Garuda - Garba Rujukan Digital

FUNGSI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM ATAS NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (STUDI KASUS PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH JABUPATEN MINAHASA UTARA) Tesalonika Nevia Tarore; Dani R.Pinasang; Lendy Siar
LEX ADMINISTRATUM Vol. 11 No. 3 (2023): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan dengan berdasar pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta pada Peraturan BAWASLU RI. Penelitian ini khususnya menjelaskan fungsi Bawaslu atas pelanggaran netralitas oleh Aparatur Sipil Negara dalam pemilihan umum Kepala Daerah di Minahasa Utara. Pelanggaran netralitas ASN banyak terjadi dalam pemilihan umum, yaitu berupa kampanye, mendukung pasangan calon secara terang-terangan bahkan membagikan bantuan dalam rangko mencalonkan diri padahal masih berstatus ASN. Untuk itu fungsi Bawaslu sangat penting dalam mencegah berbagai pelanggaran netralitas ASN, mengawasi jalannya pemilihan khususnya terhadap ASN dan menangani kasus pelanggaran netralitas yang ditemukan. Bawaslu dalam menjalankan fungsinya melibatkan berbagai lembaga adhoc yang berkaitan yaitu TNI, POLRI, KASN karena disebabkan oleh kompleksitas permasalahan yang ada yang dapat dilihat melalui temuan pelanggaran yang ada. Selain tu, Bawaslu memberikan kesempatan untuk masyarakat berpatisipasi dalam menjalankan fungsi Bawaslu.

PELAKSANAAN HAK UNTUK HIDUP BERDASARKAN PASAL 28A UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 Natania Djesika Wongkar; Donald A. Rumokoy; Lendy Siar
LEX ADMINISTRATUM Vol. 11 No. 3 (2023): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pelaksanaan hak asasi manusia berdasarkan perundang-undangan Indonesia dan untuk mengetahui kendala saat pelaksanaan hak asasi manusia sesuai konstitusi di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah : 1. Hak untuk hidup adalah hak asasi manusia yang bersifat non derogable right, yang diatur dalam Pasal 28A UUD NRI Tahun 1945 sebagai landasan konstitusional. Selain itu dalam perspektif internasional hak untuk hidup telah diatur dalam Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). Sedangkan dalam perspektif nasional terdapat adanya aturan hukum yang mengatur mengenai hak untuk hidup sebagai hak asasi manusia, yakni pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. 2. Pelaksanaan hak untuk hidup dapat dilihat dari adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, serta disusul dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Dalam pelaksanaannya dalam hal ini telah memperkuat fungsi dari Komnas HAM, serta telah terdapat mekanisme penegakan hukum terhadap pelanggaran HAM. Akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa dalam pelaksanaannya hak untuk hidup sebagai hak asasi manusia, di Indonesia belum mampu terlaksana dengan baik, karena masih banyak permasalahan pelanggaran HAM, bahkan hingga sekarang belum mampu menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu. Kata Kunci : Pelaksanaan Hak Untuk Hidup

PERJANJIAN KERJA ANTARA PEMBERI KERJA PT. HOME CREDIT INDONESIA DAN PEKERJA CHRISTIAN ISACC ALEXANDER ALIANTO; Lendy Siar; Josepus J. Pinori
LEX ADMINISTRATUM Vol. 11 No. 4 (2023): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Perjanjian Kerja Antara Pemberi Kerja PT. Home Credit Indonesia dan pekerja merupakan perjanjian kerja perusahaan yang mengatur adanya suatu pekerjaan, yang berisi hak-hak dan kewajiban dari pemberi kerja dan pekerja serta menimbulkan perikatan dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat antara kedua belah pihak. Dalam pasal 1 angka 15 Undang-undang No 13. Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan disebutkan bahwa hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Hubungan kerja sebagai bentuk hubungan kerjasama lahir atau tercipta setelah adanya perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha dan isi perjanjian kerja yang ada. Kata Kunci: Perjanjian kerja

PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBENTUKAN PERATURAN KEPADA MENTERI Jonathan Haamashea Wardoyo; Donald A. Rumokoy; Lendy Siar
LEX ADMINISTRATUM Vol. 12 No. 2 (2024): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Wewenang Menteri dalam membuat Peraturan dan untuk mengetahui bagaimana Pendelegasian kepada Menteri dari jabatan yang lebih tinggi. Metode Penelitian yang digunakan Penelitian hukum Normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem Norma. Sistem Norma yang dibangun adalah mengenai asas-asas, Norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, serta doktrin (ajaran). Hasil pembahasan menunjukan pendelegasian wewenang pembentukan peraturan kepada Menteri diatur oleh Undang-Undang yang saling berkaitan satu sama lain dan juga terdapat kekurangan pada penerapan Menteri yang terjadi hanya ego sektoral akibat dari ketidakjelasan dari Peraturan Presiden berkaitan dengan tugas pokok Menteri. Kata Kunci : Pendelegasian, Wewenang, Penyusunan Peraturan Menteri, Pembentukan Peraturan Menteri.

PENGATURAN PENGELOLAAN SAMPAH BERDASARKAN PERDA KOTA MANADO NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH (STUDI DI KELURAHAN RANOTANA) Virginia Tesalonika Sorongan; Lendy Siar; Josepus J. Pinori
LEX ADMINISTRATUM Vol. 12 No. 2 (2024): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana pengaturan tentang pengelolaan sampah berdasarkan PERDA Kota Manado Nomor 1 Tahun 2021 dan untuk untuk mengetahui dan memahami bagaimana pelaksanaan pengelolaan sampah di Kelurahan Ranotana untuk mencapai kelestarian fungsi lingkungan hidup. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Perda Kota Manado No. 1 Tahun 2021 tentang pengelolaan sampah. Pengaturan Pemerintah Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah memiliki tugas dan kewenangan dalam pengelolaan sampah. Pelaku usaha memiliki kewajiban dalam pengelolaan sampah. Pelaku usaha dan masyarakat juga dapat berperan aktif dalam pengelolaan sampah. Perda Kota Manado Tentang Pengelolaan Sampah juga mengatur tentang pembiayaan, kompensasi, insentif, disentif, serta sanksi yang diberikan kepada setiap orang yang melanggar peraturan ini dengan tujuan untuk mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih dari sampah. 2. Beberapa daerah di lingkungan kelurahan Ranotana terdapat fasilitas tempat/wadah pengumpulan sampah yang tidak sesuai dengan standar wadah yang diatur dalam Pasal 17 Perda Kota Manado No. 1 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah dan hasil wawancara serta observasi yang Penulis lakukan di Kelurahan Ranotana, Pelaksanaan Pengelolaan Sampah di Kelurahan Ranotana masih belum berjalan dengan baik karena masih kurangnya kesadaran masyarakat saat membuang sampah, dan kurangnya pemahaman terkait pengelompokan sampah berdasarkan jenis sampah. Dalam pelaksanaan pengelolaan sampah juga sering mengalami masalah terkait oprasional armada pengangkut sampah. Kata Kunci : pengelolaan sampah perda Kota Manado, Kelurahan Ranotana

UPAYA PENYELESAIAN TERHADAP PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DI PTUN (STUDI KASUS PUTUSAN PTUN MANADO NOMOR: 30/G/2019/PTUN.MDO Windy Juliana Assa; Lendy Siar; Grace Karwur
LEX ADMINISTRATUM Vol. 12 No. 5 (2024): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN adalah lembaga peradilan yang berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengkera tata usaha negara. Sengketa tata usaha negara adalah sengketa antara subjek hukum dengan badan atau pejabat tata usaha negara sebagai akibat dikeluarkannya suatu keputusan tata usaha negara, kemudian yang menjadi objek sengketa di PTUN adalah keputusan tersebut. Salah satu yang dapat dimuat dalam keputusan TUN yaitu pengangkatan kepala desa. Kepala desa pejabat pemerintah yang mempunyai kewenangan, tugas dan kewajiban untuk menjalankan pemerintahan di desa yang bisanya kepala desa dipilih langsung oleh masyarakat atau ditugaskan oleh pemerintah kabupaten. Walaupun kepala desa dipilih oleh msayarakat tetapi setelah itu diperlukan penetepan melalui surat keputusan oleh pemerintah kabupaten maka dari pada itu penetapan tersebut dapat dijadikan objek gugatan di PTUN. Sebagai bagian dari penetapan pemerintah, apabila kepala desa mengakibatkan suatu akibat tertentu kepada masyarakat, maka masyarakat bisa mengajukan gugatan di PTUN. Kata Kunci: Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa, Keputusan Tata Usaha Negara, Penyelesaian Sengketa Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA PADA PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT) YANG DI BERHENTIKAN SEBELUM WAKTUNYA1 Equino Mikael Makadolang; Ronny A. Maramis; Lendy Siar
LEX PRIVATUM Vol. 13 No. 3 (2024): Lex Privatum
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum bagi pekerja PKWT yang diberhentikan sebelum waktunya dan untuk mengkaji dan menganalisis pemenuhan hak pekerja PKWT yang diberhentikan sebelum waktunya. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Perlindungan bagi pekerja/buruh adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perlindungan terhadap hak-hak dasar setiap warga negara. Perlindungan hukum pada hakekatnya selalu berkaitan dengan kekuasaan pemerintah serta kekuasaan ekonomi. Berkaitan dengan perlindungan terhadap pekerja dengan status PKWT, pemerintah telah memberikan jaminan perlindungan hukum baik secara preventif dan represif, baik melalui peraturan perundang-undangan serta pengawasan. Dengan hadirnya undang-undang ketenagakerjaan, undang-undang ciptakerja serta aturan turunan dibawahnya adalah wujud dari impelementasiperlindungan terhadap hak-hak dasar setiap pekerja/buruh yang berorientasi pada perkembangan zaman. 2. Pemenuhan hak-hak dasar setiap pekerja/buruh merupakan kewajiban majikan/pemberi kerja serta memerlukan peran pemerintah untuk mengawal hal tersebut dalam bentuk regulasi dan pengawasan. Pemenuhan hak pekerja PKWT yang diberhentikan sebelum waktunya telah dijamin dan dilindungi oleh pemerintah. Hal ini didasari pada ketentuan pasal (61 a) Undang-undang Cipta Kerja dan ketentuan pasal (15), (16) dan (17) peraturan pemerintah No 35 Tahun 2021 tentang pemberian kompensasi terhadap pekerja dengan status PKWT. Kata Kunci : pekerja pada perjanjian kerja waktu tertentu

IMPLEMENTASI PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG KAMPANYE PEMILIHAN UMUM DI MINAHASA UTARA Jonathan Christofel Toar Wangko; Lendy Siar; Stanly Muaja
LEX PRIVATUM Vol. 15 No. 2 (2025): Lex Privatum
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaturan tentang Kamapnye pemilihan umum dan untuk mengetahui Bagaimana kewenangan Bawaslu dalam menangani Kampanye Pemilihan Umum, yang dilaksanakan tidak sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum di Kabupaten Minahasa Utara. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum telah di rancang dengan baik untuk mengatur Pengaturan Alat Peraga Kampanye. Namun penerapan dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 di Minahasa Utara masih terbilang jauh dari sempurna. Masih begitu banyak para peserta yang melanggar aturan tentang Alat Peraga Kampanye di Minahasa Utara. Banyakanya 2. Bawaslu memiliki kewenangan untuk mengawasi dan menangani pelanggaran terkait penggunaan alat peraga kampanye yang tidak sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 di Kabupaten Minahasa Utara. Bawaslu dapat memberikan sanksi berupa pengurangan atau pencabutan izin, serta melakukan tindakan preventif dan penindakan terhadap pihak yang melanggar ketentuan penggunaan alat peraga, guna memastikan kampanye berlangsung sesuai aturan yang berlaku. Kata Kunci : peraturan KPU, Minahasa Utara

KEDUDUKAN BUMDES DALAM PEMERINTAHAN DESA Teofilus G. A. Rondonuwu; Lendy Siar; Josepus J. Pinori
LEX ADMINISTRATUM Vol. 13 No. 1 (2025): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan salah satu instrumen penting dalam pembangunan ekonomi desa yang berlandaskan kemandirian dan pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan BUMDes dalam struktur pemerintahan desa, peranannya dalam mendukung pembangunan ekonomi desa, serta hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BUMDes memiliki kedudukan yang strategis sebagai lembaga yang berada di bawah kewenangan pemerintah desa, namun bersifat semi- otonom untuk menjalankan usaha ekonomi. Meski demikian, terdapat kendala berupa kurangnya kapasitas manajerial, keterbatasan modal, dan belum optimalnya regulasi yang mendukung operasional BUMDes. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan dukungan sinergis antara pemerintah desa, pemerintah daerah, serta masyarakat untuk mengoptimalkan peran BUMDes sebagai penggerak ekonomi lokal. Kata kunci : Bumdes, Pemerintahan Desa, Pembangunan Ekonomi.

KAJIAN HUKUM PENGATURAN HAK PILIH DAN INKLUSIVITAS PENYANDANG TUNAGRAHITA PADA PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA Caren Gracia Mailoor; Lendy Siar; Sarah D. L. Roeroe
LEX PRIVATUM Vol. 15 No. 3 (2025): Lex Privatum
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Hak untuk memilih dalam Pemilihan Umum merupakan hak konstitusional yang dimiliki oleh setiap warga negara tanpa terkecuali, termasuk di dalamnya penyandang disabilitas. Hal ini sebagaimana termaktub dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Tujuan diberikannya kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas adalah untuk mewujudkan penghormatan, perlindungan, dan penjaminan hak asasi bagi setiap orang, terlebih khusus kelompok disabilitas sesuai dengan amanat konstitusi. Walau demikian, dengan banyaknya klasifikasi kelompok disabilitas, masih ada yang haknya belum terpenuhi, yakni penyandang disabilitas Tunagrahita atau disabilitas intelektual, terlebih khusus hak untuk untuk memilih dalam Pemilihan Umum. Stigmatisasi masyarakat bahwa penyandang Tunagrahita tidak cakap untuk memilih menjadi salah satu faktor utama ketidakikutsertaan penyandang Tunagrahita dalam Pemilu. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif (statute approach) dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Indonesia Tunagrahita memiliki hak politik yakni hak untuk memilih dan hak untuk dipilih dalam Pemilu, sama dan setara dengan warga negara lain. Sesuai dengan yang telah diatur dalam UU 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, UU 8 Tahun 2016 Penyandang Disabilitas, penyandang Tunagrahita juga memiliki hak atas aksesibilitas dalam Pemilu dengan tujuan untuk meningkatkan inklusivitas penyandang disabilitas. Kata Kunci: Pemilihan Umum, Tunagrahita, Hak Pilih

Title

Found 10 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 10 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 10 Documents
Search