Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.983
P-Index
This Author published in this journals
All Journal ARRUS Journal of Social Sciences and Humanities Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Jurnal Pendidikan Indonesia (Japendi)
Gunardi Lie
Universitas Tarumanagara, Indonesia
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Legal Protection Bumi Putera Joint Life Insurance Policyholders Khanifa Fauziah; Gunardi Lie; Moody Rizqy Syailendra
ARRUS Journal of Social Sciences and Humanities Vol. 3 No. 2 (2023)
Publisher : PT ARRUS Intelektual Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35877/soshum1710

Abstract

This study aims to examine the legal protection provided to customers of life insurance policyholders in Bumi Putera, focusing on product transparency, fair and fast claim procedures, as well as appeal and lawsuit procedures. The method used field research with a qualitative approach through in-depth interviews with customers and related parties in Bumi Putera. The data collection techniques used were document studies and in-depth interviews. The collected data were analyzed by qualitative analysis methods, namely data reduction, data presentation, and conclusions. This research is expected to provide useful recommendations for Bumi Putera in improving legal protection for life insurance policyholder customers.
Implikasi Kasus Kenneth Lay Terhadap Tata Kelola Perusahaan di Indonesia Salsabila Putri; Gunardi Lie; Moody Rizqy
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 5 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Juli - Agustus 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i5.2162

Abstract

Kasus Kenneth Lay, pendiri dan CEO Enron Corporation, mencatat titik penting dalam sejarah bisnis global sebagai salah satu skandal keuangan terbesar yang melibatkan manipulasi laporan keuangan dan pelanggaran etika korporat. Dampak dari kasus ini meluas ke seluruh dunia, termasuk di Indonesia, di mana implikasinya terhadap tata kelola perusahaan memunculkan perhatian serius. Tulisan ini bertujuan untuk menyelidiki implikasi kasus Kenneth Lay terhadap praktik tata kelola perusahaan di Indonesia. Melalui pendekatan analisis deskriptif dan interpretatif, artikel ini mengeksplorasi bagaimana skandal Enron yang dipimpin oleh Lay menggambarkan kekurangan dalam sistem pengawasan dan penegakan hukum perusahaan. Dengan menggali pelajaran yang dapat dipetik dari kasus tersebut, tulisan ini juga mengidentifikasi tantangan yang dihadapi perusahaan di Indonesia dalam menjaga integritas dan transparansi dalam tata kelola mereka. Selain itu, artikel ini menawarkan pandangan tentang bagaimana perusahaan dan regulator di Indonesia dapat memperkuat kerangka tata kelola perusahaan mereka untuk mencegah terulangnya skandal serupa dan meningkatkan kepercayaan investor. Melalui pemahaman yang mendalam tentang implikasi kasus Kenneth Lay, diharapkan bahwa tulisan ini dapat memberikan panduan bagi pemangku kepentingan bisnis dan regulator untuk memperkuat fondasi bisnis yang sehat dan berkelanjutan di Indonesia.
Perlindungan Hukum Penggunaan Hak Atas Merek Pierre Cardin (Studi kasus Putusan No.15/Pdt.Sus.Merek/2015/PN. Niaga.Jkt.Pst) Adisty Padmavati Moha; Gunardi Lie; Moody Rizqy Syailendra
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 5 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Juli - Agustus 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i5.2224

Abstract

Ketertarikan merek-merek baru di Indonesia telah menyebabkan persaingan yang tidak sehat, yang menyebabkan pelanggaran seringkali terjadi. Tujuan dari penelitian ini adalah  untuk mengetahui Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemilik merek terkenal Pierre Cardin dari Perancis dan penyelesaian kasus perselisihan Pusat Pengadilan Niaga Jakarta No.15/PDT.SUS/MEREK/2015 Jo Putusan Kasasi No.557K/PDT.SUS-HKI/2015 mengenai merek terkenal Pierre Cardin berdasarkan UU merek. metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif digunakan untuk meneliti masalah dengan melihat hukum, kebijakan, norma, atau prinsip-prinsip yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 15/PDT.SUS/MEREK/2015, Jo Putusan Kasasi Nomor 557K/PDT.SUS-HKI/2015 dan Putusan Nomor 49PK/Pdt.Sus-HKI/2018 mengenai sengketa merek Pierre Cardin tidak sesuai dengan undang-undang, khususnya Pasal 68 dan 76 Ayat (1) UU Merek lama dan Pasal 76 dan 83 Ayat (1) UU Merek Dagang Baru. kesimpulan yang didapat adalah Dalam hal keputusan tersebut, hakim telah melanggar peraturan merek dan telah melanggar peraturan merek. Maka dari itu, penulis ingin menelaah menjadi suatu artikel hukum dengan judul Perlindungan Hukum Penggunaan Hak Atas Merek Pierre Cardin (Studi kasus Putusan No.15/Pdt.Sus.Merek/2015/PN.Niaga.Jkt. Pst).
Kontrak Tertulis dalam Perdagangan Internasional: Analisis Berdasarkan Prinsip Pacta Sunt Servanda dan Itikad Baik Jedyzha Azzariel Priliska; Gunardi Lie
Jurnal Pendidikan Indonesia Vol. 7 No. 5 (2026): Jurnal Pendidikan Indonesia (Japendi)
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/japendi.v7i5.9796

Abstract

Perdagangan internasional merupakan aktivitas ekonomi lintas negara yang melibatkan hubungan hukum antara para pihak dari sistem hukum yang berbeda. Dalam praktiknya, kontrak tertulis menjadi instrumen utama yang mengatur hak dan kewajiban para pihak guna menciptakan kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekuatan mengikat kontrak tertulis dalam perdagangan internasional berdasarkan prinsip pacta sunt servanda, serta mengkaji peran prinsip itikad baik dalam menjaga keadilan pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa prinsip pacta sunt servanda memberikan dasar kekuatan mengikat terhadap kontrak yang dibuat secara sah, sehingga para pihak wajib melaksanakan isi perjanjian yang telah disepakati. Namun, penerapan prinsip tersebut perlu diimbangi dengan prinsip itikad baik agar pelaksanaan kontrak tidak dilakukan secara kaku. Prinsip itikad baik berperan untuk menjaga keseimbangan kepentingan para pihak serta mencegah penyalahgunaan hak dalam hubungan kontraktual. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa kedua prinsip tersebut saling melengkapi dalam mewujudkan kepastian hukum sekaligus keadilan dalam pelaksanaan kontrak tertulis perdagangan internasional. Keberhasilan pelaksanaan kontrak tidak hanya bergantung pada kekuatan mengikatnya secara hukum, tetapi juga pada sikap jujur dan proporsional para pihak dalam menjalankan hak dan kewajibannya.
Efektivitas Penerapan Asas Equality dan Asas Keadilan dalam Pemungutan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di Indonesia Jedyzha Azzariel Priliska; Gunardi Lie
Jurnal Pendidikan Indonesia Vol. 7 No. 4 (2026): Jurnal Pendidikan Indonesia (Japendi)
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/japendi.v7i4.9716

Abstract

This study examines the effectiveness of applying the principles of equality and equity in Indonesia's income tax collection system through the self-assessment system supported by DJP's Coretax digital platform. This study aims to investigate the relationship between these two principles in achieving a fair and effective tax system. Using normative methods through a statute approach and a conceptual approach, the study involves data collection and a review of applicable regulations to gain a deep understanding of the effectiveness of applying tax principles. The research stages began with the identification of the main issues, followed by the collection of relevant information, then in-depth analysis, interpretation of results, and the formulation of conclusions. The results of the discussion indicate that the principles of equality and equity are interrelated in ensuring that the tax burden is imposed in accordance with the taxpayer's ability to pay, thereby creating a proportional tax burden. Coretax DJP plays a crucial role in enhancing the system's effectiveness through administrative digitalization, transparency, and more structured oversight. However, there remains potential for discrepancies in data reporting that requires further monitoring.
Co-Authors Adisty Padmavati Moha Jedyzha Azzariel Priliska Khanifa Fauziah Moody Rizqy Syailendra Putra Salsabila Putri