Garuda - Garba Rujukan Digital

Urgensi Pendaftaran Hak Cipta Seni Motif Tenun Sambas Sebagai Warisan Budaya Tak Benda Diah Dwi Kusuma Astuti; Aju Putrijanti
Notarius Vol 16, No 1 (2023): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v16i1.40879

AbstractThe Sambas Songket Weaving and the motifs on the Sambas ikat weaving are intellectual property produced by the indigenous people of Sambas Regency. So that the motifs on the ikat weaving of sambas can be said to be a copyright that must be protected by the government. This type of normative juridical research uses a case approach, because this research intends to conceptualize law as what is written in legislation and related literature. The specification of this research is descriptive analysis. The type of data used in this study is secondary data. Legal Protection of Intangible Cultural Heritage from the perspective of International law with the 2003 UNESCO Convention. Legal Protection of Intangible Cultural Heritage from the perspective of Indonesian law, there are several Indonesian legal instruments related that cultural heritage in Indonesia is protected by law The 1945 Constitution of the Unitary State of the Republic of Indonesia. Then awards from other countries which begin with an appreciation for the work itself, a good understanding of Intellectual Property Rights and the registration of all intellectual works of the nation are actually efforts of the nation in accordance with the state constitution.Keywords: copyright; tenun; heritageAbstrakTenun Songket Sambas dan Motif-motif pada tenun ikat sambas bagian dari kekayaan intelektual yang diproduksi oleh warga Kabupaten Sambas. Alhasil Motif-motif pada tenun ikat sambas dapat dikatakan hak cipta yang harus dilindungi oleh pemerintah. Jenis penelitian yuridis normatif melalui pendekatan kasus, sebab penelitian ini hendak memperlihatkan konsep hukum sebagai sesuatu yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan dengan literature terkait. Spesifikasi penelitian yakni deskriptif analitis. Data sekunder merupakan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini. Proteksi Hukum terhadap Warisan Budaya Tak Benda ditinjau dari pandangan hukum Internasional dengan adanya Konvensi UNESCO 2003. Selanjutnya Proteksi Hukum terhadap Warisan Budaya Tak Benda ditinjau dari pandangan hukum Indonesia, terdapat beberapa regulasi hukum yang berkaitan dengan warisan budaya di Indonesia. Secara yuridis di proteksi oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Kemudian Penghargaan dari negara lain diawali dengan adanya penghargaan atas karya bangsa itu sendiri, pemahaman yang baik terhadap registrasi Hak Kekayaan Intelektual terhadap semua karya intelektual bangsa sejatinya sebagai usaha menyelamatkan kedaulatan bangsa sesuai dengan pedoman negara.Kata kunci: hak cipta; tenun; budaya

Sinkronisasi Pasal 1868 KUH Perdata Dalam Menunjang Terselenggaranya Konsep Cyber Notary di Indonesia Putra Arya; Aju Putrijanti; Mujiono Hafidh Prasetyo
Notarius Vol 14, No 2 (2021): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v14i2.43791

he implementation of cyber notary in Indonesia raises legal phenomena. On the one hand, cyber notary enhances the capabilities of Notaries in accordance with current technological developments. On the other hand, cyber notary creates an unsynchronization between traditional Notary tasks and digital Notary tasks. The purpose of writing is to synchronize the implementation of the tasks of the Notary according to the Law and the Civil Code, and the implementation of the tasks of the Notary according to the ITE Law. The results of the study and the conclusion that the application of cyber notary in Indonesia raises doubts for the Notary regarding the saving of the minutes of the deed, must be stored manually or electronically, in line with the lack of legal basis governing the mechanism for the storage of the minutes of the deed. The conclusion is cyber notary in Indonesia should not be fully implemented and there needs to be some consideration because the legal system in Indonesia with the legal system in other countries is much different.Keywords : Synchronization of Article 1868 Civil Code; cyber notaryAbstrakImplementasi cyber notary di Indonesia menimbulkan fenomena hukum. Di satu sisi, cyber notary meningkatkan kemampuan Notaris sesuai perkembangan teknologi saat ini. Di sisi lain, cyber notary menimbulkan ketidaksinkronan antara pelaksanaan tugas Notaris secara tradisional dengan pelaksanaan tugas Notaris era digital. Tujuan penulisan ingin mensinkronisasikan antara pelaksanaan tugas Notaris sesuai UUJN dan KUHPerdata, dengan pelaksanaan tugas Notaris sesuai Undang-Undang ITE. Hasil penelitian dan kesimpulan bahwa penerapan cyber notary di Indonesia menimbulkan keragu-raguan bagi Notaris terkait penyimpanan minuta akta, harus disimpan secara manual atau elektronik, sejalan belum adanya dasar hukum yang mengatur mekanisme penyimpanan minuta akta. Simpulannya adalah cyber notary di Indonesia sebaiknya tidak sepenuhnya diterapkan dan perlu adanya beberapa pertimbangan karena sistem hukum di Indonesia dengan sistem hukum di negara lain jauh berbeda.Kata kunci : Sinkronisasi Pasal 1868 KUHPerdata; cyber notary

Urgensi Formulasi Besaran Minimal Honorarium Notaris Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Fadhilla Neyma Salshabilla; Aju Putrijanti
Notarius Vol 16, No 1 (2023): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v16i1.37294

AbstractThe determination of notary honorarium constitutes an essential factor of cost imposition for client or people who want to use notary service, base to determine the maximum honorarium accorded to economical and sociological values as explained in Article 36 of Act No. 2 of 2014 about Notary Public Job but there is no base to determine the minimum honorarium of notary. This research used juridical empirical research as the method, the specification is descriptive-analytical. The urgency to determine the minimum honorarium of notary should be considered because there is no base to determine the minimum honorarium of a Notary Public in Law No. 2 of 2014 about Notary Public Job, as well as sanctions for violations of honorarium of a notary. Honorarium is expected to have a clear base in order to support the professionalism of notary public. The formulation of minimum basic honorarium that is ideal for notaries is to add formulations in Article 36 of Law No. 2 of 2014 to mention the determination of the minimum amount of honorarium determined by the organization of notary positions contained in the Notary Code of Ethics in accordance with their respective regions by also considering several factors.Keywords: notary: honorarium; formulationAbstrakPenentuan honorarium notaris merupakan faktor penting bagi pengenaan biaya untuk klien atau orang yang menggunakan jasa notaris, dasar menentukan maksimal honorarium notaris yang dibebankan pada klien diberikan sesuai dengan nilai ekonomis dan sosiologis sebagaimana tercantum dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris tetapi tidak ada dasar untuk menentukan minimal honorarium notaris. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris, spesifikasi artikel ini adalah deskriptif analitis. Urgensi untuk menentukan minimal honorarium notaris harus dipertimbangkan karena tidak adanya dasar untuk menentukan honorarium minimum notaris dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, begitu juga dengan sanksi atas pelanggaran honorarium notaris. Honorarium diharapkan memiliki dasar yang jelas untuk mendukung profesionalisme notaris. Formulasi honorarium minimal dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang ideal bagi notaris adalah dengan menambahkan Formulasi dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 agar juga menyebutkan penetapan besaran minimal honorarium yang ditentukan oleh organisasi jabatan notaris tertuang di dalam Kode Etik Notaris sesuai dengan daerah masing-masing dengan juga mempertimbangkan beberapa faktor.Kata kunci: notaris; honorarium; formulasi

Keabsahan Akta Notaris yang Ditandatangani Penghadap Penderita Demensia Bunga Jasmine Puji Hapsari; Aju Putrijanti
Notarius Vol 16, No 2 (2023): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v16i2.41167

AbstractNotary is a public official who is authorized to make an authentic deed. In making an authentic deed, the Notary also has a role in identifying the parties who will make an authentic deed. One of the basic elements is the skill of the presenters. In practice, the Notary often meets the appearers who have entered the elderly phase and some of them have experienced dementia. The research method used is normative juridical. The result of the discussion in this article is that the validity of the Notary deed signed by the person suffering from dementia is valid because there are no regulations governing the maximum age limit for a person's skills but the Notary needs to apply the precautionary principle in order to minimize disputes or problems in the future. The conclusion of this article is that the validity of the Notary deed signed by the person suffering from dementia is legal but the Notary must apply the precautionary principle.Keywords: notary; appear; proficient; dementia.AbstrakNotaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik. Dalam membuat akta otentik Notaris juga memiliki peran dalam mengidentifikasi para penghadap yang akan membuat akta otentik. Salah satu unsur yang mendasar adalah kecakapan para penghadap. Dalam praktiknya Notaris kerap menemui para penghadap yang sudah memasuki fase lanjut usia dan diantaranya telah mengalami demensia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil pembahasan dalam artikel ini adalah keabsahan akta Notaris yang ditandatangani penghadap yang menderita demensia adalah sah karena belum ada peraturan yang mengatur tentang batas usia maksimal kecakapan seseorang tetapi Notaris perlu menerapkan prinsip kehati-hatian agar meminimalisir adanya sengketa atau permasalahan di kemudian hari. Simpulan dari artikel ini adalah keabsahan akta Notaris yang ditandatangani penghadap yang menderita demensia adalah sah menurut hukum tetapi Notaris harus menerapkan prinsip kehati-hatian.Kata kunci: notaris; penghadap; cakap; demensia.

Title

Found 4 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 4 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 4 Documents
Search