Garuda - Garba Rujukan Digital

Asas Keseimbangan Sebagai Indikator Keadilan di Dalam Perjanjian Baku Muhammad Tommy Setiawan; Achmad Busro; Mujiono Hafidh Prasetyo
Notarius Vol 14, No 2 (2021): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v14i2.43782

Everyone has the freedom to enter into any agreement provided that it does not conflict with applicable laws, morality and public order. Franchisee candidates are given the freedom to choose to accept or reject the agreement (take it or leave it) by not participating in determining its contents. This article discusses the issue of the benchmarks of fairness in the franchise agreement between the franchisor and the franchisee and the legal consequences of injustice that occurs in the agreement. The method used is normative juridical. The results of the study found that the agreement was legal according to law, as for the contents of the contract which were considered unfair by some parties, this did not cause the cancellation of the contract application. The parties who have agreed and agreed to the contract (take it) and also signed the contract so that they must bear the legal consequences that arise, except when an element of fraud and oversight is found, then the other party gets a wrong or wrong understanding of the contract, both parties should have good intentions to solve the problem.Keywords: Standard Agreement; Franchisee; JusticeAbstrakSetiap orang memiliki kebebasan untuk mengadakan segala perjanjian dengan ketentuan tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, kesusilaan dan ketertiban umum. Calon Franchisee diberikan kebebasan untuk memilih menerima atau menolak perjanjian tersebut dengan tidak ikut serta menentukan isinya. Artikel ini membahas persoalan tentang tolok ukur keadilan di dalam perjanjian franchise antara franchisor dan franchisee serta akibat hukum atas ketidakdilan yang terjadi dalam perjanjian tersebut. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian diketahui bahwa perjanjian tersebut sah menurut hukum, adapun terkait isi kontrak yang dinilai tidak adil oleh sebagian pihak, hal tersebut tidak menyebabkan dibatalkannya permohonan kontrak. Para pihak yang telah sepakat dan menyetujui kontrak (take it) serta ikut bertandatangan sehingga harus menanggung konsekuensi hukum yang ditimbulkan, kecuali ketika ditemukan adanya unsur penipuan dan kekhilafan, maka pihak lain mendapat pemahaman yang keliru atau salah tentang kontrak seharusnya kedua belah beri’tikad baik guna menyelesaikan persoalan tersebut.Kata kunci : Perjanjian Baku; Franchisee; Keadilan

Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Terhadap Penitipan Uang Di Pengadilan Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Tanah Di Pltu Batang Galang Rizki Putratama; Ro’fah Setyowati; Mujiono Hafidh Prasetyo
Notarius Vol 14, No 2 (2021): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v14i2.43753

Land basically does not experience growth or increase in number, but as time goes on, the available land or land becomes less and less due to the increasing number of people who need the land. Every development certainly requires land, but not everyone is willing to sell the land while the development must continue so that a path is taken that indirectly forces those who have the right to sell their land, one of which is by way of depositing compensation in court. This study uses a Normative Empirical approach. The implementation of the deposit of compensation in the Court must pass the stages of determining the status of the public interest, in order to provide a sense of justice for all parties. This public interest is based on previous decisions from related parties and through several stages in land acquisition that must be met, as well as legal protection that can be taken, namely by filing an objection in accordance with Supreme Court Regulation Number 3 of 2016 concerning Procedures for Filing Objections and Depositing Compensation. Losses to the District Court in the Procurement of Land for Development in the Public Interest.Keywords : Public Interest; Custody of CompensationAbstrakTanah pada dasarnya tidak mengalami perkembangan atau penambahan jumlah, namun semakin berkembangnya zaman tanah atau lahan yang tersedia semakin sedikit karena bertambahnya jumlah manusia yang membutuhkan tanah tersebut. Setiap pembangunan tentu membutuhkan lahan, namun tidak semua orang berkenan untuk menjual tanah tersebut sedangkan pembangunan harus tetap dijalankan sehingga ditempuhlah jalan yang secara tidak langsung memaksa pihak yang mempunyai hak untuk menjual tanahnya, salah satunya dengan cara penitipan ganti rugi di Pengadilan. Penelitian ini menggunakan pendekatan Normatif Empiris. Pelaksanaan penitipan ganti kerugian di Pengadilan harus melewati tahapan penetapan status kepentingan umum, guna memberikan rasa keadilan bagi semua pihak. Kepentingan umum ini didasarkan pada penetapan sebelumnya dari para pihak terkait dan melalui beberapa tahapan dalam pembebasan tanah yang harus dipenuhi, serta perlindungan hukum yang dapat ditempuh yaitu dengan mengajukan keberatan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Kata Kunci: Kepentingan Umum; Penitipan Ganti Kerugian

Tinjauan Hukum Terhadap Perusahaan Pengangkutan Udara Wings Air Dalam Pengangkutan Penumpang dan Bagasi Danang Wahyu Diono; Siti Malikhatun Badriyah; Mujiono Hafidh Prasetyo
Notarius Vol 14, No 2 (2021): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v14i2.43746

Gaji Sebagai Objek Jaminan Utang di Bank Menurut Undang-Undang Jaminan Fidusia Oryza Justisia Rizqy Winata; Yunanto Yunanto; Mujiono Hafidh Prasetyo
Notarius Vol 14, No 2 (2021): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v14i2.43789

Fiduciary Guarantee Institutions have been widely used by the public as consumers and business actors, especially financing and banking companies. This article discusses the issue of the position of salary as an object of bank loan guarantee, and legal protection for the recipient of a fiduciary guarantee (creditor) with a Salary Guarantee if the fiduciary guarantee provider defaults according to Law Number 42 of 1999 on Fiduciary Guarantee. The research method used is normative juridical where the research refers to the norms contained in the legislation. Based on the results of the study, it was concluded that salaries as objects of debt guarantees in banking according to the Fiduciary Guarantee Act are categorized as recipients of rights as receivables, so that they can be used as objects of fiduciary guarantees. Banks in granting credit to civil servants and private employees/labor are required to make a Guarantee Deed at a Notary and registered at the Fiduciary Registration Office under the scope of the Ministry of Law and Human Rights, to provide legal certainty and protect the parties concerned. The bank anticipates losses due to default by insuring creditors at the time of submitting a credit application at the bank.Keywords: Salary: Receivables: Fiduciary GuaranteeAbstrakLembaga Jaminan Fidusia sudah banyak digunakan masyarakat sebagai konsumen maupun pelaku usaha terutama perusahaan pembiayaan dan Perbankan. Artikel ini membahas persoalan mengenai kedudukan gaji sebagai objek jaminan utang bank, dan perlindungan hukum terhadap penerima jaminan fidusia (kreditur) dengan Jaminan Gaji apabila pemberi jaminan fidusia wanprestasi menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dimana dalam penelitian mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa Gaji sebagai Objek Jaminan Utang di perbankan menurut Undang-Undang Jaminan Fidusia dikategorikan sebagai penerima hak sebagai Piutang, sehingga dapat dijadikan sebagai Objek Jaminan Fidusia. Pihak bank dalam pemberian kredit kepada pegawai negeri sipil dan karyawan swasta/buruh diharuskan dibuatkan Akta Jaminan di Notaris dan didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia di bawah lingkup Kementerian Hukum dan HAM, untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi para pihak terkait. Pihak bank mengantisipasi kerugian akibat adanya wanprestasi dengan mengasuransikan kreditur pada waktu pengajuan permohonan kredit di bank.Kata Kunci : Gaji: Piutang: Jaminan Fidusia

Perubahan Status Commanditaire Vennootschap (CV) Menjadi Perseroan Terbatas (PT) Nito Rahmando Wicaksana Putra; Aminah Aminah; Mujiono Hafidh Prasetyo
Notarius Vol 14, No 2 (2021): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v14i2.43754

The increasingly rapid world economic growth has led to many entrepreneurs establishing Business Entities, starting from what initially made a CV eventually turning into a Limited Liability Company. This article discusses the issue of the process of changing the form of a legal entity from CV to PT due to a third party when the process of changing the form of a Business Entity (CV) to a Legal Entity (PT) carried out by PT. Main Construction Work. This research uses a normative approach with a descriptive analytical specification. The results of this study indicate that the change in status to a legal entity has consequences, especially for third parties when the status changes. This depends on the responsibilities of the active partners who are also the founders of PT. in anticipating problems between active partners and third parties. It is necessary to hold a General Meeting of Shareholders, or hold a mutual agreement between all prospective founders of a PT so that they expressly accept or take over all rights and obligations arising from legal actions carried out by the Prospective Founders or their proxies.Keywords : Commanditaire Vennootschap, Limited Liability CompanyAbstrakPertumbuhan ekonomi dunia yang semakin pesat memunculkan banyak pengusaha yang mendirikan Badan Usaha, mulai dari yang semula membuat CV akhirnya beralih menjadi Perseroan Terbatas. Artikel ini membahas persoalan mengenai proses perubahan bentuk badan hukum dari CV menjadi PT akibat pihak ketiga ketika proses perubahan bentuk dari Badan Usaha (CV) menjadi Badan Hukum (PT) yang dilakukan oleh PT. Bina Utama Karya. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif dengan spesifikasinya yang bersifat deskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan status menjadi badan hukum menimbulkan konsekuensi terutama pada pihak ketiga saat perubahan status tersebut. Hal tersebut tergantung pada tanggung jawab para sekutu aktif yang merangkap sebagai pendiri dari PT. dalam mengantisipasi terjadinya permasalahan antara sekutu aktif dengan pihak ketiga. Perlu diadakan Rapat Umum Pemegang Saham, atau mengadakan persetujuan bersama antara semua calon pendiri PT sehingga secara tegas menyatakan menerima atau mengambil alih semua hak dan kewajiban yang timbul dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh Calon Pendiri atau kuasanya.Kata Kunci : Persekutuan Komanditer, Perseroan Terbatas

Tinjauan Yuridis Penerbitan Sertifikat Tanah (Studi Di Kantor Pertanahan Kabupaten Garut) Rizky Anggita; Kholis Roisah; Mujiono Hafidh Prasetyo
Notarius Vol 14, No 2 (2021): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v14i2.43799

Dual Certificates according to Article 107 of the Regulation of the Minister of State for Agrarian Affairs/Head of the National Land Agency Number 9 of 1999 are categorized as administrative law defects for a service product of the National Land Agency (BPN), other errors of an administrative law nature. The purpose of this study was to examine and analyze the procedure for issuing land certificates at the Garut Regency Land Office associated with UUPA Number 5 of 1960 in conjunction with Government Regulation Number 24 of 1997 concerning land registration and To review and analyze the legal efforts carried out by the Garut Regency Land Office in dealing with overlapping certificates. The legal materials studied and analyzed in normative legal research consist of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The results of this study indicate that the Procedure for Issuing Land Certificates according to UUPA Number 5 of 1960 in conjunction with Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration is by way of conversion of land rights, into land rights according to the provisions contained in the LoGA, and Legal Efforts of the Garut Regency Land Office in dealing with Overlapping Certificates.Keywords : Procedure for Issuing Land Certificates; Research; Legal EffortAbstrakSertipikat Ganda menurut Pasal 107 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 dikategorikan sebagai cacad hukum administrasi atas suatu produk pelayanan Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kesalahan lainnya yang bersifat hukum administratif. Terjadinya sertifikat cacad hukum seperti sertifikat palsu dan sertifikat ganda dipengaruhi oleh faktor-faktor intern dan ekstern. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis prosedur penerbitan sertifikat tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Garut dihubungkan dengan UUPA Nomor 5 Tahun 1960 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan Untuk mengkaji dan menganalisis upaya hukum yang dilakukan Kantor Pertanahan Kabupaten Garut dalam menangani sertifikat ganda (overllaping). Penelitian ini merupakan penelitian hukum hukum normatif, maka sumber data yang utama berasal dari data kepustakaan. Bahan hukum yang dikaji dan yang dianalisis dalam penelitian hukum normative terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Prosedur Penerbitan Sertifikat Tanah Menurut UUPA Nomor 5 Tahun 1960 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah ialah dengan cara konversi hak atas tanah, menjadi hak atas tanah menurut ketentuan yang tercantum dalam UUPA, dan Upaya Hukum Kantor Pertanahan Kabupaten Garut dalam menangani Sertfikat Overlapping.Kata Kunci : Prosedur Penerbitan Sertifikat Tanah; Penelitian; Upaya Hukum

Perlindungan Hukum Lagu Yang Diaransemen Ulang Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Destiara Meisita Fafitrasari; Kholis Roisah; Mujiono Hafidh Prasetyo
Notarius Vol 14, No 2 (2021): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v14i2.43748

The case of infringement of music copyrights uploaded through the Youtube website platform between Nagaswara Music Publisherindo resulted in a lawsuit filed by Nagaswara for alleged copyright infringement on the song with the title "Lagi Syantik" Nagaswara filed a claim for compensation of Rp. 9.5 billion. The problem in this article is to discuss the legal protection of the original composer of the song that has been rearranged and uploaded to Youtube media and the dispute resolution mechanism between Nagaswara and Halilintar Anofial Asmid and Lenggogeni “Faruk based on Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. The research method used is normative juridical where the research refers to the norms contained in the legislation. Based on the results of the study, it was concluded that song arrangement for a copyrighted work is an act of renewal which includes the use of a copyrighted work. In terms of Article 95 paragraph (1) of the Copyright Law, disputes that arise can be resolved through alternative dispute resolution, arbitration, or courts. Copyright holders can file a cassation if they are not satisfied with the decision issued by the commercial court.Keywords: Copyright; Arrangement; Legal ProtectionAbstrakKasus pelanggaran karya cipta musik yang diunggah melalui Platform website Youtube antara Nagaswara Music Publisherindo berujung pada gugatan yang diajukan oleh Nagaswara atas dugaan pelanggaran hak cipta atas lagu dengan judul “Lagi Syantik” Nagaswara melayangkan tuntutan ganti rugi sebesar Rp. 9,5 miliar. Permasalahan dalam artikel ini adalah membahas mengenai perlindungan hukum terhadap pencipta asli lagu yang mengalami aransemen ulang dan diunggah di media Youtube dan mekanisme penyelesaian sengketa antara Nagaswara melawan Halilintar Anofial Asmid dan Lenggogeni“Faruk berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif di mana dalam penelitian mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa Aransemen lagu terhadap suatu karya cipta merupakan tindakan pembaruan yang termasuk pada pemanfaatan sebuah karya cipta. Ditinjau dari Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta, sengketa yang timbul dapat diselesaikan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan. Pemegang hak cipta dapat mengajukan upaya hukum kasasi apabila merasa belum puas terhadap putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan niaga.Kata Kunci: Hak Cipta; Aransemen; Perlindungan Hukum

Sinkronisasi Pasal 1868 KUH Perdata Dalam Menunjang Terselenggaranya Konsep Cyber Notary di Indonesia Putra Arya; Aju Putrijanti; Mujiono Hafidh Prasetyo
Notarius Vol 14, No 2 (2021): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v14i2.43791

he implementation of cyber notary in Indonesia raises legal phenomena. On the one hand, cyber notary enhances the capabilities of Notaries in accordance with current technological developments. On the other hand, cyber notary creates an unsynchronization between traditional Notary tasks and digital Notary tasks. The purpose of writing is to synchronize the implementation of the tasks of the Notary according to the Law and the Civil Code, and the implementation of the tasks of the Notary according to the ITE Law. The results of the study and the conclusion that the application of cyber notary in Indonesia raises doubts for the Notary regarding the saving of the minutes of the deed, must be stored manually or electronically, in line with the lack of legal basis governing the mechanism for the storage of the minutes of the deed. The conclusion is cyber notary in Indonesia should not be fully implemented and there needs to be some consideration because the legal system in Indonesia with the legal system in other countries is much different.Keywords : Synchronization of Article 1868 Civil Code; cyber notaryAbstrakImplementasi cyber notary di Indonesia menimbulkan fenomena hukum. Di satu sisi, cyber notary meningkatkan kemampuan Notaris sesuai perkembangan teknologi saat ini. Di sisi lain, cyber notary menimbulkan ketidaksinkronan antara pelaksanaan tugas Notaris secara tradisional dengan pelaksanaan tugas Notaris era digital. Tujuan penulisan ingin mensinkronisasikan antara pelaksanaan tugas Notaris sesuai UUJN dan KUHPerdata, dengan pelaksanaan tugas Notaris sesuai Undang-Undang ITE. Hasil penelitian dan kesimpulan bahwa penerapan cyber notary di Indonesia menimbulkan keragu-raguan bagi Notaris terkait penyimpanan minuta akta, harus disimpan secara manual atau elektronik, sejalan belum adanya dasar hukum yang mengatur mekanisme penyimpanan minuta akta. Simpulannya adalah cyber notary di Indonesia sebaiknya tidak sepenuhnya diterapkan dan perlu adanya beberapa pertimbangan karena sistem hukum di Indonesia dengan sistem hukum di negara lain jauh berbeda.Kata kunci : Sinkronisasi Pasal 1868 KUHPerdata; cyber notary

Eksistensi Bank Tanah Terkait Pengadaan Tanah Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja Nila Erdiana; Budi Santoso; Mujiono Hafidh Prasetyo
Notarius Vol 14, No 2 (2021): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v14i2.43784

Regarding land sector, Job Creation Law has included regulation regarding existence of Land Banking in Indonesia. The purpose of writing this article is to examine and analyze how existence of Land Banking is related to land acquisition based on the Job Creation Law and its derivative regulations. The research method in this article is juridical normative. The existence of Land Banking related to land acquisition based on Job Creation Law includes: First, legitimacy of establishing Land Banking. Article 125 paragraph (1), (2) and (3) of the Job Creation Law states that the Central Government establishes Land Banking, which is a special agency that manages land and its assets are separated state assets. Second, structure of Land Banking organs consists of: Committee; Supervisory Board; and Implementing Agency. Third, Land Banking functions to carry out planning, acquisition, procurement, management, utilization and distribution of land. Fourth, the character of duties and authorities of Land Banking is transparent, accountable, and non-profit. Fifth, sources Land Banking assets can come from: State Budget; Own income; State equity participation; and other legitimate sources. Sixth, land managed by Land Banking is granted management rights.Keywords: Land Banking; Job Creation Law; Land AcquisitionAbstrakTerkait bidang pertanahan, UU Cipta Kerja telah menyisipkan pengaturan mengenai eksistensi Bank Tanah di Indonesia. Tujuan penulisan artikel ini adalah mengkaji dan menganalisis bagaimana eksistensi Bank Tanah terkait pengadaan tanah berdasarkan UU Cipta Kerja serta peraturan turunannya. Metode penelitian dalam artikel ini adalah yuridis normatif. Eksistensi Bank Tanah terkait pengadaan tanah berdasarkan UU Cipta Kerja meliputi: Pertama, legitimasi pembentukan Bank Tanah. Pasal 125 ayat (1), (2) dan (3) UU Cipta Kerja menyatakan bahwa Pemerintah Pusat membentuk Bank Tanah, yang merupakan badan khusus yang mengelola tanah dan kekayaannya merupakan kekayaan negara yang dipisahkan. Kedua, struktur organ Bank Tanah terdiri atas Komite, Dewan Pengawas, serta Badan Pelaksana. Ketiga, Bank Tanah berfungsi melaksanakan perencanaan, perolehan, pengadaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan pendistribusian tanah. Keempat, sifat tugas dan wewenang dari Bank Tanah adalah transparan, akuntabel, dan non profit. Kelima, sumber kekayaan Bank Tanah dapat bersumber dari: APBN; Pendapatan sendiri; Penyertaan modal negara; dan sumber lain yang memiliki kebasahan. Keenam, tanah yang dikelola Bank Tanah diberikan hak pengelolaan.Kata kunci: Bank Tanah; UU Cipta Kerja; Pengadaan Tanah

Pendirian Perseroan Terbatas Perseorangan Serta Tanggung Jawab Hukum Pemegang Saham Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja Yuliana Duti Harahap; Budi Santoso; Mujiono Hafidh Prasetyo
Notarius Vol 14, No 2 (2021): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v14i2.43800

he substance of Job Creation Law significantly changes law for establishment of Limited Liability Company (Ltd) in Indonesia, especially those regulated in Company Law. The legal issue in this article is the change in regulation on establishment of Ltd and legal responsibility of shareholders in an individual Ltd based on the Job Creation Law. The research method in this article is juridical normative. Changes in the arrangement for the establishment of Ltd in the Job Creation Law, namely: First, the addition of the exemption provisions that require Ltd to be established by 2 (two) or more persons, namely for Ltd that meet criteria for Micro and Small Enterprises. Second, the minimum capital arrangement for the establishment of a Ltd is removed and determined based on the founder's decision. Third, criteria for establishing Ltd for Micro and Small Enterprises are only using a statement of establishment, without going through notary deed. Fourth, founders and shareholders of Ltd for Micro and Small Enterprises are only private individuals. The responsibility of shareholders for an individual company criteria Micro and Small Enterprises based on the Job Creation Law are limited to paid-up capital.Keywords: Establishment, Limited Liability Company; Individual; Job Creation LawAbstrakSubstansi UU Cipta Kerja mengubah secara signifikan hukum pendirian PT di Indonesia khususnya yang diatur dalam UU PT. Isu hukum artikel ini adalah perubahan pengaturan pendirian PT serta tanggung jawab hukum pemegang saham dalam PT perseorangan berdasarkan UU Cipta Kerja. Metode penelitian dalam artikel ini adalah yuridis normatif. Perubahan pengaturan pendirian PT dalam UU Cipta Kerja yaitu: Pertama, penambahan ketentuan pengecualian yang mewajibkan PT didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih yaitu PT yang memenuhi kriteria untuk UMK. Kedua, pengaturan modal minimal untuk pendirian PT dihapus dan ditentukan berdasarkan keputusan pendiri PT. Ketiga, pendirian PT kriteria untuk UMK hanya menggunakan surat pernyataan pendirian, tanpa melalui akta notaris. Keempat, pendiri dan pemilik saham PT khusus untuk UMK hanyalah orang perseroangan. Tanggung jawab pemegang saham untuk perseroan perseorangan kriteria UMK berdasarkan UU Cipta Kerja hanya terbatas pada modal yang disetorkan.Kata Kunci: Pendirian; Perseroan Terbatas; Perseorangan; UU Cipta Kerja

Title

Found 13 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 13 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 13 Documents
Search