Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PENGIRIMAN BARANG TIDAK SESUAI PESANAN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE MELALUI APLIKASI TIKTOK SHOP Regina Lumentut; Wulanmas A.P.G.Frederik; Revi Korah
LEX ADMINISTRATUM Vol. 11 No. 3 (2023): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ialah untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum yang diperoleh konsumen atas pengiriman barang tidak sesuai pesanan melalui aplikasi TikTok Shop dan pertanggungjawaban serta pengenaan sanksi hukum dari pihak aplikasi TikTok Shop atas kerugian yang dialami oleh konsumen akibat pengiriman barang tidak sesuai pesanan. Metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian yuridis normatif, sehingga dapat disimpulkan: 1. Pengiriman barang tidak sesuai pesanan dalam transaksi jual beli online telah melanggar hak konsumen dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen, yakni hak untuk mendapatkan barang sesuai dengan yang diperjanjikan. Akibat dari pelanggaran hak tersebut menimbulkan hak untuk menuntut ganti kerugian ataupun kompensasi kepada pelaku usaha sebagai bentuk perlindungan hukum kepada konsumen. 2. Bentuk pertanggungjawaban terhadap perbuatan pengiriman barang tidak sesuai pesanan yang mengakibatkan kerugian konsumen ialah pemberian ganti rugi ataupun kompensasi kepada konsumen, berupa pengembalian barang (retur) dan/atau pengembalian dana (refund). Apabila pihak pelaku usaha yang diwajibkan untuk memberikan ganti kerugian menolak untuk memberi ganti rugi, maka dapat dikenakan sanksi perdata, sanksi pidana ataupun sanksi administratif berdasarkan peraturan yang berlaku. Kata kunci: Perlindungan Hukum, Hak Konsumen, Transaksi Jual Beli Online.
PERAN LEMBAGA ADAT TERHADAP LEGALITAS PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI TANAH MILIK ADAT DI KECAMATAN MAKALE TANA TORAJA Robi Sampe; Grace Tampongangoy; Revi Korah
LEX PRIVATUM Vol. 15 No. 3 (2025): Lex Privatum
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran lembaga adat terhadap legalitas pelaksanaan perjanjian jual beli tana milik adat di Kecamatan Makale Tana Toraja dan untuk mengetahui legalitas pelaksanaan perjanjian jual beli tana milik adat di Kecamatan Makale Tana Toraja. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Peran lembaga adat terhadap pelaksanaan perjanjian jual beli tanah milik adat di Kecamatan Makale, Tana Toraja, dilaksanakan dengan musyawara keluarga untuk mendapatkan kesepakatan dari semua rumpun keluarga Tongkonan yang ada dan merupakan hal yang kompleks dan memerlukan perhatian dari berbagai pihak khususnya dari lembaga adat. Pelaksanaan perjanjian jual beli tanah milik adat di Kecamatan Makale telah memenuhi prinsip hukum adat, yaitu terang dan tunai, serta melibatkan persetujuan dari pihak keluarga dan lembaga adat. Prosedur ini menunjukkan integrasi antara hukum adat dengan kerangka hukum nasional yang diatur dalam UUPA. 2. Legalitas atau keabsahan jual beli tanah Tongkonan di Kecamatan Makale yaitu tanah Tongkonan seperti tanah sawah dapat diperjualbelikan ketika ada persetujuan dari semua keluarga untuk menjual tanah sawah tersebut melalui musyawarah keluarga. Kata Kunci : lembaga adat, legalitas, perjanjian jual beli, tanah milik adat