<![CDATA[Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap tindak pidana penodaan agama melalui media elektronik di Indonesia dan efektivitas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam menerapkan hukum tindak pidana penodaan agama. Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal atau normatif yang bersifat preskriptif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sumber penelitian ini diambil dari bahan hukum primer dan sekunder dengan menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum studi kepustakaan atau studi dokumen. Semua bahan hukum tersebut kemudian dianalisis dengan metode silogisme menggunakan pola pikir deduktif. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah aturan hukum Indonesia tindak pidana penodaan agama dalam KUHP diatur pada Pasal 156a yang merupakan penambahan pasal dari Penetapan Presiden No.1/PNPS/1965 tentang Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, selain dalam KUHP tindak pidana penodaan agama secara khusus diatur pada Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Juncto 19 Tahun tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; dan penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik belum diterapkan secara baik dan efektif akibat beberapa faktor, yang salah satunya adanya kurangnya pemahaman aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum pada pelaku tindak pidana penodaan agama. Kata kunci : Penegakan Hukum, Tindak Pidana Penodaan Agama, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Abstract This legal research aims to know about legal arrangements work on a crime of blashpemy through electronic media in Indonesia and the effectiveness of Information and Electronic Transaction Act Number 11, 2008 juncto Act Number 19, 2016 in adjusting defamation of religion criminal act law. The type of this research is a normative legal research that is prescriptive and applied by using the statue approach and cases approach. The source of this research is taken from primary and secondary law material by using the technique of collecting legal material of literature study or document study. All the legal material is then analyzed by syllogism method using deduction mindset.The result of this research is first, Indonesian rule of law for a crime of blashpemy in Criminal Code set out in Chapter 156 (a) which is additon chapter from Presidential Decree Number 1/PNPS/1965 about Abuse and Blashpemy, apart from Criminal Code a crime of blashpemy specifically set in Chapter 28 Verse (2) Act Number 11, 2008 Juncto Act Number 19, 2016 regarding Information and Electronic Transactions, and second, the application of Information and Electronic Transaction Act Number 11, 2008 Juncto Act Number 19, 2016 that not yet well and effectively applied because of some factors. One of these factors is the lack of understanding they whom used to be law enforcement apparatus in enforce the law to blashpemy offender. Keywords : Law Enforcement, crime of blashpemy, Information and Electronic Transaction Act Number 11, 2008 juncto Act Number 19, 2016]]>
