Garuda - Garba Rujukan Digital

PENERAPAN PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PENCURIAN DOKUMEN ELEKTRONIK MILIK ORANG LAIN DI KOTA MAKASSAR Rivanie, Syarif Saddam
Jurnal Hukum Volkgeist Vol 1 No 1 (2016): DECEMBER
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Adanya Undang-Undang Informasi dan Teknologi Elektronik atau yang biasa disingkat dengan UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 ini adalah bertujuan untuk menjamin kepastian hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik. ITE merupakan payung hukum bagi semua aktivitas dan transaksi di internet dan media elektronik misalnya memindahkan dokumen elektronik milik orang lain. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil oleh hakim terhadap pelaku pemindahan dokumen elektronik milik orang lain putusan No. 69/PID.B/2012/PN.MKS serta untuk mengetahui Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan No. 69/PID.B/2012/PN.MKS. Jenis data yang digunakan oleh penulis dalam proses penyusunan penelitian ini adalah data primer dan data sekunder sedangkan tipe penelitian ini merupakan tipe penelitian empiris dan normative.  Sumber data yang penulis peroleh, yaitu melalui hasil wawancara dengan Para Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memutus perkara ini, serta Panitera yang bersangkutan. Data-data yang telah diperoleh baik dari data primer maupun sekunder, kemudian dianalisis secara kualitatif. Selanjutnya data tersebut dituliskan secara deskriptif guna memberikan pemahaman yang jelas dan terarah dari hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukan bahwa Penerapan hukum pidana materiil oleh hakim terhadap pelaku pemindahan dokumen elektronik milik orang lain dalam Putusan No.69/PID.B/2012/PN.MKS surat yaitu dakwaan yang disusun oleh penuntut umum telah memenuhi syarat formal dan materiil surat dakwaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 143 ayat 2 KUHP. Sedangkan hal-hal yang menjadi pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam menerapkan hukuman terhadap pelaku pemindahan dokumen elektronik milik orang lain dalam putusan No.69/PID.B/2012/PN.M yaitu Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi orang lain dan dapat menghilangkan kepercayaan orang kepada lembaga perbankan serta meresahkan masyarakat

Protection of Children as Perpetrators of Criminal Act Stimulated by Pornography Based on Indonesian Laws Syarif Saddam Rivanie; Avelyn Pingkan Komuna; Alif Arhanda Putra; Putera Fardhi Utama; Abd. Kahar Muzakkir
Musamus Law Review Vol 4 No 1 (2021): MuLaRev
Publisher : Faculty of Law, Musamus University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35724/mularev.v4i1.3759

This study aims to find out what laws and regulations in Indonesia protect children as criminals due to being stimulated by pornography. This research uses normative legal research methods. The data used in this study are primary data and secondary data. The data analysis technique used is qualitative data analysis techniques. The study results indicate that several laws in Indonesia protect children as perpetrators of criminal act due to being stimulated by pornography. In this case, it consists of Law No. 4 of 1979, Law No. 39 of 1999, Law No. 17 of 2016, Law No. 44 of 2008, and Law No. 11 of 2012. This can be seen from all the considerations of the Panel of Juvenile Judges in deciding the criminal case of sexual intercourse committed by the perpetrator YY against the victim of FH. Therefore, it is hoped that law enforcers regarding the handling of children who commit criminal acts resulting from being stimulated by pornography can distinguish their treatment from criminal acts in general, such as theft. In addition, children who commit crimes due to being stimulated by pornography must also be accompanied by a psychologist to ensure that the child's mental condition can return to normal. Assistance by religious leaders must also be done so that children can return to the right path and be blessed by God.

HUKUMAN PIDANA AKIBAT KERUSAKAN LINGKUNGAN YANG DILAKUKAN OLEH KORPORASI pada INDUSTRI TAMBANG Syarif Saddam Rivanie
Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Vol 6 No 2 (2019)
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jurisprudentie.v6i2.9612

Pertambangan dan lingkungan hidup pada dasarnya ada keterkaitan erat disebabkan dalam pengelolaan sumber daya alam, dimana melalui pertambangan haruslah memiliki tolak ukur yang berwawasan lingkungan hidup berdasarkan pada norma hukum dengan memperhatikan keadaan masyarakat. Namun seringkali kerusakan lingkungan hidup akibat pertambangan seringkali merugikan masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk hukuman pidana akibat kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh korporasi pada industri tambang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif, dengan menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Adapun sumber bahan hukum dalam penulisan ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. sedangkan hasil penelitian yang di dapatkan adalah bentuk hukuman berupa sanksi pidana bagi pelaku koprorasi yang melakukan kerusakan lingkungan akibat industri pertambangan yang dimana para penegak hukum wajib memberikan sanksi yang tegas kepada pihak yang bertanggungjawab atas pengrusakan lingkungan yang dilakukan yang dimana bagi pelaku pengrusakan lingkungan berlaku asas strict liability atau pertanggungjawaban mutlak bagi pelaku pengrusakan lingkungan. Kepada pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk tidak mudah mengeluarkan surat-surat izin yang berkaitan dengan penerbitan izin pertambangan karena dikhawatirkan akan mencemarkan atau mengrusakkan lingkungan.

PENERAPAN PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PENCURIAN DOKUMEN ELEKTRONIK MILIK ORANG LAIN DI KOTA MAKASSAR Syarif Saddam Rivanie
Jurnal Hukum Volkgeist Vol 1 No 1 (2016): DECEMBER
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35326/volkgeist.v1i1.75

Adanya Undang-Undang Informasi dan Teknologi Elektronik atau yang biasa disingkat dengan UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 ini adalah bertujuan untuk menjamin kepastian hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik. ITE merupakan payung hukum bagi semua aktivitas dan transaksi di internet dan media elektronik misalnya memindahkan dokumen elektronik milik orang lain. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil oleh hakim terhadap pelaku pemindahan dokumen elektronik milik orang lain putusan No. 69/PID.B/2012/PN.MKS serta untuk mengetahui Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan No. 69/PID.B/2012/PN.MKS. Jenis data yang digunakan oleh penulis dalam proses penyusunan penelitian ini adalah data primer dan data sekunder sedangkan tipe penelitian ini merupakan tipe penelitian empiris dan normative. Sumber data yang penulis peroleh, yaitu melalui hasil wawancara dengan Para Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memutus perkara ini, serta Panitera yang bersangkutan. Data-data yang telah diperoleh baik dari data primer maupun sekunder, kemudian dianalisis secara kualitatif. Selanjutnya data tersebut dituliskan secara deskriptif guna memberikan pemahaman yang jelas dan terarah dari hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukan bahwa Penerapan hukum pidana materiil oleh hakim terhadap pelaku pemindahan dokumen elektronik milik orang lain dalam Putusan No.69/PID.B/2012/PN.MKS surat yaitu dakwaan yang disusun oleh penuntut umum telah memenuhi syarat formal dan materiil surat dakwaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 143 ayat 2 KUHP. Sedangkan hal-hal yang menjadi pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam menerapkan hukuman terhadap pelaku pemindahan dokumen elektronik milik orang lain dalam putusan No.69/PID.B/2012/PN.M yaitu Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi orang lain dan dapat menghilangkan kepercayaan orang kepada lembaga perbankan serta meresahkan masyarakat

Penerapan Pidana Penjara terhadap Kleptomaniak: Studi Kasus Putusan Pengadilan Syarif Saddam Rivanie; Slamet Sampurno Soewondo; Nur Azisa; Muhammad Topan Abadi; Ismail Iskandar
SIGn Jurnal Hukum Vol 4 No 1: April - September 2022
Publisher : CV. Social Politic Genius (SIGn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37276/sjh.v4i1.169

This study aims to examine and analyze the Judge’s application of imprisonment to kleptomaniacs based on Decision No. 574/Pid.B/2019/PN.Dps. This study uses a normative juridical research method. The data was collected using literature study techniques on primary, secondary, and tertiary legal materials. The collected legal material is then analyzed using qualitative data analysis methods with a statute approach and a case approach which will then conclude the object of the research. The results show that the Judge’s application of imprisonment to the accused is based on Decision No. 574/Pid.B/2019/PN.Dps was the right decision. In this case, the problem of kleptomania currently ongoing in court should be proven with a Psychiatric Visum et Repertum. While the Letter of Statement No. 01/II.MR/RSPI/2019 cannot be the basis for the implementation of eliminating punishment. To determine that a person has kleptomania must undergo a process of examination for a minimum of two weeks to three months. Therefore, it is recommended that investigators provide the opportunity or take the initiative to prove the suspect’s mental condition before being processed to the following legal proof stage. So no more accused who prove their status as kleptomaniacs using the letter of statement. The Judge is also recommended to decide by giving measures sanction to the accused if proven to have kleptomania to avoid the recurrence of the crime of theft in the future.

SOSIALISASI LITERASI KEUANGAN PADA HIMPUNAN MAHASISWA MANAJEMEN UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR Annisa Paramaswary Aslam; Nurul Fadilah Aswar; Andi Citra Pratiwi; Syarif Saddam Rivanie; Ayu Kartini Parawansa
Jurnal Pemantik Vol. 2 No. 2 (2023): Juli - Desember
Publisher : Rafandha Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56587/pemantik.v2i2.76

The socialization targets involved in this activity were students who are members of the Himpunan Mahasiswa Manajemen Universitas Negeri Makassar (UNM). The participants took part in educational and outreach activities related to financial literacy in the community. The purpose of this activity was to provide knowledge and insight to the Himpunan Mahasiswa Manajemen Universitas Negeri Makassar (UNM) so that participants gain knowledge and insight regarding financial literacy. In addition, the participants also participated in the dialogue process carried out by the service team. There were 45 students who attended on January 13-14 2023 at the BT Building, UNM Faculty of Economics. The method used in this outreach activity is an analysis of partner needs, socialization of financial literacy, and the discussion and evaluation stages.

Konsep Euthanasia di Berbagai Negara dan Pembaruannya di Indonesia Slamet Sampurno Soewondo; Syarif Saddam Rivanie Parawansa; Ulil Amri
Media Iuris Vol. 6 No. 2 (2023): MEDIA IURIS
Publisher : Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/mi.v6i2.43841

AbstractEuthanasia is a topic that always invites debate, especially the conflict between respect for the right to human life and moral values, ethics, and the sanctity of life as a gift from God Almighty. The Netherlands and Belgium, as open and free countries, have accommodated euthanasia in their medical practices. This article provides a description of how the Netherlands and Belgium carry out their euthanasia practices and how Indonesia responds to the euthanasia issue, both in terms of legislation and the way of life of the Indonesian people. Meanwhile in Indonesia, euthanasia is not explicitly recognized in Indonesian law, but there are several regulations that can ensnare euthanasia perpetrators, for example in Articles 344 and 345 of the Old Criminal Code and Articles 461 and 462 of the New Criminal Code. The process of legislation and legal renewal, especially regarding euthanasia, must still be carried out based on Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, taking into account the religious and cultural norms prevailing in Indonesian society.Keywords: Euthanasia; Update; Indonesia. AbstrakEuthanasia merupakan topik yang selalu mengundang perdebatan khususnya pertentangan antara penghormatan terhadap hak hidup manusia dengan nilai moral, etika, dan kesucian hidup sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa. Belanda dan Belgia sebagai negara yang terbuka dan cenderung bebas telah mengakomodir euthanasia dalam praktik kedokteran mereka. Artikel ini memberikan uraian bagaimana Belanda dan Belgia menjalankan praktik euthanasia meraka dan seperti apa Indonesia dalam menyikapi isu euthanasia baik dalam perundang-undangan maupun pandangan hidup masyarakat Indonesia. jenis penelitian yang digunakan adalah normatif melalui pendekatan kasus, pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep serta pendekatan perbandingan.Sementara itu di Indonesia, secara tegas euthanasia belum dikenal dalam hukum Indonesia, namun terdapat beberapa peraturan yang dapat menjerat pelaku euthanasia misalnya dalam Pasal 344 dan Pasal 345 KUHP Lama serta Pasal 461 dan Pasal 462 KUHP Baru. Proses legislasi dan pembaruan hukum khususnya menyangkut euthanasia masih harus terus dilakukan dengan mendasarkan pada Pancasila dan UUD NRI 1945 dengan mempertimbangkan norma-norma agama maupun budaya yang berlaku di masyarakat Indonesia.Kata Kunci: Euthanasia; Pembaruan; Indonesia.

Protection of Children as Perpetrators of Criminal Act Stimulated by Pornography Based on Indonesian Laws Syarif Saddam Rivanie; Avelyn Pingkan Komuna; Alif Arhanda Putra; Putera Fardhi Utama; Abd. Kahar Muzakkir
Musamus Law Review Vol 4 No 1 (2021): MuLaRev
Publisher : Faculty of Law, Musamus University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35724/mularev.v4i1.3759

This study aims to find out what laws and regulations in Indonesia protect children as criminals due to being stimulated by pornography. This research uses normative legal research methods. The data used in this study are primary data and secondary data. The data analysis technique used is qualitative data analysis techniques. The study results indicate that several laws in Indonesia protect children as perpetrators of criminal act due to being stimulated by pornography. In this case, it consists of Law No. 4 of 1979, Law No. 39 of 1999, Law No. 17 of 2016, Law No. 44 of 2008, and Law No. 11 of 2012. This can be seen from all the considerations of the Panel of Juvenile Judges in deciding the criminal case of sexual intercourse committed by the perpetrator YY against the victim of FH. Therefore, it is hoped that law enforcers regarding the handling of children who commit criminal acts resulting from being stimulated by pornography can distinguish their treatment from criminal acts in general, such as theft. In addition, children who commit crimes due to being stimulated by pornography must also be accompanied by a psychologist to ensure that the child's mental condition can return to normal. Assistance by religious leaders must also be done so that children can return to the right path and be blessed by God.

Penerapan Keadilan Restoratif bagi Penyalahguna Narkotika: Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Takalar Resky Ayu Lestari; Syarif Saddam Rivanie; Slamet Sampurno Soewondo
SIGn Jurnal Hukum Vol 5 No 1: April - September 2023
Publisher : CV. Social Politic Genius (SIGn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37276/sjh.v5i1.275

This research aims to examine and analyze how the Takalar Public Attorney’s Office applies the Guidelines of Attorney General Number 18 of 2021. This research uses an empirical legal research method. All collected data is then qualitatively analyzed to describe the problem and answer the research objectives. The results show that Sofyan Setiawan’s case is the sole example of implementing restorative justice, aligning with the Guidelines of Attorney General Number 18 of 2021 at the Takalar Public Attorney’s Office. The entire legal process, from the drafting of the legal opinion by the Public Prosecutor to the issuance of Letter Number B-230/P.4.32/Es.1/08/2022 by the Head of the Takalar Public Attorney’s Office, demonstrates compliance with formal and material completeness. Instructions for resolving the case were subsequently forwarded to the High Attorney’s Office of South Sulawesi. The progression to restorative justice was documented in Letter Number R-/P.4.4/Enz.1/08/2022, issued by the Assistant for General Crimes on behalf of the Head of the High Attorney’s Office of South Sulawesi. Sofyan Setiawan then effectively underwent rehabilitation from August 3 to December 3, 2022, at the Baddoka Narcotic Rehabilitation Center in Makassar. Therefore, several recommendations can be proposed to the relevant stakeholders. First, the Head of the Takalar Public Attorney’s Office and the High Attorney’s Office of South Sulawesi should collaborate to identify the formal and material completeness criteria enabling broader implementation of restorative justice. Second, the Assistant for General Crimes and the Public Prosecutor are advised to develop a systematic evaluation mechanism to assess the effectiveness of rehabilitation as one of the options for resolving narcotic criminal cases. Third, the Baddoka Narcotic Rehabilitation Center in Makassar and relevant institutions in Makassar are recommended to enhance the capacity of their facilities and rehabilitation services, especially considering the high number of narcotic cases. These measures aim to improve the effectiveness and scope of restorative justice in handling similar cases in the future.

The Innovation of Pre-Prosecution Concepts in Handling Criminal Cases Based on The Principle of Contante Justitie: Inovasi Konsep Prapenuntutan Dalam Penanganan Perkara Pidana Berdasarkan Asas Contante Justitie Allo, Zet Tadung; Ulil Amri; Syarif Saddam Rivanie Parawansa
The Prosecutor Law Review Vol 2 No 1 (2024): The Prosecutor Law Review
Publisher : Pusat Strategi Kebijakan Penegakan Hukum, Kejaksaan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64843/prolev.v2i1.40

Prapenuntutan dalam arti sempit berdasarkan Pasal 30 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan RI, didefenisikan sebagai tindakan Jaksa untuk memantau perkembangan penyidikan setelah menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik, mempelajari atau meneliti kelengkapan berkas perkara hasil penyidikan yang diterima dari penyidik serta memberikan petunjuk guna dilengkapi oleh penyidik untuk dapat menentukan apakah berkas perkara tersebut dapat dilimpahkan atau tidak ke tahap penuntuan. Permasalahan hukum yang timbul berkenaan prapenuntutan yakni tidak adanya batasan berapa kali pengembalian berkas perkara (P18/P19) kepada penyidik serta tidak adanya sanksi apabila berkas perkara tidak kunjung dihentikan atau dilimpahkan ke pengadilan. Perkara pidana yang penyidikannya bolak balik antara penyidik dan penuntut umum tanpa batas waktu menimbulkan ketidakadilan proses yakni kebutuhan akan kepastian hukum adalah hak asasi setiap orang atas kejelasan bersalah atau tidaknya seseorang sesuai dengan prinsip praduga tidak bersalah (presumption of innocent), karena dengan tidak adanya batas waktu bolak baliknya berkas perkara, telah mereduksi hak tersangka untuk membela diri serta menyimpangi asas contante justitie. Berdasarkan data Case Management System (CMS) Jaksa Agung Muda bidang Tindak Pidana Umum tahun 2022 tercatat dari 165.936 Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari kepolisian terdapat sebanyak 36.283 yang tidak dilanjutkan ke tahap penyerahan tersangka dan barang bukti untuk disidangkan oleh Penuntut Umum tanpa alasan atau keterangan. Penelitian ini menganalisis pelaksanaan prapenuntutan dalam penanganan perkara pidana dan model prapenuntutan progresif dengan mengedepankan kolaborasi dan sinergitas antara penyidik dan penuntut umum, dengan mengambil lokasi proyek penelitian bertempat di 5 (lima) satuan kerja yakni Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Kejaksaan Negeri Makasar, Kejaksaan Negeri Gowa, Kejaksaan Negeri Maros dan cabang Kejaksaan Negeri Makasar di Pelabuhan dengan target waktu 2 (dua) bulan yaitu bulan Juni dan Juli 2023 untuk menerapkan prapenuntutan progresif apakah dapat menurunkan angka balok-baliknya di ke-5 satker percontohan tersebut dengan 3 (tiga) indikator yakni berkas Perkara yang dinyatakan lengkap (P.21) tanpa perpanjangan penahanan (T4); berkas Perkara yang dinyatakan lengkap (P.21) tanpa pengembalian berkas perkara (Tanpa P.18/19); berkas Perkara yang dinyatakan lengkap (P.21) yang hanya 1 (satu) kali pembebalian berkas perkara.

Title

Found 22 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 22 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 22 Documents
Search