Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL BISNIS STRATEGI Bersatu: Jurnal Pendidikan Bhinneka Tunggal Ika Jurnal Mahasiswa: Jurnal Ilmiah Penalaran dan Penelitian Mahasiswa
Muhammad Ivan
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
STRATEGIC POLICY DIRECTIONS OF MICRO SMALL MEDIUM BUSINESS IN THE DIGITAL ECONOMY ERA Atsari Sujud; Muhammad Ivan
JURNAL BISNIS STRATEGI Vol 31, No 2 (2022): Desember
Publisher : Magister Manajemen, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Undip

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Firms of all sizes, across all sectors, are increasingly equipping their staff with digital tools. Today, over half of firm's employees use computers with Internet access, including Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). The purpose of this study is to determine the impact of digital economy on the MSMEs Performance in Indonesia. This study used a descriptive exploratory and literature review approaches. The theory construct is carried out by referring to several sources, such as books, scientific journals and papers. The results of the study shows that the rapid development of digital technology, apart from being a challenge for the business world, is also a huge opportunity and potential for increasing MSMEs Performance. Another finding is that the need for digital infrastructure development continue to be accelerated the process of using quality and sustainable digital technology. Digital infrastructure will linearly support inclusive and sustainable industrialization to encourage innovation. Recommendations for MSME business development require a long-term MSME development policy scheme to ensure that MSME performance continues to contribute optimally and have signigicant impact on improving the national economy even to the lowest ranks, namely rural communities.
Analisis Implementasi Awal Wajib Belajar 13 Tahun di Kota Cirebon: Tantangan Regulasi, Pembiayaan, dan Tata Kelola Handayani Handayani; Muhammad Ivan
Jurnal Mahasiswa: Jurnal Ilmiah Penalaran dan Penelitian Mahasiswa Vol. 8 No. 1 (2026): Jurnal Mahasiswa Maret 2026
Publisher : Universitas Sains dan Teknologi Komputer

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51903/jippm.v8i1.1541

Abstract

Kebijakan Wajib Belajar 13 Tahun merupakan perluasan mandat negara dalam menjamin hak pendidikan warga negara melalui penambahan satu tahun pendidikan prasekolah sebelum pendidikan dasar. Kebijakan ini secara nasional mulai diimplementasikan pada tahun 2025 dan menuntut kesiapan daerah dalam aspek regulasi, pembiayaan, tata kelola, serta dukungan sosial. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis implementasi awal kebijakan Wajib Belajar 13 Tahun di Kota Cirebon dengan menyoroti kondisi regulasi daerah, komposisi anggaran pendidikan, kesiapan kelembagaan, serta tantangan dan inovasi kebijakan yang berkembang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, melalui wawancara mendalam kepada pemangku kepentingan kunci dan analisis dokumen kebijakan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kota Cirebon memiliki komitmen politik yang relatif kuat terhadap perluasan akses pendidikan, namun masih menghadapi keterbatasan fiskal, belum tersedianya regulasi daerah yang spesifik, serta ketimpangan kewenangan antara pemerintah kota dan provinsi pada jenjang pendidikan menengah. Di sisi lain, sejumlah inovasi seperti penguatan wajib PAUD satu tahun, integrasi data pendidikan, serta kemitraan dengan sektor swasta menjadi modal penting dalam mendukung keberlanjutan kebijakan ini. Artikel ini menyimpulkan bahwa keberhasilan implementasi Wajib Belajar 13 Tahun di Kota Cirebon sangat bergantung pada penguatan regulasi daerah, sinergi lintas pemerintahan, dan optimalisasi pembiayaan berbasis kebutuhan riil daerah
Implementasi Kebijakan Wajib Belajar 13 Tahun di Kabupaten Kulon Progo: Komposisi Anggaran APBD dan Peran PAD Handayani; Muhammad Ivan
Bersatu: Jurnal Pendidikan Bhinneka Tunggal Ika Vol. 4 No. 2 (2026): Maret: Jurnal Pendidikan Bhinneka Tunggal Ika
Publisher : LPPM Politeknik Pratama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51903/bersatu.v4i2.1630

Abstract

Kebijakan Wajib Belajar 13 Tahun (PAUD–SMA) mulai diterapkan secara nasional pada 2025. Kabupaten Kulon Progo telah mempersiapkan beberapa program pendukung, seperti visi “Wajib Belajar 12 Tahun” (2011–2016), wajib PAUD sejak 2020, beasiswa SD/SMP, BOS Daerah, dan rehabilitasi sekolah. Studi deskriptif-kualitatif ini mengevaluasi implementasi kebijakan tersebut di Kulon Progo melalui wawancara pejabat daerah dan analisis dokumen publik. Temuan utama menunjukkan bahwa meski alokasi belanja pendidikan di APBD relatif tinggi (>25%), mayoritas anggaran tersebut (sekitar 80–85%) terserap untuk gaji/tunjangan guru sehingga alokasi program layanan hanya 15–20%. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk pendidikan sangat terbatas (sekitar 19,8% dari total pendapatan daerah). Mekanisme pendanaan alternatif (CSR perusahaan, beasiswa Baznas, BOS Daerah) telah diupayakan. Akses pendidikan menengah di Kulon Progo relatif baik (APM SMP 89%, SMA 82% pada 2020), namun berisiko jika pembiayaan tidak memadai. Rekomendasi meliputi penguatan regulasi lokal, transparansi anggaran, dan strategi fiskal kreatif untuk mendukung keberlanjutan Wajib Belajar 13 Tahun.
Co-Authors Atsari Sujud Handayani Handayani Handayani