Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.376
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Cosmogov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Jurnal Penelitian Politik JWP (Jurnal Wacana Politik) JURNAL MUQODDIMAH : Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP) Jurnal Pemerintahan dan Politik JKP (Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government Social and Politics) Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik
Idil Akbar, Idil
Unknown Affiliation
Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 11 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 11 Documents
Search

 1   2 
PILKADA SERENTAK DAN GELIAT DINAMIKA POLITIK DAN PEMERINTAHAN LOKAL INDONESIA Akbar, Idil
CosmoGov Vol 2, No 1 (2016)
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan FISIP UNPAD

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (399.817 KB) | DOI: 10.24198/cosmogov.v2i1.11852

Abstract

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak menjadi arena baru bagi rakyatIndonesia. Bukan hanya pada persoalan berbeda waktu pelaksanaan, sistempelaksanaan, prosedur dan mekanisme pemilihannya, tetapi juga tetapi juga soal,yang oleh Brian C. Smith dan Robert Dahl katakan adalah untuk menciptakanlocal accountability, political equity dan local responsiveness. Pilkada serentakkarenanya berupaya membangun demokratisasi di tingkat lokal agarterimplementasikan dengan baik, tak hanya terkait pada tingkat partisipasi, tetapijuga relasi kuasa yang dibangun, yang bersumber dari pelaksanaan azas kedaulatanrakyat. Selain itu, hasil pilkada juga harus mampu menghantarkan masyarakatpada kondisi sosial, politik dan ekonomi yang lebih baik.Penelitian yang di lakukan ini menggunakan metode penelitian dengan metodekualitatif refleksif, yaitu ingin merefleksikan tentang pilkada serentak dankaitannya terhadap upaya membangun geliat demokrasi dalam pemerintahan danpolitik lokal serta menjamin hadirnya kemaslahatan bersama dalam masyarakat.Data diperoleh melalui studi literatur melalui kepustakaan, dokumen danpemberitaandi media massa.Diperoleh hasil bahwa mengimplementasikan demokrasi dalam politik lokaltidaklah mudah. Sebab, konteks demokratisasi tidak hanya berhenti pada tahapanprosedural semata. Jauh lebih dari itu adalah bagaimana membumikan demokrasidalam aras yang substansial. Membangun partisipasi rakyat misalnya, membutuhkankomitmen kuat agar bisa menjamin setiap warga negara bisa berpatisipasi secarabaik. Selain itu, jika demokrasi dinilai sebagai cara untuk mencapai kesejahteraanbersama secara lebih luas, maka pilkada sebagai perwujudan dari demokrasiprosedural berperan penting untuk menjaga kualitas kepemimpinan lokal,memberikan garansi terhadap keberlanjutan pemerintahan yang nantinya dijalankanserta secara kontekstual mampu membangun sinergitas korelasional antara pemimpin dengan rakyat yang dipimpin. Hal ini dikarenakan pilkada pada dasarnya berorientasi untuk memberi nilai atas pilkada terhadap kemaslahatan dan kepentingan rakyat
GERAKAN SOSIAL PEREMPUAN EKOFEMINISME DI PEGUNUNGAN KENDENG PROVINSI JAWA TENGAH MELAWAN PEMBANGUNAN TAMBANG SEMEN Fitri, Annisa Innal; Akbar, Idil
CosmoGov Vol 3, No 1 (2017)
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan FISIP UNPAD

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (476.731 KB) | DOI: 10.24198/cosmogov.v3i1.12634

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk melihat suatu gerakan sosial perempuan yang dapat berperan strategis untuk menguatkan gerakan-gerakan perlawanan masyarakat, sebagai agen untuk memperjuangkan hak-hak demokratis, keadilan dan pembebasan rakyat. Demikian pula halnya dalam gerakan tani, gerakan perempuan adalah sebagai salah satu elemen penggerak perjuangan rakyat (petani dan buruh tani) dalam memperjuangkan hak-hak mereka. Gerakan perempuan yang dibahas dalam tulisan kali ini adalah mengenai perlawanan para srikandi yang tinggal di sekitar Pegunungan Kendeng, yang setiap harinya melakukan aktivitas interaksi dengan alam. Saat ini Pegunungan Kendeng didirikan Pabrik Semen oleh PT Semen Indonesia, produsen semen raksasa yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang rencananya akan mulai beroperasi pada tahun 2017. Para remaja perempuan dan ibu disana menolak langkah apapun terkait pendirian pabrik semen karena diyakini akan merusak sumber daya air dan mematikan sektor pertanian. Tulisan ini disertai landasan literatur mengenai masyarakat sipil dan gerakan sosial.
DEMOKRASI DAN GERAKAN SOSIAL (BAGAIMANA GERAKAN MAHASISWA TERHADAP DINAMIKA PERUBAHAN SOSIAL) Akbar, Idil
JWP (Jurnal Wacana Politik) Vol 1, No 2 (2016): JWP (Jurnal Wacana Politik) Oktober
Publisher : Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (269.472 KB) | DOI: 10.24198/jwp.v1i2.11052

Abstract

The inception of social groups nowadays believed as positive indication cultivation of democracy in some country, including Indonesia. The existence of social group aims to create a social change better and gratify the people interest. One of the social group is student movement that in any political event has become the pioneer for social change. This article aims to analyze how does democracy become important factor to a social movement, particularly student movement to an occurrence of social change in Indonesia. This research using a qualitative descriptive method to analyze how is social movement and democracy in Indonesia, especially related to student movement through to social change. As a result that student movement is the most important thing to realizing social change. As an agent of change, the idealism of student is valued indicator-weather social change has moved as well or perhaps full of political interest. The student movement also becomes indicator for sustainability of democracy. 
Dampak Elektoral Kasus Dugaan Penistaan Agama Terhadap Preferensi Politik Warga Banten Pada Pilgub 2017 Sutisna, Agus; Akbar, Idil
Jurnal Penelitian Politik Vol 15, No 2 (2018): Konstelasi Politik di Tahun Elektoral
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3110.15 KB) | DOI: 10.14203/jpp.v15i2.732

Abstract

Abstrak Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh gambaran bagaimana pengaruh sosio-politik kasus penistaan agama terhadap dinamika preferensi politik warga Banten yang dikenal sangat relijius dan mayoritas kaum santri. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, dengan penerapan secara kombinatif metode pengumpulan data berupa wawancara, telaah fenomenologis terhadap fakta-fakta yang berkembang di arena publik serta kajian terhadap sumber-sumber informasi/pemberitaan di media massa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus penistaan agama oleh Ahok sebagai kandidat Gubernur DKI Jakarta telah melahirkan dampak elektoral terhadap Pilgub Banten 2017 berupa terjadinya perubahan preferensi politik warga Banten. Pasangan Rano Karno-Embay Mulya Syarief yang diusung oleh koalisi PDIP, Nasdem dan PPP, yang semula mendapat dukungan luas dari masyarakat karena dianggap merepresentasikan semangat perubahan untuk keluar dari jeratan dinasti politik keluarga Ratu Atut Chosiyah yang korup, secara perlahan mengalami degradasi dukungan seiring dengan pemberitaan negatif seputar kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok yang secara terus menerus mengalami perluasan dan penajaman hingga memasuki masa tenang Pilkada.Kata Kunci: dampak elektoral, penistaan agama, pemilihan Gubernur Banten, preferensi politik
Peran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Dalam Meresolusi Konflik Proyek Strategis Nasional Di Desa Wadas Balebat, Rafi; Akbar, Idil
Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics Vol. 10 No. 2 (2024): Oktober
Publisher : UIR Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25299/jkp.2024.vol10(1).15857

Abstract

The government is an organization that holds authority in compiling and determining it (regeling function), including in agrarian affairs. Apart from having power over regulations related to agrarian matters, the government is also responsible for resolving various disputes or conflicts related to agrarian matters. As happened in Wadas in February 2022. Where there was a demonstration by residents of Wadas Village, Bener District, Purworejo Regency, Central Java. To find out the role of the government in resolving the conflict, the author conducted research using the literature study method by searching, collecting and compiling data from various sources, including journals, books, documentation, the internet and libraries. From the results of this research, it was found that the Central Java Provincial Government resolved the Wadas Village conflict by direct control by opening a discussion forum and a profit compensation clause for Wadas residents who were harmed by the Bener Dam strategic development project (PSN).
Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Berbasis Entrepreneurial Government Untuk Sektor Kesehatan di Kabupaten Karawang Tahun 2023 Cinta Maulana Putri, Bella; Kartini, Dede Sri; Akbar, Idil
Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development Vol. 6 No. 5 (2024): Ranah Research : Journal Of Multidisciplinary Research and Development (Juli 20
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/rrj.v6i5.993

Abstract

This study examines the efforts of the Karawang Regency government to optimize Regional Original Revenue (PAD) through entrepreneurial government in the health sector. Based on the 1945 Constitution, taxes and other levies are allocated to improve local communities. Law Number 2 of 2022 encourages local governments to enhance economic growth and self-sufficiency. In 2023, Karawang Regency exceeded its PAD targets, reflecting effective management. This research evaluates strategies for PAD optimization and the application of entrepreneurial government principles, which include innovation, partnerships, public entrepreneurship, and proactive policies. The findings indicate that these efforts not only increased PAD but also improved public service delivery, promoting sustainable economic growth. The conclusion is that the Karawang Regency Government has successfully formulated strategies to enhance community welfare through PAD optimization in the health sector.
ANALISIS PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI TERAS CIHAMPELAS: PERSPEKTIF KEBIJAKAN PUBLIK DAN EKOLOGI PEMERINTAHAN Agustin, Regita Ayu; Khamini, Salviaputri Irsha; Andini, Saskia Ayu; Hermawan, Ananda Salsabila Putri; Dayatri, Najwa Mayang; Akbar, Idil
Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran Vol. 8 No. 3 (2025): Volume 8 No. 3 Tahun 2025
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jrpp.v8i3.49303

Abstract

Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Skywalk Teras Cihampelas merupakan kebijakan Pemerintah Kota Bandung untuk menciptakan ruang publik yang tertib dan mendukung ekonomi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan tersebut dengan menggunakan teori implementasi George C. Edwards III serta pendekatan ekologi pemerintahan. Metode yang digunakan adalah observasi literatur dan survei lapangan untuk mengamati dinamika di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun komunikasi antar pemangku kepentingan telah dilakukan secara intensif, masih ditemukan resistensi dari sebagian PKL akibat menurunnya penghasilan dan minimnya integrasi dengan sistem ekonomi lokal. Faktor sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi juga menunjukkan ketidakseimbangan dalam koordinasi lintas dinas. Dari sisi ekologi pemerintahan, keberhasilan kebijakan sangat bergantung pada keterlibatan aktor informal, distribusi kewenangan adaptif, serta kemampuan pemerintah dalam merespons kondisi sosial-ekonomi secara kontekstual. Penataan PKL akan lebih berkelanjutan jika didukung pendekatan partisipatif dan kolaboratif lintas sektor
Evaluasi Kebijakan KPU Tentang Rekrutmen Badan Ad-Hoc (Studi Di Kabupaten Banggai) Khan, Syamsul; Muradi, Muradi; Akbar, Idil
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 6, No 1 (2022): Pebruari, 2022
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v6i1.2022.1-10

Abstract

Pemilu merupakan salah satu prasyarat sistem politik yang demokratis. Dalam pelaksanaan pemilu dibentuklah lembaga penyelenggaraan pemilu atau Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). KPU Kabupaten/ Kota sering mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan penyelenggara Badan Ad-hoc. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan keputusan teoritis. Artikel ini menyarankan perlunya evaluasi terhadap peraturan rekrutmen agen Ad-hoc. seperti pola rekrutmen; biaya pendaftaran yang tinggi untuk menjadi anggota Ad-hoc; pembatasan masa jabatan sebagai penyelenggara di tingkat Ad-hoc menjadi penyebab tidak efektifnya rekrutmen. Diperlukan kebijakan untuk memfasilitasi pendaftaran anggota Ad-hoc dan evaluasi anggaran untuk fasilitas pemeriksaan kesehatan yang tidak tepat sasaran; dan pembatasan jangka waktu bukanlah solusi dalam mencegah pelanggaran pemilu, karena akan mengurangi kesempatan orang yang berkompeten dan berintegritas untuk berpartisipasi sebagai penyelenggara pemilu.Kata kunci: Badan Ad-hoc, Evaluasi, Pemilihan, Rekrutmen
FAKTOR PENDORONG DAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KAWASAN TANPA ROKOK MELALUI SMOKING AREA DI FISIP UNPAD Syahrani Mardiana, Silvi; Diasyifa Herlambang, Syaira; Nur Rahmani, Allyah; Shalshabila, Shalma; Alfian Finanda, Azril; Akbar, Idil
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 12, No 9 (2025): Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v12i9.2025.3793-3804

Abstract

Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di FISIP Universitas Padjadjaran lahir sebagai upaya menciptakan lingkungan akademik yang sehat dan bebas asap rokok. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan analisis menggunakan teori implementasi kebijakan menurut George C. Edward III serta pendekatan ekologi pemerintahan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lahirnya kebijakan ini didorong oleh faktor internal dan eksternal yang mempengaruhinya, dan penyediaan fasilitas smoking area menjadi bentuk kompromi terhadap tekanan sosial yang berkembang di lingkungan kampus. Namun, dalam pelaksanaannya, kebijakan masih menghadapi tantangan seperti lemahnya sosialisasi, tidak adanya pengawasan khusus, serta rendahnya kesadaran sivitas akademika. Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh sinergi antara regulasi, pelaksana, dan budaya institusional agar tidak berhenti pada tataran simbolik.
Etika Pemerintahan dalam Optimalisasi Regulasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Sholihah, Shofi Siti; Qothrunnada, Qothrunnada; Oktaviani, Frida Nur; Akbar, Idil
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 26, No 2 (2023)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v26i2.844

Abstract

LHKPN is one form of realization of ideal government ethics. It’s because government ethics sees that in state administration, regulation is needed so that the duties and functions of the service can be fulfilled. However, the level of compliance with wealth reporting has only reached the level of transparency and does not yet indicate the validity of the report. Apart from that, regulations that are less strict in providing administrative sanctions to violators are something that needs attention. This research uses a qualitative descriptive research methode, aims to find out how the ideal conditions compare with the reality of reporting state administrators' assets and to find out what the government must do so that the LHKPN can be implemented well. Apart from the implementation of LHKPN which is not running well, this research explains several things that the government must do to improve state administrators who comply with LHKPN.
Co-Authors Agus Sutisna, Agus Agustin, Regita Ayu Alfian Finanda, Azril Andini, Saskia Ayu Balebat, Rafi Cinta Maulana Putri, Bella Dayatri, Najwa Mayang Diasyifa Herlambang, Syaira Fitri, Annisa Innal Hermawan, Ananda Salsabila Putri Kartini, Dede Sri Khamini, Salviaputri Irsha Khan, Syamsul Muradi - Nur Rahmani, Allyah Oktaviani, Frida Nur Qothrunnada, Qothrunnada Shalshabila, Shalma Sholihah, Shofi Siti Sri Kartini, Dede Syahrani Mardiana, Silvi Yanuar, Ferdy