Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Journal Evidence Of Law
Adi Nur Rahman, Adi Nur
Unknown Affiliation
Humanities Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Penegakan Hukum Materiel dan Formil Tindak Pidana Pertambangan Emas Tanpa Izin Polda Kalimantan Barat Meindarwan, Estysaputro; Rahman, Adi Nur
Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Vol. 12 No. 2 (2025): JURNAL ILMIAH PENEGAKAN HUKUM DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/jiph.v12i2.16591

Abstract

This study analyzes the strategies for enforcing both substantive and procedural criminal law by the Directorate of Special Criminal Investigation (Ditreskrimsus) of the West Kalimantan Regional Police in addressing Illegal Gold Mining (PETI), as well as identifying the challenges encountered in the field. The research employs an empirical juridical approach with a socio-legal perspective, conducted through interviews with investigators and analysis of legal documents. The findings indicate that substantive law enforcement is based on Law Number 3 of 2020 concerning Mineral and Coal Mining, while procedural enforcement is carried out through the stages of preliminary inquiry and investigation. However, its implementation faces several obstacles, including geographical constraints, budget limitations, and social resistance from communities economically dependent on PETI activities. The study emphasizes the need for a more integrative law enforcement policy through the harmonization of small-scale mining regulations and inter-agency synergy, recommending the acceleration of the establishment of People’s Mining Areas (WPR) as a strategic solution to reduce legal conflicts and environmental degradation in West Kalimantan.
Harmonisasi Hukum Pidana dan Kearifan Lokal dalam Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kalimantan Barat Ramadhan, Adam; Rahman, Adi Nur
Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Vol. 12 No. 2 (2025): JURNAL ILMIAH PENEGAKAN HUKUM DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/jiph.v12i2.16643

Abstract

This study analyzes the effectiveness of the implementation of positive criminal law and the challenges of legal harmonization in addressing forest and land fires (karhutla) in West Kalimantan, as well as formulates a harmonization model based on legal pluralism. The research employs a qualitative approach with interactive analysis through interviews with six regional officials and a review of legal documents. This model is expected to promote a more inclusive and sustainable legal approach and enrich the theory of legal pluralism through locality-based legal harmonization. The findings indicate that the application of Article 108 of the Environmental Protection and Management Act (UUPPLH) remains discriminatory, as most of those prosecuted are indigenous farmers, even though most of the fire hotspots originate from concession areas. This situation is influenced by the ambiguity of the term “local wisdom” and weak inter-agency coordination. The study proposes a Trisubstantial Harmonization Model, which includes strengthening the legal structure, revising legal substance, and fostering a legal culture.
Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penjualan Elpiji 3 Kg Melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) Di Provinsi Kalimantan Barat Sanjaya, Nanda Prassatria; Rahman, Adi Nur
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 3 (2025): Journal Evidence Of Law (Desember)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i3.1864

Abstract

Penjualan LPG bersubsidi 3 kg di atas Harga Eceran Maksimum (HET) merupakan tindakan yang merugikan konsumen dan mengganggu stabilitas distribusi barang kebutuhan pokok. Di Provinsi Kalimantan Barat, penegakan hukum terhadap pelanggaran tersebut terutama menjadi tanggung jawab Kepolisian Daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kepolisian dalam menegakkan hukum, tantangan yang mereka hadapi, dan solusi potensial. Metodologi penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis berdasarkan teori Hukum Pidana Ekonomi dan Kepastian Hukum. Temuan menunjukkan bahwa peran kepolisian meliputi investigasi, penuntutan, dan penegakan hukum, tetapi seringkali terhambat oleh keterbatasan sumber daya, kompleksitas rantai distribusi, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Solusi yang diusulkan meliputi penguatan koordinasi antarlembaga, peningkatan kapasitas personel, dan penerapan pendekatan penegakan hukum terpadu yang tidak hanya represif tetapi juga preventif dan pre-emptive.
Tinjauan Yuridis Terhadap Dualisme Kewenangan Aparat Penegak Hukum dalam Melakukan Upaya Penyidikan Perkara Tindak Pidana Khusus Silitonga, Jerico Rizaldi; Rahman, Adi Nur
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntax-literate.v11i3.63989

Abstract

Dualisme kewenangan aparat penegak hukum dalam penyidikan tindak pidana khusus merupakan persoalan yuridis yang berdampak pada efektivitas penegakan hukum dan kepastian hukum di Indonesia. Tumpang tindih kewenangan antara kepolisian dan kejaksaan dalam menangani perkara tertentu berpotensi menimbulkan konflik kelembagaan, ketidakjelasan prosedur, serta ketidakpastian bagi tersangka dan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk dualisme kewenangan penyidikan antara aparat penegak hukum dalam tindak pidana khusus, mengidentifikasi akibat hukum yang ditimbulkannya terhadap efektivitas penegakan hukum dan kepastian hukum, serta mengkaji upaya sinkronisasi kewenangan penyidikan guna mewujudkan kepastian dan keadilan hukum.. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan analisis hukum perundang-undangan dan yurisprudensi sebagai sumber utama, dipadukan dengan studi literatur sebagai bahan pembanding. Hasil penelitian menunjukkan adanya ketidakjelasan prosedural dan potensi konflik antar aparat, yang dapat menghambat proses penyidikan dan mengurangi kredibilitas lembaga penegak hukum. Analisis menekankan pentingnya harmonisasi kewenangan, penegakan prinsip legalitas, serta penguatan koordinasi melalui mekanisme yang transparan dan akuntabel. Kesimpulan menegaskan bahwa pengaturan kewenangan secara jelas dan konsisten menjadi prasyarat penting dalam upaya optimalisasi penyidikan tindak pidana khusus, sehingga tercipta kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak tersangka maupun masyarakat secara luas.
Co-Authors Adam Ramadhan Meindarwan, Estysaputro Sanjaya, Nanda Prassatria Silitonga, Jerico Rizaldi