Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.947
P-Index
This Author published in this journals
All Journal LEX PRIVATUM LEX CRIMEN
Grace tampongangoy
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
TANGGUNG JAWAB BANK TERHADAP PENYIMPANGAN DANA NASABAH PENSIUNAN PEGAWAI BERDASARKAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN Rika Patiroi; Merry Kalalo; Grace tampongangoy
LEX PRIVATUM Vol. 12 No. 4 (2023): Lex Privatum
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan memahami bagaimana pengaturan hukum terhadap dana nasabah pensiunan pegawai berdasarkan hukum perlindungan konsumen dan untuk mengetahui dan memahami bagaimana tanggung jawab bank terhadap nasabah pensiunan pegawai berdasarkan hukum perlindungan konsumen. Dengan menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif, kesimpulan yang didapat: 1. Pengaturan hukum terhadap nasabah baik umum maupun nasabah pensiunan tidak dapat memisahkan diri dengan Undang-undang Perlindungan Konsumen, karena pada dasarnya Undang-Undang inilah yang dijadikan bagi perlindungan konsumen termasuk halnya nasabah. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Perlindungan Konsumen serta adanya perjanjian antara bank dan nasabah, telah memberikan konsekuensi yang logis terhadap suatu pelayanan jasa perbankan. 2. Bentuk tanggung jawab dari pihak bank terhadap pihak nasabah yang mengalami tindakan kejahatan bank dalam hal ini terjadi kasus pembobolan rekening nasabah, ialah terdapat dua bentuk tanggung jawab, yaitu bentuk tanggung jawab dalam bentuk hukum pidana, dan bentuk tanggung jawab dalam bentuk hukum perdata. Dimana dalam kedua bentuk tanggung jawab tersebut terdapat sanksi-sanksi yang memberatkan pihak yang melakukan tindakan kejahatan bank. Kata Kunci : penyimpangan dana nasabah, perlindungan konsumen
ANALISIS HUKUM PENYELESAIAN PERKARA AKIBAT KEPAILITAN BERDASARKAN KEPUTUSAN PKPU Cahya Shinta Sakti; Ronny A. Maramis; Grace Tampongangoy
LEX PRIVATUM Vol. 13 No. 4 (2024): Lex Privatum
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami aturan hukum mengenai penyelesaian perkara akibat kepailitan berdasarkan Keputusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan bagaimana implementasi hukum atas Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat disimpulkan yaitu: 1. Pengaturan hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diatur pada Bab III, dengan lingkup Pasal 222-294 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang merupakan mekanisme yang dapat dipergunakan oleh debitor untuk melakukan negosiasi ulang kepada seluruh krediturnya, negosiasi tersebut dilakukan dengan bantuan pengadilan. Adanya penyelesaian utang melalui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagai upaya hukum untuk dapat menghindari kepailitan dan memberikan kesempatan pemulihan keuangan bagi pihak debitor. Upaya PKPU sebagai mekanisme hukum agar dapat memberikan perlindungan kepada debitor yang mengalami kesulitan keuangan, sehingga memiliki potensi untuk pemulihan kembali keuangan debitor melalui restrukturisasi utang. 2. Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dapat diajukan oleh pihak debitor sendiri selaku yang berutang maupun kreditor selaku yang memiliki piutang. Penundaan kewajiban pembayaran utang terbagi menjadi dua tahap, yaitu PKPU Sementara dan PKPU Tetap. PKPU Sementara diatur dalam Pasal 225 ayat (2) dan diberikan oleh pengadilan dalam jangka waktu maksimal 45 hari sejak tanggal putusan. Selanjutnya, PKPU Tetap diatur dalam Pasal 228 ayat (6) diberikan oleh pengadilan dalam jangka waktu maksimal 270 hari setelah berakhirnya PKPU Sementara. Kedua tahap tersebut bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada debitor agar dapat melakukan restrukturisasi kembali utangnya sebagai suatu solusi agar dapat terhindar dari pailit. Kata Kunci : Kepailitan, Keputusan PKPU
PERAN LEMBAGA ADAT TERHADAP LEGALITAS PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI TANAH MILIK ADAT DI KECAMATAN MAKALE TANA TORAJA Robi Sampe; Grace Tampongangoy; Revi Korah
LEX PRIVATUM Vol. 15 No. 3 (2025): Lex Privatum
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran lembaga adat terhadap legalitas pelaksanaan perjanjian jual beli tana milik adat di Kecamatan Makale Tana Toraja dan untuk mengetahui legalitas pelaksanaan perjanjian jual beli tana milik adat di Kecamatan Makale Tana Toraja. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Peran lembaga adat terhadap pelaksanaan perjanjian jual beli tanah milik adat di Kecamatan Makale, Tana Toraja, dilaksanakan dengan musyawara keluarga untuk mendapatkan kesepakatan dari semua rumpun keluarga Tongkonan yang ada dan merupakan hal yang kompleks dan memerlukan perhatian dari berbagai pihak khususnya dari lembaga adat. Pelaksanaan perjanjian jual beli tanah milik adat di Kecamatan Makale telah memenuhi prinsip hukum adat, yaitu terang dan tunai, serta melibatkan persetujuan dari pihak keluarga dan lembaga adat. Prosedur ini menunjukkan integrasi antara hukum adat dengan kerangka hukum nasional yang diatur dalam UUPA. 2. Legalitas atau keabsahan jual beli tanah Tongkonan di Kecamatan Makale yaitu tanah Tongkonan seperti tanah sawah dapat diperjualbelikan ketika ada persetujuan dari semua keluarga untuk menjual tanah sawah tersebut melalui musyawarah keluarga. Kata Kunci : lembaga adat, legalitas, perjanjian jual beli, tanah milik adat
UPAYA HUKUM MEDIASI PERBANKAN SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENNGKETAA KREDIT ANTARA BANK DAN NASABAH Juwita Pricilia Agatha Pido; Ronny Adrie Maramis; Grace Tampongangoy
LEX PRIVATUM Vol. 15 No. 3 (2025): Lex Privatum
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sengketa kredit antara bank dan nasabah seringkali menjadi permasalahan hukum yang kompleks dan memakan waktu, serta biaya yang tinggi. Penyelesaian sengketa ini biasanya melalui jalurlitigasi, yang dapat mengakibatkan kerugian bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu, upaya penyelesaian sengketa melalui mediasi perbankan menjadi alternatif yang relevan dan efisien. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami pengaturan hukum terkait penyelesaian sengketa kredit antara bank dan nasabah, serta Untuk mengetahui dan memahami penerapan mediasi sebagai upaya penyelesaian sengketa kredit di tinjau dari ketentuan Undang-Undang No.30 Tahun 1999 tentang Arbritrase dan Alternatif penyelesaian sengketa. Metode penelitian yang digunakan adalah yurisis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mediasi merupakan alternatif yang efektif untuk menyelesaikan sengketa kredit dengan cara yang lebih cepat, sederhana, dan biaya yang lebih rendah. Proses ini memungkinkan kedua pihak, bank dan nasabah, untuk berkomunikasi secara langsung dengan bantuan mediator netral yang profesional. Namun, implementasi mediasi perbankan di Indonesia masih menghadapi tantangan, seperti kurangnya kesadaran pihak bank dan nasabah mengenai prosedur mediasi, dan diperlukan juga sosialisasi mengenai mediasi perbankan untuk memaksimalkan fungsinya sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Kata Kunci : Mediasi perbankan, sengketa kredit, penyelesaian sengketa, bank, nasabah
TINJAUAN YURIDIS PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PERLINDUNGAN HAK ANAK Tri Afinta Rahayu Takadisihang; Grace Tampongangoy; Kathleen C. Pontoh
LEX CRIMEN Vol. 14 No. 3 (2025): Lex_Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum sahnya perkawinan dan untuk mengetahui bagaiamana dampak perkawinan di bawah umur dan implikasinya terhadap perlindungan hak anak. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pengaturan sahnya perkawinan merupakan bentuk upaya untuk melindungi, menjaga, dan menghindari terjadinya penyimpangan terhadap perkawinan yang melanggar ketentuan umur, untuk menghindari terjadinya pernikahan di luar hukum dan untuk terlindungnya hak asasi fundamental agar setiap anak berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam konteks hukum, pengaturan sahnya perkawinan sangat di perlukan karena untuk menghindari beberapa hal tersebut di atas. Dalam penelitian ini, penulis membahas peraturan yang berkenaan dengan pengaturan sahnya perkawinan, seperti Undangundang republik indonesia nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dengan beberapa pasal di dalamnya yang memuat mengenai pengaturan sahnya perkawinan. 2. Perkawinan dibawah umur merupakan perkawinan yang tidak sesuai dengan konteks hukum, karena tidak sesuai dengan yang di atur di dalam undang-undang republik indonesia nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, untuk itu memiliki beberapa dampak apabila di laksanakan. Kata Kunci : perkawinan di bawah umur, perlindungan hak anak
Co-Authors Cahya Shinta Sakti Juwita Pricilia Agatha Pido Kathleen C. Pontoh Revi Korah Rika Patiroi Robi Sampe Ronny A. Maramis Ronny Adrie Maramis Tri Afinta Rahayu Takadisihang