Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2020 - 2025

2.049

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Surakarta Law and Society Journal jurnal ilmiah hospitality International Journal of Educational Research and Social Sciences (IJERSC) Rechstaat Nieuw : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Cakrawala Ilmiah Justicia Journal E-Amal: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat

Bidari, Ashinta Sekar

Fakultas Hukum Universitas Surakarta

Author-ID : 1086795

Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 12 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2

THE SINERGY OF CONVENTIONAL AND ONLINE TRANSPORTATION Ashinta Sekar Bidari
Surakarta Law and Society Journal VOL. 1 NO. 1 AUGUST 2018
Publisher : Surakarta Law and Society Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (342.223 KB)

Technological and information developments have brought changes to the economy. The community begins to innovate in business by utilizing internet media. Information and communication technology has experienced rapid development over time. Technology is one of the factors that can change the social dynamics of society. With the emergence of a variety of new technologies, many companies and businesses are being innovated to create attractive business models with services that are no less amazing. One of the current technological developments is in online motorcycle taxi services. With the presence of online transportation, there must be a good synergy with conventional transportation. Good synergy is expected to create healthy competition between the two modes of transportation. Keywords: Synergy, Conventional Transportation, Online Transportation

PROBLEMATIKA BISNIS WARALABA BARBERSHOP Hanindya Agas Hertyandanu Prabowo; Ashinta Sekar Bidari
RECHTSTAAT NIEUW: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 5 No. 2 (2021): Maret 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Surakarta

Bisnis Barbershop merambah masuk salah satunya di Kota Surakarta merubah kebiasaan konsumen dari pangkas rambut yang menyediakan pelayanan sangat sederhana, dan beralih pada pangkas rambut pria yang setara dengan salon dengan memberikan pelayanan yang cukup memuaskan bagi para konsumen. Kondisi masyarakat yang konsumtif, menjadikan bisnis usaha barbershop kian maju, berkembang, dan dikenal oleh masyarakat luas. Metodelogi yang digunakan dalam artikel ini adalah yuridis emipris dimana apakah peraturan yang ada sesuai dengan fakta dilapangan. Sifat penelitian ini bersifat deskriptif. Jenis data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dinamakan data primer. Dalam proses pengelolaan sistem waralaba terhadap Mitra Usaha, Managemen barbershop bertumpu pada regulasi peraturan perjanjian waralaba. Untuk membangun sebuah keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dalam suatu perjanjian waralaba atau (franchise) antara franchisor dan franchisee. Beberapa klausul yang terdapat pada perjanjian waralaba telah dilanggar dan berimplikasi pada kerugian secara operasional pada mitra usaha, serta merupakan tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh pihak Managemen Barbershop. Maka, perlu adanya perlindungan hukum terhadap mitra usaha dalam hal ini disebut sebagai (franchisee), agar tidak terjadi kesewenang-wenangan oleh franchisor.

IMPLIKASI HUKUM PEMBAYARAN JUAL BELI MINYAK CURAH DENGAN BILYET GIRO KOSONG (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor : 147/Pdt.G/2019/PN.Skt) Lana Ahsana; Ashinta Sekar Bidari; Novita Alfiani
RECHTSTAAT NIEUW: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 5 No. 2 (2021): Maret 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Surakarta

Dalam transaksi jual beli, terdapat berbagai macam jenis uang sebagai alat bayar yang sah. Di Indonesia ada 3 jenis uang yang beredar, yaitu uang kartal, uang giral, dan uang kuasi. Salah satu jenis uang yang saat ini banyak digunakan oleh para pebisnis adalah uang giral yang dapat berupa cek ataupun bilyet giro. Namun dalam kenyataannya bilyet giro yang diharapkan dapat memenuhi fungsinya sebagai alat pembayaran giral yang praktis dan aman belum dapat diwujudkan sepenuhnya seperti adanya penerbitan bilyet giro kosong oleh nasabah. Penelitian untuk mendapatkan solusi dari permasalahan tersebut diperlukan sumber data dan metode pengumpulan data. Metodologi penelitian yang digunakan adalah deskripsi kualitatif karena penelitian ini hendak menggunakan suatu peristiwa sesuai kenyataan, yaitu tentang pembayaran jual beli minyak curah dengan bilyet giro kosong. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yaitu untuk menganalisa suatu pelaksanaan pembayaran jual beli dikaitkan dengan peristiwa sesuai kenyataan yang terjadi di masyarakat. Hasil penelitian ini adalah pembayaran jual beli atas minyak curah dengan bilyet giro kosong menimbulkan perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang membawa kerugian kepada orang lain, dan mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, untuk mengganti kerugian tersebut. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara No. 147/Pdt.G/2019/PN Skt adalah berdasarkan pada keterangan saksi, bukti serta jawaban tergugat.

PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP KETENTUAN HUKUM ATAS PENCABUTAN KETERANGAN TERDAKWA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Sragen No. 199/Pid.Sus/2019/PN.Srg) Agus Sumantri; Ashinta Sekar Bidari; Novita Alfiani
RECHTSTAAT NIEUW: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 6 No. 1 (2021): Oktober 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Surakarta

Tujuan penulisan ini untuk mengetahu pertimbangan hakim terhadap ketentuan hukum atas pencabutan keterangan terdakwa dalam persidangan Putusan Pengadilan Negeri Sragen No. 199/Pid.Sus/2019/PN.Srg. Penelitian ini berjenis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, bersifat perpektif merupakan hal substansial yang tidak mungkin dapat dipelajari oleh disiplin lain yang obyeknya juga hukum. Jenis data pada penelitian ini dengan pendekatan kasus (case approach), sumber data menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Teknik pengumpulan datanya adalah dengan dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan bahan-bahan yang berupa buku-buku dan bahan pustaka lainnya yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. Metode analisis data menggunakan metode deduktif sebagaimana silogisme yang diajarkan oleh aristoteles penggunaan metode deduksi berpangkal dari pengajuan premis mayor (pernyataan bersifat umum). Kemudian diajukan premis minor (bersifat khusus), dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu kesimpulan atau conclusion. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan Hakim Terhadap Pencabutan Keterangan Terdakwa dalam Persidangan Putusan Pengadilan Negeri Sragen No. 199/Pid.Sus/2019/PN.Srg. Putusan Pengadilan didasarkan dalam dakwaan yaitu Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, untuk memenuhi rasa keadilan maka sebelum menjatuhkan pidana Pengadilan akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana yang dijatuhkan sebagai berikut: a) Keadaan yang memberatkan: 1) Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika, 2) Implikasi pada pencabutan keterangan terdakwa, penyalahgunaan Narkotika dapat merugikan kehidupan manusia dan kehidupan bangsa; b) Keadaan yang meringankan: 1) Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya, 2) Terdakwa tidak berbelit-beli dalam memberikan keterangannya, dan 3) Terdakwa belum pernah dihukum.

Covid-19 Pandemic, What Is The Financial System Stability Policy In Indonesia? Ashinta Sekar Bidari; Frans Simangunsong; Berlian Sesaria
International Journal of Educational Research & Social Sciences Vol. 2 No. 4 (2021): August 2021
Publisher : CV. Inara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51601/ijersc.v2i4.145

This article aims to examine the preparedness and procedural policies of the Indonesian government in handling the impact of the Covid-19 pandemic on the banking sector. Where the current state of Indonesia is being hit by the Coronavirus outbreak which in terms of the economy has an impact, especially regarding Indonesia's economic growth. The policy issued by the Government is an anticipatory step to avoid an economic recession. In addition, the existence of system support and community behavior such as imposing a lockdownstaying and at home can reduce the spread of the epidemic to accelerate the process of economic recovery.

PROBLEMATIKA DAN PENYELESAIAN SENGKETA TANAH MELALUI MEDIASI BERBASIS VIRTUAL DI INDONESIA Afia Khoirruni; Asri Agustiwi; Ashinta Sekar Bidari
Jurnal Ilmiah Hospitality Vol 11 No 1: Juni, 2022 (Sepcial Issue)
Publisher : Sekolah Tinggi Pariwisata Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47492/jih.v11i1.1619

Setiap orang sangat membutuhkan tanah untuk kelangsungan hidup mereka di dunia. Ketidakseimbangan antara lahan tanah dengan jumlah masyarakat yang semakin bertambah pesat kerap terjadi di Indonesia, hal ini menyebabkan sengketa tanah. Sengketa tanah dapat diselesaikan melalui mediasi, tetapi sayangnya, terdapat beberapa hambatan yang kerap terjadi dalam proses mediasi, sehingga mediasi tidak berjalan dengan baik. Permasalahan yang akan dibahas adalah kendala apa saja yang saja yang muncul dalam proses penyelesaian sengketa tanah melalui jalur mediasi, serta solusi apa yang tepat untuk mengatasi kendala penyelesaian sengketa tanah melalui jalur mediasi. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu merupakan studi pustaka yang bersumber dari data sekunder. Data sekunder berupa data kepustakaan yang berasal dari berbagai literatur yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan penulis angkat. Hasil penelitian yang didapat problematika yang kerap terjadi pada proses penyelesaian sengketa tanah salah satunya berupa ketidakhadiran para pihak serta solusi yang dapat diberikan berupa mediasi berbasis virtual.

PROBLEMATIKA PELAKSANAAN KONTRAK PENEMPATAN KIOS PASAR LEGI KOTA SURAKARTA PASCA KEBAKARAN Pambuko Bayu Laksono; Putri Maha Dewi; Ashinta Sekar Bidari
Jurnal Ilmiah Hospitality Vol 11 No 1: Juni, 2022 (Sepcial Issue)
Publisher : Sekolah Tinggi Pariwisata Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47492/jih.v11i1.1723

The problem of decreasing the area of kiosks and traders not willing to pay market fees is a serious obstacle for the market management agency. The distribution of kiosks or market stalls after construction is complete is constrained by traders who do not accept that their kiosks are reduced in size, and traders do not want to pay retribution because there are no buyers. The Market Management Office tries to socialize with traders who feel aggrieved by the reduced size of the kiosk so that the problem of reducing the size of the kiosk or booth is resolved, then the market management service also improves regarding the complaints of traders, namely the lack of buyers by evaluating the factors that the market lacks after it has been built, such as facilities and equipment. infrastructure contained in market buildings that are not met properly.

STIMULUS EKONOMI SEKTOR PERBANKAN DALAM MENGHADAPI PANDEMI CORONAVIRUS DISEASE 2019 DI INDONESIA Ashinta Sekar Bidari; Reky Nurviana
Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol 4, No 1 (2020): Maret
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Wabah Coronavirus Disease 2019 pertama kali dikonfirmasi di Indonesia per- tanggal2 Maret 2020. Kondisi tersebut memunculkan guncangan tidak hanya di duniakesehatan namun perekonomian juga tidak juga lepas dari imbasnya. KebijakanStimulus Ekonomi dikeluarkan Otoritas Jasa keuangan sebagai langkah penyelamatanekonomi. Dalam rangka menghadapi dampak dari penyebaran Coronavirus Disesase2019, OJK mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 Tahun 2020Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical DampakPenyebaran Coronavirus Disease 2019 (POJK Stimulus Dampak Covid-19). Kebjiakantersebut pasti berdampak secara langsung pada sektor perbankan di Indonesia yangmerupakan lembaga intermediasi. Analisa melalui perbandingan rasio NPL sebelumdan ketika wabah Covid-19 terjadi.

KENDALA PENERAPAN PENERAPAN SYARAT SAHNYA PERJANJIAN MENURUT PASAL 1320 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA : DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE VIA TOKOPEDIA DI AKADEMI BISNIS DIGITAL SURAKARTA Mutia Dwi Wibowo; Yudhi Widyo Armono; Ashinta Sekar Bidari
Justicia Journal Vol. 11 No. 1 (2022): Justicia Journal
Publisher : Universitas Darul Ulum

Dengan seiring berjalannya waktu semakin lama semakin pesat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi (IPTEK) saat ini, berpengaruh besar dalam perubahan perilaku dan hukum dalam masyarakat. Memajukan kehidupan masyarakat modern terhadap teknologi merupakan salah satu kunci keberhasilan dan kemajuan dalam pembangunan di dalam sebuah negara. Indonesia adalah salah satu negara yang perkembangan teknologinya saat ini sedang berkembang dengan pesat termasuk di bidang ilmu pengetahuan, sosial, ekonomi, dan budaya, meskipun pesatnya tidak seperti sepesat di negara maju. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui Penerapan Syarat Sahnya Perjanjian Menurut Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Dalam Transaksi Jual Beli Online Via Tokopedia di Akademi Bisnis Digital Surakarta. Metode yang digunakan adalah penelitian empiris. Teknik analisis data adalah kualitatif. Hasil penelitian dan analisa data dapat disimpulkan bahwaBerdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), suatu perjanjian dianggap sah apabila memenuhi 4 syarat berikut : a. kesepakatan kedua belah pihak, b. kecakapan bertindak, c. adanya objek perjanjian, d. Adanya sebab yang Halal (Geoorloofde Oorzaak).

IMPLEMENTASI E-TAX MELALUI WEBSITE SIMPDRD DALAM PEMUNGUTAN PAJAK ASET DAERAH DI KABUPATEN SUKOHARJO (Studi Kasus di Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Sukoharjo) Nurul Fitriyani; Yudhi Widyo Armono; Ashinta Sekar Bidari
Jurnal Cakrawala Ilmiah Vol. 2 No. 10: Juni 2023
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur Sistem E-Tax sebagai media melalui website SIMPDRD dalam pemungutan pajak daerah di Kabupaten Sukoharjo dan untuk mengetahui permasalahan dalam penerapan pelayanan administrasi pajak daerah secara online di Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo. Dalam penelitan ini, jenis penelitian yang digunakan adalah empiris yuridis digunakan untuk mengumpulkan data di lapangan. Data yang digunakan adalah data primer, data sekunder dan data tersier. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun analisis data menggunakan analisis secara kualitatif yaitu sebuah metode riset yang sifatnya deskriptif, menggunakan analisis, mengacu pada data, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan pendukung. Hasil penelitian dari skripsi ini dapat disimpulkan bahwa Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo telah mulai implementasi pelayanan administrasi pajak daerah secara online pada website SIMPDRD Sukoharjo pada tahun 2019, sesuai dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 28 Tahun 2019. Terkait mekanisme pelaksanaan prosedur pendaftaran pajak melalui SIMPDRD adalah 1.) Wajib Pajak dapat melakukan login ke dalam akun SIMPDRD, 2.) Wajib Pajak mengisi data pajak yang diperlukan, 3.) Setelah berhasil input data, data akan terkirim ke Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah untuk diverifikasi, 4.) Setelah diverifikasi oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah maka akan terbit ID-Billing untuk dapat dibayarkan melalui Bank Jateng. Proses pendaftaran pajak melalui SIMPDRD tidak selalu berjalan lancar, ada saja faktor internal dan eksternal yang dihadapi Wajib Pajak. Kendala-kendala tersebut antara lain adalah 1.) Wajib Pajak harus memiliki Handphone/Laptop yang memiliki akses internet, 2.) Kurangnya pemahaman Wajib Pajak akan prosedur pendaftaran e-tax melalui website SIMPDRD, 3.) sistem SIMPDRD mengalami error atau maintenance sehingga menghambat proses pendaftaran pajak. Strategi atau upaya yang dilakukan BPKPAD untuk mengatasi kendala tersebut antara lain: melakukan sosialisasi tentang pendaftaran E-tax melalui website SIMPDRD dan rutin membayarkan pembayaran kepada vendor agar website SIMPDRD dapat terus diakses dengan baik.

Co-Authors Afia Khoirruni Afia Khoirruniâ€™mah Agus Sumantri Asri Agustiwi Berlian Sesaria Frans Simangunsong Hanindya Agas Hertyandanu Prabowo Hanindya Agas Hertyandanu Prabowo Lana Ahsana Mutia Dwi Wibowo Novita Alfiani Nurul Fitriyani Pambuko Bayu Laksono Putri Maha Dewi Reky Nurviana Yudhi Widyo Armono Yudhi Widyo Armono

Title

Found 12 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 12 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 12 Documents
Search