Oktasari, Frenty
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

POLITIK HUKUM LARANGAN JOKI SKRIPSI SEBAGAI BENTUK PELANGGARAN INTEGRITAS AKADEMIK GUNA MENGATASI MARAKNYA FENOMENA TINDAKAN JOKI SKRIPSI Oktasari, Frenty; Muallifin, M. Darin Arif
Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan Vol 4 No 2 (2024): Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-undangan Volume 4 Nomor 2 Tahun 2024
Publisher : Departement of Constitutional Law UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini secara mendalam mengkaji maraknya fenomena joki skripsi di lingkungan perguruan tinggi. Melalui pendekatan normatif dengan fokus pada kajian hukum, penelitian ini mengungkap bahwa tindakan joki skripsi merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip-psinrip integritas akademik. Kurangnya peraturan yang spesifik dan lemahnya penegakan etika di lingkungan akademik menjadi faktor pendorong utama maraknya fenomena ini. Joki skripsi tidak hanya merugikan individu yang terlibat, akan tetapi merusak reputasi institusi pendidikan dan merendahkan kualitas lulusan. Hasil penelitian ini menunjukkan urgensi untuk merumuskan politik hukum yang komprehensif dalam mengatasi problematika joki skripsi. Peraturan perundang-undangan saat ini belum memadai dalam menindak tindakan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan peraturan baru yang secara tegas melarang dan memberikan sanksi yang tegas bagi pelaku joki skripsi, baik mahasiswa, penyedia jasa, maupun institusi pendidikan yang terlibat. Selain itu, perlu upaya peningkatan kesadaran akan pentingnya integritas akademik di kalangan civitas akademik. Dengan demikian, diharapkan tindakan joki skripsi dapat ditekan dan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia dapat terus ditingkatkan.
PENINDAKAN KEIMIGRASIAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN IZIN TINGGAL WARGA NEGARA ASING BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN Anjarini, Diah; Oktasari, Frenty; Fawaida, Salis; Rajavi, Moch
Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan Vol 5 No 1 (2025): Legacy Jurnal Hukum dan Perundang-undangan Volume 5 Nomor 1 Tahun 2025
Publisher : Departement of Constitutional Law UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21274/legacy.2025.5.1.1-28

Abstract

Dalam Pasal 122 huruf (a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menyatakan “Setiap Warga Negara Asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal yang diberikan kepadanya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan dipidana denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)” . Akan tetapi pada realitanya sering kali terjadi penyalahgunaan izin tingal yang dilakukan oleh Warga Negara Asing. Penulisan artikel ini bertujuan untuk menjelaskan konsep keimigrasian terhadap penyalahgunaan izin tinggal oleh Warga Negara Asing dengan berdasarkan atas Hukum Keimigrasian. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan banyak Warga Negara Asing yang melakukan penyalahgunaan izin tinggal, yang mana kebanyakan dari mereka diberikan sanksi administrasi daripada sanksi pidana. Mengenai kendala yang sering ditemui dalam menangatasi terjadinya penyalahgunaan izin tinggal yaitu kesulitan bahasa, pembiayaan pemulangan Warga Negara Asing, minimnya sistem keamanan dan petugas imigrasi.