Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Pengaruh Profesionalisme Aparatur Terhadap Akuntabilitas Pelayanan Publik Di Kantor Camat Kota Timur Marcelino Ignasius; Mochamad Sakir; Novaliansyah Abdussamad
PROVIDER JURNAL ILMU PEMERINTAHAN Vol. 2 No. 1 (2023): April - September 2023
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59713/projip.v2i1.385

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh profesionalisme aparatur terhadap akuntabilitas pelayanan publik di Kantor Camat Kota Timor Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survey Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 37 orang. Metode analisis data menggunakan analisis regresi sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profesionalisme aparatur berpengaruh terhadap akuntabilitas pelayanan publik di Kantor Camat Kota Timur sebesar 0,764 atau 76,4% Hal ini berarti aparatur di Kantor Camat Kota Timur sadah memiliki profesionalisme dalam melaksanakan tugasnya unyuk mewujudkan akuntabilitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat. This study aims to find to what extent the effect of apparatus professionalism on public service accountability at the Subdistrict Office of Kota Timur. This study employs a quantitative approach with a survey method. The number of samples in this study consists of 37 people. The data analysis method used is simple regression analysis. The results of the study indicate that apparatus professionalism affects public service accountability at the Subdistrict Office of Kota Timur by 0.764 or 76.4%. It means that the apparatus at the Subdistrict Office of Kota Timur has already had professionalism in carrying out the duties to realize the public service accountability provided to the community.
Kinerja Pegawai Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gorontalo Alwi Podungge; Arman Arman; Novaliansyah Abdussamad
Hulondalo Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Komunikasi Vol. 2 No. 2 (2023): Juli - Desember 2023
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Poliitik Universitas Ichsan Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59713/jipik.v2i2.633

Abstract

Permasalahan yang tampak dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan wawancara dengan salah seorang tokoh masyarakat mengatakan bahwa belum ada pemberitahuan tentang persyaratan pelayanan publik yang diberikan, surat persetujuan/izin menikah, pengurusan akta tanah yang harus di tanda tangani Camat belum begitu jelas apa yang harus dipenuhi warga sehingga banyak warga yang harus bolak balik ke kantor Camat, demikian pula dalam hal perekaman Kartu Tanda Penduduk, masih banyak warga yang belum mengetahui persyaratan apa yang harus dipenuhi. Permasalahan lain yang belum disampaikan secara terbuka kepada warga masyarakat yakni hasil pemantaun aparat kecamatan terhadap penyaluran bantuan sosial yang dilaksanakan oleh kelurahan-kelurahan yang ada dalam wilayah Kecamatan Dungingi. Semua permasalahan yang disampaikan tersebut berkaitan erat dengan akuntabiltas kinerja pelayanan, dimana aparat kecamatan wajib menyampaikan semua hal terkait penyelenggaraan pelayanan publik yang menjadi kewenangannya. Dengan permasalahan yang terjadi ini maka tujuan penerlitian ini adalah untuk mengetahui besarnya pengaruh secara simultan dan parsial budaya kerja terhadap akuntabilitas kinerja pelayanan pada Kantor Camat Dungingi Kota Gorontalo. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survey. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 39 orang. Adapun metode analisis data menggunakan analisis jalur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya kerja berupa sikap terhadap pekerjaan dan perilaku pada waktu bekerja secara simultan dan parsial berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja pelayanan pada Kantor Camat Dungingi Kota Gorontalo. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa budaya kerja bisa memberikan kontribusi pada perwujudan akuntabilitas kinerja pelayanan publik kepada warga masyarakat.