Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.048
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Interpretasi Hukum Jurnal Preferensi Hukum (JPH)
A.A Sagung Laksmi Dewi
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Indonesia
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penjual Penyu Satwa Dilindungi yang Dijadikan Olahan Makanan di Provinsi Bali I Putu Vibhu Surya Pratama; A.A Sagung Laksmi Dewi; Luh Putu Suryani
Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Interpretasi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/juinhum.4.1.6742.33-38

Abstract

Dalam memenuhi kebutuhan dan mendapatkan keuntungan yang besar bagi Sebagian orang, sering kali para spesies yang eksotis atau akan terancam punah yang dimiliki Indonesia menjadi sasaran empuk untuk diperdagangkan karena keunikan dan kelangkaannya. penyu menjadi makanan kegemaran masyarakat bali, banyaknya warung-warung makanan yang menjual lawar penyu bertebaran bebas di daerah pesisir bali, Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu : 1) Bagaimanakah Upaya pemerintah dalam mengatasi perdagangan penyu yang di lindungi di Provinsi Bali ? 2) Bagaimanakah Sanksi pidana terhadap penjual olahan daging penyu di Provinsi Bali ?,penulis menggunakan tipe penelitian hukum empiris, berdasarkan hasil penelitian upaya pemerintah terhadap perlindungan penyu kususnya upaya Dinas Kelautan dan perikanan Provinsi bali adalah kegiatan monitoring kelompok penyu yang sudah dilakukan di desa adat tanjung benua. Sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap I Wayan kayun sebagai penjual penyu hijau yang dilindungi. Terdakwa Iwayan Kajun Di proses di Pengadilan Negeri Denpasar dengan Klasifikasi Perkara Konservasi Sumber Daya Alam. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karna itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari, dan pidana denda sebesar 3.000.000.
Tindak Pidana Pelaku Usaha Makanan Expired I Putu Mirta Utama; I Nyoman Gede Sugiartha; A.A Sagung Laksmi Dewi
Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Interpretasi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/juinhum.4.1.6744.26-32

Abstract

Tanggal kadaluarsa suatu produk sangat penting bagi konsumen yang mengkonsumsi produk untuk bersenang-senang, karena berpengaruh terhadap kesehatan tubuh. Oleh karena itu, makhluk sosial yang membutuhkan sandang dan pangan harus lebih berhati-hati dalam memilih produk yang benar-benar dapat melindungi dirinya. jangan mengorbankan diri sendiri (1) Perlindungan hukum apa yang dimiliki konsumen terhadap makanan kadaluwarsa di pasaran? (2) Tanggung jawab apa yang dimiliki pengusaha berdasarkan UU Perlindungan Konsumen ketika menjual makanan kadaluwarsa? Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Perlindungan konsumen terhadap makanan kemasan kadaluwarsa biasanya diawasi oleh berbagai perusahaan, pemerintah, LSM, dan konsumen. Tanggung jawab atas produk yang dijual oleh pengusaha dan didistribusikan ke pasar atau konsumen terletak pada penyalur produk
Gugatan Perceraian Tanpa Akta Perkawinan Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 I Gusti Agung Gede Pramudia Anggara Deva; A.A Sagung Laksmi Dewi; Diah Gayatri Sudibya
Jurnal Preferensi Hukum Vol. 5 No. 1 (2024): Jurnal Preferensi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkawinan merupakan sebuah ikatan yang mengatur hubungan lahir dan batin terhadap pasangan yang melakukan hubungan suami istri yang dalam melakukannya harus memenuhi dasar dalam perkawinan yaitu sah menurut menurut agama dan hukum negara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kekuatan akta perkawinan jika terjadinya perceraian dan Bagaimana akibat hukum gugatan perceraian yang tidak memiliki akta perkawinan. Menggunakan metode dari penelitian hukum normatif diharapkan tepat dipilih dalam menyelesaikan penelitian ini dengan dapat menjawab permasalahan yang ada. Hasil dari penelitian diketahui bahwa akta perkawinan memiliki hukum yang kuat dan penting demi kepentingan bagi suami istri serta anaknya. Perceraian yang tidak memiliki akta perkawinan dapat ditolak oleh pengadilan karena syarat mutlak untuk mengajukan gugatan adalah akta perkawinan sebagai alat bukti yang sah bahwa perkawinan itu memang terjadi.
Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Putusan Nomor: 4/Pid.Sus/2022/PN Tab) Ngurah Dwi Putra W; A.A Sagung Laksmi Dewi; I Made Minggu Widyantara
Jurnal Preferensi Hukum Vol. 5 No. 1 (2024): Jurnal Preferensi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penyalahgunaan dari narkotika ini memberikan dampak buruk yang luas kepada masyarakat tidak hanya kepada pelaku yang mendapatkan dampak negatifnya tetapi juga kepada masyarakat sehingga dibutuhkan hakim untuk memberikan keputusan yang sesuai kepada para pelaku. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaturan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Pengadilan Negeri Tabanan dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara penyalahgunaan narkotika di Pengadilan Negeri Tabanan? Penelitian tipe normatif dipilih dengan hasil penelitian diketahui bahwa dalam kasus penyalahgunaan narkotika dalam kasus dengan putusan no.4/Pid.Sus/2022/Pn. Tab. Ini para terdakwa diancam dengan pasal 127 ayat (1) UU Narkotika. Terdapat hal yang dapat memberatkan terdakwa dan hal yang meringankan terdakwa.
Co-Authors Diah Gayatri Sudibya I Gusti Agung Gede Pramudia Anggara Deva I Made Minggu Widyantara I Nyoman Gede Sugiartha I Putu Mirta Utama I Putu Vibhu Surya Pratama Ngurah Dwi Putra W Suryani, Luh Putu