Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.037
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Unes Law Review Alauddin Law Development Journal (ALDEV)
Hijrah Adhyanti Mirzana, Hijrah
Unknown Affiliation
Religion Humanities Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Penguntitan Berbasis Elektronik untuk Tujuan Seksual Agung Liawi, Aldias; Muhammad Sofyan, Andi; Adhyanti Mirzana, Hijrah
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 5 No 2 (2023): ALDEV
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v5i2.35504

Abstract

Problems regarding the regulation of electronic-based sexual violence crimes are unclear and require more detailed elaboration, especially in the case of stalking crimes. The research method is normative legal research and applies two approaches, namely, the Comparative and Conceptual approaches. The results showed that understanding the law itself, especially comparisons that aim to assume equality (there are similarities in various legal systems), has a definite goal that is of course related to the formal way of building the system (reviewing); moreover, it aims to unite one law because it is related to cyberstalking; it is universal and can be reached from various regions, not only in Indonesia. Law enforcement for cyberstalking cases in Indonesia can be linked to provisions in the Criminal Code, the ITE Law, and the Pornography Law. So that the provisions in the TPKS Law that regulate electronic-based stalking for sexual purposes have not yet been implemented.
Sistem Pemidanaan Tindak Pidana Narkotika dalam Perspektif Hukum Pidana Nasional Azisa, Nur; Adhyanti Mirzana, Hijrah; Saddam Rivanie, Syarif; Munandar, M. Aris; Hamdani Ramli, Rafika Nurul
UNES Law Review Vol. 6 No. 3 (2024): UNES LAW REVIEW (Maret 2024)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i3.1840

Abstract

This research uses normative legal research methods with a focus on analyzing legal norms. This research aims to reveal the basic aspects of the formation of certain laws, by analyzing related laws using a statute approach. The sentencing system in Law Number 1 Year 2023 on the Criminal Code (National Criminal Code) presents significant changes, especially in special criminal offenses such as narcotics. The sentencing guidelines introduced in the National Criminal Code allow for broader considerations in imposing punishment, taking into account aspects of justice and humanity. The death penalty is regulated with leniency, giving judges a lot of consideration before making a decision. For drug offenders, the National Criminal Code provides rehabilitation sanctions, showing a more humane approach. Drug sentencing under the National Criminal Code reflects an integrative sentencing theory, which combines the principle of retribution with considerations of crime prevention and offender rehabilitation. This marks a change in the Indonesian criminal law system that prioritizes justice and humanity.
Penanganan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara yang Tersimpan dalam Waktu Lama di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara SH, Anugrah; Basri, Muhammad; Adhyanti Mirzana, Hijrah
Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Vol 8 No 1 (2021): June
Publisher : Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/al-qadau.v8i1.18498

Abstract

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui Kewenangan Rupbasan dalam mengelola benda sitaan dan untuk mengetahui pertanggungjawaban Rupbasan terhadap benda sitaan yang tersimpan dalam waktu yang lama. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian empiris. Bahwa kewenangan Rupbasan dalam mengelola benda sitaan yaitu sebagai tempat penyimpanan segala macam benda sitaan negara maupun barang rampasan negara sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara dan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pertanggungjawaban Rupbasan terhadap benda sitaan yang tersimpan dalam waktu yang lama yakni melakukan proses pengelolaan fisik dan administrasi benda sitaan maupun barang rampasan negara yang meliputi: (1)penerimaan; (2)registrasi; (3)pengklasifikasian dan penempatan; (4)penyimpanan; (5)pengamanan; (6)pemeliharaan; (7)penyelamatan; (8)penggunaan basan; (9)pemutasian; (10)penghapusan; (11)pengeluaran; (12)pelaporan.
Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Kejahatan Seksual yang Dilakukan oleh Anak di Kota Makassar Gunawan, Andi Agung; Indrawati, Dara; Adhyanti Mirzana, Hijrah
Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Vol 9 No 1 (2022): June
Publisher : Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/al-qadau.v9i1.23831

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran kepolisian dalam menanggulangi kejahatan seksual yang dilakukan oleh anak di kota makassar dan upaya-upaya apa saja yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian. Penelitian ini dilakukan secara normatif empiris yang dilakukan melalui undang-undang dan asas-asas yang berlaku maupun studi lapangan dengan melihat fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran kepolisian dalam menanggulangi kejahatan seksual yang dilakukan oleh anak di kota Makassar dilakukan dengan menggunakan 3 (tiga) upaya yaitu Upaya Pre-emtif, Upaya Preventif, dan upaya Represif. Dalam menjatuhkan sanksi kepada anak yang menjadi pelaku kejahatan seksual kepolisian selalu mengupayakan Restorative Justice dalam penyelesaian perkara dimana polisi selalu memperhatikan kepentingan anak, bukan hanya anak sebagai korban tapi juga anak sebagai pelaku.
Sistem Pemidanaan Tindak Pidana Narkotika dalam Perspektif Hukum Pidana Nasional Azisa, Nur; Adhyanti Mirzana, Hijrah; Saddam Rivanie, Syarif; Munandar, M. Aris; Hamdani Ramli, Rafika Nurul
UNES Law Review Vol. 6 No. 3 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i3.1840

Abstract

This research uses normative legal research methods with a focus on analyzing legal norms. This research aims to reveal the basic aspects of the formation of certain laws, by analyzing related laws using a statute approach. The sentencing system in Law Number 1 Year 2023 on the Criminal Code (National Criminal Code) presents significant changes, especially in special criminal offenses such as narcotics. The sentencing guidelines introduced in the National Criminal Code allow for broader considerations in imposing punishment, taking into account aspects of justice and humanity. The death penalty is regulated with leniency, giving judges a lot of consideration before making a decision. For drug offenders, the National Criminal Code provides rehabilitation sanctions, showing a more humane approach. Drug sentencing under the National Criminal Code reflects an integrative sentencing theory, which combines the principle of retribution with considerations of crime prevention and offender rehabilitation. This marks a change in the Indonesian criminal law system that prioritizes justice and humanity.
Co-Authors Agung Liawi, Aldias Gunawan, Andi Agung Hamdani Ramli, Rafika Nurul Indrawati, Dara Muhammad Basri Muhammad Sofyan, Andi Munandar, M. Aris Nur Azisa SH, Anugrah Syarif Saddam Rivanie