Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan
' Ismunarno
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 12 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

 1   2 
PENGATURAN APLIKASI YANG BERMUATAN MELANGGAR KESUSILAAN DI INDONESIA Avadeo Yurist; ' Ismunarno
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 6, No 2 (2017): AGUSTUS
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v6i2.47735

Abstract

ABSTRAKTujuan dari penelitian ini adalah untuk membandingkan pengaturan dari dua undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan revisi kedua  Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Dengan Undang-Undang Nomor 44 Tentang Pornografi terhadap aplikasi yang memiliki muatan atau konten yang melanggar kesusilaan. Penelitian hukum ini merupakan hukum normatif dalam bentuk studi kasus dengan menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku, literatur dan undang-undang yang terkait dalam penelitian ini yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan revisi kedua Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 44 Tentang Pornografi. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan pengaturan dari kedua undang-undang tersebut, perbedaan tersebut terdapat pada pengaturan unsur melanggar kesusilaan itu sendiri. Namun masih timbul permasalahan hukum walaupun sudah terdapat kedua undang undang tersebut yaitu adanya penyalahgunaan aplikasi yang mengandung unsur kesusilaan seperti cyberseks.Kata Kunci : Cybersex, Aplikasi, OnlineABSTRACTThis aim of the research is to compared the arrangement from two laws, the Laws is Law Number 11 Year 2008 about Information and Electronic Transactions J.O Law Number 19 Year 2016 Revision of Law Number 11 Year 2008 by Act Number 44 About Pornography on an application that has the content or the content has violates decency. This act research is normative law in the case studies with using of secondary data, the secondary data are data from the books, literature, and laws related in this study are Law Number 11 Year 2008 about Information and Electronic Transactions J.O Law Number 19 Year 2016 Revision of Law Number 11 Year 2008 by Act Number 44 About Pornography. The results of the research show the difference in the settings of both these laws, the difference are from the settings of the elements of violates decency itself. But, there are still problems arise the law although there are already two laws, the abuse of the application that containing the elements of violates decency such as cybersex.Keywords : Cybersex, Applications, Online
PENGATURAN APLIKASI YANG BERMUATAN MELANGGAR KESUSILAAN DI INDONESIA Avadeo Yurist; ' Ismunarno
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 7, No 1 (2018): APRIL
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v7i1.40581

Abstract

AbstrakTujuan dari penelitian ini adalah untuk membandingkan pengaturan dari dua undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan revisi kedua  Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Dengan Undang-Undang Nomor 44 Tentang Pornografi terhadap aplikasi yang memiliki muatan atau konten yang melanggar kesusilaan. Penelitian hukum ini merupakan hukum normatif dalam bentuk studi kasus dengan menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku, literatur dan undang-undang yang terkait dalam penelitian ini yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan revisi kedua Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 44 Tentang Pornografi. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan pengaturan dari kedua undang-undang tersebut, perbedaan tersebut terdapat pada pengaturan unsur melanggar kesusilaan itu sendiri. Namun masih timbul permasalahan hukum walaupun sudah terdapat kedua undang undang tersebut yaitu adanya penyalahgunaan aplikasi yang mengandung unsur kesusilaan seperti cyberseks.Kata Kunci: Cybersex, Aplikasi, OnlineAbstractThis aim of the research is to compared the arrangement from two laws, the Laws is Law Number 11 Year 2008 about Information and Electronic Transactions J.O Law Number 19 Year 2016 Revision of Law Number 11 Year 2008 by Act Number 44 About Pornography on an application that has the content or the content has violates decency. This act research is normative law in the case studies with using of secondary data, the secondary data are data from the books, literature, and laws related in this study are Law Number 11 Year 2008 about Information and Electronic Transactions J.O Law Number 19 Year 2016 Revision of Law Number 11 Year 2008 by Act Number 44 About Pornography. The results of the research show the difference in the settings of both these laws, the difference are from the settings of the elements of violates decency itself. But, there are still problems arise the law although there are already two laws, the abuse of the application that containing the elements of violates decency such as cybersex.Keywords: Cybersex, Applications, Online
PENJATUHAN PIDANA DI BAWAH PIDANA MINIMUM KHUSUS TERHADAP JUSTICE COLLABORATOR TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI PUTUSAN NOMOR: 151/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST) Dhian Widhyastuti; ' Ismunarno
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 6, No 1 (2017): APRIL
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v6i1.47722

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemidanaan terhadap terdakwa justice collaborator oleh hakim dalam putusannya menjatuhkan sanksi dibawah ketentuan pidana minimum khusus. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian preskriptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan dengan jenis dan sumber data penelitian menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah studi kepustakaan atau studi dokumen. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah teknik deduksi silogisme. Hasil penelitian ini adalah bahwa Putusan Nomor: 151/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Pst dimana terdakwa diberikan status sebagai justice collaborator oleh hakim dalam pemidanaannya dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun. Putusan Hakim tidak sesuai dengan ketentuan minimum khusus yang terdapat didalam UU PTPK. Padahal dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a UU PTPK yang dikebakan oleh hakim terhadap terdakwa terdapat ketentuan minimum dan maksimum pemidanaan. Salah satu pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dibawah ketentuan minimum khusus adalah bahwa terdakwa diberikan status justice collaborator oleh penuntut umum. Keterangan yang diberikan oleh terdakwa dianggap telah signifikan dan membantu penggungkapan tindak pidana korupsi ini. Melihat bahwa putusan hakim dibawah ketentuan minimum khusus, seharusnya hal tersebut tidak dilakukan oleh hakim, dikarenakan hakim tidak dapat memberikan putusan yang bertentangan dengan apa yang terdapat dalam undang-undang. Sampai dengan saat ini di Indonesia belum adanya pedoman pemidanaan yang jelas terkait dengan pemidanaan terhadap justice collaborator. Sehingga masih ditemukan adanya perbedaan antara pemidaan terdakwa yang berstatus sebagai justice collaborator. Kata Kunci: Pidana di bawah minimum khusus, Pedoman Pemidanaan justice collaborator. AbstractThis research aimed to analyze the condemnation of justice collaborator defendant by judge in its verdict sentencing below special minimum punishment provision. This study was a normative law research that was prescriptive in nature. This research employed case and statute approaches, while data type and data source employed consisted of primary and secondary ones. Technique of collecting law material used in this study was library or document study. Technique of analyzing data used was syllogism deduction one. The result of research showed that Verdict Number: 151/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Pst decided that the defendant with justice collaborator status was condemned with 2 (two)-year imprisonment by the judge. The judge’s verdict was not consistent with the special minimum provision as included in UU PTPK. Meanwhile Article 6 clause (1) letter a of UU PTPK the judge has imposed to the defendant contains the minimum and maximum provision of condemnation. One of judge’s rationales in sentencing the defendant below special minimum punishment provision was that the defendant was given justice collaborator status by public prosecutor. The information given by the defendants was considered as significant and helpful to reveal this corruption crime. Considering the judge’s verdict still below the special minimum provision, it should not be made by the judge because the judge cannot make decision in contradiction with the law. Until today there had been no clear guidelines of condemnation related to the condemnation of justice collaborator. Thus, there are still some variations in the condemnation of defendant with justice collaborator status. Keywords: Crime minimum sentence, Special Minimum Condemnation Provision
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU PENAMBANGAN TANPA IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT (IPR) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA (STUDI KASUS PENAMBANGAN ILEGAL BAHAN BATU AKIK DI KABUPATEN KEBUMEN) Nicodemus Wisnu Pratama; ' Ismunarno
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 8, No 1 (2019): APRIL
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v8i1.40612

Abstract

AbstrakTujuan penelitian adalah mengetahui pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana penambangan tanpa izin pertambangan rakyat (IPR) menurut Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.Penelitian ini menggunakan jenis penelitian nondoktrinal (Nondoctrinal Research) untuk mengetahui keadaan faktual yang terjadi dalam praktek yang berkaitan dengan tindak pidana pertambangan tanpa izin pertambangan rakyat (IPR) dan di analisa berdasrakan pada metode, sistematika, serta pemikiran-pemikiran tertentu sesuai peneletian hukum empiris. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan penambangan tanpa izin pertambangan rakyat (IPR) dapat dikenakan sanksi pidana sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya dan pertanggungjawaban pidana merupakan akibat hukum dari aspek preventif dan represif hukum pidana.Kata Kunci:  Pertanggungjawaban Pidana,Tindak Pidana Pertambangan, Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan BatubaraAbstractThe purpose of the research is to know the criminal laibility for the suspect of illegal mining (IPR) according to law number 4 year of 2009 Concering in Mineral and Coal Mining. This research uses the type of nondoctrinal research to know the factual situation that happened in practice which is related to the illegal mining (IPR) and in analysis based on method, systematic, and certain thoughts according to empirical law. From the results of the study can be concluded that illegal mining (IPR) may be subject to criminal sanctions as a form of criminal liability. Criminal liability is the accountability of the person to the criminal law committed and criminal liability is the legal consequences of the preventive and repressive aspects of criminal law.Keywords:  Criminal liability, illegal mining (IPR), Law number 4 year of 2009 Concering in Mineral and Coal Mining.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENYEBARAN INFORMASI SUKU AGAMA RAS DAN ANTARGOLONGAN YANG MENIMBULKAN PERMUSUHAN DAN KEBENCIAN Mutaz Afif Ganari; ' Ismunarno
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 8, No 2 (2019): AGUSTUS
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v8i2.40629

Abstract

AbstrakPenelitian hukum ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara tindak pidana ujaran kebencian studi putusan Nomor 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat preskriptif.  Penulisan hukum ini menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan komparatif. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah bahan hukum primer yang berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan adalah dengan studi kepustakaan. Sedangkan teknis analisis bahan hukum menggunakan metode deduktif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, tindak pidana ujaran kebencian dalam kasus Basuki Tjahaja Prnama terbukti bersalah melanggar Pasal 156 KUHP tentang Penistaan Agama. Putusan Nomor 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr, hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun.Kata Kunci : pertanggungjawaban, ujaran kebencian, UU ITE AbstractThis legal research aims to analyze the judges’ consideration in deciding the case in the criminal act of hate speech of decision study No. 1537 / Pid.B / 2016 / PN.Jkt Utr. This research is a prescriptive legal research. The writing of this law uses the approach of law and comparative approach. The legal substance used in the writing of this law is the primary legal material in the form of the Criminal Code and Law Number 11 of 2008 on Information and Electronic Transactions. The technique of collecting legal materials is done by literature study. While the technical analysis of legal materials using deductive methods. Based on the results of research and discussion, the crime of hate speech in the case of Basuki Tjahaja Prnama was found guilty of violating Article 156 of the Penal Code of Religious Penance. Decision No. 1537 / Pid.B / 2016 / PN.Jkt Utr, the judge shall be sentenced to a defendant by imprisonment for 2 (two) years.Keywords: accountability, hate speech, constitution ITE
PENERAPAN TILANG ELEKTRONIK DAN PENGARUHNYA TERHADAP PELANGGARAN PASAL 359 KUHP DI KOTA SEMARANG Anggit Dwi Astuti; ' Ismunarno
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 9, No 1 (2020): APRIL
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v9i1.47386

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya  pelanggaran lalu lintas di Kota Semarang serta penerapan Tilang Elektronik dan pengaruhnya terhadap Pelanggaran Pasal 359 KUHP di Kota Semarang. Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang bersifat deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara atau interview serta studi kepustakaan. Kota Semarang yang merupakan Ibukota Provinsi Jawa Tengah dan dapat dikatakan sebagai salah satu kota terbesar di Indonesia, dengan demikian hal ini menjadi pioneer di Jawa Tengah untuk penerapan Tilang Elektronik sebagai sistem penindakan pelanggaran lalu lintas. Penerapan Tilang Elektronik diharapkan dapan menekan angka pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan lalu lintas di Kota Semarang. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, penerapan Tilang Elektronik dalam kurun tiga tahun terakhir mengalami penurunan serta pengaruh penerapan tilang elektronik pada pelanggaran Pasal 359 KUHP di Kota Semarang yaitu “barang siapa  yang karena lalai menyebabkan orang lain mati dikenai ancaman pidana penjara paling lama lima  tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun” membawa dampak positif bagi penurunan angka kecelakaan lalu lintas di Kota Semarang.Kata Kunci : Tilang Elektronik, Pelanggaran Lalu Lintas, Kecelakaan Lalu Lintas, Kota SemarangAbstractThis research aims to analyze what are the factors affecting the occurrence of traffic violations in the  city of Semarang and the application of electronic Tilang and its effect on the breach of article 359 of the Criminal code in the city of Semarang. This research is a descriptive empirical research. The approach used is a qualitative approach. The type of data used is primary data and secondary data. Data collection techniques using interviews or interview methods as well as library studies. The city of Semarang which is the provincial capital of Central Java and can be said as one of the biggest cities in Indonesia, thus it becomes a pioneer in central Java for the application of electronic Tilang as a system of traffic violations. The electronic Tilang implementation is expected to suppress traffic offenses and traffic accidents in Semarang city. Based on research conducted by the authors, the application of electronic ticketed in the last three years has decreased and influence the implementation of electronic ticketed in the breach of article 359 of the Criminal Code in the city of Semarang, “whosoever because of negligent cause others to die is subject to imprisonment of five-year period or a criminal confinement in the city of SemarangKeywords : Electronic Tilang, Traffic Offences, Traffic Accident, City of Semarang
ANALISIS PUTUSAN HAKIM NOMOR: 29/PID.SUS/2019/PN.SGN TENTANG PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO TANPA IZIN Vanessa Diah Stefanie; ' Ismunarno
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 10, No 2 (2021): AGUSTUS
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v10i2.58865

Abstract

AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan mengkaji bagaimanakah Pertanggunjawaban Pidana bagi Pelaku Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio tanpa Izin. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus dan Undang-Undang. Sifat Penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah Penelitian kepustakaan atau library research. Penelitian Hukum Normatif yang dilakukan penulis menggunakan cara content analysis (analisis isi) terhadap Putusan Pengadilan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa seseorang akan dipertanggungjawabkan secara pidana apabila dalam perbuatannya mengandung unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan serta tidak ada alasan pembenar atau pemaaf untuk perbuatan pidana yang dilakukannya, dan jika dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawabnya maka hanya ada seseorang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dimana seseorang tersebut  dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya. Dalam Undang-Undang Nomor 36  Tahun 1999 tentang Telekomunikasi tidak diatur secara jelas bagaimana Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio tanpa Izin, namun dalam Undang-Undang tersebut memuat sanksi pidana dimana hal tersebut dapat menjadi salah satu bentuk Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku, yaitu dengan Pidana Penjara dan Denda.Kata Kunci: Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Tanpa Izin, Pertanggungjawaban PidanaAbstrackThis article aims to describe and examine how criminal liability for perpetrators of using radio frequency spectrum without permission. This research is a normative legal research with a case and law approach. The nature of the research used is descriptive. The data source used in this research is secondary data. The technique of collecting legal materials in this study is library research. Normative legal research conducted by the author uses a content analysis of court decisions. Based on the results of research and discussion, it can be concluded that a person will be criminally liable if his actions contain an element of error in the form of deliberate or negligence and there is no justification or excuse for the criminal act he has committed, and if seen from the point of view of his / her accountability, there is only someone who is capable of take responsibility for their actions, where a person is deemed capable of being accountable for their criminal acts. In Law Number 36 of 1999 concerning Telecommunications, it is not clearly regulated how Criminal Liability for Perpetrators of Using Radio Frequency Spectrums without a license, but in the Law contains criminal sanctions where this can be one form of Criminal Liability for Perpetrators, namely by Prison Criminal and Fines.Keywords: Use of Radio Frequency Spectrum without Permit, Criminal Liability
KAJIAN ETIOLOGI KRIMINAL TINDAK PIDANA CRACKING SISTEM OPERASI WINDOWS DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Christiara Febriliani; ' Ismunarno; Diana Lukitasari
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 8, No 3 (2019): DESEMBER
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v8i3.47377

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab dan modus operandi tindak pidana cracking sistem operasi Windows di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang bersifat deskriptif. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah melalui wawancara, kuesioner, dan studi pustaka. Analisis hukum menggunakan metode kualitatif. Tindak pidana cracking merupakan tindak pidana khusus karena diatur di luar KUHP. Tindak pidana cracking sistem operasi Windows telah merugikan pihak pemerintah dan perusahaanMicrosoft. Pengaturan mengenai tindak pidana cracking secara khusus telah diatur dalam Pasal 30 Ayat (3) juncto Pasal 46 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tindak pidana tersebut masih terjadi dan penegakan hukumnya belum optimal karena faktor penyebab dan modus operandi yang belum diteliti secara khusus. Berdasarkan hasil penelitian, faktor penyebab terjadinya  tindak pidana cracking sistem operasi Windows ini adalah karena faktor ekonomi, sosial dan budaya,  masyarakat dan hukum. Tindak pidana cracking ini memiliki modus operandi yang berbeda dari tindak pidana pada umumnya karena menggunakan sarana teknologi yang semakin canggih. Modus operandi yang digunakan terdapat 2 (dua) macam yaitu cracking secara langsung dan tidak langsung.Kata kunci: Cracking, Sistem Operasi Windows, Modus OperandiAbstractThis study aims to determine the causes and modus operandi of the crime of cracking the Windows  operating system in the province of Yogyakarta Special Region. This study is a descriptive empirical research. The research approach uses a qualitative approach. The data used are primary data and secondary data. Collection techniques used were legal materials through interviews, questionnaires, and literature. Legal analysis using qualitative methods. Cracking criminal act is a criminal offense specifically for regulated outside the Criminal Code. The criminal act of cracking the Windows operating system has been detrimental to the government and Microsoft.Arrangements regarding the crime of cracking specifically been regulated in Article 30 Paragraph (3) in conjunction with Article 46 Paragraph (3) of Law No. 11 of 2008 as amended by Act No. 19 of 2016 on Information and Electronic Transactions. The offense is still going on and the law enforcement is not optimal because the causes and modus operandi that has not been specifically studied. Based on the results of the study the underlying causes of the crime of cracking the Windows operating system this is due to economic, social and cultural, and legal communities. This cracking criminal offense has a different modus operandi of criminal acts in general because it uses increasingly sophisticated means of technology. The modus operandi usedthere are two (2) types of cracking directly and indirectly.Keywords: Cracking, Windows Operating System, Modus Operandi
IMPLEMENTASI HUKUM KESEHATAN BAGI NARAPIDANA PENGIDAP PENYAKIT MENULAR BERBAHAYA SEBAGAI BENTUK PEMENUHAN HAK KESEHATAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (HAM) Amalia Rahma Hafidah; Diana Lukitasari; ' Ismunarno
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 9, No 1 (2020): APRIL
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v9i1.47390

Abstract

AbstrakPenelitian ini ditujukan untuk menganalisis implementasi hukum kesehatan di LAPAS Kelas II B Sleman  terhadap Narapidana pengidap penyakit menular berbahaya dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM). Penulis dalam menulis jurnal ini menggunakan metode hukum empiris dengan model penelitian yuridis sosiologis. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif.Sebagai bagian dari WNI Narapidana memiliki HAM sebagai hak konstitusional yang wajib dipenuhi dan dilindungi oleh negara. Hak kesehatan merupakan bagian yang tidak lepas dari HAM, akan tetapi pemenuhan akan hak kesehatan terutama bagi Narapidana pengidap penyakit menular berbahaya walau sudah dilaksanakan, tetapi belum maksimal. Banyak kendala-kendala yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) untuk melakukan upaya kesehatan. Kendala yang paling signifikan dan berdampak cukup besar dengan menimbulkan hambatan lainya adalah masalah kelebihan penghuni di LAPAS atau overcrowded dan juga pelaksanaan hukum kesehatan yang belum teraplikasi dengan baik.Kata kunci : LAPAS; Narapidana; Penyakit Menular; Hukum Kesehatan; HAMAbstractThis research aims to analyze the application of health law in the Class II B Penitentiary in Sleman to  Prisoners with dangerous infectious diseases in the perspective of Human Rights. The author in writing this journal uses empirical legal methods with a sociological juridical research model. This research is descriptive in nature using a qualitative approach. As part of Indonesian citizens, prisoners have human rights as constitutional rights that must be given and protected by the state. The right to health is an important part of human rights, but the granting of health rights especially for prisoners with dangerous infectious diseases is not yet optimal. Many obstacles faced by the Penitentiary to make health efforts. The most significant obstacle and the significant impact of creating other barriers are the problem of overpopulation in prisons or overcrowding and application of health laws that have not been properly implemented.Keywords : Penitentiary; Prisoners; Infectious Diseases; Health Low; Human Right.
KAJIAN ETIOLOGI KRIMINAL TERHADAP PEREDARAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH WANITA (STUDI DI LEMBAGA PEMASYARAKAN WIROGUNAN YOGYAKARTA) RHESITA BUNGA PERMATASARI HARDY; ' Ismunarno
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 6, No 3 (2017): DESEMBER
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v6i3.47742

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab peredaran narkotika yang dilakukan oleh wanita. Penelitian ini meruapakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif, Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah melalui wawancara dan studi pustaka. Analisis bahan hukum menggunakan metode kualitatif. Penyalahgunaan narkotika tidak hanya didominasi oleh pria tetapi juga wanita. Wanita dalam keterlibatannya dalam penyalahgunaan narkotika tidak sebatas hanya sebagai pemakai saja, akan tetapi juga sebagai pengedar maupun kurir. Etiologi kriminal artinya mempelajari sebab timbulnya suatu kejahatan antara lain yang pertama penyebab dalam yang bersumber pada watak seseorang, kedua penyebab luar yang bersumber pada lingkungan seseorang, ketiga penyebab gabungan antara penyebab dari dari dalam dan dari luar, yaitu dari faktor pribadi dan faktor lingkungan. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa faktor yang menyebabkan peredaran narkotika yang dilakukan oleh wanita dapat dianalisa menggunakan dua pendekatan. Faktor intrinsik meliputi faktor agama, keluarga, intelegensia. Sedangkan faktor ekstrinsik meliputi faktor pergaulan / pengaruh lingkungan, pendidikan, ekonomi dan paling dominan adalah faktor keluarga.Kata Kunci: Etiologi, Peredaran Narkotika, Wanita AbstractThis study aim to determine the factors causing the circulation of narcotics conducted by women. This research is an empirical legal research and descriptive law research. The approach of this research is qualitative approaches such as, several things from the respondent, orally or in writing and real behavior. Some types of law material used are the primary law material taken from interview and literature review. The analysis of law material used qualitative method. Abuse of narcotics is not only dominated by men but also women. Women in their involvement in narcotics abuse is not limited to being a user only, but also as a courier. A criminal etiology means to learn about the cause of a crime, among other, the first cause in the source of one’s character, the two external causes that originate in one’s environment, the three cause of combination of causes from within and from outside, that is from personal factors and environmental factors. Based on the results of the research concluded that the factors that lead to abuse narcotics made by women can be analyzed using two approaches. Intrinsic factors include the factors of religion, family and intelegensia. Whereas extrinsic factors include social factors / influences the environment, education and the economy .The most dominant is family factor.Keywords: Ethiology, Narcotics Circulation, Women
Co-Authors ' Supanto Ajeng Sekar Arum Amalia Rahma Hafidah Anggit Dwi Astuti Avadeo Yurist Christiara Febriliani Dhian Widhyastuti Diana Lukitasari Mutaz Afif Ganari Nicodemus Wisnu Pratama RHESITA BUNGA PERMATASARI HARDY Sentika Octa Larasati Vanessa Diah Stefanie