peraturan yang spesifik dan lemahnya penegakan etika di lingkungan akademik menjadi faktor pendorong utama maraknya fenomena ini. Joki skripsi tidak hanya merugikan individu yang terlibat, akan tetapi merusak reputasi institusi pendidikan dan merendahkan kualitas lulusan. Hasil penelitian ini menunjukkan urgensi untuk merumuskan politik hukum yang komprehensif dalam mengatasi problematika joki skripsi. Peraturan perundang-undangan saat ini belum memadai dalam menindak tindakan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan peraturan baru yang secara tegas melarang dan memberikan sanksi yang tegas bagi pelaku joki skripsi, baik mahasiswa, penyedia jasa, maupun institusi pendidikan yang terlibat. Selain itu, perlu upaya peningkatan kesadaran akan pentingnya integritas akademik di kalangan civitas akademik. Dengan demikian, diharapkan tindakan joki skripsi dapat ditekan dan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia dapat terus ditingkatkan.
Penerapan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Penyelesaian Wanprestasi Akad Murabahah: Studi Kasus di Pengadilan Agama Situbondo Fadlila, Annisa Zakiyatul; Muallifin, Darin Arif
Shar-E : Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah Vol. 11 No. 2 (2025): Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah
Publisher : Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37567/shar-e.v11i2.4454

Abstract

Murabahah financing, as a prevalent Islamic banking product, frequently encounters default issues requiring resolution that aligns with sharia principles. This study aims to analyze the application of sharia economic law principles in resolving Murabahah contract defaults at the Situbondo Religious Court. Employing a qualitative method with a normative juridical approach, this research analyzes court verdict documents as primary data, supplemented by DSN-MUI fatwas and relevant literature as secondary data. The findings indicate that while the Murabahah contract formally fulfilled its pillars and conditions, the implementation of sharia principles in default resolution faced challenges, particularly regarding the imposition of late penalties that did not fully reflect the principles of justice (al-'adl) and compensatory damages (ta'widh). The study concludes that despite procedural adherence, substantive sharia compliance requires greater attention, especially in sanction clauses. It recommends enhanced socialization and assistance for sharia financial institutions to ensure comprehensive alignment of financing practices with sharia principles, encompassing both formal and substantive aspects of the contract.
Penerapan Asas Itikad Baik dan Kepastian Hukum dalam Sengketa Penolakan Klaim Asuransi Jiwa Syariah: Analisis Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 198/Pdt.G/2025/PA.Mdn Imamah, Mutia Izzatun Nurul; Muallifin, Darin Arif
Shar-E : Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah Vol. 12 No. 1 (2026): Shar-E : Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah
Publisher : Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37567/shar-e.v12i1.4418

Abstract

This research examines the application of good faith and legal certainty principles in resolving Islamic economic disputes at the Medan Religious Court through analysis of verdict Number 198/Pdt.G/2025/PA.Mdn concerning rejection of sharia life insurance claims by PT Prudential Sharia Life Assurance against beneficiary heirs. Employing normative juridical methodology with case and conceptual approaches, this study analyzes the integration of positive law with Islamic legal principles in judicial considerations. Research findings indicate that the Panel of Judges applied the good faith principle (husn al-niyyah) in evaluating insurer conduct that rejected claims based on administrative grounds after policy issuance, constituting breach of contract. Legal certainty principle implementation manifested through judicial affirmation that claim settlement delays exceeding Financial Services Authority regulatory standards violated consumer protection rights. Judicial reasoning demonstrated progressive synthesis between Article 1338 Civil Code, Article 36 Compilation of Sharia Economic Law, and pacta sunt servanda principle in Islamic jurisprudence. This verdict strengthens consumer protection mechanisms and provides judicial precedent encouraging transparency enhancement and accountability in sharia insurance industry practices, thereby contributing to jurisprudential development of Islamic economic law in Indonesia.
Co-Authors Abdurrahman Hakim Dwianto Jati Sumirat Fadlila, Annisa Zakiyatul Imamah, Mutia Izzatun Nurul Oktasari, Frenty