Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.609
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmu Hukum The Juris Unes Law Review Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Buana Ilmu JURNAL USM LAW REVIEW Justisi : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Ekonomi Jurnal Info Sains : Informatika dan Sains Collegium Studiosum Journal Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Journal of Law, Poliitic and Humanities Jurnal Buana Pengabdian
Yuniar Rahmatiar
Unknown Affiliation
Religion Humanities Automotive Engineering Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Medicine & Pharmacology Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 22 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 22 Documents
Search

 1   2   3 
PENGELOLAAN LIMBAH MEDIS COVID 19 MELALUI KEARIFAN LOKAL Diah Pudjiastuti; Yuniar Rahmatiar; Deny Guntara
Justisi: Jurnal Ilmu Hukum Vol 6 No 2 (2021): Justisi: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36805/jjih.v6i2.1919

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa yang menjadi kendala pemerintahdalam pengelolaan limbah medis Covid-19 melalui kearifan local dan untuk mengetahuiupaya-upaya apa saja yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam rangka pengelolaanlimbah medis Covid 19 melalui kaerifan local. metode studi literatur dengan menelaahsumber-sumber referensi sebagai data sekunder tentang kearifan local dalam pengelolaanlimbah medis Covid 19. Hasil penelitian menunjukan bahwa di lapanagan masih terdapatkendala dalam pengelolaan limbah medis COVID-19 melalui kearifan local. Berdasarkanhal tersebut maka harus ada upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam rangkapengelolaan limbah medis COVID-19 yaitu mengakomodirnya dalam peraturan daerah danmelakukan penyuluhan, serta adanya peran subervisi dalam meningkatkan peran sertamasyarakat dalam rangka pengelolaan limbah medis COVID-19 melalui kearifan lokal Kata Kunci : Limbah Medis, Covid 19, Kearifan Lokal The purpose of this study is to find out what are the government's obstacles in managingCovid-19 medical waste through local wisdom and to find out what ef orts the governmentmust make in the context of managing Covid-19 medical waste through local wisdom. method of literature study by examining reference sources as secondary data on localwisdom in the management of Covid 19 medical waste. The results show that in the fieldthere are still obstacles in the management of COVID-19 medical waste through localwisdom. Based on this, ef orts must be made by the government in the context of managingCOVID-19 medical waste, namely accommodating it in regional regulations andconducting counseling, as well as the role of supervision in increasing communityparticipation in the management of COVID-19 medical waste through localwisdom. Keywords: Legal protection; Traditional Knowledge; Copyrights
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA ADAT BUDAYA CAROK MADURA AKIBAT PERSELINGKUHAN BERDASARKAN PASAL 338 TENTANG PEMBUNUHAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 14/ PID.B/ 2020/PN.BKL) Moh. Shofi Anan; Yuniar Rahmatiar; Muhamad Abas
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 6, No 2 (2023): 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v6i2.248-261

Abstract

Carok adalah pertengkaran dengan menggunakan kekerasan yang masih digunakan oleh suku Madura, pada umumnya faktor terjadinya atau disebabkan karena persoalan harga diri. Carok sebagai institusionalisasi kebengisan dari suku Madura yang berbentuk sebagai tindak pembunuhan menggunakan senjata tajam, yang dapat dikenal dengan istilah clurit. Yang dilakukan oleh laki-laki terhadap laki-laki lain yang telah dianggap telah melakukan pelecehan terhadap harga diri. Rumusan masalah tulisan ini adalah bagaimana tinjauan yuridis terhadap tindak pidana adat budaya carok Madura akibat perselingkuhan berdasarkan pasal 338 KUHP pembunuhan studi putusan 14-pid.b-2020-pn-bkl. Jenis penelitian ini, yaitu data sekunder yang diperoleh dari peraturan perundang- undangan, buku, jurnal dan dokumen lainnya. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik dengan mengumpulkan data yang valid melalui sumber-sumber terpercaya. Analisis data menggunakan metode kualitatif. Kesimpulan penelitian ini yaitu ketentuan mengenai carok telah tercantum di kitab undang undang hukum pidana selain itu hakim dalam menjatuhkan putusan terkait studi studi putusan 14-pid.b-2020-pn- bkl sudah tepat dengan memenuhi unsur-unsur yang termuat dalam Kitab Undang–Undang Hukum Pidana. 
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBELIAN BARANG ELEKTRONIK REKONDISI Amarulazhar, Amar; Yuniar Rahmatiar; Muhamad Abas
Collegium Studiosum Journal Vol. 6 No. 2 (2023): Collegium Studiosum Journal
Publisher : LPPM STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/csj.v6i2.955

Abstract

This study aims to determine the position of the parties in purchasing electronic reconditioned goods and the mechanisms for purchasing reconditioned electronic goods as well as legal protection for consumers in purchasing electronic reconditioned goods. The research method used in this study is a normative juridical approach, namely a legal approach that is carried out by examining the rules or rules that relate to the purchase of reconditioned electronic goods, from the perspective of consumer protection law, by studying literature or by reading, quoting and studying theory. related to the problem being studied. Then the main data used is secondary data and supporting data is primary data. The data analysis technique in this study uses the interpretation method, which contains opinions or theoretical views on something, in this case of course the theoretical views refer to applicable laws and regulations, books, journals, decisions and other sources that can be accounted for. By looking at the results and discussion, it can be concluded that the position of the parties in purchasing electronic reconditioned goods is unbalanced, in which case the consumer is in a weak position. The mechanism for buying electronic refurbished goods is the same as buying and selling in general.
IMPLEMENTASI KAJIAN HUKUM MENGENAI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 PASAL 2 AYAT 1 MENGENAI HUKUM PERNIKAHAN BEDA AGAMA PADA MASYARAKAT KABUPATEN KARAWANG Rizki Mohamad Eka Marsa Sadjat; Rian Rahadian; Yuniar Rahmatiar; Yudi Firmansyah
JURNAL BUANA PENGABDIAN Vol 6 No 2 (2024): JURNAL BUANA PENGABDIAN
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Universitas Buana Perjuangan Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36805/jurnalbuanapengabdian.v6i2.7960

Abstract

Sumber-sumber hukum yang murni dan tidak bisa dirubah dengan dihubungkan dengan aspek manfaat untuk pengetahuan masyarakat, dimana melalui pengabdian ini bertujuan memberikan wawasan terhadap masyarakat Kabupaten Karawang khususnya mengenai hukum pernikahan beda agama berdasarkan pasal 2 ayat 1. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif melalui studi literatur secara murni. Adapun hasil pengabdian bahwa Implementasi Kajian Hukum Mengenai Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pada Pernikahan Beda Agama di Masyarakat dimana pernikahan hanya dianggap sah apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan agama dan kepercayaan masing-masing pasangan
Tinjauan Normatif Tentang Tanggung Jawab Direksi Terhadap Karyawan yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Memberikan Diskon Secara Sepihak Ditinjau Dari Doktrin Piercing The Corporate Veil dan Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang P Haetami, Vikri; Abas, Muhamad; Yuniar Rahmatiar; Lubis, Adyan
UNES Law Review Vol. 6 No. 3 (2024): UNES LAW REVIEW (Maret 2024)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i3.1804

Abstract

In Law No. 40 of 2007 concerning limited liability companies, the responsibilities of a director are regulated, but the directors of PT. Antam acted in bad faith in holding its employees accountable for their actions. This research uses normative juridical qualitative research methods. Based on the findings of the discussed research, it can be inferred that the implementation of Article 97, paragraph 3 of Law No. 40 of 2007 regarding Limited Liability Companies, which holds every director fully liable for company losses if proven guilty or negligent in fulfilling their duties as outlined in paragraph 2, is yet to be fully enforced. The decision of the Panel of Judges in this case does not take into account the doctrine of Piercing the Corporate Veil for directors to be responsible for the actions of their employees. As a result, employees who are under the responsibility of the directors are jointly and severally responsible with the Company's directors. The judge's considerations at the cassation level court imposed punishment not only on the PT. Antam, but rather the employees of PT. Antam was also given sanctions jointly and severally with PT. According to the author's analysis, Antam is not in accordance with the Piercing The Corporate Veil doctrine, where responsibility should be delegated entirely to the company's directors. Basically, the Piercing the Corporate Veil doctrine is a doctrine that imposes full responsibility on the company or company directors for certain things.
Analisis Perbandingan Hukum Pernikahan Beda Agama Berdasarkan Persfektif Hukumdan Agama Rizki Mohamad Eka Marsa Sadjat; Rian Rahadian; Yuniar Rahmatiar
BUANA ILMU Vol 8 No 2 (2024): Buana Ilmu
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Universitas Buana Perjuangan Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36805/bi.v8i2.7904

Abstract

Adanya perbedaan persepsi hukum mengenai pernikahan beda agama dari berbagai persfektif, namun pada penelitian ini akan mengkaji hukum pernikahan beda agama berdasarkanhukumdan agama. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif termasuk kualitatif melalui studi literatur, dimana peneliti mengumpulkan literatur sebagai bahan bahasandalammembandingkan hukum pernikahan dari segi hukum positif maupun pandangan agama. Secararegulatif di Indonesia, pernikahan beda agama tidak memiliki kekuatan hukum. Hal ini dikarenakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi HukumIslam sebagai hukum positif melarang pernikahan beda agama. Berdasarkan undang-undangtersebut, Kantor Urusan Agama (KUA) maupun Catatan Sipil tidak akan melakukan pencatatanadministratif atas peristiwa nikah beda agama. Ini berarti bahwa meskipun pernikahanbedaagama mungkin dilakukan secara adat atau kepercayaan pribadi, secara hukumnegara, pernikahan tersebut tidak diakui dan tidak memiliki akibat hukum yang sah.
Legal Protection for Consumers against Misleading Advertising According to the Perspective of the Laws in Force Yuniar Rahmatiar
Jurnal Info Sains : Informatika dan Sains Vol. 14 No. 04 (2024): Informatika dan Sains , 2024
Publisher : SEAN Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Misleading advertising is an action that can harm consumers, both financially and psychologically, because the information conveyed is not in accordance with the facts or misleads public perception. Based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, consumers have the right to obtain correct, clear, and honest information regarding the conditions and guarantees of the goods and/or services purchased. This study aims to analyze legal protection for consumers who are victims of misleading advertising (misleading This study uses a normative legal method with a legal approach (advertising) according to the perspective of the applicable laws and regulations in Indonesia. The results of the study indicate that legal protection for consumers from misleading advertisements in Indonesia is regulated by various laws, such as Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection, Law No. 32 of 2002 concerning Broadcasting, and Law No. 40 of 1999 concerning the Press. However, although there are regulations prohibiting the dissemination of misleading information, the main challenge in its implementation lies in the fragmentation of regulations spread across various laws that are often unsynchronized and less detailed in providing sanctions. This makes the application of the rules inconsistent, so that business actors can take advantage of legal loopholes to spread inaccurate advertisements. Weak law enforcement by related institutions such as the National Consumer Protection Agency and the Indonesian Broadcasting Commission, as well as the lack of coordination between institutions, worsen the situation. In addition, low consumer legal awareness makes them less aware of their rights, so that misleading advertising practices continue without much challenge. The development of digital technology also adds to the complexity of supervision because advertisements are now distributed more widely and quickly through online platforms, which are not always easy to monitor by traditional regulators.
Legal Protection Of Consumers Against Misuse Of Personal Data By Business Actors In The Digital Era Yuniar Rahmatiar
Jurnal Ekonomi Vol. 13 No. 03 (2024): Jurnal Ekonomi, Edition July -September 2024
Publisher : SEAN Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Amidst the rapid development of information technology, consumer personal data has become a very valuable asset for business actors, but this also increases the risk of misuse. This study aims to analyze various forms of Consumer Legal Protection against Misuse of Personal Data by Business Actors in the Digital Era. The research method used is normative juridical with a legislative approach and case studies. The research results show that the misuse of personal data by business actors in the digital era poses serious risks to consumers, including unauthorized data collection, fraud, and discrimination, which can damage the trust and reputation of the company. The losses from this abuse are not only financial, but also emotional and reputational, impacting individuals' mental health and their access to financial services. In Indonesia, consumer legal protection against personal data abuse is regulated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection, which affirms the individual's right to feel safe. Controllers and processors of personal data are responsible for maintaining the confidentiality and integrity of data, while the appointment of a competent data protection officer is essential to ensure compliance with regulations and minimize violations. Through these steps, it is hoped that personal data protection can be implemented effectively, creating a safe digital environment and increasing consumer trust .
Juridical Review of Seller's False Information in Villa Sale and Purchase Transactions Resulting in Consumer Losses Based on Law No. 8. Year 1999 concerning Consumer Protection Monica Dian Ekasari; Yuniar Rahmatiar; Muhamad Abas
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 4 No. 6 (2024): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities (September-October 2024)
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v4i6.697

Abstract

False information is any information that is deliberately conveyed with the aim  of  misleading  or  manipulating  the recipient  of  the information.  This practice can occur under consumer protection law, including in advertising, selling products or services, and various other forms of communication. False information often goes against the principles of honesty, transparency and integrity in communication. The case that occurred in decision number 57/Pdt.G/2021/PN.Cbi was the sale of a villa or called Villa NE-21. The practice of buying and selling Villa NE-21 was carried out not according to procedures, namely providing false information to consumers, this is serious violations of consumer protection principles and applicable laws. This research adopts two main methods, namely normative juridical and analytical descriptive approaches. PPJB NE-21 which has been signed by the plaintiff and defendant can be said to be null and void due to false information carried out by the seller in the sale and purchase transaction of Villa NE-21. According to the author's analysis, the verdict read out by the panel of judges is in accordance with statutory provisions. In article 19 of the UUPK it is explained that business actors must be responsible for all forms of losses experienced by consumers, and the form of responsibility carried out by business actors can be converted into money.
PENGARUH EMISI INDUSTRI RUMAHAN TERHADAP POLUSI UDARA DAN UPAYA UNTUK PEMULIHAN KUALITAS UDARA DI KARAWANG AKIBAT EMISI INDUSTRI Yuniar Rahmatiar
JURNAL BUANA PENGABDIAN Vol 7 No 1 (2025): JURNAL BUANA PENGABDIAN
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Universitas Buana Perjuangan Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36805/jurnalbuanapengabdian.v7i1.9944

Abstract

Di Indonesia, sektor energi migas memainkan peran sentral dalam perekonomian, menjadi penukar mata uang dan pemasok utama energi. Dengan pertumbuhan konsumsi energi yang signifikan, produksi minyak dan gas bumi menghasilkan emisi gas berlebih yang dapat mempengaruhi lingkungan dan kesehatan masyarakat. PT Pertamina Patra Niaga Fuel Terminal Cikampek, sebagai salah satu fasilitas penyimpanan dan distribusi bahan bakar terbesar di Karawang, berperan penting dalam rantai pasokan energi nasional. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dampak lingkungan dari operasi Depo Pertamina Dawuan, terutama terkait dengan emisi polutan udara seperti senyawa organik mudah menguap, benzena, sulfur dioksida (SO₂), nitrogen oksida (NOₓ), serta partikulat (PM10 dan PM2.5). Ada 3 proses penting dalam proses distribusi BBM, yaitu proses eksplorasi dan produksi, proses pemasaran yang meliputi penerimaan, penimbunan, dan penyaluran BBM, dan yang terakhir adalah proses penggunaan oleh Masyarakat. Dalam hal ini Fuel Terminal Cikampek adalah tempat yang bertugas dalam proses pemasaran.
Co-Authors , Muhamad Abas Abas, Muhamad Adyan Lubis Ahmad Sopian Sauri ahmad yunianto Amarulazhar, Amar Deny Guntara Diah Pudjiastuti Dian Widyaningrum, Dian Haetami, Vikri Jihan Abya Lidya Nuraeni Lubis, Adyan Moh. Shofi Anan Monica Dian Ekasari Muhamad Abas Muhammad Abas Narya Suryadi Narya, Narya Suryadi Naufal Rodiyatul Maula Rian Rahadian Rizki Mohamad Eka Marsa Sadjat Susilawati Suyono Sanjaya Wahyu Danang Setiadi Yudi Firmansyah