Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Qisthosia Equality Before The Law Equality Before The Law
Asrullah Dimas
Unknown Affiliation
Religion Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING YANG TERJADI DI KABUPATEN GOWA hariati hariati; Asrullah Dimas
Equality Before The Law Vol 1 No 1 (2021): EQUALITY BEFORE THE LAW
Publisher : Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (853.181 KB)

Abstract

Artikel ini dilakukan melalui penelitian yuridis di Kabupaten Gowa yang mengkaji berdasarkan pendekatan Yuridis-Empiris Terhadap Tindak Pidana Illegal Logging. Fokus atau objek pada kajian ini adalah Bagaimanakah Penerapan hukum pidana materil terhadap Tindak Pidana Illegal Logging yang terjadi di Kabupaten Gowa dan Bagaiamana pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku Tindak Pidana Illegal Logging yang terjadi di Kabupaten Gowa. Penulis menggunakan data primer dan sekunder sebagai sumber penelitian. Hasil penelitian mempelrihatkan bahwa Penerapan hukum pidana materil terhadapTindak Pidana Illegal Logging yang terjadi di Kabupaten Gowa, Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Huruf c Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHPidana. Pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku Tindak Pidana Illegal Logging yang terjadi di Kabupaten Gowa Ada 3 Unsur yang telah Terpenuhi; yakni Unsur orang persorangan, Unsur dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan prbuatan.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING YANG TERJADI DI KABUPATEN GOWA hariati hariati; Asrullah Dimas
Equality Before The Law Vol 1 No 1 (2021): EQUALITY BEFORE THE LAW
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini dilakukan melalui penelitian yuridis di Kabupaten Gowa yang mengkaji berdasarkan pendekatan Yuridis-Empiris Terhadap Tindak Pidana Illegal Logging. Fokus atau objek pada kajian ini adalah Bagaimanakah Penerapan hukum pidana materil terhadap Tindak Pidana Illegal Logging yang terjadi di Kabupaten Gowa dan Bagaiamana pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku Tindak Pidana Illegal Logging yang terjadi di Kabupaten Gowa. Penulis menggunakan data primer dan sekunder sebagai sumber penelitian. Hasil penelitian mempelrihatkan bahwa Penerapan hukum pidana materil terhadapTindak Pidana Illegal Logging yang terjadi di Kabupaten Gowa, Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Huruf c Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHPidana. Pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku Tindak Pidana Illegal Logging yang terjadi di Kabupaten Gowa Ada 3 Unsur yang telah Terpenuhi; yakni Unsur orang persorangan, Unsur dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan prbuatan.
Analisis Hukum Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Tindak Pidana Korupsi: Legal Analysis of Remission for Prisoners Convicted of Corruption Syah, syawal Amirul; Asrullah Dimas; Mirnayanti; Sri Hasrina; Inda Sari Palinrungi; Nur Akifah Janur
QISTHOSIA : Jurnal Syariah dan Hukum Vol. 6 No. 1 (2025)
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46870/jhki.v6i1.1566

Abstract

This study aims to analyze the juridical aspects of granting remissions to prisoners convicted of corruption crimes, focusing on the legal requirements and their alignment with Indonesian law. The primary questions addressed include the conditions under which remissions are granted, particularly within a moratorium framework, and how these legal regulations synchronize with other relevant laws in Indonesia’s legal system. The research employs a normative legal methodology, reviewing relevant legal materials, theories, principles, and regulations related to the issue. The main findings reveal that the legal requirements for remissions are stipulated in several government regulations, with notable differences between criteria for ordinary and extraordinary crimes, specifically for corruption offenses where stricter conditions are applied, complicating prisoner eligibility. Additionally, legal inconsistencies exist because the moratorium on remission for corruption prisoners conflicts with constitutional provisions and human rights laws. The study emphasizes the urgent need to revise existing regulations to prevent unconstitutional policies, advocating that the government, especially the Ministry of Law and Human Rights, should adhere to principles of correctional principles and human rights in the formulation of policies regarding prisoner development. The results contribute to ongoing debates on legal reforms and the protection of human rights within Indonesia’s correctional system, highlighting the importance of harmonized legal frameworks that respect constitutional and human rights standards.
Co-Authors hariati hariati Inda Sari Palinrungi Mirnayanti Nur Akifah Janur Sri Hasrina syawal amirul syah