Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.92
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmu Hukum The Juris JURNAL USM LAW REVIEW Jurnal Kewarganegaraan Jurnal SUBLIMAPSI Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
Muhammad Abas
Unknown Affiliation
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Body Image dengan Perilaku Diet pada Remaja Perempuan Putri Karunia Nursyahban; Muhammad Abas; Sitti Mikarna Kaimuddin
Jurnal Sublimapsi Vol 4, No 2 (2023): Jurnal Sublimapsi
Publisher : Jurusan Psikologi FKIP Universitas Halu Oleo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36709/sublimapsi.v4i2.29262

Abstract

Pada masa remaja terjadi pertumbuhan dan perkembangan pada fisik, kognitif, sosial, dan emosional. Perubahan fisik pada masa remaja menjadi salah satu sumber permasalahan utama yang dihadapi remaja, khususnya remaja perempuan yaitu permasalahan berat badan dan penampilan diri sehingga membuat remaja memperhatikan bentuk tubuh dan membangun body image nya. Kepedulian terhadap penampilan dan body image yang ideal mendorong remaja melakukan perilaku diet untuk mendapatkan bentuk tubuh yang diinginkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara body image dengan perilaku diet pada remaja perempuan di SMK Negeri 3 Kendari. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan Teknik purposive sampling dengan kriteria populasi yaitu melakukan perilaku diet sehingga diperoleh sampel sebanyak 55 orang dari 410 populasi remaja perempuan di SMK Negeri 3 Kendari. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian korelasional. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan skala psikologi, yaitu skala perilaku diet dan skala body image. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan Uji korelasi Pearson’s Product Moment. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang negatif antara body image dengan perilaku diet pada remaja perempuan di SMK Negeri 3 Kendari.
ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NOMOR: 11/PID.PRA/2022/PN. KARAWANG TENTANG PENYIDIKAN YANG TIDAK SAH SEBAGAI ALASAN PENGAJUAN PRAPERADILAN YANG PUTUSANNYA DIKABULKAN HAKIM Sugiyarto, Luwih Damar Luluk; Deny Guntara; Muhammad Abas
The Juris Vol. 7 No. 1 (2023): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/juris.v7i1.696

Abstract

This study aims to ascertain whether an investigation is appropriate as a basis for pretrial submissions on the validity of suspects and/or immoral acts, and whether the judge's considerations are appropriate in imposing a sentence. bad decision. refers to kuhap as a benchmark. This research uses normative legal methods, and the literature collected using case studies examines cases against decisions The power of law remains against the decision. The results showed that the Reported Party's interview was invalid, because the Reported's interview did not contain an interview protocol. There is no documentary evidence of the investigator's planned investigation of the case, which has been made public. attention when carrying out a case title without summoning the police oversight function, the complainant was not notified, and the complainant was not ordered to open an investigation, so that it was observed and determined that the Petitioner did not meet material and formal aspects. Based on the reasons the applicant submitted a pretrial and the considerations of the pretrial judge, it was decided that Asep Aang Rahmatullah was recognized as a plaintiff against the Karawang Police Chief, Head of Criminal Investigation Unit of the Karawang Police. Karawang Police as a defendant at the Karawang District Court. Decision on Case Number: 11/Pid.Pra/2022/PN. Karawang that the determination of the suspect is illegal according to law and is not legally binding
Kepastian Hukum terhadap Penolakan Permohonan Eksekusi Lelang (Study Kasus terhadap Puttusan Serta Merta Pengadilan Negeri Karawang Nomor: 36/PDT.G/2013/PN.KRW) Susilawati; Yuniar Rahmatiar; Muhammad Abas
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i1.5143

Abstract

Keputusan dianggap dapat diberlakukan jika dapat diberlakukan tanpa para pihak yang bersengketa perlu menunggu keputusan berikutnya atau bentuk upaya hukum lainnya. Ini diizinkan untuk Art. 189(3) Voorde Buitengewesten (RBg) dan Art. 178(3) Herziene Inlandsch Reglement (HIR). Jelas terlihat bahwa kebebasan hakim terbatas pada kemampuan untuk menyelesaikan setiap masalah yang dibawa oleh para pihak dan kemudian mencapai kesimpulan. Temuan penelitian ini memiliki potensi untuk memberikan kontribusi yang signifikan. Secara teoritis, jalur penyelidikan ini berkontribusi pada perluasan pengetahuan hukum seseorang, khususnya pemahaman seseorang tentang hukum acara perdata. Ketidakpastian target eksekusi, transfer ke pihak lain, sertifikat yang baru diterbitkan, perlawanan dari pihak yang kalah, dan faktor lainnya adalah contoh masalah yang mungkin muncul selama proses eksekusi. Pada saat yang sama, kesulitan yang harus diatasi dari segi hukum adalah menentukan apakah pihak yang kalah akan melakukan upaya hukum untuk mempertimbangkan kembali. Pihak ketiga telah menyuarakan penentangannya (derden verzet) Putusan hakim bukanlah penghukuman; sebaliknya, itu bersifat demokratis dan konstitusional karena menyangkal sebagian atau seluruh hak pihak ketiga. Pasal ini mengambil apa yang dikenal dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan yang berpijak pada konsep disiplin hukum sebagai seperangkat aturan (norma/dassoleum) yang berlaku bagi masyarakat. Dalam contoh khusus ini, hukum acara perdata digunakan sebagai dasar untuk pendekatan ini. Kata Kunci: Eksekusi; Hambatan; Putusan serta-merta
Relevansi Instrumen Hak Asasi Manusia Internasional Terhadap Pelindungan Hukum Pekerja Migran Perempuan Indonesia Di Negara Tujuan Muhammad Abas; Wike Nopianti
Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Vol. 3 No. 6 NOVEMBER 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

BNP2TKI data shows that since the 1990s, Indonesian migrant workers have been predominantly women, comprising 69–75% annually. This study applies a normative juridical method with a gender-sensitive legal analysis approach to examine international legal norms and their responses to the vulnerabilities of women migrant workers. The findings reveal that states’ positive obligations have instead created loopholes to evade responsibility through legal techniques and jurisdictional complexities. Diplomatic protection, which should safeguard citizens abroad, has shifted into a bargaining tool in bilateral relations that prioritize economic-political interests over human rights. ASEAN cooperation likewise emphasizes economic integration rather than human rights protection, as reflected in the ASEAN Consensus, which is declarative rather than binding. Both national and regional implementation demonstrate a significant gap between normative commitments and practical realities, driven by states’ structural resistance, economic-political conflicts of interest, and paternalistic-formalistic approaches that fail to address systemic vulnerabilities rooted in gender and migrant status. This crisis of legitimacy within international human rights instruments reflects a structural failure of protection systems that rely too heavily on the state as the primary actor, even though states are often perpetrators or enablers of exploitation.
Legitimasi Penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah di Wilayah Perairan Laut dalam Hukum Agraria Indonesia Naufal Rodiyatul Maula; Yuniar Rahmatiar; Muhammad Abas; Suyono Sanjaya
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 8 No. 3 (2025): DECEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v8i3.12332

Abstract

This research examines the legality of issuing ownership certificates (SHM) and building use rights (HGB) in marine areas, a practice that continues to appear in land administration despite the absence of a clear legal foundation. The fundamental problem is seen in the inconsistency between the Basic Agrarian Law, the legal regime governing marine spatial areas, and administrative practices that treat the sea as if it were eligible to become an object of land rights. Using a normative juridical technique with statutory and conceptual approaches, complemented by an examination of relevant administrative practices, this study assesses the compatibility of such certifications with the principle of legal certainty. The findings indicate that marine waters do not meet the criteria required to constitute a purpose of land rights, making the issuing of SHM/HGB in these locations legally defective and susceptible to cancellation through internal administrative correction or judicial review before the administrative court. Another finding highlights the legal uncertainty faced by certificate holders and third parties due to the inherently non-privatizable nature of marine areas. The originality of this research resides in its comprehensive investigation of the discord between agrarian and maritime legal regimes and its proposed regulatory reforms to prevent the recurrence of land-rights certification in marine spaces.   Penelitian ini mengkaji legalitas penerbitan Meskipun tidak memiliki landasan hukum yang jelas, sertifikat hak milik (SHM) dan hak guna bangunan di perairan laut masih banyak digunakan dalam prosedur administrasi pertanahan. Permasalahan utamanya terlihat pada ketidaksinkronan antara Undang-Undang Pokok Agraria, rezim hukum ruang laut, serta kewenangan administrasi pertanahan yang memperlakukan laut seolah-olah dapat menjadi objek hak atas tanah. Penelitian ini menggunakan teknik yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta mengevaluasi prosedur administratif penting untuk menilai kepatuhannya terhadap asas kepastian hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa laut tidak memenuhi kualifikasi sebagai objek hak atas tanah sehingga penerbitan SHM/HGB di wilayah tersebut merupakan tindakan administratif yang tidak sah dan berpotensi dibatalkan melalui mekanisme koreksi internal maupun peradilan tata usaha negara. Temuan lainnya adalah adanya risiko ketidakpastian hukum bagi pemegang sertifikat dan pihak ketiga akibat status objek yang tidak dapat dilekati hak privat. Orisinalitas penelitian ini terletak pada investigasi lengkap tentang ketidaksesuaian antara undang-undang pertanian dan kelautan serta rekomendasi penataan regulasi yang dapat mencegah berulangnya penerbitan hak atas tanah di wilayah laut.
Co-Authors Deny Guntara Naufal Rodiyatul Maula Putri Karunia Nursyahban Sitti Mikarna Kaimuddin Sugiyarto, Luwih Damar Luluk Susilawati Suyono Sanjaya Wike Nopianti Yuniar Rahmatiar