Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

PERLINDUNGAN HUKUM KESELAMATAN KERJA BAGI MONTIR (Studi Kasus Di Bengkel Mobil Berkah Motor Sragen) Nur Fikih Anas Rohkim; Yudhi Widyo Armono
Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora Vol. 2 No. 7: Mei 2023
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam Ketenagakerjaan di Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam Bab 1 Pasal 1 angka 1 dinyatakan bahwa ketengakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada saat waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja. Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja bertujuan untuk menghapus sistem perbudakan dan menjaga agar para tenaga kerja lebih dimanusiakan. Sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan hidup tenaga kerja dan hidup layak sebagai manusia. penelitian mempunyai tujuan Untuk mengetahui sistem jaminan keselamatan kerja montir bengkel mobil berkah motor di Sragen.Untuk mengetahui tinjauan hukum menurut undang-undang No.13 tahun 2003 terhadap sistem jaminan keselamatan montir bengkel mobil berkah motor di Sragen. rumusan masalah pada penelitian ini Bagaimana sistem jaminan keselamatan kerja Montir Bengkel Mobil Berkah Motor di Sragen?, Bagaimana tinjauan hukum menurut undang-undang No. 13 Tahun 2003 terhadap sistem jaminan keselamatan kerja montir Bengkel Mobil Berkah Motor di Sragen?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, dengan pendekatan yuridis empiris untuk mengamati hasil dari perilaku manusia. Penelitian ini dilakukan di Bengkel Mobil Berkah Motor di Kabupaten Sragen melakukan wawancara pada tanggal 3 Mei 2023. Hasil penelitian tentang Perlindungan Hukum Keselamatan Kerja Bagi Montir Dalam pasal 86 Undang-Undang No.13 tahun 2003, dinyatakan bahwa setiap pekerja atau buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat serta nilai-nilai agama. Wujud perlindungan hukum terhadap tenaga kerja khususnya montir dalam sistem ketenagakerjaan tentunya senantiasa menjadi harapan bersama, baik kepada para pelaku usaha atau majikan dan juga oleh para pekerja. Cita hukum ketenagakerjaan sebagai wadah untuk memenuhi kepentingan dan kesejahteraan bersama bagi para pihak-pihak yang terkait dalam sistem tenaga kerja itu sendiri harusnya bisa untuk diwujudkan. Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan Perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk senantiasa menjamin hak-hak dari pekerja atau buruh dan senantiasa menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun, untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja atau buruh dan keluarganya tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha itu sendiri sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
IMPLEMENTASI KEWENANGAN DARI BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DALAM PEREDARAN PRODUK KOSMETIK YANG DINILAI BERBAHAYA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Anggraini Dwi Karismaningrum; Yudhi Widyo Armono; Hanita Mayasari
Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora Vol. 2 No. 7: Mei 2023
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kecantikan merupakan bagian terpenting dari gaya hidup manusia khususnya para wanita, bisa dibilang sudah menjadi kebutuhan sehari-hari bagi setiap kalangan wanita. Semua wanita pasti ingin terlihat cantik dan sempurna didepan orang lain, hal itu yang dapat membuatnya menambah rasa percaya dirinya untuk tampil didepan umum, biasanya wanita melakukannya dengan cara merias diri dan merawat diri menggunakan berbagai macam produk kosmetika. Atas dasar tersebut, banyak industri kosmetik terus berusaha memenuhi kebutuhan konsumen akan kosmetik dengan berbagai macam inovasi produk yang disesuaikan dengan permintaan dan kebutuhan. Untuk memenuhi kebutuhan dan permintaan konsumen, setiap hari semakin banyak ragam produk kecantikan yang ada, baik skin
IMPLEMENTASI E-TAX MELALUI WEBSITE SIMPDRD DALAM PEMUNGUTAN PAJAK ASET DAERAH DI KABUPATEN SUKOHARJO (Studi Kasus di Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Sukoharjo) Nurul Fitriyani; Yudhi Widyo Armono; Ashinta Sekar Bidari
Jurnal Cakrawala Ilmiah Vol. 2 No. 10: Juni 2023
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur Sistem E-Tax sebagai media melalui website SIMPDRD dalam pemungutan pajak daerah di Kabupaten Sukoharjo dan untuk mengetahui permasalahan dalam penerapan pelayanan administrasi pajak daerah secara online di Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo. Dalam penelitan ini, jenis penelitian yang digunakan adalah empiris yuridis digunakan untuk mengumpulkan data di lapangan. Data yang digunakan adalah data primer, data sekunder dan data tersier. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun analisis data menggunakan analisis secara kualitatif yaitu sebuah metode riset yang sifatnya deskriptif, menggunakan analisis, mengacu pada data, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan pendukung. Hasil penelitian dari skripsi ini dapat disimpulkan bahwa Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo telah mulai implementasi pelayanan administrasi pajak daerah secara online pada website SIMPDRD Sukoharjo pada tahun 2019, sesuai dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 28 Tahun 2019. Terkait mekanisme pelaksanaan prosedur pendaftaran pajak melalui SIMPDRD adalah 1.) Wajib Pajak dapat melakukan login ke dalam akun SIMPDRD, 2.) Wajib Pajak mengisi data pajak yang diperlukan, 3.) Setelah berhasil input data, data akan terkirim ke Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah untuk diverifikasi, 4.) Setelah diverifikasi oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah maka akan terbit ID-Billing untuk dapat dibayarkan melalui Bank Jateng. Proses pendaftaran pajak melalui SIMPDRD tidak selalu berjalan lancar, ada saja faktor internal dan eksternal yang dihadapi Wajib Pajak. Kendala-kendala tersebut antara lain adalah 1.) Wajib Pajak harus memiliki Handphone/Laptop yang memiliki akses internet, 2.) Kurangnya pemahaman Wajib Pajak akan prosedur pendaftaran e-tax melalui website SIMPDRD, 3.) sistem SIMPDRD mengalami error atau maintenance sehingga menghambat proses pendaftaran pajak. Strategi atau upaya yang dilakukan BPKPAD untuk mengatasi kendala tersebut antara lain: melakukan sosialisasi tentang pendaftaran E-tax melalui website SIMPDRD dan rutin membayarkan pembayaran kepada vendor agar website SIMPDRD dapat terus diakses dengan baik.
MEDIASI DAN ARBITRASE UNTUK MENCARI KEADILAN BERSAMA Yudhi Widyo Armono; Antarez Endy Yafentra
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 4 No. 2: Juli 2024
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The collective agreement that results from Mediation is the same as the legal content with the Court's decision. Although the Mediation method is far more efficient, the public's interest in resolving disputes through Mediation is far less than the Court. The public arguing their case with the Court is to look for a court decision that satisfies him, not the mediation orientation sought. It is difficult to change in the short term about the ethos of culture in society, because people seem satisfied when they can see the defeated parties suffer. Changing the mindset of society from punishing and suffering to deliberation for the common good. Continuous socialization was held regarding the importance of mediation to resolve disputes