Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.77
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah) Jurnal Integrasi Ilmu Syariah (Jisrah) Al Barakat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah
Zulkifli Zulkifli
Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

 1   2 
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ATURAN ADAT PERNIKAHAN DI DESA AIR MERAH KECAMATAN MALIN DEMAN KABUPATEN MUKOMUKO BENGKULU Ananda Mawardani; Eficandra Eficandra; Zulkifli Zulkifli; Amri Effendi
JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah Vol 3, No 3 (2022)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Batusangkar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31958/jisrah.v3i3.8373

Abstract

Studi ini mengkaji tentang tinjauan hukum islam terhadap aturan adat pernikahan di Desa Air Merah Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko. Permasalahannya adalah pelaksanaan, sanksi, maksud dan tujuan serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap aturan adat pernikahan di Desa Air Merah Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Data yang diperoleh melalui wawancara semi terstruktur dan dokumentasi. Setelah data terkumpul diolah dengan cara kualitatif dan dianalisis dengan cara reduksi data, penyajian data dan simpulan. penelitian ini menemukan hasil pertama pelaksanaan aturan adat pernikahan ini yaitu batanyu (melamar), proses mamak rumah, proses kepala kaum, mufakat senek (kecil) dan mufakat gedang (besar), ndaon, makan gedang dan akad nikah, barak, mecak punjong dan asam basu. Kemudian sanksi adat bagi yang melangsungkan akad nikah di KUA yaitu bagi perempuan membayar denda uang ke adat sejumlah Rp. 900.000 dan bagi laki-laki harus nuhuk (mengikuti) kaum dengan membayar uang ke adat sejumlah Rp. 450.000. Kedua tujuan dan maksud adanya aturan adat pernikahan ini adalah 1) mengumumkan pernikahan dan menjaga nama baik kaum dan keluarga dari aib, 2) untuk melestarikan adat di Desa Air Merah, dan 3) memberikan efek jera bagi para pelaku yang melanggar dan tindakan preventif (pencegahan) bagi masyarakat lainnya. Ketiga tinjauan hukum Islam terhadap aturan adat pernikahan di Desa Air Merah Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko dibagi menjadi dua bentuk yaitu 1) bagi masyarakat yang ekonominya mampu, maka aturan adat pernikahan tersebut boleh dijalankan 2) bagi masyarakat yang ekonominya tidak mampu, maka aturan adat pernikahan tersebut tidak boleh dijalankan.
FENOMENA AL-LIWATH DALAM PARADIGMA (FILSAFAT PANCASILA) SILA KETUHANAN YANG MAHA ESA DAN KONSEP HUKUM ISLAM Mesri Wahyuni; Zulkifli Zulkifli
JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah Vol 4, No 1 (2023)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Batusangkar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31958/jisrah.v4i1.9351

Abstract

This study examines the phenomenon of al-liwath in the paradigm (Philosophy of Pancasila), the Precepts of the Almighty Godhead, and in Islamic Law. The problem is whether or not liwath contradicts the first pancasila, violates pancasila or not and aims to find out the legal position of al-liwath in terms of Islamic law. From these problems arises the question of how the Philosophical View of Pancasila, the First Precept on the al-liwath Phenomenon in Indonesia and how the Islamic Law View on the al-liwath Phenomenon. This research is library research. Data is obtained through secondary sources (data) with primary material. After the data is collected, it is processed by reviewing with the author's research. Next, the data is narrated descriptively. The results are discussed with the theories put forward. The study found that Pancasila serves as the highest source of law in Indonesia. Indonesia does not allow behavior that is contrary to the noble values of Pancasila, because the Unitary State of the Republic of Indonesia is a legitimate state based on Pancasila and the 1945 Constitution. All people of the Unitary State of the Republic of Indonesia have faith and devotion to God Almighty by adhering to moral and ethical values, noble morals, and noble national personality. In Islamic law, Allah Almighty forbids all unnatural actions because it has wisdom that is very beneficial for humans in thinking. Liwath or homosexual acts are forbidden by sharia and are more heinous than adultery. The punishment for homosexuality is dissenting among jurisprudence scholars, among others: Absolute Suicide, Sanction Equivalent to Zina and Subject to Ta' zir Law.
WARISAN SAMA RATA (STUDI KASUS DESA BUMI MULYA KECAMATAN LOGAS TANAH DARAT KABUPATEN KUANTAN SINGINGI PROVINSI RIAU) Ilham Habibi Kusuma; Zulkifli Zulkifli
JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah Vol 4, No 1 (2023)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Batusangkar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31958/jisrah.v4i1.10315

Abstract

Studi ini mengakaji tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Warisan Sama Rata di Desa Bumi Mulya, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau. Dari permasalahan tersebut muncul pertanyaan: (1) Apa yang menjadi pertimbangan masyarakat membagi warisan sama rata di desa Bumi Mulya?  (2) Bagaimana pandangan hukum kewarisan Islam terhadap pertimbangan masyarakat yang membagi warisan secara sama rata di desa Bumi Mulya?.  Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang memahami tentang apa kejadian fenomena dilapangan, kemudian menganalisa data dengan metode tringulasi sumber. Hasil dari penelitian ini adalah Pertimbangan masyarakat Desa Bumi Mulya menerapkan pembagian warisan sama rata adalah berdasarkan kesepakatan para ahli waris dengan tujuan mencegah terjadinya perselisihan antar ahli waris dikemudian hari, selain itu terdapat  faktor lainnya seperti adat dan budaya turun menurun serta minimnya pengetahuan masyarakat tentang pembagian warisan dalam Islam. Tinjauan Hukum Islam terhadap pertimbangan yang digunakan oleh masyarakat Desa Bumi Mulya dalam menerapkan pembagian warisan sama rata di dalam Islam dibolehkan, dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku di dalamnya, yakni setiap ahli waris harus mengetahui bagian dari masing-masing ahli waris sebelum harta warisan dibagikan sebagaimana yang terdapat di dalam KHI Pasal 183.
Co-Authors Abdul Hamid Amri Effendi Ananda Mawardani Arizon Ridwan Eficandra Eficandra Faida Syukrina Ilham Habibi Kusuma Krismayanti Krismayanti Mesri Wahyuni Ramadan Eka Putra Sri Yunarti Sri Yunarti Syukri Iska, Syukri Tarmizi Taher Yustiloviani Yustiloviani