Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.882
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Qisthosia Panrita Inovasi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Hukum dan Keadilan
syawal amirul syah
Univeristas Almarisah Madani
Religion Humanities Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Gerakan Masyarakat Melawan Narkotika di SMA Negeri 2 Maros Kecamatan Camba syawal amirul syah; Mirnayanti Mirnayanti; Sri Hasrina; Inda Sari Palinrungi; Husnul Hatima; Khaiuddin Khaiuddin; Fhahri Mubarak; Saldi Hapiwaty
Panrita Inovasi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 3, No 1 June 2024
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56680/pijpm.v3i1.62861

Abstract

Masa remaja, yang berlangsung dari sekitar usia 11 atau 12 tahun hingga sekitar 20 tahun, merupakan periode peralihan di antara masa kanak-kanak dan dewasa. Selama fase perkembangannya, remaja dihadapkan pada tugas-tugas tertentu yang harus mereka selesaikan. Mereka sering merasakan tekanan untuk memenuhi standar dan harapan sosial dari kelompok mereka. Jika mereka tidak berhasil menyelesaikan tugas-tugas tersebut, mereka cenderung melihat hidup sebagai penderitaan dan tidak menyenangkan, yang bisa mendorong mereka melakukan perilaku-perilaku seperti melukai diri sendiri, melarikan diri dari keluarga dan tanggung jawab, terlibat dalam pergaulan bebas, atau bahkan terjerumus ke dalam penggunaan alkohol dan obat-obatan terlarang, termasuk narkotika dan psikotropika. adapaun metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini yaitu penyuluahan atau sosialisasi. hasil yang diharapkan dari kegiatan yaitu meningkatnya pengetahuan dan kesadaran remaja terkait bahaya penyalahgunaan narkoba.
The Nature of Law Enforcement of Illegal Fishing in Indonesia After The Establishment of The Employment Law Muhammad Fauzi Ramadhan; Said, Muhammad Fachri; Syah, Syawal Amirul
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 6 No 2 (2024): Government Policy and Its Implementation to Maintain the Stability of the Nation
Publisher : Department of Law, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v6i2.48903

Abstract

This research aims to analyze and find out the reality of the enforcement of illegal fishing law in Indonesia as well as the enforcement of illegal fisheries law in indonesia after the introduction of the Ciptaker Act. The type of research used is normative research, i.e. research with legislative approaches and supporting literature as research source material. The results of the study indicate that (1) the enforcement of the law of illegal fishing in Indonesia as well as enforcing the law on illegal fisheries in Indonesia after the creation of the Ciptaker Act, is basically aimed at protecting fishing resources,ining the sustainability of the marine environment, and ensuring that seafood can be sustainably utilized by future generations. (2) The enforcement of illegal fishing laws in Indonesia after the introduction of the Ciptaker Act, there are some changes in regulations that affect the enforcing of illegal fisheries law in Indonesia.
Legal Analysis of Offense: The Hate Speech of Religion And Denominations Syah, Syawal Amirul; Said, Muhammad Fachri; Ramadhan, Muhammad Fauzi
Jurnal Hukum dan Keadilan Vol. 1 No. 4 (2024): JHK-June
Publisher : PT. Hafasy Dwi Nawasena

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61942/jhk.v1i4.211

Abstract

The purposes of this research are 1) to know and analyze the law enforcement for hate speech against religions and denominations in Indonesia, 2) to know and analyze the factors which influence the law enforcement for hate speech against religions and denominations in Indonesia. The research used an empirical method that reviewed the processing and functioning of law in society, specifically analyzing the law enforcement for hate speech against religions and denominations in Makassar, Polrestabes, and Pengadilan Negeri Makassar. The result of this research shows that the law enforcement for hate speech against religions and denominations in Indonesia is still ineffective, with numerous instances of hate speech occurring without any affirmative action from law enforcement agencies. Additionally, the police have been unsuccessful in enforcing the law against hate speech, and there is a lack of regulations governing hate speech against religions and denominations. The society's black-and-white mindset, which separates religious affairs from state affairs, also contributes to this issue. The recommendations are, 1) the apparatus must have an active role to get through the spread of hate speech against religions and denominations, in particular under Circular No SE/ 06 / X /2015 about handling hate speech as a procedure, 2) construct particular rules about speech and preaching involving religion and denominations, 3) create particular rules for hate speech against religions and denominations to determine any hate speech that will be determined.
EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENODAAN AGAMA MELALUI MEDIA SOSIAL Syah, Syawal Amirul; Said, Muhammad Fachri; Ramadhan, Muhammad Fauzi
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 19, No 1 (2024)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v19i1.62862

Abstract

Kejahatan penodaan agama dipandang dari sudut kebebasan berekspresi dan kebebasan berpendapat. Demokratisasi yang telah melewati batas privat dalam diri setiap individu telah menjadikan penistaan agama sebagai sebuah dilema antara kebebasan berpendapat dan tindak pidana. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan: (1) Menganalisis dan menjelaskan penerapan peraturan hukum dan undang-undang terkait penodaan agama melalui media sosial. (2) Menganalisis dan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya penodaan agama melalui media sosial. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, bertujuan untuk mengungkap fakta-fakta lapangan yang terjadi di masyarakat. Lokasi penelitian mencakup media sosial dan Polrestabes Kota Makassar. Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer berupa hasil observasi langsung di lapangan, serta data sekunder berupa dokumen dan jurnal-jurnal ilmiah. Data tersebut dianalisis menggunakan metode kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskripsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pasal 4 Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/PNPS 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama sebagai aturan umum, serta Pasal 28 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai aturan khusus, telah dilaksanakan oleh penegak hukum. Tujuannya adalah untuk menciptakan sarana publik yang mempromosikan toleransi antar umat beragama berdasarkan Pancasila sebagai konstitusi negara secara serius dan bertahap.Disarankan agar pemerintah melakukan pengawasan ketat terhadap penggunaan teknologi informasi. Langkah ini bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi tindakan penistaan agama melalui media online secara efisien dan efektif. Selain itu, penting untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya berpikir dan berekspresi dengan baik dan benar. Pengawasan yang ketat dan edukasi yang tepat, diharapkan dapat mengurangi penodaan agama di media sosial dan menjaga kerukunan antar umat beragama di Indonesia. 
Analisis Hukum Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Tindak Pidana Korupsi: Legal Analysis of Remission for Prisoners Convicted of Corruption Syah, syawal Amirul; Asrullah Dimas; Mirnayanti; Sri Hasrina; Inda Sari Palinrungi; Nur Akifah Janur
QISTHOSIA : Jurnal Syariah dan Hukum Vol. 6 No. 1 (2025)
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46870/jhki.v6i1.1566

Abstract

This study aims to analyze the juridical aspects of granting remissions to prisoners convicted of corruption crimes, focusing on the legal requirements and their alignment with Indonesian law. The primary questions addressed include the conditions under which remissions are granted, particularly within a moratorium framework, and how these legal regulations synchronize with other relevant laws in Indonesia’s legal system. The research employs a normative legal methodology, reviewing relevant legal materials, theories, principles, and regulations related to the issue. The main findings reveal that the legal requirements for remissions are stipulated in several government regulations, with notable differences between criteria for ordinary and extraordinary crimes, specifically for corruption offenses where stricter conditions are applied, complicating prisoner eligibility. Additionally, legal inconsistencies exist because the moratorium on remission for corruption prisoners conflicts with constitutional provisions and human rights laws. The study emphasizes the urgent need to revise existing regulations to prevent unconstitutional policies, advocating that the government, especially the Ministry of Law and Human Rights, should adhere to principles of correctional principles and human rights in the formulation of policies regarding prisoner development. The results contribute to ongoing debates on legal reforms and the protection of human rights within Indonesia’s correctional system, highlighting the importance of harmonized legal frameworks that respect constitutional and human rights standards.
Co-Authors Asrullah Dimas Fhahri Mubarak Hapiwaty, Saldi Husnul Hatima Inda Sari Palinrungi Inda Sari Palinrungi Khaiuddin Khaiuddin Mirnayanti Mirnayanti Mirnayanti Muhammad Fachri Said Muhammad Fauzi Ramadhan Nur Akifah Janur Ramadhan, Muhammad Fauzi Sri Hasrina Sri Hasrina