Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Analisis Yuridis Mengenai Perpres Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara Timotius Moris Tiwow; Ronny A. Maramis; Betsy A. Kapugu
LEX ADMINISTRATUM Vol. 12 No. 2 (2024): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang pendelegasian sebagian weweanang yang didelegasikan kepada pemerintah daerah provinsi oleh pemerintah pusat terkait dengan perizinan berusaha di bidang pertambangan mineral dan batubara sebagaimana yang terdapat pada Perpres Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara. Pendelegasian ini sendiri merupakan instruksi dari Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Kemudian pemerintah mengeluarkan peraturan pelaksana yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, dan yang terakhir untuk menjalankan pendelegasian tersebut pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara. Kata kunci : Pendelegasian, Pertambangan, Perpres nomor 55 tahun 2022.
Tinjauan Hukum terhadap Fenomena Perkawinan Sejenis yang Dilakukan di Luar Negeri dan Dampaknya dalam Hukum Perkawinan di Indonesia Grivia Eman; Flora Pricilla Kalalo; Betsy A. Kapugu
LEX CRIMEN Vol. 12 No. 4 (2024): Lex crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkawinan sejenis, yang telah diakui di beberapa negara maju seperti Belanda, Amerika Serikat, dan Jerman. Semakin menjadi isu global yang menarik perhatian publik dan hukum internasional. Fenomena ini timbul sebagai bagian dari evolusi sosial dan budaya yang dipengaruhi oleh modernisasi, globalisasi,. Di Indonesia, meskipun terjadi pergeseran pemahaman terhadap orientasi seksual, hukum negara tetap menganggap perkawinan sejenis bertentangan dengan prinsip-prinsip agama dan budaya yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab di balik pengesahan perkawinan sejenis di luar negeri serta dampaknya dalam hukum Indonesia, terutama dalam konteks pengakuan hukum terhadap pasangan perkawinan sejenis. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan fokus pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan perbandingan dengan regulasi negara lain yang mengesahkan perkawinan sejenis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun beberapa negara telah mengesahkan perkawinan sejenis, di Indonesia hal ini bertentangan dengan norma hukum, agama, moral dan etika serta budaya. Fenomena ini menimbulkan perdebatan antara kelompok yang mendukung hak asasi manusia dan kesetaraan gender serta kelompok yang menekankan pada nilai-nilai moral, agama, dan budaya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan pemikiran hukum perkawinan, serta menjadi bahan pertimbangan bagi kebijakan hukum Indonesia di masa depan. Kata kunci : Perkawinan sejenis, Hukum perkawinan, LGBT
ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN TERHADAP PERLINDUNGAN NASABAH MELALUI MEDIASI Austin Epafras Rondo; Deasy Soeikromo; Betsy A. Kapugu
LEX PRIVATUM Vol. 15 No. 2 (2025): Lex Privatum
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme alternatif penyelesaian sengketa perbankan terhadap perlindungan nasabah melalui forum mediasi dan untuk mengetahui efektivitas mediasi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa perbankan dalam kerangka hukum perdata. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Mekanisme penyelesaian alternatif penyelesaian sengketa perbankan terhadap perlindungan nasabah melalui forum mediasi. Mediasi adalah salah satu metode alternatif dalam penyelesaian sengketa yang menawarkan efisiensi lebih tinggi dibandingkan dengan proses litigasi. Melalui mediasi, pihak-pihak yang terlibat, seperti bank dan nasabah, dapat mencapai solusi yang adil, cepat, dan berbiaya rendah dengan bantuan seorang mediator yang netral dan memiliki pengalaman. 2. Efektivitas mediasi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa perbankan dalam kerangka hukum perdata. Mediasi selaras dengan prinsip-prinsip hukum perdata yang mengutamakan musyawarah untuk mencapai kesepakatan serta penyelesaian sengketa secara damai. Proses ini mendukung prinsip kebebasan berkontrak dan memberikan keadilan substantif bagi kedua belah pihak yang terlibat. Efektifitas mediasi ini menunjukan serta membawa nilai-nilai keadilan bagi kedua pihak. Kata Kunci : perlindungan nasabah, sengketa perbankan, mediasi