Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

Penerapan Dynamic Governance terhadap Tata Kelola Permukiman Akibat Dampak Urbanisasi di Kota Depok Tahun 2022 Yanuar, Ferdy; Sri Kartini, Dede; Akbar, Idil
Jurnal Pemerintahan dan Politik Vol. 8 No. 3 (2023)
Publisher : Universitas Indo Global Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36982/jpg.v8i3.3174

Abstract

Urbanization is a dynamic phenomenon, where the population lock-in that occurs is triggered by the large number of economic centers in urban areas, especially in the JABODETABEK area. However, in reality Depok City, which is one of these satellite cities, has not been able to overcome the impact of increasing urbanization on plantation management. Dealing with plantation governance in responding to urbanization challenges in Depok City is the focus of the Depok City Regional Development Planning Agency (BAPPEDA), the Depok City Housing and Settlement Service (Disrumkim), the Depok City Public Works and Spatial Planning Office (DPUPR), and other institutions. . This study discusses the dynamics of the Depok City Government in implementing governance management to deal with the impacts of urbanization such as the rise of uninhabitable, obsolete, slum, liars, and so on. In addition, the concept of Dynamic Governance System put forward by Boon Siong Neo and Geraldine Chen in 2007 was used to analyze this research. The results of this study found that the handling carried out by the Depok City Government regarding these problems resulted in positive changes. So that adaptive policies can be created, such as setting simple subsidized house prices that are adjusted to the income of urbanites by making binding regulations, as well as other adaptive policy suggestions put forward in this study on elements of change.
VAKSINASI COVID 19 DAN KEBIJAKAN NEGARA : PERSPEKTIF EKONOMI POLITIK Akbar, Idil
Jurnal Academia Praja Vol 4 No 1 (2021): Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jap.v4i1.374

Abstract

This study aims to explain how the political economy perspective views the functions of the state and government in the Covid 19 vaccination plan. Currently, Indonesia is trying to overcome the COVID-19 pandemic by entering into contracts to purchase covid 19 vaccines with three vaccine producers from China, namely Cansino, G42 . / Sinopharm and SinoVac. The hope is that the Covid 19 outbreak can be handled immediately to restore the economy and citizens. This study uses Caporaso and Levine's political economy theory, especially in looking at the relationship between power and state mechanisms against the market, so that it will be seen whether the state and the government are carrying out their functions as part of the new solution or problem behind the covid 19 vaccination. analytic descriptive. Data were analysed using the stages of organizing data, reading and recording, as well as descriptions, clarifications, and interpretations.
PILKADA SERENTAK DAN GELIAT DINAMIKA POLITIK DAN PEMERINTAHAN LOKAL INDONESIA Akbar, Idil
CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 1 (2016)
Publisher : Department of Government, FISIP, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/cosmogov.v2i1.11852

Abstract

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak menjadi arena baru bagi rakyatIndonesia. Bukan hanya pada persoalan berbeda waktu pelaksanaan, sistempelaksanaan, prosedur dan mekanisme pemilihannya, tetapi juga tetapi juga soal,yang oleh Brian C. Smith dan Robert Dahl katakan adalah untuk menciptakanlocal accountability, political equity dan local responsiveness. Pilkada serentakkarenanya berupaya membangun demokratisasi di tingkat lokal agarterimplementasikan dengan baik, tak hanya terkait pada tingkat partisipasi, tetapijuga relasi kuasa yang dibangun, yang bersumber dari pelaksanaan azas kedaulatanrakyat. Selain itu, hasil pilkada juga harus mampu menghantarkan masyarakatpada kondisi sosial, politik dan ekonomi yang lebih baik.Penelitian yang di lakukan ini menggunakan metode penelitian dengan metodekualitatif refleksif, yaitu ingin merefleksikan tentang pilkada serentak dankaitannya terhadap upaya membangun geliat demokrasi dalam pemerintahan danpolitik lokal serta menjamin hadirnya kemaslahatan bersama dalam masyarakat.Data diperoleh melalui studi literatur melalui kepustakaan, dokumen danpemberitaandi media massa.Diperoleh hasil bahwa mengimplementasikan demokrasi dalam politik lokaltidaklah mudah. Sebab, konteks demokratisasi tidak hanya berhenti pada tahapanprosedural semata. Jauh lebih dari itu adalah bagaimana membumikan demokrasidalam aras yang substansial. Membangun partisipasi rakyat misalnya, membutuhkankomitmen kuat agar bisa menjamin setiap warga negara bisa berpatisipasi secarabaik. Selain itu, jika demokrasi dinilai sebagai cara untuk mencapai kesejahteraanbersama secara lebih luas, maka pilkada sebagai perwujudan dari demokrasiprosedural berperan penting untuk menjaga kualitas kepemimpinan lokal,memberikan garansi terhadap keberlanjutan pemerintahan yang nantinya dijalankanserta secara kontekstual mampu membangun sinergitas korelasional antara pemimpin dengan rakyat yang dipimpin. Hal ini dikarenakan pilkada pada dasarnya berorientasi untuk memberi nilai atas pilkada terhadap kemaslahatan dan kepentingan rakyatgb777