Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.947
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Unram Law Review Private Law Jurnal Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Mataram
Titin Nurfatlah
University Of Mataram
Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Implementation Of Investment Activities In The Field Tourist In The Samota Region Regency Sumbawa Diman Ade Mulada; Nizai Kusuma Wardani; Titin Nurfatlah
Unram Law Review Vol 7 No 1 (2023): Unram Law Review(ULREV)
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ulrev.v7i1.287

Abstract

This research aims to identify and examine the arrangements and supporting factors as well as obstacles to implementing investment activities in the tourism sector in the Samota region. This normative and empirical research uses statutory, conceptual, and practical approach methods. The results of the study show that the regulations governing investment activities in the tourism sector, especially in the Samota region, Sumbawa Regency, namely: Law Number 25 of 2007 concerning Investment , Law Number 10 of 2009 concerning Tourism , Presidential Regulation Number 97 of 2014 concerning Integrated Services One Door , Government Regulation Number 50 of 2011 concerning the 2010-2025 National Tourism Development Master Plan, Regulation of the Minister of Tourism and Creative Economy of the Republic of Indonesia Number 18 of 2016 concerning Registration of Tourism Businesses , Regulation of the Investment Coordinating Board (BKPM) Number 3 of 2021 concerning Electronically Integrated Risk-Based Business Licensing System , Investment Coordinating Board ( BKPM) Regulation Number 4 of 2021 concerning Guidelines and Procedures for Risk-Based Business Licensing Services and Investment Facilities , West Nusa Tenggara Provincial Regulation Number 7 of 2013 concerning Re Regional Tourism Development Master Plan 2013-2028 , Regional Regulation of West Nusa Tenggara Province Number 3 of 2015 concerning Investment, Regional Regulation of West Nusa Tenggara Province Number 2 of 2016 concerning Halal Tourism, Regional Regulation of Sumbawa Regency Number 7 of 2018 concerning Implementation of Tourism Business as well as supporting factors that influence investors interested in investing in tourism in the Samota region, namely: the Samota region has a lot of tourism potential, there is still a lot of vacant land, the availability of supporting transportation, the availability of infrastructure and security guarantees. While the inhibiting factors for tourism investment in the Samota area are: There are many overlapping land ownership, Difficulty obtaining clean water, and lack of promotion by the Regional Government.
Power Relations in Domestic Violence in West Lombok Regency Titin Nurfatlah; Aryadi Almau Dudy; Suheflihusnaini Ashady; Zahratulain Taufik
Unram Law Review Vol 8 No 2 (2024): Unram Law Review(ULREV)
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ulrev.v8i2.365

Abstract

This research aims to examine cases of domestic violence in West Lombok Regency and explore the connection between power relations and domestic violence in the region. The research methodology employed is empirical legal research, utilizing several approaches, namely the statutory approach, the conceptual approach, and the sociological approach. The findings reveal that from 2023 to July 2024, there were 37 reported cases of domestic violence in West Lombok Regency. These cases include physical abuse, psychological abuse, sexual violence, and neglect within households. The victims are predominantly women, particularly wives, and children. The factors influencing the relationship between power dynamics and domestic violence include gender bias and the authority or power held within the household. In terms of power relations, husbands tend to exert high levels of conflict, control, and violence over their wives. The power wielded by the husband often oppresses members of the household, creating a power imbalance that adversely affects both wives and children. Furthermore, the patriarchal system, which grants husbands the authority to make all household decisions, exacerbates this imbalance. The power held by husbands often manifests in abusive behaviour, regardless of the family's economic standing. Even those with sufficient economic means and social status can engage in domestic violence, driven by the belief that, as the head of the family, the husband has the right to do so.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TINDAKAN PENGANCAMAN DAN PENYEBARAN DATA PRIBADI YANG DILAKUKAN OLEH DEBT COLLECTOR PINJAMAN ONLINE Era Fajira; Titin Nurfatlah
Parhesia Vol. 4 No. 1 (2026): Jurnal Parhesia Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/zg7n6k25

Abstract

Lonjakan pengguna pinjaman online yang mencapai 15,4 juta akun pada kuartal pertama tahun 2025 menunjukkan peningkatan signifikan dalam inklusi keuangan di Indonesia. Namun, fenomena tersebut juga diiringi dengan meningkatnya praktik penagihan yang melanggar hukum, khususnya berupa pengancaman dan penyebaran data pribadi oleh debt collector, yang tidak hanya melanggar hak privasi, tetapi juga mencederai martabat debitur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum terhadap tindakan pengancaman dan penyebaran data pribadi serta mekanisme pertanggungjawaban pidana bagi debt collector pinjaman online. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, dengan bahan hukum berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, serta regulasi Otoritas Jasa Keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan pengancaman dan penyebaran data pribadi oleh debt collector merupakan tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi sehingga pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan asas culpabilitas, baik sebagai individu maupun korporasi.
TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP KASUS PEMERKOSAAN ANAK PENYANDANG DISABILITAS DI LOMBOK TIMUR Elsa Putri Febriarta; Titin Nurfatlah
Parhesia Vol. 4 No. 1 (2026): Jurnal Parhesia Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkgtsf85

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja faktor – faktor penyebab terjadinya pemerkosaan terhadap anak penyandang disabilitas di kabupaten Lombok Timur dan bagaimana Upaya penanggulangan kejahatan pemerkosaan terhadap anak penyandang disabilitas di Kabupaten Lombok Timur. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian empiris dengan metode pendekatan Yuridis, kriminologis, dan sosiologis. Hasil penelitian ini adalah bahwa pemerkosaan anak disabilitas disebabkan beberapa faktor internal dan eksternal diantaranya yaitu; 1. faktor internal; ketidakmampuan pelaku dalam mengendalikan Hasrat seksual, rendahnya moralitas pelaku, kurangnya pengawasan dan perhatian dari keluarga korban, ketidakmampuan dalam melindungi diri; 2. Faktor eksternal; faktor kesempatan, faktor lingkungan pergaulan yang buruk, pengaruh minuman keras/alkoholik. Upaya penanggulangan kejahatan pemerkosaan terhadap anak penyandang disabilitas di Kabupaten Lombok Timur oleh DP3AKB, UPTD PPA Lombok Timur, dan Polres Lombok Timur mencakup pendekatan preventif, pre-emtif, dan represif yang terintegrasi untuk melindungi kelompok rentan ini. Pendekatan ini didasarkan pada kerangka kriminologi yang membagi penanggulangan menjadi langkah pencegahan awal, intervensi dini, dan penindakan hukum pasca kejadian, dengan tujuan mengurangi faktor risiko seperti kurangnya pengawasan dan kesadaran masyarakat.
Harmonisasi  Asset Recovery dan Hak Keperdataan Korban dalam Pemulihan Aset Virtual Hasil Tindak Pidana Pencuain Uang Laely Wulandari; Atika Zahra Nirmala; Titin Nurfatlah
Private Law Vol 6 No 2 (2026): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/6cpb7980

Abstract

tantangan baru dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Karaterisitik aset virtual yang bersifat pseudinim, lintas yuridiksi dan mudah dipindahkan menjadikannya rentan dimanfaatkan sebagai sarana untuk menyembunyikan maupuan menyamarkan hasil tindak pidana. Di sisi lain, keberhasilan negara dalam melakukan pelacakan, penyitaan dan perampasan aset virtual melalui mekanisme asset recovery tidak selalu diikuti kejelasan mengenai perlindungan korban atas asset yang berasal dari kerugian yang dialaminya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi hukum pemulihan aset virtual  hasil tindak pidan pencucian uang dalam sistem hukum Indonesia serta merumuskan model harmonisasi antara mekanisme asset recovery dan perlindungan hak keperdataan korban. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah peneltian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia telah mengakui asset virtual sebagai aset yang memiliki nilai ekonomi dan dapat menjadi objek pelacakan, penyitaan serta perampasan dalam resim tindak pidana pencucian uang. Namun demikian pengaturan yang ada masih berorientasi pada kepentingan negara dalam pemulihan aset dan belum mengatur secara jelas hubungan antara perampasan aset dan hak keperdataan korban. Oleh karena itu penelitian ini menawarkan model dual track recovery yang mengintegrasikan asset recovery dalam hukum pidana dan perlindungan hak keperdataan korban. Model ini menempatkan kepetningan negara dan korban dalam satu sistem pemulihan aset yang terintegrasi melalui mekanisme identifikasi korban, verifikasi hubungan aset dengan kerugian yang dialami serta pemulihan hak korban secara proposional tanpa mengurangi efektifitas pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
Co-Authors Aryadi Almau Dudy Atika Zahra Nirmala Diman Ade Mulada Elsa Putri Febriarta Era Fajira Laely Wulandari Nizai Kusuma Wardani Suheflihusnaini Ashady Zahratulain Taufik